Oleh: Hadi Nur Ramadhan, (Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamaddun)
Beritaneka.com—MOHAMMAD SIDDIK, Drs., M.A., lahir di Kuala Simpang, Aceh, pada 15 Januari 1942. Memulai pendidikan formal di Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanjung Pura, Langkat, lalu melanjutkan ke SMA di Medan. Sejak di bangku SMA mulai bersentuhan dengan kegiatan da’wah, yakni melalui aktivitasnya di Pelajar Islam Indonesia (PII) yang dia mulai dari ranting SMA Negeri, ke cabang PII Kota Besar Medan, ke PII wilayah, sampai akhirnya pada 1962 duduk di PB PII.
Siddik Pindah ke Jakarta setelah ikut melaksanakan Muktamar PII ke X di Medan, karena pengalamannya ditarik menjadi pengurus PB PII 1962-1964 berlanjut sampai ke periode Alm Syarifudin Siregar (1964-1966) sampai Alm Husein Umar (1966-1968). Semua kegiatan di PII, dia anggap bagian dari kegiatan dakwah karena ia sering mengisi pelatihan dengan ceramah mengenai berbagai topik yang dihubungkan dengan konsep Islam Sambil Aktif di organisasi, Siddik melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi UI dan FSEP UNAS.
Kuliah Sambil Bekerja
Pada bulan Desember 1963, ayahandanya wafat. Saat itu Siddik sedang menghadiri Musyawarah Wilayah PII Sulawesi Utara di Manado. Karena kelangkaan komunikasi pada waktu itu, Siddik tidak tahu jika ayahnya meninggal dunia. “Tugas menghadiri Musywil PII di Manado belum selesai, namun seperti ada desakan untuk saya segera pulang. Karena tiket pesawat mahal, maka segera saya naik kapal laut. Lima hari kemudian, baru tiba di Jakarta. Saat itulah saya mendapat kabar wafatnya ayah. Saya segera mengusahakan pulang ke Medan, dan tiga hari perjalanan lagi baru tiba di kampung halaman,” kenang Siddik.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Sulit Terselamatkan
Setelah ayahnya meninggal dunia, pada mulanya Siddik merasa tidak mungkin lagi kembali ke bangku kuliah. Sebagai anak lelaki tertua dari delapan bersaudara, Siddik merasa harus menggantikan peran almarhum ayahnya, ketimbang melanjutkan kuliah dengan bekerja untuk membantu keluarga. Namun, ibundanya terus mendorong Siddik agar tetap melanjutkan kuliah di Jakarta. Karena dorongan ibundanya itu, Siddik memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja. Maka, Siddik pindah kuliah ke Fakultas Sosial, Ekonomi dan Politik Universitas Nasional (UNAS) yang membuka kuliah petang. Pada pagi harinya, Siddik bekerja sebagai staf lokal bagian pers Kedutaan Pakistan di Jakarta.
Selain karena pertimbangan harus bekerja, ada juga alasan lain. Di masa itu UI dan kebanyakan universitas negeri sudah mulai melakukan indoktrinasi. Kuliah yang diberikan sudah tidak murni ilmiah, dan tidak netral. Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno (PBR) diindoktrinasikan dan menjadi pegangan Pemerintah dan diajarkan di berbagai Politik, Ekonomi dan semua yang terangkum dalam Manipol Usdek (Manifesto Politik, Undang Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dan Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) jadi mata kuliah wajib. Kampus UNAS yang pada waktu itu dipimpin oleh cendekiawan yang berintegritas, masih mampu menjaga independensinya.
Pada akhir tahun 1967, Siddik menyelesaikan kuliahnya di UNAS. Dia pun segera “melapor” kepada gurunya, Allahuyarham Mohammad Natsir untuk mendapatkan nasihat beliau. Natsir mengajaknya untuk bergabung di Dewan Da’wah yang waktu itu baru saja didirikannya di Masjid Al-Munawarah Tanah Abang Jakarta. Siddik menerima tawaran itu, sampai kemudian bekerja di lembaga internasional untuk waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian, dalam aktivitasnya di luar negeri, Siddik tidak pernah putus komunikasi dengan Dewan Dakwah, khususnya dengan Natsir.
Sekretaris Jenderal Komite Pemuda Indonesia (KPI)
Pada tahun 1966, ketika Siddik masih aktif di PB PII, ia pernah mengundang Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami, Dr Inamullah Khan, untuk menghadiri Muktamar ke-12 PII di Bandung. Dalam perjalanan memenuhi undangan WAY, Siddik sempat menjadi tamu Mufti Besar Palestina, Syeikh Haj Al-Amin Al Husaini di markasnya waktu itu di Beirut, Libanon.
Pada tahun 1968, Siddik juga berjumpa dengan tokoh Ikhwanul Muslimin, Dr. Said Ramadhan, di Jenewa, Swiss. Siddik juga Pernah bertemu Pangeran Hassan, ketika itu Putra Mahkota Jordan; bertemu dengan Sekjen Muktamar Al-Quds dan pernah menjadi Menteri Wakaf Jordan, Dr Kamil Sharif. Tahun 1969 berjumpa dengan Direktur Jendral Urusan Islam Mesir, Dr. Taofiq Awaeidah, bersilaturrahmi dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Al-Alam Al-Islami, Syeikh Ali Al Harakan, dan lain lain. Pertemuan dan silaturrahmi itu dapat terjadi antara lain karena rekomendasi Alm Dr. M. Natsir.
Meskipun kuliah sambil bekerja, kesenangan berorganisasi tetap dilanjutkan Pada tahun 1966 Siddik terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Pemuda Indonesia (KPI) yang berafiliasi kepada World Assembly of Youth (WAY), Organisasi yang sebelum peristiwa G.30.S/PKI dibubarkan oleh Bung Karno karena dianggap berafiliasi ke Barat. WAY berpusat di Brussel, Belgia. KPI ini merupakan organisasi yang mewadahi para pemuda dan pelajar yang berhaluan kanan, antikomunis. Ada sekitar 17 organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa yang bergabung dalam KPI.
