Beritaneka.com, Jakarta—Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperpanjang masa berlaku paspor dari yang semula hanya 5 tahun, kini menjadi 10 tahun.
Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan, kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
Berdasarkan dokumen Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, tertulis kebijakan masa berlaku paspor hingga 10 tahun dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 2A yang mengatur masa berlaku paspor hingga 10 tahun berbunyi sebagai berikut : “Masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak diterbitkan,” demikian dikutip dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022.
Baca Juga:
- Johanis Tanak Terpilih Jadi Pimpinan KPK
- KPAD Bogor Minta Pelaku Penjual Bayi Dihukum Berat
- Mahfud MD: Presiden Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di MA
- Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konversi LPG 3 Kg dengan Kompor Listrik Tahun Ini
Dalam poin kedua Pasal 2A disebutkan bahwa paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada WNI yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian, poin keempat menerangkan bahwa masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.
“Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 2A Ayat 4. Sedangkan bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.
Adapun, persyaratan dalam pembuatan paspor biasa yakni sebagai berikut:
a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
b. Kartu keluarga;
c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.
Sedangkan bagi anak berkewarganegaraan ganda harus melampirkan:
a. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu WNI;
b. Kartu keluarga;
c. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
d. Akta kelahiran;
e. Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;
f. Fotokopi paspor biasa ayah atau ibu;
g. Bukti Affidavit bagi yang telah memiliki paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
h. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan RI tersebut.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” sebagaimana tertulis dalam peraturan a quo yang ditandatangani Menkumham Yasonna.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan gejolak global dapat menyebabkan krisis di berbagai belahan dunia, salah satunya krisis pangan yang telah dirasakan sejumlah negara. Presiden menyebutkan, sebanyak 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal setiap harinya karena kelaparan. Oleh karena itu, Presiden berpesan bahwa Indonesia patut bersyukur.
“Kita semuanya masih Alhamdulillah patut bersyukur, pangan kita masih cukup memberikan kita makan setiap hari. Agustus lalu, kita mendapatkan pengakuan dari International Rice Research Institute bahwa sejak 2019 kita telah swasembada beras,” kata Presiden Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Jokowi mengungkapkan sistem ketahanan pangan Indonesia dinilai baik. Oleh karena itu harus terus dijaga. “Syukur-syukur kita bisa kelebihan produksi yang banyak, kenapa kita sekarang bangun food estate? Supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita, kita juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan, kita ekspor,” kata Jokowi.
Baca Juga:
- Mahfud MD: Presiden Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di MA
- Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konversi LPG 3 Kg dengan Kompor Listrik Tahun Ini
- Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan Kapal Cepat di Perairan Batam
Sebelumnya Presiden mengungkapkan, ada peluang besar bagi Indonesia untuk memajukan ekosistem digitalisasi di sektor pangan. Karena itu dia meminta BUMN harus memperkuat ekosistem digitalisasi dengan menggaet sejumlah perusahaan rintisan Tanah Air. “Saya melihat ini ada peluang, ada opportunity yang bisa dilakukan karena ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di Asia Tenggara,” kata Jokowi.
Beritaneka.com, Jakarta—Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Johanis Tanak terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johanis Tanak menggantikan Lili Pintauli Siregar yang telah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.
Johanis Tanak sarat pengalaman dalam bidang hukum. Dia memulai pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 1983. Kemudian dia menjadi seorang jaksa. Karier Johanis makin bersinar. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang dan Kepala Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara. Dia pernah menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Pada 2014, Johanis menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Johanis melanjutkan pendidikan doktoral di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada 2019. Di tahun yang sama, dia sempat masuk sebagai calon pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Saat itu, dia menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.
Baca Juga:
- Mahfud MD: Presiden Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di MA
- BUMN Startup Day, Presiden Jokowi: Tangkap Peluang dengan Teknologi
- Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konversi LPG 3 Kg dengan Kompor Listrik Tahun Ini
- Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan Kapal Cepat di Perairan Batam
Pada pemilihan capim KPK 2019, ada empat jaksa lain yang masuk ke dalam daftar capim KPK. Keempat jaksa tersebut adalah Kepala Kejati Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Kepala Kejati Sulawesi Tengah Muhammad Rum, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Diklat RI Ranu Mihardja, serta Jaksa Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi. Hanya Johanis satu-satunya jaksa yang terpilih dan lolos hingga tahap akhir.
Namun, Johanis tidak lolos menjadi pimpinan KPK. Kemudian, dia menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi pada 2020. Setelah pensiun dari kejaksaan ternyata kariernya masih berlanjut. Pada voting pemilihan calon pengganti pimpinan KPK, Rabu (28/9/2022), Johanis mendapatkan 38 suara anggota Komisi III DPR. Sedangkan saingannya, I Nyoman Wara, hanya mendapatkan 14 suara. Total suara 53, sedangkan 1 suara abstain. Dengan demikian, Johanis Tanak resmi terpilih sebagai pimpinan KPK yang baru menggantikan Lili Pintauli untuk masa jabatan 2019-2023.
