Beritaneka.com—Kemacetan parah di jalur Puncak, Bogor, dilaporkan terjadi pada hari Minggu, 27 Februari 2022 kemarin. Waktu tempuh jalur Puncak-Jakarta mencapai 12 jam. banyak kendaraan bahkan mematikan mesin untuk menghemat bahan bakar.
Selain adanya buka tutup jalur, kemacetan terjadi lantaran padatnya kendaraan, baik mobil dan motor yang melewati di jalur Puncak, Bogor. Warga banyak yang berlibur di kawasan Puncak, mereka berangkat naik sejak Jumat (saat itu masih lancar) dan rata-rata turun kembali ke Jakarta pada hari Minggu siang.
“Saya harus menunggu ber-jam-jam di mobil,” tutur Adi kata salah seorang warga Jakarta Selatan yang liburan di villa kawasan Puncak Pass kepada Beritaneka.
Baca Juga;
Hentikan Perang! Agresi Militer Rusia Tewaskan 352 Warga Ukraina
Kesulitan yang dialami selama kemacetan seperti tidak adanya toilet serta banyak warga yang terpaksa menahan lapar di jalan. Kemacetan baru terurai sekitar pukul 22.00 WIB itu juga hanya jalan merayap, sekitar pukul 01.30 wib dini hari tadi sampai Jakarta lagi.
Beritaneka.com—Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan berdasarkan hasil review minggu lalu, tren kasus dan hospitalisasi harian Covid-19 secara nasional sudah mulai melandai.
Sejumlah provinsi yang dinyatakan mengalami penurunan baik dari jumlah penularan maupun positivity rate yakni, DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, dan NTB.
Provinsi-provinsi tersebut, kata Menkes, sudah mulai menurun dalam tiga minggu berturut-turut.
“Kami ingin menyampaikan bahwa hasil review minggu lalu secara nasional tren kasus dan hospitalisasi harian sudah mulai melandai,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, kami kutip hari ini Senin (28/2/2022).
Baca Juga:
Hentikan Perang! Agresi Militer Rusia Tewaskan 352 Warga Ukraina
Selain itu, ada juga beberapa provinsi yang sudah mencapai puncak kasusnya dan mulai melandai dalam seminggu terakhir. Namun, pemerintah masih akan melakukan pemantauan konsistensi penurunan kasus dalam dua minggu ke depan. Provinsi-provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Kami lihat sudah mulai melandai dan segera akan menurun,” ujarnya.
Namun, pemerintah menyoroti beberapa provinsi yang masih mengalami peningkatan kasus, khususnya di Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan beberapa provinsi di Sulawesi.
“Tapi secara agregat provinsi-provinsi besarnya seperti DKI dan Banten itu sudah menurun. Jawa Barat, Jawa timur sudah sampai di puncak dan Jawa Tengah juga sudah melandai. Saya rasa ke depannya dalam seminggu dua minggu ke depan secara nasional akan turun,” kata Menkes Budi.
Sementara keterisian rumah sakit juga terlihat mulai melandai. Jumlah masyarakat yang masuk ke rumah sakit pun juga mulai menurun. Menurutnya, hal ini disebabkan karena kontribusi provinsi dengan populasi yang besar juga sudah menurun.
“Memang terjadi pergeseran dari Jawa Bali ke luar Jawa Bali dan kita ada juga beberapa catatan provinsi-provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa Bali yang perlu kita perhatikan,” ucapnya.
Pada jumlah kasus meninggal harian saat ini tercatat sekitar 250 orang. Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan saat puncak Delta yang mencapai 2 ribu kasus per hari. Menkes menyampaikan, pasien Covid-19 yang meninggal mayoritas merupakan kelompok orang yang belum divaksinasi atau belum divaksin lengkap, memiliki komorbid, dan juga lansia.
Beritaneka.com—Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pada tahun 2024 mendatang adalah waktunya Prabowo jadi presiden. Oleh karena itu, Muzani meminta kepada seluruh pengurus PAC dan ranting-ranting Partai Gerindra untuk segera mempersiapkan diri dengan terus melakukan konsolidasi di akar rumput. Termasuk, kata dia, untuk segera menyiapkan saksi-saksi di setiap TPS mulai dari sekarang.
