Beritaneka.com—IPB University menjadi pelopor kampus pertama yang menerima sertifikat SafeGuard Label SIBV yang disampaikan oleh PT Surveyor Indonesia. SafeGuard label SIBV merupakan penilaian atas penerapan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 yang memenuhi kriteria kesehatan, keselamatan, dan kebersihan yang layak pada suatu lokasi.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M Haris Witjaksono mengatakan bahwa dalam konteks proses sertifikasi, SafeGuard Label SIBV ini adalah suatu program kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dengan Bureau Veritas (BV) terkait risked business.
Baca juga: Malam Puncak Gebyar Nusantara 2021, Wakil Rektor IPB University: Keberagaman Budaya Pengikat Bangsa
Idealnya adalah memberikan pemahaman terhadap publik bahwa konteks pengelolaan bisnis dapat direspon dan dipastikan penerapan perlindungan dan kesiapan terhadap COVID-19 berjalan baik.
“Kami mengapresiasi IPB University karena seluruh indikator dan penilaian yang berjalan sangat luar biasa, terkonfirmasi sehingga hari ini kami dengan sangat bangga menyampaikan sertifikat SafeGuard Label SIBV,” kata Haris, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (30/10).
Haris juga menerangkan, kegiatan ini bisa diperluas dengan beberapa infrastruktur yang ada di IPB University. Dengan demikian, dapat menjadi bagian dari komitmen untuk memberikan keyakinan dan kepastian kepada mahasiswa bahwa kuliah di IPB University, baik online maupun offline sangat diperhatikan terkait dengan kemanan pandemi COVID-19.
Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengucapkan terimakasih kepada PT Surveyor Indonesia yang telah mengapresiasi dengan memberikan sertifikat SafeGuard Label SIBV.
“Dengan mendapat sertifikat SafeGuard Label SIBV ini, kami bangga karena hasil ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk terus melakukan proses transformasi di saat pandemi COVID-19 sehingga sampai saat ini kampus IPB aman untuk menjalankan altivitas,” ujarnya.
Baca juga: Apartemen Kepiting 4.0, Inovasi IPB Bersama PT TSI
Sejauh ini, kata Prof Arif Satria, IPB University telah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upaya tersebut yaitu menyediakan 200 tempat tidur untuk isolasi mandiri dengan gejala ringan, 40 tempat tidur untuk gejala sedang, rumah sakit lapang, tabung oksigen lebih dari 100 buah, dan oxygen concentrator lebih dari 50 buah.
“Ini bukan semata penghargaan, tetapi amanah untuk terus menyempurnakan. Semoga kita semakin konsen dan punya komitmen menjaga kampus supaya tetap aman untuk menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” ucapnya
Beritaneka.com—Haggies Mugara, Ksatria JNE Bogor yang ikut berlaga di PON XX Papua, mewakili kontingen Jawa Barat untuk cabang olahraga Shorinji Kempo berhasil meraih medali emas dan perak.
Perhelatan pesta olahraga terakbar di Indonesia, yaitu PON XX Papua 2021, akan menjadi catatan sejarah penting bagi JNE, karena salah satu karyawannya, Haggies Mugara, ikut berlaga adu prestasi bersama atlet dari seluruh provinsi di Indonesia.
Prestasi Haggies dalam olahraga Shorinji Kempo, sebelum bisa terpilih mewakili kontingen Jawa Barat ini cukup mentereng. Haggies juga pernah meraih kejuaraan Porda, yaitu pada tahun 2010, 2014 dan 2018.
Baca juga: JNE Luncurkan Buku Bahagia Bersama, Berbagi Bahagia dengan Sesama
Ia juga pernah mengikuti beberapa kali Kejurnas, Sea Games tahun 2013 di Myanmar mendapatkan medali perak dan juga emas, pada tahun 2013 pun Hagies berlaga dikejuaraan dunia di Osaka Jepang dan berhasil meraih medali emas. Tidak hanya itu saja, ditahun 2017 Hagies berlaga di USA, California ia berhasil membawa pulang medali perak.
Seperti diketahui, olahraga Shorinji Kempo yang telah membawanya meraih prestasi, sudah digeluti Haggies sejak usia 9 tahun. Semangatnya menjadi atlet ternyata menurun dari hobi sang Ayah yang selalu berlatih tinju. Setiap berlatih motivasi Hagies hanya ingin menjadi yang terbaik.