Sebagai Sekjen KPI, Siddik terobsesi melatih pemuda dan mahasiswa Indonesia agar bisa tampil dalam dinamika dunia internasional. Dia mengirimkan pemuda dan mahasiswa ke luar negeri, antara lain Lukman Harun, Arif Rahman, dan Asnawi Latif ke Eropa, Umar Basalim ke India, Mansur Amin ke Srilanka. Mereka kemudian pulang dan membawa pengalaman training-training yang mereka di luar negeri. Setelah pemilu 1971 KPI direkayasa oleh Golkar, Pemenang Pemilu dan Pemerintah menjadi wadah tunggal organisasi pemuda bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai bagian dari politik penyeragaman Orde Baru untuk mewujudkan Sistem politik mayoritas tunggal.
Setelah empat tahun menjadi Sekjen KPI, pada tahun 1970. Siddik terpiih menjadi salah satu dari lima delegasi sekaligus juru bicara delegasi Indonesia pada Kongres Pemuda sedunia yang diadakan oleh PBB di New York. Kongres itu diselenggarakan sekaligus dalam rangka ulang tahun PBB yang ke-25. Dengan persetujuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyusun delegasi RI bersama Departemen Iuar Negeri, Siddik kemudian meneruskan studi Magister dalam Internasional Development Studies di Fairleigh Dickinson University, New Jersey.
Karena datang tanpa beasiswa, untuk membiayai kuliah dan kehidupannya di rantau serta keluarga yang ditinggalkan, Siddik bekerja di restoran, menjadi satpam, pegawai toko buku, dan bekerja di toko swalayan. Siddik menyelesaikan studi magisternya pada pertengahan 1971 dalam waktu setahun. Kembali ke Jakarta pada tahun itu, Sidik kembali mengabdi di Dewan Da’wah sambil mengajar di IKP Jakarta (Sekarang UNJ) dan Lembaga Indonesia Amerika (LIA)
Dari New York ke Katmandu
Setelah itu, dalam rentang waktu tahun 1973 hingga 2002, Siddik bekerja di UNICEF, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di New York dan Katmandu, Nepal, di Organisasi Konferensi Islam (OKI), di Jeddah dan di Islamic Development Bank (IDB) juga bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia.
Sebagai seorang staff junior di PBB, Siddik terbiasa membantu para seniornya dari kalangan Muslim memersiapkan beberapa kegiatan keagamaan rutin di Markas Besar PBB seperti diskusi tentang Islam, shalat Jum’at berjamaah untuk staff dan delegasi yang pada awalnya menggunakan salah satu ruang serbaguna yang kecil. Ia juga biasa mempersiapkan logistik untuk pengajian rutin dan ikut membantu pengajian masyarakatan dan mahasiswa Muslim yang diadakan oleh Muslim Students Association (MSA) cabang Columbia University Yang waktu itu diketuai oleh Mohammad Kamal Hassan, kelak menjadi rektor Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia.
Khusus di kalangan masyarakat Indonesia, Siddik mengambil Inisiatif mengdakan pengajian rutin dari rumah ke rumah, yang alhamdulillah, karena masyarakat Indonesia di New York berhasil berkembang pindah ke aula Konsulat Jenderal RI di New York. Lebih kurang 20 tahun yang lalu membangun Masjid Komunitas Indonesia, Al-Hikmah di bilangan Queens.
Ketika bertugas di Katmandhu, sebagai Staf PBB(UNICEF) di Nepal selama dua tahun ia juga berusaha mengadakan aktifitas dakwah di sana bersama teman-teman cendikiawan Muslim yang jumlahnya sangat sedikit karena Muslim di Nepal memang minoritas. Ketika itu sangat sedikit informasi mengenai keberadaan kaum muslimin di daerah-daerah terpencil.
Untuk mencari data dan informasi yang diperlukan untuk membuat perencanaan, terutama di pedalaman Nepal, Siddik mengutus beberapa dosen muda pergi ke pedalaman untuk mencari data dan membuat studi sedehana tentang kaum Muslimin yang tinggal terisolir di kampung-kampung. Siddik juga ikut membantu mensponsori penerjemahan dan penerbitan buku-buku tentang Islam kedalam bahasa Nepal yang pada waktu itu sangat langka di daerah pegunungan tinggi Nepal.
Membidani Kelahiran WAMY
Melalui berbagai pertemuan internasional di forum World Assembly of Youth (WAY), pada akhir 1960-an Siddik dengan beberapa kawan mengajak delegasi Muslim dari berbagai negeri yang berafiliasi kepada WAY, seperti Anwar Ibrahim dari Malaysia untuk mendirikan semacam WAY untuk dunia Islam. Maka setelah itu Siddik dengan beberapa kawan seperjuangan membuat pernyataan bersama untuk menyatakan komitmen mendirikan organisasi pemuda Islam sedunia yang juga dirasakan oleh pemuda dan mahasiswa Muslim di negeri-negeri lain di luar forum WAY.
Pada tahun 1973, Presiden Libya, Moammar Qadhafi, mengadakan Konfrensi Pemuda Islam Sedunia di Trapoli. Siddik dan beberapa tokoh pemuda dan mahasiswa dari Indonesia hadir pada Konferensi tersebut. Sayang pertemuan Tripoli tidak berhasil, karena Qadhafi ingin menerapkan “teori alam ketiga” dan Kitabul Akhdar (Buku Hijau) yang menjadi dasar gerakan Pan Arabisme, sedangkan mayoritas delegasi menghendaki dasar Islam saja. Sekadar untuk diketahui, teori alam ketiga itu membagi dunia atas tiga lapis atau tiga lingkaran. Lapis inti adalah dunia Arab, lingkaran kedua dunia Islam, dan lingkaran terluarnya adalah negara berkembang.