“Kita harus berlajar dari proses pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harus totalitas. Jaga suara kita, saksi-saksi harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Sebab, 2024 adalah waktunya Prabowo presiden,” kata Muzani dalam keterangan tertulis yang kami kutip hari ini, Senin (28/2/2022).
Baca Juga:
- Pemilu 2024 Sebaiknya Dimajukan ke 2022, Ini Alasannya
- Penundaan Pemilu 2024 Bisa Chaos dan Munculkan Diktaktor
- Muhammadiyah Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024
Ahmad Muzani menyampaikan pernyataan politik tersebut saat memberikan bekal kepada seluruh pengurus PAC dan ranting-ranting Partai Gerindra se Kota Surabaya-Kabupaten Sidoardjo di Hotel Empire, Surabaya, pada Sabtu (26/2/2022).
Muzani berpesan, bahwa soliditas dan konsolidasi harus terus dilakukan, diperkuat. Dirinya mengigatkan untuk terus menjaga suara rakyat. Sebab menurutnya suara rakyat adalah amanat, dan suara rakyat adalah suara tuhan.
“Itu sebanya kita mendirikan ranting-ranting, PAC, dan DPC di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dari situlah partai bergerak. Partai Gerindra ini dibangun dari bawah, partai ini dibangun dari rakyat, partai ini milik wong cilik,” kata Muzani yang juga Wakil Ketua MPR.
Segala bentuk keputusan politik akan berimplikasi langsung terhadap rakyat. Karena itu sosok pemimpin harus memiliki kempuan leadership yang baik.
Selain itu seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Muzani menilai, sosok pemimpin seperti itu ada pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Keputusan politik adalah penentu. Kenapa minyak goreng berlaut larut? itu karena keputusan politik. Vaksin gratis atau bayar itu karena keputusan politik, isoman dari luar negeri itu politik. Apa artinya, kebijakan-kebijakan negara ini diputuskan dengan keputusan politik. Kita harus mencari pemimpin yang mengerti dan memiliki kemampuan baik dalam pengambilan keputusan, mengurus negara, serta berani mengambil keputusan dalam situasi tersulit,” katanya.
Semua komponen dan kader Partai Gerindra harus mulai melakukan penjajakan politik. Kader juga diminta yakinkan masyarakat bahwa Prabowo adalah sosok yang tepat menyelesaikan persoalan bangsa ke depan.
Beritaneka.com—Warga dunia menyerukan agar perang Rusia-Ukraina dihentikan. Agresi militer Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama empat hari ini, sejak Kamis (24/2/2022) hingga Minggu (27/2/2022) telah menewaskan 352 warga sipil, termasuk 14 anak-anak.
Sejumlah pertempuran kota terus meletus, menimbulkan korban jiwa yang bertambah dari kalangan sipil.
Kami kutip dari Reuters, citra satelit yang diambil pada hari Minggu menunjukkan pengerahan besar pasukan darat Rusia, termasuk kekuatan tank, bergerak ke arah ibu kota Ukraina, Kiev, dari jarak sekitar 64 kilometer.
Tekanan dunia agar Rusia menghentikan agresi sudah dilakukan. Negara-negara Eropa dan Kanada menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia. Negara Jepang bergabung dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke sistem pembayaran internasional SWIFT untuk melumpuhkan perekonomian Rusia.
Baca Juga:
- Pemilu 2024 Sebaiknya Dimajukan ke 2022, Ini Alasannya
- Penundaan Pemilu 2024 Bisa Chaos dan Munculkan Diktaktor
- Muhammadiyah Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024
- KPK: Korupsi di Indonesia Dilakukan secara Berjejaring
- Makin Ramai, 5 Maskapai Internasional Dapat Izin Terbang ke Bali
- Libur Panjang, Okupansi Hotel Kawasan Wisata Naik 70%
Pada hari keempat pertempuran, Rusia telah menyerang sejumlah fasilitas minyak dan gas Ukraina, memicu ledakan besar.
Sedikitnya 1.684 warga Ukraina, termasuk 116 anak-anak, terluka dalam perang ini. Dilaporkan Kementerian Kesehatan Ukraina sebanyak 352 warga sipil tewas, termasuk 14 anak-anak.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi menuntut Rusia menghentikan serangan dan menarik seluruh pasukan dari Ukraina, sejak Jumat (25/2/2022). Namun, resolusi ini diveto Rusia, salah satu dari lima pemegang hak veto, presiden Dewan Keamanan PBB, sekaligus agresor Ukraina.