Menjadi juara adalah target lainnya, karena Shorinji Kempo mengajarkan jiwa Bushido, yang artinya bersungguh-sungguh dan berjiwa ksatria.
Baca juga: JNE Vaksinasi 18.800 Karyawan dan Masyarakat Umum
Ksatria yang bertugas menjadi rider JNE Bogor ini, sebelum terpilih mewakili Jawa Barat, Haggies mengikuti seleksi dan juara di Porda terlebih dahulu. “Pada keikutsertaan PON 2012 saya meraih perak, di PON 2016 saya mendapat emas dan perak, alhamdulillah di PON XX Papua 2021 kembali meraih medali emas dan perak”, ucap Ayah yang memiliki dua orang anak ini.
Menurut Ksatria yang mulai bergabung di JNE Bogor pada 2019 silam ini, terpilih kembali mewakili kontingen Jawa Barat, menjadi kebanggaan tersendiri, terlebih dukungan penuh yang diberikan oleh JNE.
“Semua berawal dari mimpi dan wujudkan mimpi itu sendiri. Atas doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Jawa Barat dan seluruh keluarga besar JNE, akhirnya saya bisa membawa pulang medali emas dalam cabang olahraga Shorinji Kempo kategori Embu Berpasangan Campuran Yudansha serta medali perak dalam kategori Embu Beregu Campuran. Target saya secara pribadi memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat dan Kota Bogor, serta membawa harum nama JNE,” tegas pria yang berisa 29 tahun ini.
M. Feriadi Soeprapto selaku Presiden Direktur JNE menyampaikan dukungan atas langkah Haggies Mugara dalam keikutsertaan di PON XX Papua.
“Kami bangga, terbukti salah satu karyawan JNE, dapat meraih medali emas serta perak yang dipersembahkan untuk Provinsi Jawa Barat serta JNE. Selain itu saya berharap hal ini dapat menjadi motivasi untuk seluruh Ksatria dan Srikandi JNE agar dapat berprestasi, baik didalam maupun diluar lingkungan kerja”.
Dukungan pun terus mengalir dari seluruh keluarga besar JNE untuk Hagies dan 27/10 bertempat di Hai Seafood Tomang Jakarta, sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan yang diraih oleh Haggies, JNE memberikan satu buah unit sepeda motor serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah.
Baca juga: JNE Siap Salurkan Suplemen Vitamin dan Obat bagi Pasien Covid – 19 di Jabar
Dipenghujung acara, M. Feriadi Soeprapto menyampaikan langsung bahwa Haggies menjadi karyawan tetap JNE.“Bangga menjadi bagian dari keluarga besar JNE.
Alhamdulillah keikutsertaan saya di PON XX Papua di-support penuh oleh JNE. Saya sangat senang atas segala apresiasi yang diberikan oleh JNE, terutama saya bersyukur karna sudah diangkat menjadi karyawan tetap JNE”, ucap haru Haggies.
Hagies berpesan, kepada Ksatria dan Srikandi di seluruh Indonesia, jika memiliki kemampuan dan prestasi di luar JNE, jangan disembunyikan ataupun dipendam. Akan tetapi harus diperlihatkan, agar dapat mengharumkan nama Indonesia, provinsi dan kota masing-masing serta tentunya mengangkat nama JNE sendiri”. tutup Haggies.
Beritaneka.com—Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Sumpah Pemuda bermakna janji yang menjadi tonggak awal kesadaran nasional dan memperkokoh persatuan Indonesia.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh,” kata Haedar kami kutip dari keterangan tertulisnya, hari ini Kamis (28/10/2021).
“Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika kaum muda Indonesia, dengan semangat progesif dan integritas keIndonesiaan yang luar biasa, menjadi kekuatan perekat yang mendeklarasikan satu Indonesia,” kata Haedar.
Baca Juga: Harga Tes PCR Rp300 Ribu, Legislator: Perlu Dikaji Ulang
Kata Haedar, dengan semangat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, Sumpah Pemuda memiliki dampak yang luar biasa besar sehingga mampu merekatkan persatuan nasional.
