Beritaneka.com, Sentani —Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan bagi masyarakat, sekaligus bentuk pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada masyarakat, Rabu (31/08/2022), di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
Presiden menyampaikan, bantuan ini akan diberikan kepada lebih kurang 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Selain BLT BBM, imbuh Presiden, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan bagi sekitar 16 juta pekerja.
“Juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” kata Presiden Jokowi.
Dalam pemberitaan Beritaneka sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bansos kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ucap Menkeu dalam keterangannya usai melakukan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/08/2022).
Pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta KPM. Mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Sosial.
“Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” tutur Menkeu.
Selain itu, Menkeu menyebut bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk juga menyiapkan bantuan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk bantuan tersebut.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun,” ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.
“Kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Jakarta —Setelah sukses diselenggarakan pada 2020, ajang Pahlawan Digital UMKM kembali digelar untuk mencari para inovator digital yang mempunyai komitmen membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas dan lebih berdaya dengan berbagai inovasi dan solusi digital. Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 resmi dibuka pada Senin 29 Agustus 2022 dan akan ditutup 26 September 2022.
Program tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) serta Staf Khusus (Stafsus) Presiden Putri Tanjung. Sejak awal program ini digagas untuk mengapresiasi dan meningkatkan kapasitas para inovator digital serta menginspirasi lebih banyak lagi anak muda Indonesia untuk menciptakan inovasi dan menjadi Pahlawan Digital bagi UMKM di Tanah Air.
Peran para Pahlawan Digital UMKM juga dibutuhkan untuk mencapai target 30 juta pelaku UMKM masuk ekosistem digital pada 2024, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2022.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku optimistis melihat perkembangan para inovator digital saat ini. Apalagi digitalisasi yang diciptakan para inovator muda selama ini telah terbukti mengubah jutaan pelaku UMKM menjadi lebih berdaya dan kuat, termasuk pada masa pandemi ini.
“Jika kita ingin UMKM semakin berdaya, go digital adalah jawabannya. Untuk itu, kita butuh banyak inovator digital yang kita sebut Pahlawan Digital, UMKM tak bisa naik kelas sendiri maka harus diagregasi,” kata Teten dalam keterangannya, dikutip hari ini.
Sementara itu Stafsus Presiden Putri Tanjung yang juga merupakan penggagas Pahlawan Digital UMKM menuturkan para Pahlawan Digital UMKM telah berhasil membantu para pelaku UMKM bertahan bahkan berkembang pada masa pandemi dengan berbagai inovasi digital. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak inovator digital yang bisa membantu pelaku UMKM naik kelas.
“Kami mengajak Anda semua, para inovator digital, untuk berkolaborasi membantu lebih banyak lagi UMKM kita dan menjadi bagian dari gerakan digitalisasi UMKM Indonesia,” tutur Putri.
Para Pahlawan Digital ini dibutuhkan untuk membantu pelaku UMKM dalam berbagai hal, mulai dari digitalisasi akses pasar, pemantauan kualitas produksi, keuangan dan akses pembiayaan, manajemen organisasi, kapasitas produksi, pasokan, sampai digitalisasi distribusi.
Tak hanya berkontribusi dalam upaya mendorong UMKM naik kelas, para pemenang Pahlawan Digital UMKM juga akan memperoleh hadiah menarik dan berkesempatan menjadi mitra Kemenkop UKM dalam berbagai program digitalisasi UMKM.
“Lewat program Pahlawan Digital UMKM 2022, selain mendapatkan hadiah menarik, para inovator digital akan dilatih oleh mentor hebat serta punya kesempatan bergabung dengan gerakan digitalisasi ‘UMKM Berubah Digital’ dan menjadi mitra strategis Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Menkop UKM.
Sebanyak 10 Pahlawan Digital UMKM yang terpilih nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam program #berubahdigital tahun 2023, yaitu program pendampingan serta pengembangan transformasi digital UMKM di beberapa wilayah di Indonesia.