Sebanyak 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB setuju akan resolusi tersebut. Satu-satunya yang menolak adalah Rusia. Sedangkan China, India, dan Uni Emirat Arab memilih abstain.
“Tidak mengejutkan, Rusia memakai kekuatan veto hari ini untuk melindungi perang tanpa alasan, tanpa justifikasi, dan yang sudah direncakan di Ukraina,” kata utusan AS, Linda Thomas-Greenfield.
“Namun biarkan saya memperjelas sesuatu: Rusia, Anda bisa memveto resolusi ini, tetapi Anda tidak bisa memveto suara kami,” katanya.
Beritaneka.com—Warganet ramai mengomentari petugas Satpol PP Kota Depok yang mengamankan Robocop di jalanan. Aksi yang diunggah akun media sosial Instagram @satpolppkotadepok tersebut langsung viral.
Robocop yang diamankan petugas adalah seorang pengamen. Satpol PP menjelaskan, langkah patroli pengawasan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Baca Juga:
- Penundaan Pemilu 2024 Bisa Chaos dan Munculkan Diktaktor
- Muhammadiyah Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024
- KPK: Korupsi di Indonesia Dilakukan secara Berjejaring
“Tim Garuda 2 Dantim sumarta menindaklanjuti perintah pimpinan untuk melakukan patroli pengawasan PPKS,” tulis Satpol PP Kota Depok.
Seperti biasa netizen bereaksi pro dan kontra. Sebagian besar mendukung Satpol PP yang mengamankan Robocop untuk ketertiban, kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Beritaneka.com—Wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat lagi. Sekarang malah didukung oleh tiga partai politik (parpol). PKB, PAN dan Golkar. Meskipun mereka paham penundaan Pemilu adalah pelanggaran Konstitusi, atau tepatnya ‘kudeta konstitusi’, Constitutional Coup. Yaitu, mengubah konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan, yang sebelumnya dibatasi oleh konstitusi.
“A Constitutional coup is when power is seized within the framework of a country’s constitution. The actors are already members of the government and will alter their government’s constitution to legally seize power. Examples include: extending an incumbents mandate through the removal of term or age limits, changing electoral rules to hinder opposing candidates, and postponing elections indefinitely.”
Karena Undang-Undang Dasar secara jelas mengatur Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, dan Pemilu yang akan datang harus diselenggarakan pada 2024.
Baca Juga:
Penundaan Pemilu 2024 Bisa Chaos dan Munculkan Diktaktor
Muhammadiyah Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024
Alasan wacana penundaan beragam. Tulisan ini hanya menyoroti dua alasan. Yaitu alasan ekonomi termasuk keuangan negara, dan alasan popularitas Jokowi yang katanya mencapai 73,9 persen. Kedua hal ini dijadikan alasan utama beberapa Parpol untuk mendukung usulan yang bisa mengarah kepada ‘kudeta konstitusi’ seperti dimaksud di atas.
Menurut Lembaga Survei, popularitas Jokowi mencapai angka tertinggi sejak 2015. Karena itu, beberapa Parpol mengusulkan masa jabatan Jokowi patut diperpanjang. Alasan ini (popularitas) dan konsekuensinya (diperpanjang) jelas merupakan bagian awal atau pintu masuk untuk ‘kudeta konstitusi’.
Pertama, popularitas presiden yang tinggi tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan ‘kudeta konstitusi’, dengan menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden, misalnya, menjadi tiga periode. Kalau ini terjadi, maka lima tahun mendatang tingkat popularitas presiden bisa naik lagi, dan masa jabatan presiden bisa diperpanjang lagi, dan seterusnya.
Sehingga Bangsa ini akan terjebak dalam pusaran ‘kudeta konstitusi’ yang tidak berujung pangkal, dan akan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.
Di samping itu, survei popularitas presiden ini mengundang banyak pertanyaan dan keraguan. Untuk itu, penulis sudah menyampaikan dalam sebuah tulisan sebelumnya. Namun, perlu ditambahkan, bahwa kondisi ekonomi riil belakangan ini sepertinya juga sulit memberi pembenaran atas survei tersebut.