Baru pada pada pertemuan yang diadakan di Saudi Arabia atas inisiatif Menteri Pendidikan Tinggi Sheikh Hasan Al Sheikh, gagasan membentuk organisasi pemuda Islam sedunia ini dapat direalisir dengan lahirnya World Assembly of Moslem Youth (WAMY) dengan kegiatan utamannya da’wah dalam pengertian mengajak atau mengundang melalui seminar, Penerbitan, pendistribusian buku-buku, bantuan pendidikan/beasiswa, ceramah, dan lain-lain.
Beasiswa untuk Negeri Minoritas Muslim
Pada tahun 1979 setelah berhenti dari PBB, Siddik bekerja di OKI, Jeddah, Saudi Arabia dari 1979 hingga 1984. Ketika itu Siddik merasa kurang puas, karena OKI tidak berbuat banyak mengatasi konflik antar negeri-negeri Islam terutama antara Iran dan Irak. Meskipun OKI berhasil menjalin solidaritas dan Kerjasama antar negeri-negeri Islam. Oleh karena itu, ketika pada tahun 1984 ada kesempatan pindah ke Islmic Development Banking (IDB), Siddik segera berkonsultasi dengan Duta Besar RI di Saudi Arabia, Letnan Jenderal (Purn) H. Achmad Tirtosudiro. Siddik pun hijrah dan bekerja di IDB selama 17 tahun di kantor pusat di Jeddah, dan empat tahun di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai Direktur IDB untuk wilayah Asia Pasifik.
Selama di OKI, dan kemudian di IDB, Siddik selalu membantu Dewan Da’wah dengan mengirim informasi mengenai kegiatan dakwah di berbagai belahan dunia Islam dan terus memelihara hubungan baik dengan Bapak Mohammad Natsir.
Setelah menyelesaikan tugas di Kuala Lumpur dirinya ditarik mengisi posisi sebaga Direktur Technical Cooperation dan ketika memasuki umur 60 tahun pengabdiannya, Siddik mengundurkan diri karena sudah berniat akan berkiprah di Tanah Air. Pada awal di IDB Siddik diberi tugas mengembangkan program beasiswa IDB untuk masyarakat di negeri-negeri minoritasas Muslim, terutama untuk pendidikan kedokteran, tehnik, pertanian dan eksakta lainnya. IDB memillih program tersebut sebagai sebuah terobosan untuk membangun sumber daya insani di negeri negeri Muslim minoritas yang memang sangat ketinggalan.
Baca juga: Pengelolaan Dana Haji Melanggar UU Keuangan Negara?
Survey yang diadakan di negeri negeri seperti Filipina, Myanmar, Kamboja, Sri Langka, Nepal, Ghana, Tanzania, Nigeria, Kenya, Siera Leone, Malawi dan lain lain; menunjukkan sangat sedikit atau hampir tidak ada profesi dokter, insinyur, ahli pertanian, dan profesi pembangunan lainnya yang dipegang oleh orang Muslim. Para orang enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah umum, karena sejak awal didirikan oleh para missionaris atau zending yang bertujuan memengaruhi agama anak didiknya.
Melalui program beasiswa dokter gigi IDB, selama 20 tahun terakhir sudah ada lebih dari dua ribu dokter, insinyur ahli pertanian, dan lain-lain. Di Indonesia dewasa puluhan mahasiswa IDB dari Myanmar, Vietnam dan Kamboja yang belajar di UGM, UI, IPB, Universitas Brawijaya (Unibraw). dan lain-lain.
Naluri dakwah Siddik, mendorong terlaksananya program conselling untuk mahasiswa yang sedang belajar. Untuk Itu di setiap negeri dia mengangkat Consellor Kehormatan dan kalangan akademisi dan gerakan yang berwawasan Islami untuk memberi bimbingan rohani dengan pengajian (taklim) setiap dua pekan, minimal sebulan sekali, dan mengarahkan mereka untuk terus memperkaya bekal ilmu agama dan kepemimpinan agar bila mereka kembali dapat memimpin masyarakat Muslim di negaranya masing-masing. Pengalaman Siddik selama mengelola training di PII dan HMI, dikombinasi dengan pengalaman ahli-ahli pengembangan masyarakat dan conselling yang direkrut khusus untuk menguatkan aspek ini. Banyak peserta program IDB ini yang sekarang menjadi dokter, insinyur, ahli pertanian, apoteker, dan lain-lain, memainkan peranan manajerial dalam pembangunan negeri mereka.
Kembali ke Dewan Da’wah
Setelah melanglang buana selama hampir 30 tahun, Siddik berusia 60 tahun, Siddik memutuskan pulang ke Indonesia. Dia ingin mengabdi ke Tanah Air yang sudah lama ditinggalkan, Siddik kembali ke markas habitatnya, Dewan Da’wah Indonesia yang sejak masih muda ia banyak menimba ilmu dan ketauladan dari tokoh-tokoh Masjumi pendiri Dewan Dakwah itu.
Saat kembali ke markas besar, Siddik diamanahi menjadi salah seorang ketua Dewan Dakwah. Pada periode berikutnya, Sidik diberi amanah menjadi Ketua Badan Pengawas sesuai UU Yayasan yang baru. Siddik juga sempat diamanahi sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Dewan Da’wah yang diresmikan oleh Menteri Agama RI bulan September 2002 sesuai dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Zakat. “Melalui LAZIS, kami ingin menghadirkan perananan Dewan Dakwah menangani korban bencana alam di hampir seluruh Indonesia, memberikan pelayanan kesehatan Gratis, membuat program rehabilitasi ekonomi untuk korban bencana alam.
Dengan pengalaman dan networking yang luas, melalui LAZIS Dewan Da’wah Siddik berusaha mencari dukungan untuk pendanaan da’i Dewan Da’wah yang ditempatkan diberbagai daerah di seluruh Tanah Air. Siddik juga sempat diberi amanah memimpin perusahan travel biro pelayanan Haji dan Umrah milik Dewan Da’wah sebagai bagian dari kegiatan Dewan Da’wah yang kelebihan pendapatannya untuk mendukung kegiatan Dewan Da’wah.