Rasa kesatuan rakyat Indonesia ini, berpengaruh terhadap perebutan Kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Haedar berharap, Sumpah Pemuda yang merupakan bagian dari sejarah harus tetap dijaga, terutama bagi generasi milenial.
“Sesungguhnya sumpah pemuda merupakan tonggak untuk persatuan Indonesia bangkit melawan penjajah menuju kemerdekaan. Setelah 97 tahun, tentu kaum muda Indonesia perlu melakukan refleksi diri agar tetap menjadi kekuatan yang mampu memaksimalkan potensi bangsa, agar kita mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa yang sudah maju,” kata Haedar.
Dengan semangat bersatu dan persatuan, Haedar yakin pemuda Indonesia akan menjadi pelopor yang merekatkan persatuan nasional di tengah keberagaman.
Baca Juga: JASMERAH: Daerah Yang Membangun Indonesia Merdeka
Sebab, ongkos mempersatukan bangsa Indonesia tidaklah murah, melainkan harus dibayar dengan darah dan nyawa para pejuang kemerdekaan. Karenanya, Haedar tidak ingin para pemuda menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan.
“Saat ini kita menghadapi benih-benih perpecahan yang niscaya harus kita hadapi bersama. Persatuan adalah harga termahal dari sebuah masa depan dan eksistensi bangsa. Bangsa-bangsa besar akan hancur ketika pecah, sebaliknya bangsa akan menjadi maju karena bersatu,” kata Haedar, kelahiran Bandung, Jawa Barat, 25 Februari 1958 ini.
Beritaneka.com—Pemerintah memutuskan menurunkan harga harga tes deteksi Covid-19 jenis Polymerase Chain Reduction (PCR) hingga menjadi Rp300 ribu. Langkah tersebut diapresiasi kalangan anggota DPR dari Komisi IX yang menangani masalah kesehatan. Tapi, masih perlu dikaji ulang untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
“Kalau soal harga (tes PCR) ini harus didiskusikan lebih detail lagi, meskipun pemerintah memberikan suatu penurunan kebijakan terhadap keinginan Presiden,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, kepada awak media, Rabu (27/10/2021).
Baca juga: Komisi IX DPR Desak Kemenkes Evaluasi Pengadaan Obat dan Alkes
Upaya mengkaji ulang harga PCR perlu dilakukan, karena ada masyarakat yang membandingkan harga tes PCR di Indonesia dengan negara lain, misalnya India yang relatif lebih murah. Apalagi, pemerintah berencana menerapkan wajib tes PCR bagi penumpang seluruh moda transportasi. Hal itu menurutnya akan memberatkan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi jarak pendek.
“Untuk itu apakah Presiden menyampaikan keinginan untuk Rp300 ribu ini, tentu sudah mendapatkan masukan dari yang mengetahui harga PCR. Bisa jadi itu kemungkinan bisa lebih murah lagi, untuk itu mudah-mudahan dengan harga Rp300 ribu dan 3×24 jam itu juga untuk pesawat. Saya kira bisa meredakan suasana,” lanjutnya.
Selain itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai perluasan tes PCR untuk seluruh moda transportasi harus dikaji kembali. Bahkan, dia menilai harga Rp300 ribu tersebut bisa ditekan lagi agar tak memberatkan masyarakat yang akan bermobilitas.
“Sebab, banyak masyarakat yang berstigma bahwa tes PCR itu adalah bisnis. Karena itu, harus dikaji lagi ketika perluasan PCR untuk moda transportasi seluruhnya. Kalau bisa harganya masih ditekan lagi Rp100 ribu atau disamakan dengan India. Kemudian disampaikan kepada seluruh moda transportasi saya kira tidak terlalu memberatkan,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
Baca juga: Selisih Anggaran PEN Sangat Besar, Anggota DPR PAN: Memprihatinkan
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan menjadi hanya Rp300 ribu. Hal ini sejalan dengan wacana penerapan tes PCR pada seluruh moda transportasi di Tanah Air Jelang Natal dan Tahun Baru. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinatora Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat terbatas bersama Presiden, Senin (25/10/2021).