Karena, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi merupakan yang terendah dibandingkan pemerintahan SBY periode pertama maupun kedua. Pertumbuhan ekonomi rata-rata periode 2014-2019 hanya 5,03 persen par tahun, jauh lebih rendah dari periode 2004-2009 yang mencapai 5,63 persen dan periode 2009-2014 sebesar 5,80 persen. Kalau memperhitungkan tahun 2020 dan 2021, kinerja ekonomi semakin buruk.
Kemudian, kinerja utang pemerintah juga memburuk. Utang pemerintah periode 2004-2009 naik hanya Rp292,7 triliun (22,6 persen), periode 2009-2014 naik Rp1.018 triliun (64 persen), dan periode 2014-2019 naik Rp 2,176 triliun (83,4 persen). Dalam dua tahun terakhir, 2020 dan 2021, utang pemerintah sudah naik Rp2.124 triliun (44,4 persen).
Dari kedua faktor tersebut sulit dipahami popularitas Jokowi bisa naik dan tertinggi sejak 2015, di mana ketika itu, di masa awal pemerintahan, rakyat sedang berbulan madu dan sangat antusias dengan presiden baru yang memberi janji dan harapan besar.
Kedua, alasan bahwa Pemilu secara umum, atau Pemilu 2024 secara khusus, akan menghambat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, karena itu harus ditunda, merupakan cara berpikir menyesatkan, dan salah fatal. Karena, taat hukum dan taat konstitusi adalah satu-satunya pegangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa, lebih dari segalanya, lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi.
Karena, Pemilu bahkan diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Karena anggaran Pemilu akan menjadi stimulus ekonomi. Jadi, ketakutan Pemilu akan menghambat ekonomi tidak beralasan, dan di luar akal sehat.
Alasan lain yang cukup masuk akal adalah kondisi keuangan negara yang diperkirakan akan semakin sulit pada 2024. Tetapi, penundaan Pemilu dari 2024 menjadi, misalnya, 2027 tidak memecahkan masalah. Karena tidak ada jaminan, keuangan negara pada 2027 akan membaik. Bisa saja semakin memburuk. Kalau itu terjadi, apakah Pemilu akan ditunda lagi?
Perlu diingat, Pemilu 1999 dapat dilaksanakan dengan baik, diikuti 48 partai politik, meskipun kondisi keuangan negara ketika itu sedang terpuruk sangat dalam akibat krisis moneter 1997-1998. Yang membuat pemerintah harus mohon pinjaman kepada IMF dengan menyerahkan kedaulatan ekonominya. Pengalaman Pemilu 1999 ini adalah sebuah bukti dan preseden yang mematahkan semua alasan untuk penundaan Pemilu 2024.
Seandainya benar kondisi keuangan negara menjadi bahan pertimbangan yang sangat dominan untuk menunda Pemilu, dan keuangan negara 2024 diperkirakan akan semakin sulit, karena defisit anggaran akan kembali menjadi maksimal 3 persen dari PDB, maka solusinya adalah memajukan Pemilu 2024 menjadi 2022.
Karena, defisit anggaran tahun 2022 masih dibolehkan tidak terbatas, dan Bank Indonesia masih dibolehkan membeli surat utang negara untuk pembiayaan defisit anggaran tersebut. Sehingga keuangan negara 2022 tidak menjadi masalah sama sekali untuk membiayai pelaksanaan Pemilu.
Jangan lewatkan kesempatan ini. Karena tahun 2023 keuangan negara akan berjalan normal kembali.
Semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi para Ketum Parpol demi menyelamatkan Pemilu 2024, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia.
Beritaneka.com—Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut Indonesia akan mengalami keadaan buruk, kacau balau, apabila Pemilu 2024 ditunda. Bahkan, penundaan pemilu berpotensi memunculkan seorang diktaktor.
“Mungkin saya pesimistis terlalu berlebihan. Tetapi membayangkan keadaan paling buruk itu, perlu bagi kita untuk mengantisipasi jangan sampai itu terjadi,” kata Yusril kepada wartawan, Jakarta, Minggu (27/2/2022).
Penolakan wacana penundaan pemilu berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pertama, pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam UUD Pasal 1 ayat 2 dimana digelar sekali dalam lima tahun.
Baca Juga:
Muhammadiyah Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024
“Pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR (Pasal 2 ayat 1). Secara spesifik Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” ujar Yusril.
Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya.
“Jadi, jika Pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali,” tegas Yusril.