Tahun 2015, Dewan Pembina sepakat memilih Siddik menjadi Ketua Umum Dewan Da’wah menggantikan K. H. Syuhada Bahri yang menyatakan mengundurkan diri. “Tugas ini sangat berat” kata Siddik berterus terang. Menurut Siddik, tugas memimpin Dewan Dakwah terasa berat bukan saja karena dia harus belajar dari kepemimpinan, kesahajaan, dan keitiqomahan para pendiri Dewan Dakwah. Di era kepemimpinan Dewan Da’wah saat ini Siddik juga dituntut untuk terus berjuang Dengan tantangan dakwah yang semakin kompleks melalui tiga pilar da’wah, masjid, pesantren dan kampus, mulai kebodohan, kedhu’afaan, sampai kepada tantangan-tantangan ideologis seperti Komunisme, Kristenisasi, dan aliran-aliran yang Menyimpang. Tentu kerangka Dewan Da’wah dengan gerakan bina’an wa difa’an harus terus dilakukan sepanjang zaman.
Hadza Min Fadhli Rabbi
Sejak kecil pria berdarah Pakistan ini suka merenungkan kata-kata hikmah dan mutiara bijak yang sering ia lihat di beberapa surat kabar dan majalah. Salah satu renungan hikmah yang menjadi inspirasinya adalah: “hiduplah sebelum kelahirannmu dan matilah sebelum meninggalmu.” Artinya jadilah orang yang baik yang selalu diidamkan orang dan selalu dikenang orang. Orang baik itu sebelum tiba di suatu tempat atau sebelum ia dilahirkan di tempat itu, orang sudah mendengar kebaikannya dan orang mengharapkan kehadirannya, dengan kata lain ia sudah hidup sebelum kehidupannya di tempat itu.
Selanjutnya meskipun nanti si orang baik itu pindah dari tempat itu, orang sudah mengenang dirinya karena kebaikan dan jasa-jasa serta sumbangannya untuk masyarakat yang ditinggalkannya itu, seolah-olah dia masih hidup dan masih belum meninggalkan tempat itu. “Tapi ini adalah motto kehidupan, atau filsafat kehidupan yang saya dambakan dan suatu keinginan yang tidak mudah diwujudkan. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala meridhai dan menolong kita merealisasikan mimpi” kata Siddik.
Dalam usia 78 tahun, Siddik masih terlihat segar, meskipun pada tahun 2005 Sempat mengalami Operasi bedah jantung. “Alhamdulillah, ini semua karena Allah, hadza min fadli Rabbi,” katanya merendah dan dengan penuh rasa Syukur
Pria yang lahir dari keluarga sederhana ini dan Aceh, tumbuh dan besar dalam lingkungan yang sangat peduli kepada pendidikan dan dakwah. Itu pulalah yang membuatnya beraktifitas di organisasi dakwah tingkat nasional hingga internasional. Siddik yang banyak disapa Bang Siddik, Ustadz Siddik, dengan kegiatannya yang banyak terkadang sedih karena tidak bisa selalu bersama anak cucu.
Istri tercintanya meninggal pada September 2011 dan dapat karunia Allah seorang pendamping hampir lima tahun kemudian. Melihat jejak hayatnya, kakek 15 cucu yang tinggal di bilangan Condet Jakarta Timur ini, layak diberi amanah memimpin Dewan Dakwah. *
Sumber: Hadi Nur Ramadhan, “Mohammad Siddik: Tugas Ini Sangat Berat”, dalam Lukman Hakiem, Mengenal Pendiri dan Pemimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta: Panitia Seabad Dewan Dakwah, 2018.[]
Beritaneka.com—Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan kritikan yang diberikan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service adalah kritikan yang cerdas.
“Kritikan King of Lip Service itu bukan kritikan yang kasar, itu justru kritikan yang cerdas,” katanya.
Kritikan tersebut menjadi viral lantaran surat rektorat UI. “Dan alhamdulilah kritikan itu bisa viral sendiri dari pihak rektorat karena berusaha melarang, berusaha untuk mengklarifikasi, berusaha untuk mengatakan aturan yang melanggar,” katanya.
Baca Juga: BEM UI Beri Predikat The King of Lip Service, Ini Respons Presiden Jokowi
Padahal menurut Refly, pihak rektorat UI yang melanggar aturan apabila merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Rektor UI Prof Ari Kuncoro diduga melakukan rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.Padahal, berdasarkan Statuta UI melarang rektor merangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.
Mengenai hal ini, Refly Harun menyebutkan pengangkatan komisaris berhubungan dengan pemerintah.
“Ari Kuncoro konon katanya mewakili sebagai wakil komisaris utama independen. Tapi orang tahu semua, mau independen dan tidak independen yang menentukan pengangkatan komisaris itu adalah pemegang saham. Jadi tidak mungkin dia tidak relay on dengan pemerintah atau penguasa,” kata Refly Harun yang kami kutip dari akun Youtube official Refly Harun hari ini.
Beritaneka.com—“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” tulis @BEMUI_Official sambil mengunggah sebuah poster “Jokowi: The King of Lip Service”, yang kemudian menjadi viral.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons yang disampaikan BEM UI merupakan bentuk dari pembelajaran dalam mengekspresikan pendapat. “Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang kami saksikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2021).
Baca Juga: Kades Sekapuk Abdul Halim: Pandemi Bukan Kiamat, Tapi Semangat Bangkit
Jokowi menilai, kritik boleh dilakukan dalam iklim negara demokrasi. Kritik dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus. “Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berekspresi, tetapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya. “Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” kata Jokowi.
Beritaneka.com—Pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di seluruh wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T), khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersisa 421 BTS yang ditargetkan rampung tahun 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.
“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, di Hotel Aston Kupang, Senin (28/06/2021).
Menurut Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
“Mengapa itu, karena BTS gak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.