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan harga tes usap PCR di bandara Indonesia senilai Rp900 ribu, termasuk dalam kategori 25 persen termurah di antara bandara-bandara dunia. Namun ia mengakui harga tes PCR di India sebesar Rp 160 ribu menjadi termurah di dunia. Semua itu tak lepas dari proses produksi alat dan bahan tes ucap PCR dilakukan di India. Budi pun menegaskan pemerintah tidak berencana memberi subsidi untuk tes PCR.
Beritaneka.com—Hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebuah semangat anak bangsa bangkit melawan segala jenis bentuk penjajahan. Dulu, bangsa ini dijajah secara fisik. Kini, musuh masuk dengan senjata baru, pinjaman hutang dan kecanggihan teknologi. Siapa yang menguasai keduanya, dialah penguasa masa depan.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam menyukseskan Presidensi G20 Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia terpilih menjadi Presiden G20 tahun 2022 dan tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun depan.
“Posisi Indonesia sebagai presiden G20 akan semakin mengukuhkan peran kita, pemuda intelektual bangsa, untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah dan G20. Sebagai tuan rumah, tentu menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran brilian pemuda Indonesia untuk kepentingan nasional maupun internasional,” terang Puteri seperti dilansir dari laman resmi DPR, (28/10/2021).
Baca juga: Perkuat Kelembagaan BAZNAS, DPR Dorong Optimalisasi Anggaran dari APBN
Adapun pernyataan tersebut Puteri sampaikan saat Dialog Publik bertajuk Signifikansi Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022. Dimana Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu mengatakan Presidensi G20 Indonesia yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah ini dapat membawa pengaruh positif bagi perekonomian dan perpolitikan nasional.
“Secara ekonomi, pelaksanaan agenda KTT G20 di Indonesia dapat mendorong konsumsi domestik yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB sebesar Rp7,47 triliun dan terciptanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 33 ribu dari berbagai sektor. Sementara, dalam hal politik, presidensi ini dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum global,” urai Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
Komisi IX DPR Desak Kemenkes Evaluasi Pengadaan Obat dan Alkes
Sebelumnya pada Juli lalu, Puteri didapuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada forum Y20 Summit 2021 di Italia. Forum Y20 Summit merupakan bagian dari pertemuan Engagement Groups KTT G20 yang mempertemukan perwakilan pemuda dari negara anggota G20. Pada forum tersebut, Puteri berhasil meloloskan tiga proposal prioritas Indonesia untuk topik Inklusi dan Kesetaraan Kesempatan.
“Kami menyoroti terjadinya diskriminasi dan kesenjangan dalam segala aspek kehidupan, yang juga semakin diperdalam akibat pandemi. Karenanya, Y20 mendorong pemerintah G20 untuk mengatasi kesenjangan ini dan meningkatkan upaya-upaya untuk memperkuat inklusi. Sehingga, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan,” tutur Puteri.
Terakhir, legislator dapil Jawa Barat VII tersebut berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat turut serta dalam mensukseskan Presidensi G20 Indonesia. Ia juga berpesan agar pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mendulang antusiasme serta dukungan masyarakat luas.
“Masyarakat maupun partai politik bisa berkontribusi langsung dalam mensukseskan rangkaian agenda ini. Selain untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dukungan dari berbagai elemen ini dibutuhkan untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang nantinya diputuskan dalam KTT G20,” pungkas Puteri
Beritaneka.com—Gebyar Nusantara 2021 memasuki ke rangkaian akhir yakni Malam Puncak Gebyar Nusantara. Pada malam puncak ini Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Hubungan Alumni IPB University, Prof Dr Dodik Ridho Nurrochmat menutup secara resmi kegiatan Gebyar Nusantara 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa IPB University.
Menurut Prof Dodik, Gebyar Nusantara adalah suatu acara yang luar biasa. Tidak hanya menunjukkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, tetapi mengikat keberadaan bangsa Indonesia melalui keragaman budaya.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, yang diikat, bukan saja oleh kesamaan. Biasanya bangsa-bangsa yang lain diikatnya dengan kesamaan suku, kesamaan agama, dan sebagainya, tetapi bangsa Indonesia itu diikatnya dengan keberagaman,” tutur Prof Dodik, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10).
Baca juga: Apartemen Kepiting 4.0, Inovasi IPB Bersama PT TSI
Menurut Prof Dodik, keberagaman budaya adalah pengikat bangsa. Budaya yang beragam di IPB University menjadi suatu kebanggaan. IPB University merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan keragaman asal daerah dan suku terbesar di Indonesia.