Atas dasar itu, kata dia, semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ilegal atau tidak sah. Jika para penyelenggara negara itu semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka.
“Rakyat akan jalan sendiri-sendiri menurut maunya sendiri. Rakyat berhak untuk membangkang kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, membangkang kepada DPR, DPD dan juga kepada MPR,” kata Yusril.
Bahkan, dia menuturkan masyarakat berhak menolak keputusan apapun yang dibuat penyelenggara negara sebab keputusan itu tidak sah dan ilegal. Disisi lain, penyelenggara negar yang masih legal di tingkat pusat hanya Panglima TNI dan Kapolri.
“Jika Presidennya sendiri sudah ilegal dan tidak sah, Panglima TNI dan Kapolri bisa pula membangkang kepada perintah Presiden yang ilegal itu,” katanya.
“Tetapi kalau tidak kompak (Kapolri dan Panglima TNI), bagaimana dan apa yang akan terjadi? Bisa saja terjadi dengan dalih untuk menyelamatkan bangsa dan negara, TNI mengambil alih kekuasaan walau untuk sementara,” sambung Yusril.
Selain itu, dia menyampaikan, gubernur, bupati dan wali kota masih sah menjalankan roda pemerintahan apabila masa jabatannya belum habis. Namun, DPRD tak lagi bisa mengontrol pemerintah daerah karena penundaan pemilu membuat lembaga itu menjadi ilegal.
“Begitu juga tanpa pertanggungjawaban lagi kepada Presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bagaimana mau bertanggung jawab kalau Presidennya sudah ilegal?” kata dia.
Yusril khawatir keadaan bangsa dan negara akan benar-benar chaos akibat penundaan Pemilu dan menimbulkan anarki. Dia mengingatkan situasi anarki berpotensi memunculkan seorang diktaktor untuk menyelamatkan negara dengan tangan besi.
“Diktator akan mendorong konflik makin meluas. Daerah-daerah potensial bergolak. Campur-tangan kepentingan-kepentingan asing untuk adu domba dan pecah belah tak terhindarkan lagi. NKRI harga mati berada dalam pertaruhan besar,” kata Yusril.
Beritaneka.com—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan meminta para elite politik bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang kami kutip hari ini.
Mu’ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.
Baca Juga:
KPK: Korupsi di Indonesia Dilakukan secara Berjejaring
Dia menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.
“Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” kata dia.
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pelaku korupsi di Indonesia melakukan korupsi secara berjejaring. Mereka mengambil uang rakyat, tidak bekerja sendiri.
“Mereka berjejaring dengan sesama koruptor. Tidak mungkin koruptor melakukan korupsi sendirian,” kata Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (Satgas JAGA) KPK Indira Malik dalam keterangan pers nya kami kutip hari ini.
Menurut dia, untuk mengantisipasi hal tersebut, KPK telah memiliki aplikasi JAGA.id untuk memudahkan masyarakat membuat laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Supaya bisa melawan, kita harus juga berjejaring lewat fitur diskusi di JAGA.id,” kata Indira.
Aplikasi JAGA merupakan sistem yang difasilitasi KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik demi mendorong transparansi pemerintah dengan keterbukaan data, sehingga dapat mengurangi risiko korupsi.
- Libur Panjang, Okupansi Hotel Kawasan Wisata Naik 70%
- Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Capai Rp54,92 Triliun
- Serangan Rusia ke Ukraina Tak Patut Jadi Bahan Meme dan Candaan
- Ribuan Warga Rusia Demo Tolak Perangi Ukraina
- Satgas BLBI Sita Aset Kaharudin Ongko Rp630 Miliar
- Waspada Hujan Es Melanda Indonesia
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memberantas korupsi. “Karena pencegahan korupsi itu ada dua kuncinya. Jangan mau jadi korban, jangan sampai jadi pelaku. Nah JAGA ini bisa memfasilitasinya,” kata Indira.
Indira menjelaskan, platform JAGA sudah berevolusi sejak pertama kali diluncurkan pada 2016. Di website dan aplikasinya, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah, informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan gratifikasi di daerah tempat masyarakat itu berada.
Beritaneka.com—Jumlah rute penerbangan internasional yang akan beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terus bertambah. Hingga 24 Februari 2022 sudah ada 5 maskapai yang telah terbit izin rutenya dan 1 maskapai dalam proses pengaktifan kembali.