Baca juga: Jalankan Transformasi Digital, Kominfo Targetkan Latih 50 Ribu Talenta Digital di Lima Kota
Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan encana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.
“Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, disitulah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Menurut Menteri Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.
“Kepala desa mau rapat streaming, video conferencecall naik pohon, jangan sampai lagi. Kita perlu sama dan sejalan, itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktifitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” ungkapnya.
Kepada Gubernur NTT, Bupati dan Walikota se-NTT yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.
“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot, jadi akan dibangun 421 BTS ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital,” ujarnya.
Selain membangun BTS di seluruh wilayah NTT, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai.
“Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” tandasnya.
Energi Positif
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate memberikan energi positif dan semangat bagi masyarakat NTT dan pemerintah daerah untuk bekerja dan mengejar ketertinggalan.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Baca juga: Kemkominfo Targetkan 78.391 Titik Akses Internet Akhir 2024
Gubernur NTT menjelaskan bahwa rapat koordinasi untuk kecepatan pembangunan BTS di NTT itu merupakan sebuah wujud lompatan budaya kerja.
“Banyak yang bilang ini karena Covid-19, apapun alasannya, tapi sebelum pantang kerja dari manusia dengan peradaban baru, itu kita mampu meraih seluruh mimpi-mimpi kita, dan karenanya Nusa Tenggara Timur sedang menyiapkan secara serius,” jelasnya
Kepada kepala daerah se-Provinsi NTT, Gubernur Viktor menegaskan dengan dibangunnya infrastruktur TIK secara serius oleh Kementerian Kominfo perlu disambut dan dimanfaatkan dengan baik.
“Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa, Direktur BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk Infrastrukturnya membangun hebat di NTT, tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, semata-mata membangun jalan tapi tidak ada manfaat apa-apa,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Lokasi BTS
Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Bambang Nugroho merinci pembangunan BTS lokasi baru sebanyak 421 di Provinsi NTT.
“BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 lokasi, Kabupaten Alor sebanyak 33 lokasi, Kabupaten Ende sebanyak 59 lokasi, Kabupaten Kupang sebanyak 24 lokasi,” ujarnya.
Kemudian, di daerah lain mencakup Kabupaten Lembata sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Nagekeo 1 lokasi, Kabupaten Rote Ndao 15 lokasi, dan Kabupaten Sabu Raijua 3 lokasi.
“Juga di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 lokasi,” paparnya.
Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo menegaskan sampai saat ini, pembangunan BTS 4G di NTT sudah mencapai tahap ready for construction (RFC).
“Sudah 82 titik yang saat ini statusnya RFC. Diperkirakan pada rentang September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air,” tutur Bambang Nugroho,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengimbau setiap penyelenggara vaksinasi dapat menjaga dan memastikan data pribadi masyarakat terlindungi dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan Menkominfo kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarang menyebarkan barcode setelah menjalani vaksinasi. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.
“Proses-proses vaksinasi ini karena melibatkan data pribadi, maka tentu kita harapkan agar pelindungan data pribadi tetap kita jaga dengan baik. Payung hukumnya sudah kita siapkan. Saya sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kominfo,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai meninjau Pelaksanaan Vaksinasi untuk 10.000 Pekerja Media, di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat (25/06/2021).
Bahkan, Menteri Johnny menekankan sertifikat vaksinasi digunakan sendiri dan untuk keperluan khusus tertentu. Misalnya, hanya diperuntukkan ketika sedang melakukan perjalanan dinas atau ada keperluan yang mendesak.
“Jangan sampai diedarkan karena di sertifikat itu ada QR Code, di dalam QR Code itu ada data pribadi, jadi sertifikat digital kita peroleh tetapi di saat yang bersamaan kita menjaga data pribadi kita dengan cara tidak mengedarkannya untuk kepentingan yang tidak semestinya,” tegasnya.
Baca juga: Jalankan Transformasi Digital, Kominfo Targetkan Latih 50 Ribu Talenta Digital di Lima Kota
Menteri Johnny menjelaskan, sertifikat digital vaksin ini bisa diperoleh setiap orang usai melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai bukti telah divaksin. Sertifikat ini bisa diunduh dari Aplikasi PeduliLindungi dengan terlebih dahulu memasukan nomor induk kependudukan (NIK).
Momentum Satukan Bangsa
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyatakan vaksinasi Covid-19 menjadi momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Menurutnya, hal ini diperlukan agar seluruh elemen dapat menemukan titik simpul yang sama sehingga seluruh kekuatan dan energi bisa digunakan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia sesegera mungkin.
Oleh karena itu, meski tingkat penularan Covid-19 yang begitu tinggi akhir-akhir ini, Menteri Johnny meminta masyarakat untuk tidak panik, jangan takut serta pesimistik. Menkominfo menilai dengan kondisi tersebut justru mendorong seluruh warga Indonesia untuk memastikan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara tertib, disiplin dan terus-menerus,
“Karena itu cara yang sangat sangat efektif, jitu untuk mencegah penularan. Hal ini menjadi begitu pentingnya pada saat di mana sekarang tingkat penularannya cukup tinggi, tetapi tingkat penularan yang tinggi ini jangan membuat kita takut, jangan membuat kita menjadi pesimistik,” tuturnya.
Baca juga: Kemkominfo Targetkan 78.391 Titik Akses Internet Akhir 2024
Kepada Pekerja Media yang mengikuti vaksinasi hari ini, Menteri Johnny menjelaskan Pemerintah melaksanakan program vaksinasi secara massal, secara masif, secara besar-besaran, bertujuan untuk menghasilkan imunitas bagi masyarakat.
“Pekerjaan ini merupakan pekerjaan bersama-sama. Saya tentu berharap kita melakukannya secara bersama-sama,” ungkapnya.
Meski tak ada hal yang mudah, tetapi menurut Menteri Johnny vaksinasi bukan hal yang tidak mungkin. Menkominfo juga meyakini dengan pelaksanaan vaknisasi, bangsa Indonesia mampu menaklukkan pandemi Covid-19 dalam waktu yang tidak lama.