“Hal tersebut terjadi karena tidak terlepas dari sejarah panjang bagaimana IPB University memberi dan mencari yang terbaik. Program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) yang diinisiasi oleh almarhum Prof Andi Hakim Nasution mencari talenta-talenta terbaik dari seluruh Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, IPB University mempelopori konsep PMDK yang mencari bibit-bibit unggul dari seluruh penjuru nusantara. Menurut Prof Dodik, ini menjadi kebanggaan bersama bahwa dengan hal tersebut IPB University menjadi salah satu perguruan tinggi dengan keragaman suku dan asal usul daerah yang paling kaya di antara perguruan tinggi lainnya.
“Saya rasa inilah yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya bahwa perbedaan itu adalah suatu rahmat yang akan membesarkan kita semua. Membesarkan IPB Univeristy sebagai universitas yang terbaik,” imbuhnya.
Baca juga: Optimalkan Herbal Indonesia, Pakar IPB Ini Usulkan Kolaborasi Bioinformatika dan Biodiversitas
Selain itu, lanjutnya, keberagaman budaya di IPB University tidak hanya menjadikan perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2020, tetapi juga menghantarkan IPB University menjadi World Class University.
Gebyar Nusantara 2021 kali ini mengusung tema Abhipraya Palawa Nusantara. Yang memiliki arti harapan untuk bersemi kembali dengan tagline Indonesia Bangkit dan Karya Nusantara.
“Kegiatan ini diikuti oleh 26 Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda) dengan berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari pra event, opening ceremony, main event, bincang budaya, dan malam puncak Gebyar Nusantara 2021,” ujar ketua pelaksana Gebyar Nusantara 2021, Muhammad Iqbal.
Meski digelar secara online, hal ini tidak mengurangi esensi dari Gebyar Nusantara IPB University. Ia berharap euforia festival kebudayaan terbesar di IPB Univeristy ini masih tetap terasa.
Malam Puncak Gebyar Nusantara ini dihadiri Walikota Bogor Dr Bima Arya, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni, Prof Dr Dodik Ridho Nurrochmat, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr Drajat Martianto, Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (Ditmawa PK) Dr Alim Setiawan Slamet, Kasubdit Pembinaan Karakter Ditmawa PK, Dr Beginer Subhan dan beberapa tamu undangan lainnya.
Beritaneka.com—Dalam kunjungan ke Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) dan Ericsson di Stockholm, Swedia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas masa depan kerja sama Indonesia-Swedia yang melibatkan para pelaku bisnis.
SAAB merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat pertahanan untuk Swedia dan melayani pasar global melalui produk, layanan, dan solusi terkait kebutuhan pertahanan dan militer, termasuk untuk keamanan sipil. Sementara Ericsson adalah perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi.
“Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jerman, perdagangan Swedia dengan Indonesia masih jauh lebih rendah. Ada potensi besar untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Swedia,” tutur Menteri Suharso, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10).
Baca juga: Rehabilitasi Ekosistem, Bappenas Beri Mandat IPB Kelola Pesisir Raja Ampat
Total perdagangan Indonesia dengan Swedia didominasi sektor nonmigas. Ekspor Indonesia ke Swedia masih didominasi oleh produk berbasis komoditas, seperti lemak dan minyak hewani dan nabati. Indonesia juga mengekspor pakaian jadi dan pakaian rajutan, alas kaki, serta furnitur.
Sementara itu, lima produk yang paling banyak diimpor Indonesia dari Swedia adalah peralatan mekanik, kendaraan selain kereta api, kertas dan kertas karton, pulp kayu, dan mesin.
Kondisi ini ke depan perlu diubah dengan mendorong lebih banyak kerja sama perdagangan dan investasi terkait produk-produk bernilai tambah tinggi, termasuk produk dengan kandungan teknologi tinggi.
Kerja sama perdagangan dan investasi ini dapat dikembangkan melalui penguatan investasi Swedia yang sudah ada di Indonesia. Foreign Direct Investment (FDI) dari Swedia terletak di Jawa Tengah, Jakarta, dan Nusa Tenggara Baratmencapai nilai tertinggi pada 2019,yang terdistribusi di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Perluasan investasi juga dapat dilakukan sejalan dengan kebutuhan bersama untuk mendorong industrialisasi berbasis teknologi maju termasuk melalui penerapan industri 4.0 dan digitalisasi.