Selain itu, 10 pemenang memiliki kesempatan pitching di depan para pemodal ventura, perusahaan teknologi ternama, badan usaha milik negara (BUMN), kementerian, dan lembaga pembiayaan lainnya.
Dalam ajang Pahlawan Digital UMKM 2020 lalu tampil sebagai 10 besar adalah Kopral, Restoku, Belanjaikan.com, Femalepreneur.id, Krealogi, Bonsay, Credibook, Chatbiz.id, Auto Pilot Store, dan Mantab.id. Para inovator tersebut dinilai memiliki inovasi dan solusi digital yang menarik, mulai dari penyedia rantai pasok untuk perikanan dan menjadi penghubung antara nelayan dan konsumen, mentransformasi pedagang keliling tradisional, sampai digitalisasi koperasi.
Berikut ketentuan dan syarat peserta Pahlawan Digital UMKM 2022:
- Kompetisi Pahlawan Digital UMKM 2022 terbuka bagi seluruh startup dan inovator digital yang berkecimpung di sektor makanan dan minuman, fesyen dan kriya, serta agritech.
- Startup yang akan mengikuti kompetisi ini harus memiliki bukti usaha seperti aplikasi di Play Store atau App Store dan membuat proposal berisi profil bisnis, penjabaran masalah yang dihadapi UMKM, solusi untuk masalah UMKM, hingga rencana pengembangan bisnis.
- Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi www.pahlawandigitalumkm.setkab.go.id.
Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dapat diperoleh melalui akun resmi Instagram @pahlawandigitalumkm dan @kemenkopukm.
Beritaneka.com, BEKASI —Rukun Warga (RW) 14 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi berhasil meraih Juara 1 Kampung Tangguh Jaya 2022. Atas prestasi tersebut, warga RW 14 mendapatkan piala, piagam penghargaan, 1 unit ambulance jenazah, 3 unit baktor, 4 unit CCTV, 5 unit Handie Talkie, 1 unit tenda bencana darurat, 1 unit sound system, 1 paket instalansi hidroponik, 2 unit perahu karet, 5 Velbed, 2 Genset dan 3 mesin pemotong rumput. Total hadiah tersebut mencapai Rp400 juta lebih.
Berdasarkan Keputusan Plt Walikota Bekasi Nomor 149.2/Kep. 238- Tapem/VIII/2022 tentang Tim Penilai Lomba Kampung Tangguh Jaya terdiri dari unsur Polres Metro Bekasi yakni Kasat Binmas dan Tim, unsur Kodim, serta perangkat daerah terkait terdiri dari Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DP3A, Dinsos, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas LH, Disperkimtan, Satpol PP dan BPBD.
Atas prestasi tersebut sebagai Kampung Tangguh Jaya Terbaik 2022 Tingkat Kota Bekasi, maka RW 14 Perumahan Taman Galaxy menggelar acara Syukuran, juga dalam rangka turut memeriahkan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Taman Gigi, Perumahan Taman Galaxy, Kota Bekasi, pada Sabtu (27/8/2022).
Ketua RW 14 Capt H Benny Sumaryanto mengatakan, kemenangan ini bukan hanya untuk warga RW 014 tetapi bagi seluruh warga kelurahan Jakasetia serta warga kecamatan Bekasi Selatan.
Meraih Juara 1 Kampung Tangguh Berkat Dukungan Pengurus RT/RW PKK, Posyandhu DKM Jannatul Firdaus, DKM Almutaqin, Warga RW 014 Peran Kelurahan Jakasetia, Puskesmas Jakasetia Serta Peran Kecamatan Bekasi Selatan dalam membina lingkungan yang terpadu.
“Dengan Kemenangan Juara 1 Kampung Tangguh Jaya akan Lebih semangat karena pengurus RT/RW Tugasnya melayani warga, (Dari Warga dan Dipilih Warga). Insya Allah akan meningkatkan 5 point yang kemarin dinilai, Kampung Tangguh Jaya,” kata Capt Benny dengan semangat di sela-sela acara.