Beritaneka.com—Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali mengadakan ‘Kurban Online BAZNAS’ pada Hari Raya Idul Adha tahun ini guna memberi kemudahan masyarakat dalam menunaikan kurbannya. Masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan mudah dan nyaman tanpa harus keluar rumah. Hanya dengan menggunakan telepon genggam atau perangkat komputer, masyarakat sudah bisa berkurban dan menjalankan protokol kesehatan.
Kurban Online BAZNAS sebelumnya telah dikembangkan BAZNAS sejak tahun 2016, yang pada awalnya diberi nama Kurban Digital BAZNAS.
“Pada Kurban Online BAZNAS, hewan kurban dibeli langsung dari peternak binaan BAZNAS di desa, disembelih, dan didistribusikan di desa agar peternak semakin berdaya secara ekonomi dan mustahik dapat memenuhi kebutuhan gizi melalui daging kurban yang didistribusikan,” kata Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A., dalam jumpa pers secara daring di YouTube BAZNAS TV, Kamis (24/6/2021).
Baca juga: BAZNAS Kota Bandung Serahkan Rp416 Juta untuk Palestina
Noor menyebut hal itu akan membuat proses pendistribusian sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan. Penyaluran Kurban Online BAZNAS ini juga menjangkau pelosok Indonesia dan keluar negeri yakni Palestina. Dengan inovasi produk kurban yang diolah menjadi makanan kalengan, rentang waktu distribusi juga lebih lama.
“Pada tahun ini juga, BAZNAS memulai pengembangan baru dalam program Kurban Online BAZNAS yang diwujudkan dengan daging kurban olahan kemasan kornet dan rendang. Kurban kaleng ini memudahkan mudhohi dalam proses pendistribusian daging kurban, karena tahan lama dan dapat memberikan manfaat lebih luas,” ujar Noor.
Noor memastikan pengalengan daging kurban tidak menyalahi aturan karena penyembelihannya tetap pada hari kurban hingga akhir hari tasyrik. sehingga tidak menyalahi aturan.
Pemerataan dan tepat sasaran pendistribusian daging kurban menjadi salah satu faktor semangat BAZNAS dalam menyelenggarakan Kurban Online. Di samping itu, pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu turut andil dalam efektivitas program ini, yang seperti kita ketahui bersama, pandemi berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.
Noor mengungkapkan dari tahun ke tahun, Kurban Online BAZNAS selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat proses pendistribusian Kurban Online BAZNAS pada 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 66 persen dari 2019.
“BAZNAS mengelola layanan kurban dengan amanah, transparan dan akuntabel. Setiap tahun kepercayaan masyarakat selalu meningkat. Tahun 2019 lalu peningkatan jumlah pekurban bahkan mencapai 118 persen. Lalu 2020 naik 66 persen,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, M.Si mengatakan pada tahun ini BAZNAS menawarkan harga yang bervariasi untuk hewan kurban.
“Tahun 2020 BAZNAS hanya ada 1 harga, maka tahun ini kita tawarkan 3 harga. Jadi ini memudahkan kepada mudhohi untuk memilih harga, tentunya sesuai dengan tuntunan syariah dan ibadah. Harga yang terbaik adalah yang sesuai dengan kurban kita yang terbaik. BAZNAS selalu menyarankan bahwa kurban ini bukan tentang perang harga kurban, tapi semarak beribadah yang terbaik,” kata Rizaludin.
Baca juga: UAH Salurkan Donasi Rakyat Indonesia untuk Beasiswa Pelajar Palestina Rp 6,3 M ke BAZNAS
Kini pada Kurban Online BAZNAS 2021, Balai Ternak BAZNAS yang tersebar di 16 titik kabupaten/kota, telah mempersiapkan hewan ternak berkualitas tinggi untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Berbagai pendampingan dan pelatihan yang dilakukan BAZNAS kepada peternak mustahik binaan turut memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas ini.
Berbagai langkah yang dilakukan salah satunya adalah monitoring kondisi ternak, penimbangan bobot ternak, pencukuran bulu domba, memandikan ternak, pemberian vitamin, pemberian pakan berkualitas, dan pendampingan jika ada kondisi ternak yang bermasalah. Selain itu juga jelang hari raya kurban, dilakukan pengecekan stok ternak yang akan dijadikan ternak kurban untuk memenuhi permintaan baik untuk kurban BAZNAS maupun pesanan kurban lokal.
Rizaludin pun mengajak masyarakat untuk menunaikan kurbannya melalui BAZNAS karena program Kurban Online BAZNAS ini multimanfaat. Bermanfaat bagi peternak, bermanfaat bagi penerima daging kurban dan tentu saja manfaat bagi para mudhohi.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengaku siap membantu pengembangan desa-desa di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara melalui dua pola, yakni melalui program/kegiatan yang dikelola langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan melalui dukungan penuh terhadap kementerian lainnya.
Menurut Halim Iskandar, Kabupaten Samosir yang memiliki 45 desa wisata dari 128 desa ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat Kabupaten Samosir merupakan salah satu Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Tak hanya itu, Kabupaten Samosir juga masuk sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
“Di Kemendes (Kemendes PDTT) ada program untuk desa wisata, ada juga untuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ini kita alokasikan,” ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat menerima audiensi Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom di ruang kerjanya, Jakarta (24/6/2021).
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Gus Halim ini mengatakan, BUMDes merupakan salah satu program unggulan Kemendes PDTT saat ini.
Yang mana desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Ia berharap, pengembangan BUMDes dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional di level desa.
“Kalau ngomongin desa itu kan kecil-kecil skalanya, tapi banyak,” ujar Gus Halim.
Di sisi lain, Halim Iskandar juga meminta Bupati Samosir untuk segera menyelesaikan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Ia mengatakan, data desa tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan program/kegiatan yang paling tepat untuk desa-desa di daerahnya.