Selain mengunjungi Ericsson dan SAAB, Menteri Suharso juga berdialog dengan pelaku bisnis berbagai sektor pembangunan, meliputi Scania, Volvo, ASEA Brown Boveri (ABB), Swedish Energy Agency, Swedish Export Credit Corporation (SEK) dan Swedfund.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) mengingatkan kesiapan pemerintah menghadapi era yang disebut dengan Living with Covid-19. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai hak warga negara yang tergerus karena pandemi Covid-19.
“Pemerintah sudah harus siap untuk memasuki sebuah era yang dsebut dengan Living with Covid-19. Perlu diperhatikan bahwa penting untuk merestorasi hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial rakyat sebab persoalan Indonesia tidak sekedar Covid-19. Perlu keseimbangan antara pemenuhan objektif kesehatan, ekonomi, dan sosial,” ungkap Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni Farouk, melalui keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Farouk menambahkan persoalan dan ekonomi ini pada esensinya adalah dua hal yang tidak terpisahkan.
“Ketika kesehatan bermasalah, maka akan berdampak negatif untuk ekonomi. Sebaliknya jika persoalan ekonomi bermasalah maka akan berdampak negatif juga untuk kesehatan masyarakat,” jelas Farouk.
Farouk menyatakan selama pemberlakuan PSBB maupun PPKM, banyak aktivitas ekonomi terpukul, mobilitas masyarakat terhenti, belum lagi dampak sosial psikologis. Dia juga mengkritisi kebijakan sertifikat vaksin.
“Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan sertifikat vaksin yang datang belakangan justru dapat memperpanjang realitas keterpurukan itu. Berlakunya kebijakan sertifikasi vaksin menandakan pemerintah tidak betul-betul mempelajari dampak berat masa-masa pembatasan seperti PSBB dan PPKM darurat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” terang alumnus program MBA Universitas Birmingham Inggris ini.
Baca juga: Kenaikan Tarif PNBP Perikanan, PKS Nilai Beratkan Nelayan
Farouk melihat bahwa penggunaan kebijakan sertifikat vaksin untuk membuka aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada esensinya adalah bersifat diskriminatif, padahal vaksin hanyalah salah satu upaya untuk menangani pandemi Covid-19.
“Cukup aneh bahwa Covid-19 yang awalnya adalah persoalan kesehatan tiba-tiba bergeser menjadi persoalan legalitas tertulis/elektronik. Akibat dari berlakunya sertifikasi ini, banyak aktivitas masyarakat tidak kunjung efektif bergerak terutama aktivitas ekonomi yang mana sudah setahun terpuruk,” ucap Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) tersebut.
Farouk menambahkan jika kebijakan sertifikasi vaksin ini diteruskan, pemerintah terkesan melakukan pengambilan hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat yang tidak memiliki dokumen digital.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk kembali beraktivitas normal justru kehilangan kebebasan dan kesempatan sosial ekonomi hanyak karena sebuah formalitas yang tidak tepat,” kata Farouk.
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Farouk melanjutkan saat ini justru lebih penting penerapan 5M secara konsisten. Jika itu dilaksanakan secara disiplin untuk sementara waktu, maka sesungguhnya tidak ada kebutuhan untuk penerapan sertifikat vaksin, selain itu yang penting adalah pemerintah tetap memastikan ketersediaan vaksin disegenap pelosok negeri bagi yang membutuhkan untuk mencegah ketimpangan antar daerah.
“Yang pertama adalah bagian dari program kesehatan yang kamipun di PKS banyak memfasilitasinya di berbagai daerah, tetapi yang kedua adalah kebijakan yang counterproductive, diskriminatif, dan melanggar hukum. Inggris dan negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia yang tingkat vaksinasi dosis penuhnya telah melebihi 60% tidak menerapkan kebijakan ini. Juga mayoritas negara-negara bagian di Amerika Serikat tidak menerapkan kebijakan ini, 21 negara bagian bahkan melarang kebijakan tersebut,” tutup Farouk.