Dalam selebrasi HUT Ke-77 RI ini, RW 14 Taman Galaxy mengadakan aneka kegiatan meriah seperti Lomba Sepeda Hias, Lomba Makan Donat, Lomba Pingpong, Lomba Tiktok, dan Lomba Tumpeng. Pada malam harinya panitia acara memberikan hiburan serta door prize kepada warga serta undangan dengan MC Donny Kusuma. Total sebesar Rp31 juta berupa aneka hadiah, sepeda, microwave, handphone, smart TV, mesin cuci mobil, peralatan masak, dan sepeda listrik.
Capt Benny Sumaryanto berharap, Dr H Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM dapat maju dan menjadi Wali Kota Bekasi 2024-2029. Saat ini, Tri Adhianto menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi sejak 7 Januari 2022.
“Pilih Bang Tri Adhianto sebagai Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. Kami warga RW 014 Taman Galaxy siap mendukung. Bang Tri Adhianto sebagai sosok wali kota yang humble (rendah hati) low profile, jujur, memasyarakat kepada semua orang,” kata Capt Benny.
Capt Benny turut melaporkan, warga RW 14 dibantu Pemerintah Kota Bekasi memperbaiki 3 jalan lingkungan, yakni Jalan Sakura 2, Jalan Sakura 3 dan Jalan Sakura Raya. “Semoga bermanfaat bagi warga RW 14,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya bersyukur atas prestasi yang diraih oleh RW 14. “Saya sangat bersyukur, semoga memotivasi bagi RW lainnya agar dapat meningkat lagi serta dapat berprestasi,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta —Kalangan DPR mengingatkan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite saat ini. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberikan tekanan yang begitu besar pada inflasi, termasuk inflasi harga pangan yang akan merembet pada inflasi transportasi. Oleh karena itu, pemerintah harus berhitung ulang antara manfaat dan kerugian di sektor ekonomi dan risiko-risiko lain di sektor sosial, keamanan dan ketertiban.
“Permasalahan inflasi ini akan sangat ditentukan kenaikan harga BBM. Apakah pengorbanan kita yang sudah begitu besar dengan memberikan subsidi BBM, terus kita akan menghadapi tekanan yang sama dari sisi kenaikan harga BBM dari inflasi yang tinggi. Ini bukan persoalan setuju atau tidak, tapi harus ditimbang sisi untung ruginya dari sisi ekonomi, makro ekonomi, mikro ekonomi,” kata Anggota Komisi XI DPR RI H. Mukhamad Misbakhun, SE, MH, kepada Beritaneka hari ini.
Menurut Misbakhun, langkah-langkah menahan laju inflasi itu sudah dilakukan pemerintah dengan sangat sungguh-sungguh dengan memberikan subsidi dengan jumlah yang sangat signifikan.
Namun, Pemerintah ingin mengatur bagaimana penyaluran subsidi berjalan dengan baik.
“Saat ini, kita menghadapi permasalahan serius di mana kuota BBM bersubsidi sudah hampir habis dan diperkirakan habis pada bulan September 2022 mendatang,” kata Misbakhun, anggota DPR periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Golongan Karya.
Menurut Misbakhun momentum menaikan harga BBM bersubsidi masih belum tepat. “Saat ini, konsentrasi kepolisian tidak sedang dalam upaya mengatasi ketertiban di masyarakat akibat Kasus Sambo. Kalau ada apa-apa akibat BBM bersubsidi naik, saya khawatir konsolidasi kepolisian belum ketemu soliditasnya. Sebab, kalau ada letupan-letupan masyarakat yang melakukan protes dan sebagainya bisa memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi kita dan memberikan pukulan balik terhadap pemulihan ekonomi,” kata Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali, termasuk menghitung pula dampak risiko-risiko lainnya seperti risiko sosial, keamanan dan ketertiban.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah menyiapkan bantalan sosial berupa tambahan bansos sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” kata Menkeu Sri Mulyani dilansir laman Setkab.
Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bansos atau bantuan sosial tambahan.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.
“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Jakarta —Komisi V DPR menilai teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir, soal harga tiket pesawat yang mahal harus segera ditindaklanjuti.
Anggota Komisi V DPR, Irwan, menilai teguran Presiden Jokowi mengonfirmasi ada permasalahan serius di industri penerbangan khususnya harga tiket pesawat sehingga harus dicari solusinya.
“Teguran Presiden ini justru bisa kita bilang bahwa apa masukan kita terkait tiket pesawat mahal dan juga permasalahan di supply & demand yang tidak seimbang itu benar adanya,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur itu kepada wartawan, Jumat (19/8/2022).
Irwan berharap bahwa teguran Presiden tersebut bukan hanya sekedar teguran tanpa adanya perubahan kebijakan atau solusi atas masalah harga tiket pesawat yang meroket.
Baca Juga:
- Bank Indonesia Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Rupiah Emisi 2022
- Daftar Lengkap Gaji PNS Golongan I-IV dan Tunjangannya, Cek!
- Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Tahun Depan
- Presiden Jokowi Paparkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju
- Prabowo Terima Empat Bintang Kehormatan Utama
“Saya minta agar tiket mahal ini bisa dicarikan solusinya sehingga tidak menyusahkan rakyat,” ujar Irfan.
Irwan mengungkapkan, sebelumnya Komisi V DPR telah memberikan masukan kepada kementerian terkait mengenai harga tiket pesawat yang mahal dan butuh solusi agar tidak membebani masyarakat.
“Jika saja masukan atau saran kami kala itu didengar oleh kementerian terkait, seharusnya tidak perlu sampai Presiden yang menegur,” ungkap Irfan.
Sebelumnya, legislator asal Kaltim ini juga telah menyoroti langkah pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket pesawat. Menurutnya, dengan imbauan tersebut regulator justru membuat harga tiket sesuai dengan mekanisme harga pasar. Irwan menilai, imbauan tersebut terkesan aneh dan cenderung berpihak terhadap maskapai dibanding masyarakat pengguna transportasi udara.
“Kalau presiden sampai menegur itu artinya permasalahan penerbangan kita sudah serius terutama di harga tiket dan jumlah pesawat yang kurang karena ditarik lessor,” tutur pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini.
Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang digelar di Istana Negara, pada Kamis (18/8/2022), Presiden Jokowi mendengar keluhan mengenai tiket pesawat mahal.
Oleh karena itu, Jokowi pun langsung memberikan teguran kepada Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir, sekaligus memerintahkan keduanya untuk segera menyelesaikan permasalahan harga tiket pesawat yang mahal.
Beritaneka.com, Jakarta —Dewan Pers mengingatkan media untuk tidak melupakan kode etik dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal itu disebutkan dalam Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Pedoman dan Peraturan Dewan Pers lainnya yang telah dibuat oleh komunitas pers sendiri.
Dewan Pers akhir-akhir ini menemukan sejumlah media arus utama menyiarkan berita bohong. Berita ini disalin-saji (copas) dari media sosial atau sumber yang tidak jelas.
Berita-berita itu didahului dengan kata-kata “Cek Fakta”. Akan tetapi Dewan Pers menyebut berita itu jelas-jelas merupakan berita bohong dan sejumlah lembaga pers tetap menyiarkannya meskipun pada akhirnya disebutkan berita tersebut tidak benar.
“Penyiaran berita semacam ini ditengarai demi memperoleh pengunjung yang banyak (clickbait),” kata Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/8/2022).
Dewan Pers mengingatkan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, sadis, dan cabul”. Penafsiran Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Menurut Dewan Pers, memang ada media yang menyadari kekeliruannya, kemudian mencabut (men-takedown) berita yang disiarkan, misal yang berjudul: “Irjen Fadil Imran Ditahan Gegara Bantu Ferdy Sambo, 5 Perwira Polda Bernasib Sama.”