“Kalau pendataan sudah selesai, tunjukkan peta dari 128 desa ini. Kemiskinan di sini basisnya, stunting di sini basisnya, termasuk rekomendasi yang akan dilakukan untuk desa itu. Jadi perencanaan pembangunannya berbasis data,” ujar Halim Iskandar.
Terkait hal tersebut, Vandiko Timotius Gultom mengaku telah mendapatkan sejumlah bantuan dari Kemendes PDTT terkait fasilitas desa wisata dan pengembangan BUMDes untuk beberapa desa di daerahnya. Meski demikian, ia meminta Gus Halim kembali memberikan bantuan pengembangan desa wisata di beberapa desa lainnya.
“Desa wisata di Samosir sudah mulai berkembang. Namun dari 45 desa wisata ini, infrastrukturnya masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Baca juga: Tidak Ada Lagi Penambahan Kawasan Transmigrasi, Kemendes Fokus Revitalisasi Kawasan Eksisting
Soal pendataan desa berbasis SDGs Desa, menurutnya, Kabupaten Samosir telah melakukan penyelesaian di atas 60 persen. Ia optimis proses pendataan tersebut akan selesai dalam waktu dekat.
“Pendataan SDGs Desa sudah berjalan, Sudah di atas 60 persen,” ujar Vandiko.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Beritaneka.com—Ekonomi Indonesia sedang kritis. Bahkan sudah kritis jauh sebelum pandemi covid-19. Pandemi hanya sebagai pemicu ledakan bom waktu.
Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 (Q1/2021) minus 0,74 persen dibandingkan Q1/2020. Minus empat kuartal berturut-turut. Q2/2021 bisa membuat pemerintah agak sedikit lega. Karena pertumbuhan Q2/2021 akan positif. Tetapi bukan berarti pertumbuhan ekonomi sudah pulih. Pertumbuhan Q3/2021 bisa anjlok lagi.
Tetapi, masalahnya bukan di pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang kronis ada di keuangan negara. Permasalahan fiskal. Keuangan negara dalam kondisi sangat kritis. Secara teknis dapat dikatakan bangkrut.
Penjelasannya begini. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB turun dari 11,4 persen (2014) menjadi 9,8 persen (2019). Kemudian anjlok menjadi hanya 8,3 persen (2020). Dan anjlok lagi menjadi 7,3 persen (Q1/2021). Kritis.
Baca juga: Meluruskan Makna Utang Pemerintah: Terobos Lampu Merah
Di lain sisi, rasio beban bunga terhadap PDB naik terus membebani anggaran yang terus menciut. Naik dari 1,3 persen (2014) menjadi 1,7 persen (2019). Kemudian naik lagi menjadi 2 persen (2020 dan Q1/2021). Beban bunga ini pun sudah dibantu oleh Bank Indonesia, yang kasih utang ke pemerintah tanpa bunga, atau dengan suku bunga ringan.
Akibatnya, defisit anggaran dan utang pemerintah melonjak. Karena penurunan penerimaan negara tidak diikuti penurunan belanja negara yang masih tetap tinggi. Defisit anggaran tahun 2020 mencapai 6,2 persen dari PDB. Defisit 2021 dianggarkan 5,7 persen.
Defisit anggaran tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap PDB naik tajam, dari 24,7 persen (2014) menjadi 30,2 persen (2019). Dan melonjak menjadi 39,4 persen (2020). Diperkirakan akhir tahun 2021 ini rasio utang mencapai 46 persen hingga 48 persen dari PDB.
Oleh karena itu, sulit disanggah kondisi fiskal saat ini sedang kritis. Bahkan sulit terselamatkan. Semua pilihan kebijakan akan berakibat buruk. Berakibat resesi. Mari kita lihat lebih detil, kebijakan apa saja yang bisa menjadi pilihan.
Defisit anggaran lambat laun akan kembali ke batas maksimal 3 persen dari PDB. Saat ini defisit anggaran sekitar 6 persen dari PDB. Berarti akan ada pengurangan defisit sebesar 3 persen dari PDB. Yang cuma dapat dicapai dengan dua cara.
Pertama, memangkas belanja negara. Defisit saat ini sekitar 6 persen. Untuk mendapatkan defisit 3 persen, maka belanja negara harus turun sekitar 3 persen (dari PDB), atau sekitar Rp450 triliun. Akibatnya, ekonomi akan kontraksi. Bisa turun 3 sampai 6 persen.
Karena setiap penurunan 1 persen konsumsi (dari PDB), ekonomi bisa kontraksi antara 1 sampai 2 persen, bahkan bisa lebih. Kalau pemerintah ada hitungan lain, mohon penjelasannya.
Kedua, defisit anggaran bisa dikurangi dengan menaikkan pendapatan negara. Dengan cara menaikkan pajak. Yang paling mudah dan mungkin efektif menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti sekarang yang sedang diinisiasi, dan dibahas di DPR.
Kalau ini terjadi, maka penerimaan pajak (PPN) akan naik, dan defisit anggaran berkurang. Utang juga berkurang. Tetapi, akibatnya lebih buruk dari pengurangan utang dengan memangkas belanja negara, seperti dijelaskan pada butir pertama di atas. Karena, kenaikan PPN berbuah inflasi. Daya beli turun.
Kenaikan PPN akan membuat konsumsi masyarakat turun sebesar kenaikan PPN yang masuk ke kas negara. Dampaknya, setiap penurunan 1 persen konsumsi masyarakat (dari PDB) untuk menambal defisit anggaran, ekonomi akan kontraksi sekitar 2 persen hingga 3 persen.
Baca juga: BUMN dan Pemerintah: Mesin Utang Luar Negeri
Itu menurut sebuah kajian di Amerika Serikat. Bagaimana di Indonesia? Apa konsekuensi kebijakan kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan serta ketimpangan sosial?