Oleh Anthony Budiawan – Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Beritaneka.com—Jasmerah, judul pidato Presiden Soekarno yang terakhir pada 1966, merupakan singkatan dari “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”.
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah. Apalagi para elit oligarki. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Demi meraup keuntungan tanpa memikirkan nasib puluhan atau ratusan juta rakyat jelata di Daerah yang hidup dalam kemiskinan. Para oligarki ini mungkin juga buta sejarah.
Sepertinya, para elit bangsa memang sedang Meninggalkan Sejarah. Meninggalkan sejarah terbentuknya Indonesia. Meninggalkan sejarah dan fakta bahwa Daerah adalah penyandang dana pembangunan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan pada masa ekonomi sulit.
Baca juga: Kenaikan PPN, Anthony Budiawan: Berdampak Buruk Bagi Masyarakat Bawah
Meskipun demikian, terkesan Daerah hanya dianggap sebagai pelengkap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Daerah sering dianggap menjadi beban negara. Harus dikasih uang oleh pemerintah pusat. Namanya, dana transfer ke Daerah.
Padahal, Indonesia dibentuk oleh kekuatan Daerah yang terbentang dari Sumatra hingga Papua. Mereka sukarela menyatukan diri membentuk Indonesia. Mendirikan Republik Indonesia. Tanpa kekuatan Daerah, tidak ada Indonesia pada 17 Agustus 1945, hingga sekarang.
Yang ada mungkin kerajaan atau kesultanan. Seperti sebelum kemerdekaan. Di mana Daerah di kepulauan Indonesia diperintah oleh para raja, sultan atau bangsawan.
Ekonomi Indonesia hancur akibat perang dunia kedua, yang berakhir pada Agustus 1945. Dan tambah hancur akibat perang revolusi perjuangan 1945-1949, yaitu perang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.
Baca juga: Menihilkan Peran DPD Merupakan Penghinaan dan Pengkhianatan Kepada Daerah
Fasilitas produksi rusak. PDB tahun 1949 lebih rendah dari PDB 1938. Produksi sektor pertanian dan perkebunan tahun 1950 lebih rendah dari 1940.
Ekonomi Indonesia tahun 1950-an tergantung dari sektor perkebunan, khususnya karet. Indonesia saat itu merupakan produsen karet alam terbesar dunia. Ekspor perkebunan, yang didominasi karet, mencapai 60 persen dari total ekspor. Mayoritas sisanya terdiri dari komoditas mineral.
Data ini menunjukkan bahwa Daerahlah yang membiayai negara Indonesia merdeka. Perkebunan karet terbesar ada di Sumatra, bagian selatan dan timur. Ekspor hasil perkebunan dan karet tersebut mengisi sebagian besar dompet devisa dan kas negara.
Harga komoditas, khususnya karet, mengalami tekanan sepanjang dekade 1960-an. Membuat Indonesia bangkrut. Cadangan devisa turun dari 293,75 juta dolar AS pada 1960 menjadi hanya tinggal 2 juta dolar AS pada 1967. Rezim Orde Lama jatuh. Rezim Orde Baru naik.
Ekonomi kemudian bangkit. Cadangan devisa naik dari 2 juta dolar AS pada 1967 menjadi 1.490,5 juta dolar AS pada 1974, dan mencapai 5.014,17 juta dolar AS pada 1981. Luar biasa.
Kebangkitan cadangan devisa ini diperoleh dari hasil ekspor minyak bumi (dan gas alam), yang melesat dari 384 juta dolar AS pada tahun fiskal 1969/1970 menjadi 18.824 juta dolar AS pada tahun fiskal 1981/1982. Atau, mencapai 81,9 persen dari total ekspor.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi Melanggar Konstitusi: Wajib Bubar
Di samping itu, penerimaan kas negara dari Migas juga meningkat. Dari Rp65,8 miliar pada 1969 menjadi Rp8.627,8 miliar pada 1981, atau sekitar 70,6 persen dari total penerimaan negara. Belum termasuk ekspor mineral.
Luar biasa. Begitu besar kontribusi keuangan Daerah kepada Indonesia. Tanpa migas dan mineral dari Daerah, Indonesia sudah bangkrut sejak lama.
Uang dari migas dan mineral ini digunakan untuk pembangunan Indonesia. Pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan, dan lainnya.