Dewan Pers memahami informasi seputar Irjen Ferdy Sambo, terbunuhnya Brigadir J khususnya dan institusi kepolisian umumnya, sedang menjadi perhatian publik saat ini. Segala informasi seputar kasus tersebut akan terus dinantikan publik, sehingga media-media berpacu dalam menyajikan informasi terbaru mengenai kasus itu.
Dewan Pers mengapresiasi pers yang terus berkomitmen mengungkapkan kasus yang menarik perhatian masyarakat tersebut. Namun pada saat yang sama, Dewan Pers juga mengingatkan agar dalam menjalankan tugas jurnalistik yang penting itu, media tetap tidak boleh melupakan tugas etiknya.
Dewan Pers mengingatkan penayangan berita-berita bohong bisa mengurangi kredibilitas media sekaligus juga mencederai kemerdekaan pers yang diperjuangkan komunitas pers dengan susah payah di era reformasi.
Dewan Pers akan mempertimbangkan untuk tidak melindungi pers dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bagi media yang berulang kali melakukan kesalahan semacam itu.
“Akhirnya perlu dicatat dan dipahami, Dewan Pers mengajak seluruh jurnalis/wartawan serta komunitas pers untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers ini dengan penuh tanggung jawab dengan membuat berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan berpedoman kepada UU Pers No 40 Tahun 1999,” ujar Agung.
Memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 RI, Dewan Pers juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghormati kerja pers karena dilindungi undang-undang. Kekerasan terhadap pers yang akhir-akhir ini kerap terjadi diminta tidak terulang.
Beritaneka.com, Jakarta —Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) mengukuhkan hak cipta atas lagu ‘Ojo Dibandingke’ ciptaan Agus Purwanto atau yang sering dikenal sebagai Abah Lala. Pengukuhan tersebut, setelah lagu tersebut dinyanyikan oleh Farel Prayoga pada saat upacara perayaan HUT RI ke 77 di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Ini Abah Lala ini perannya sangat sentral kalau tidak diciptakan sama Abah Lala ini Farel tidak bisa menyanyikan ‘Ojo Dibandingke’, nah ini sekarang Abah Lala terima kasih, ini hak pencipta pencatatan berlaku selama hidup pencipta terus berlangsung, selama 70 tahun setelah pencipta pergi, meninggal dunia. Jadi selama-lamanya, terima kasih,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (18/8/2022).
Dengan adanya pengukuhan hak cipta pada lagu tersebut, nantinya setiap orang yang menyanyikan atau membawa lagu tersebut harus membayar royalti kepada sang pencipta lagu yakni, Abah Lala.
“Ini hak pencipta, biasanya yang taken hak cipta itu cukup Dirjen, Direktorat hak cipta, ini menteri yang taken langsung,” ujarnya.
Baca Juga:
- Bank Indonesia Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Rupiah Emisi 2022
- Daftar Lengkap Gaji PNS Golongan I-IV dan Tunjangannya, Cek!
- Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Tahun Depan
- Presiden Jokowi Paparkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju
- Prabowo Terima Empat Bintang Kehormatan Utama
“Apalagi ini lagu viral supaya dia dapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya, kalau suatu saat ada yang mau pakai lagu itu royalty kepada pencipta ada. Nanti LMKN yang urus itu ya, LMKN kita yang urus itu,” sambungnya.
Selain itu, Yasonna juga mengatakan penampilan Farel di Istana pada saat membawakan lagu tersebut juga sudah didaftarkan hak Kekayaan Intelektualnya, sehingga Farel berhak menerima Royalti saat ada seseorang menggunakan penampilannya.