Kenaikan pajak membuat pertumbuhan ekonomi melemah, merupakan hal tidak terbantahkan. Karena pajak dan pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi negatif. Kalau pajak naik, pertumbuhan ekonomi akan turun. Kalau pajak turun, pertumbuhan ekonomi akan naik. Makanya pajak merupakan instrumen utama kebijakan fiskal.
Dengan demikian, kita sudah harus siap siaga menghadapi krisis dan resesi berkepanjangan di 2022. Seiring dengan diberlakukannya kenaikan dan perluasan PPN.
Pilihan ketiga adalah mempertahankan status quo. Kebijakan fiskal berjalan seperti sekarang. mempertahankan defisit anggaran tinggi. Peraturan dan UU yang menghalangi akan diubah. Kalau ini menjadi pilihan, maka keuangan negara dipastikan juga ambruk. Utang menggunung. Mungkin Bank Indonesia harus terus cetak uang. Inflasi akan melonjak. Kepercayaan luar negeri luntur. Devisa kabur. Selamat datang 1998.
Beritaneka.com—Lonjakan kasus Covid-19 semakin tinggi. Kalangan DPR meminta pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengendalikan pandemi Corona.
“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Rabu (23/06/2021).
Baca juga: PKS Ajak Semua Elemen Lakukan Politik Menyenangkan
PSBB sendiri diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Menurut Legislator dapil Jawa Barat VIII ini, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas masyakarat. “Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli. Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” tambahnya.
Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.
“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di tanah air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” terangnya.
Baca juga:Silaturahim dengan Sri Sultan dan PP Muhammadiyah, DPP PKS Perkenalkan Pengurus dan Lambang Baru
Apalagi, kata Netty, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 di antaranya adalah anak-anak.
“Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik. Pemerintah tidak boleh lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh. Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet, bahkan siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien,” ujarnya.
Netty juga mengingatkan para orangtua agar disiplin menjalankan prokes dan menimalisir membawa anak-anak ke luar rumah yang potensi penularannya tinggi.
“Orangtua juga bertanggungjawab memberikan perlindungan pada anak-anak dari serangan virus. Pastikan anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat cukup, dan tetap tinggal di rumah. Jangan malah orang tua yang membawa anak-anak ke mall atau tempat wisata dengan alasan mengatasi kejenuhan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dijaga kesehatannya,” katanya.
Beritaneka.com—Majelis Ulama Indonesia meneken nota Kesepahaman (MoU) dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). MoU ini sebagai formalisasi kerjasama kedua lembaga di bidang kemanusiaan. Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, memuji MoU ACT ini sebagai langkah cepat dan tepat.
“Ini sebuah pertemuan yang bermartabat antara ACT dan MUI. Sebuah momentum yang sangat tepat, sebuah langkah cerdas, sekaligus gerak cepat. ACT mempercayakan diri kepada MUI untuk kebaikan-kebaikan yang akan disampaikan,” ujarnya di Jakarta, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Baca juga: Luruskan Pemberitaan Soal Haji, Dubes Saudi Silaturahmi ke MUI
Menurutnya, MoU dengan ACT ini membuktikan semakin banyaknya kepercayaan berbagai pihak kepada MUI. Pada masa pandemi ini, ujar Kiai Miftach, hampir setiap hari ada pihak yang mengajak Kerjasama dengan MUI.
“Alhamdulillah, MUI menjadi pilihan karena di akhir-akhir ini, terutama di masa pandemi, banjir sekali tokoh atau lembaga yang percaya kepada MUI untuk menyalurkan dana, bak itu ke Palestina maupun untuk umat yang mengalami dampak pandemi Covid-19, ” ujarnya.
Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menambahkan kerjasama dengan ACT ini memperlebar kesempatan untuk ulur tangan semua pihak dalam menangani Covid-19.
Apalagi, imbuh dia, bila diibaratkan mahasiswa, saat ini Covid-19 sudah masuk semester ke empat. Kerjasama dengan ACT ini setidaknya bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19.
Kerjasama sekaligus langkah awal menyamakan persepsi (taswiyatul manhaj) sebelum nanti melangkah bersama (tansiqul harakah) mengawal dan memajukan umat.
“Kami memberikan apresiasi kepada ACT yang sudah teruji track recordnya. Mudah-mudahan MoU yang kita laksanakan, kita tindak lanjut dengan bentuk yang lebih konkret baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Mari bersama kita terus bahu membahu dengan izin Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua,” kata dia.
Pendiri ACT, Ahyudin, mengungkapkan MoU dengan MUI sangat penting karena posisi MUI sebagai rumah bersama umat Islam di Indonesia. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 yang tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga resesi, bahkan depresi membuatnya merasa kerjasama ini perlu lekas segera dilaksanakan.
“Saat ini, yang kita tanda tangani adalah kesepakatan umum bahwa antara MUI dan ACT saling terpanggil melakukan kemanusiaan, sehingga peran umat Islam lebih bertenaga dalam merespon akibat Covid-19, ” kata dia.
Baca juga: MUI Bantu Pendirian Rumah Sakit Indonesia Hebron Palestina Rp19 Miliar
Menurut dia, bagi keluarga besar ACT, kerjasama dengan MUI adalah karunia Allah SWT. Tiga atau empat bulan lalu tidak terbayang akan muncul lebih dari silaturahmi yaitu kolaborasi. Insyaallah pasca kesepakatan umum, akan ditindaklanjuti dengan program konkret di lapangan.
Dia menyampaikan, pasca penandatanganan ini, ACT mengajak MUI meresmikan pabrik air minum dengan volume 25 juta liter. Air itu akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pabrik tersebut merupakan hasil dari Global Wakaf, sebuah lembaga di bawah ACT.
ACT merupakan lembaga yang sudah enam belas tahun Malang melintang di bidang kemanusiaan. Mereka mengumpulkan donasi di masyarakat dan menyalurkan kepada yang membutuhkan baik di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Sampai saat ini, setidaknya, bantuan ACT sudah menyasar lebih dari 60 juta penerima.