Daerah tampil sebagai hero, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan Indonesia, dan membiayai pembangunan Indonesia.
Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbentang dari Sumatra Selatan, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sampai Maluku dan Papua.
Tetapi, kebanyakan Daerah-Daerah tersebut justru masih miskin, dan sangat miskin. Bahkan Daerah dipandang dengan sebelah mata. Banyak yang mencibir, Daerah hanya menyusahkan Indonesia, karena miskin.
Tetapi, sekali lagi, Jasmerah, Jangan Sekali-kali Meningggalkan Sejarah, bahwa Daerah yang membangun Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dan ketika Indonesia bangkrut.
Termasuk pembangunan ekonomi pasca krisis 1998, di mana kekayaan mineral dan batubara serta lahan perkebunan sawit milik Daerah menjadi penyangga ekonomi Indonesia untuk dapat keluar dari krisis.
Ekspor batubara melesat dari 1,3 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 25,5 miliar dolar AS pada 2011. Secara total ekspor batubara mencapai 245 miliar dolar AS selama periode 2000-2019.
Ekspor sawit naik dari 1,1 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 17,3 miliar dolar AS pada 2011. Ekspor karet juga naik dari 849,2 juta dolar AS (1999) menjadi 11,8 miliar dolar AS (2011)
Sayangnya, hasil kekayaan alam tersebut dinikmati oleh segelintir pengusaha oligarki.
Ini merupakan pengkhianatan besar kepada Daerah, dan kepada rakyat Daerah. Padalah, Daerah sudah menyerahkan kedaulatannya, serta kekayaan alamnya, untuk membangun Indonesia. Tetapi mayoritas rakyat Daerah masih hidup serba miskin.
Karena itu, sebaiknya pemerintah harus terus mengingat, JASMERAH: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Bahwa Daerah yang membangun Indonesia.
Beritaneka.com—Setelah keberatan warga masyarakat lantaran adanya wajib tes PCR bagi penumpang pesawat yang melakukan perjalanan udara untuk wilayah Jawa-Bali, kini giliran Ikatan Pilot Indonesia yang meminta agat syarat penerbangan yang harus melampirkan test PCR dicabut.
Kewajiban tes PCR membuat syarat perjalanan udara menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya menggerus jumlah penumpang pesawat dan berkurangnya penerbangan. Berkurangnya jumlah penerbangan berimbas pada pengurangan pengoperasian pesawat di beberapa maskapi di Indonesia, sehingga berkurangnya kebutuhan sumberdaya manusia, penundaan, pengurangan, pemotongan gaji, bahkan merumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Ikatan Pilot Indonesia Capt Iwan Setyawan mengatakan, penerbangan yang terasa semakin mahal karena keharusan tes PCR telah menggerus kesejahteraan para pegawai penerbangan, baik itu pilot, awak kabin, teknisi, pengatur lalu lintas udara, petugas bandara, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Test PCR Penumpang Pesawat Masih Kemahalan dan Diskriminatif
Oleh karena itu, menurut Ikatan Pilot Indonesia, Rapid Test sudah cukup untuk menjadi syarat penerbangan. Iwan menyampaikan, saat ini WHO, IATA, ICAO menyatakan bahwa Tes Antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah, dan cepat memberikan hasil, sehingga direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat tes.
“Penelitian juga menunjukkan bahwa rasio penularan di dalam pesawat udara sangat rendah, serta didukung dengan penerapan protokol kesehatan ketat di bandara, serta telah di vaksin nya, semua pekerja maupun penumpang transportasi udara, maka Transportasi udara sangat aman dan mendukung pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Iwan dalam Konferensi Pers hari ini, Selasa (26/10/2021).
Selain itu, Iwan menyebutkan, pesawat komersial saat ini juga sudah dilengkapi HEPA sebagai filter terhadap virus, sehingga menurutnya, transportasi udara semestinya mendapatkan prioritas untuk diutamakan pemulihannya.
Baca Juga: PPKM DKI Jakarta Berada di Level 2
“Sejalan dengan usaha pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, kami mengharapkan adanya kebijakan yang lebih meringankan persyaratan penumpang pesawat udara, dengan menjadikan Tes Antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan sebagaimana moda Transportasi Lainnya,” katanya.