Direktur Utama Angkasa Pura I (Persero) atau AP I Faik Fahmi mengungkapkan, sebanyak lima maskapai rute penerbangan internasional yang telah terbit izin rutenya. Kelimanya adalah Jetstar Asia dengan rute Singapura – Denpasar (PP), Scoot dengan rute Singapura – Denpasar (PP), KLM dengan rute Singapura – Denpasar (PP), Garuda Indonesia dengan rute Sydney – Denpasar dan AirAsia dengan rute Kuala Lumpur – Denpasar (PP).
Sedangkan 1 maskapai yaitu Jetstar dengan rute Sydney – Denpasar (PP) & Melbourne – Denpasar (PP) saat ini masih dalam proses pengaktifan rute. Faik antusias dengan mulai kembali meningkatnya penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
Baca Juga:
- Waspada Hujan Es Melanda Indonesia
- 5 Kota Berikut Ini Terbanyak Warganya Belanja Online
- BPJS Kesehatan Jadi Syarat Naik Haji, Jual Tanah, Sampai Urus SIM, Ekonom: Persyaratan Cacat Hukum dan Memaksa
“Sebanyak 3 maskapai yaitu Jetstar Asia, Scoot dan Garuda Indonesia akan melakukan pendaratan perdana pada 4 Maret mendatang. Ini sekaligus menambah daftar maskapai internasional yang telah beroperasi di Bali setelah sebelumnya Garuda Indonesia rute Narita – Denpasar dan Singapore Airlines rute Singapura – Denpasar,” kata Faik kepada wartawan kami kutip hari ini.
Berdasarkan data rencana penerbangan perdana 4 Maret 2022, maskapai Jetstar Asia dengan rute Singapura – Denpasar (PP) akan menggunakan jenis pesawat Airbus A320 dengan kapasitas tempat duduk 180 penumpang & diperkirakan mendarat pukul 09.55 WITA dari Singapura.
Sedangkan maskapai Garuda Indonesia untuk rute Sydney – Denpasar menggunakan jenis pesawat Airbus A330 dengan kapasitas duduk 360 penumpang & diperkirakan mendarat pukul 14.45 WITA dari Sydney & Scoot untuk rute Singapura – Denpasar (PP) menggunakan jenis pesawat Airbus A320 dengan kapasitas tempat duduk 180 penumpang & diperkirakan mendarat pukul 18.05 WITA dari Singapura.
“Maskapai Jetstar Asia dan Scoot sendiri masing-masing dijadwalkan akan mengoperasikan sebanyak tiga penerbangan selama sepekan dan Garuda Indonesia mengoperasikan sebanyak satu penerbangan selama sepekan di bulan Maret,” kata Faik.
Maskapai KLM dengan rute Singapura – Denpasar (PP) direncanakan mengoperasikan sebanyak dua penerbangan selama sepekan dengan menggunakan jenis pesawat Boeing B777-300ER dengan kapasitas tempat duduk 408 penumpang.
Sedangkan untuk AirAsia dengan rute Kuala Lumpur – Denpasar (PP) direncanakan mengoperasikan sebanyak tiga penerbangan selama sepekan dengan menggunakan jenis pesawat Airbus A320 dengan kapasitas tempat duduk 180 penumpang. Adapun untuk maskapai Jetstar direncanakan mengoperasikan masing-masing sebanyak tiga penerbangan dalam sepekan untuk rute Sydney – Denpasar (PP) dan Melbourne – Denpasar (PP) dengan menggunakan jenis pesawat Boeing B788 dengan kapasitas tempat duduk 335 penumpang.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemulihan traffict penerbangan internasional di tengah pandemi Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dan memastikan segala operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami juga berharap trafik penumpang dan penerbangan internasional di Bali dapat terus meningkat sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali yang begitu terdampak Pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun ini secara berkelanjutan,” kata Faik.
Sejak kembali beroperasinya penerbangan internasional oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (1-24 Februari 2022) lalu lintas penumpang penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 1.784 penumpang dengan trafik pesawat mencapai 51 pergerakan pesawat.
Pada masa sebelum pandemi Covid-19 atau sepanjang 2019, trafik penumpang penerbangan rute internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 13,8 juta penumpang dengan trafik pesawat internasional mencapai 73.886 pergerakan pesawat.