“Jadi ini sudah Hak Kekayaan untuk performance di istana negara ini, temen-temen kalau sudah mau ambil pakai penampilan itu bayar, dia punya hak Kekayaan Intelektual ada royalty nya nanti masuk LMKN ya. Jadi nanti ada royalty jadi jangan sembarangan kutip di YouTube sudah kita kasih haknya,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta —Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara simbolis memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT) PBB-P2 tahun 2022 kepada 25 wajib pajak perwakilan dari masing-masing kota administratif di DKI Jakarta dalam acara Pajak Jakarta, Adil dan Merata untuk Semua di RPTRA Madusela, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kebijakan membebaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemilik rumah atau lahan dengan nilai di bawah Rp2 miliar. Hal tersebut sebagai salah satu langkah memulihkan ekonomi dengan meringankan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kebijakan pajak yang adil dan merata ini sekaligus wujud nyata Pancasila sebagai dasar negara Indonesia hadir dalam kehidupan masyarakat Jakarta, yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Gubernur Anies Baswedan, dikutip Kamis (18/8/2022).
Baca Juga:
- Daftar Lengkap Gaji PNS Golongan I-IV dan Tunjangannya, Cek!
- Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Tahun Depan
- Presiden Jokowi Paparkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju
- Prabowo Terima Empat Bintang Kehormatan Utama
Anies mencatat total 1,4 juta rumah di Jakarta. Sebanyak 200.000 di antaranya berharga di atas Rp2 miliar dan 1,2 juta rumah berharga di bawah Rp2 miliar.
“Jadi dengan kebijakan ini, maka 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB. Di tempat ini yang nilainya di atas Rp2 miliar mereka masih terkena PBB. Tapi itu pun ada pengecualiannya,” ucapnya.
Anies menjelaskan dasar pembuatan kebijakan tersebut yaitu dengan mempertimbangkan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk lahan dan 36 meter persegi untuk bangunan.
“Hal ini karena 36 meter persegi itu kebutuhan hidup manusia, karena perlu tempat untuk hidup. Lalu yang digunakan angka minimal 36 meter persegi, begitu juga dengan tanah. Dasar ini merujuk kepada Permen PUPR yang disitu telah menata tentang standar minimal kebutuhan hidup (hunian),” tuturnya.
“Jadi sekitar Rp2,7 triliun total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan ini, bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Beritaneka.com, Jakarta —Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan tujuh pecahan uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022, Kamis (18/8/2022).
Ketujuh pecahan Rupiah ini diluncurkan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Peluncuran uang Rupiah ini merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat sebagai simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa. Kami ajak seluruh komponen masyarakat untuk cinta, bangga, dan paham Rupiah, mari terus kita kobarkan optimisme, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia Maju,” kata Perry, dalam acara Peluncuran Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Baca Juga:
- Daftar Lengkap Gaji PNS Golongan I-IV dan Tunjangannya, Cek!
- Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Tahun Depan
- Presiden Jokowi Paparkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju
- Prabowo Terima Empat Bintang Kehormatan Utama
- Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Belum Vaksin Booster Wajib PCR, Berikut Aturan Lengkapnya
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan Rupiah bukanl sekadar mata uang, tetapi juga menggambarkan perjalanan dari bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, pada tanggal 30 Oktober 1946, Oeang Republik Indonesia (ORI) disahkan dan mulai berlaku, menandai babak baru bagi Indonesia yang baru merdeka.
“Di dalam setiap lembaran Rupiah, terdapat berbagai cerita dan narasi mengenai kebangsaan dan bangsa Indonesia, sebuah motif spirit untuk di satu sisi adalah keberagaman, dan di sisi lain adalah kebersamaan,” kata Sri Mulyani.
Rupiah, sambung dia, adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga sudah sepantasnya harus dihormati dan dibanggakan. “Bersama Rupiah, kita bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju,” kata Menkeu.
Berikut adalah daftar lembaran nominal uang dan foto pahlawan dalam lembar Rupiah yang diresmikan:
- Dr. (H.C) Ir Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama uang kertas pecahan Rp100.000.
- Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp50.000.
- Dr. G.S.S.J Ratulangi sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp20.000.
- Frans Kaisiepo sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp10.000.
- Dr. K.H Idham Chalid sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp5.000.
- Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp2.000.
- Tjut Meutia sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp1.000.