Beritaneka.com, Jakarta—Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor meminta polisi untuk menjerat pelaku penjualan bayi di Kabupaten Bogor dengan hukuman berat sesuai dengan undang-undang. Tidak hanya itu, polisi juga diminta mengusut kasus human trafficking ini secara tuntas.
“Terkait kasus tersebut (human trafficking), beberapa waktu lalu KPAD sudah koordinasi dengan beberapa lembaga terkait misalnya DP3AP2KB, P2TP2A dan Unit PPA Polres Bogor untuk segera diusut secara tuntas. KPAD mengapresiasi langkah cepat polisi. Pelaku harus diberikan sanksi hukum yang berat sesuai UU yang berlaku,” kata Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor Waspada kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).
Baca Juga:
Mahfud MD: Presiden Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di MA
Waspada menyetujui ibu hamil yang ditemukan dalam tempat penampungan pelaku dititipkan sementara ke Dinas Sosial sampai melahirkan. Terkait biaya, akan dikoordinasikan lebih lanjut mencari solusinya.
“KPAD tentu setuju dengan langkah-langkah polisi untuk menitipkan bagi orang tua yang hamil dan anak-anak tersebut ke Dinas Sosial untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Beberapa kan ada yang belum melahirkan, jika mereka gak punya BPJS. Terkait itu (biaya persalinan) KPAD perlu koordinasi dengan Dinsos mencari solusi,” katanya. Untuk anak-anak yang telah lahir, KPAD akan mengawasi dan memastikan pemenuhan haknya. Tetapi, hal ini juga merupakan tugas bersama.
“Sesuai dengan tugas dan fungsi KPAD akan melakukan pengawasan hingga dipastikan bahwa bayi-bayi tersebut mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya dengan baik. Tentu ini tidak hanya menjadi tugas KPAD akan tugas kita semua, karena Pasal 20 UU Perlindungan anak menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua Wajib memberikan Perlindungan terhadap Anak,” kata dia.
Oleh karena itu, KPAD berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan ini. Agar anak-anak terlidungi dan kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari.
Dalam pemberitaan seorang pria berinisial SH (32) ditangkap polisi terkait Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Bogor. Pelaku mengumpulkan bayi untuk selanjutnya diadopsikan secara ilegal. Diketahui, modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengumpulkan ibu-ibu hamil mengatasnamakan Yayasan Ayah Sejuta Anak. Setelah persalinan, bayi diserahkan kepada orang yang ingin mengadopsi dengan diminta uang sebesar Rp15 juta dengan dalih mengganti biaya persalinan cesar.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan adanya kasus penangkapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
“Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen,” kata Mahfud melalui media sosial akun instagram miliknya @mohmahfudmd, Selasa (27/9/2022).
“Ya, Presiden sangat prihatin dgn peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan hakim agung Sudrajat Dimyati. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan,” katanya.
Baca Juga:
- BUMN Startup Day, Presiden Jokowi: Tangkap Peluang dengan Teknologi
- Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konversi LPG 3 Kg dengan Kompor Listrik Tahun Ini
- Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan Kapal Cepat di Perairan Batam
- Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Tangkap Hakim Agung
- Peringkat 100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UniRank 2022
Selama ini, kata Mahfud, pemerintah tidak bisa memasuki ranah MA karena berbeda antara lembaga eksekutif dengan yudikatif. “Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedangkan mereka yudikatif,” tuturnya.
“Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan,” sambungnya.
Untuk itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memerintahkan dirinya untuk mereformasi hukum di Indonesia. “Maka Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia,” kata Mahfud.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong peningkatan jumlah dan kualitas perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang pertanian. Sebab, potensi atau peluangnya masih amat besar.
Saat ini, mayoritas startup di Indonesia bergerak di bidang financial technology (fintech) dan retail. Tercatat sebanyak 23% startup di Indonesia bergerak di bidang fintech, sedangkan 14% bergerak di bidang retail.
Jokowi mengungkapkan, dunia tengah mengalami krisis global, termasuk krisis pangan. “Urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi. Itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportunity,” kata Presiden Jokowi saat membuka BUMN Startup Day, di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (26/9/2022).
Baca Juga:
- Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konversi LPG 3 Kg dengan Kompor Listrik Tahun Ini
- Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan Kapal Cepat di Perairan Batam
- Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Tangkap Hakim Agung
- Peringkat 100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UniRank 2022
- Kenaikan Harga BBM, INDEF: Kemiskinan Meningkat
Presiden menambahkan, saat ini porsi ekonomi digital di sektor agrikultura baru sebesar 4 persen, masih di bawah sektor fintech yang sebesar 23 persen dan retail sebesar 14 persen.
“Hati-hati, ini ada kesempatan besar di situ. Karena di dalam urusan pangan itu ada yang namanya urusan produksi, urusan distribusi, urusan pasar. Di sini ada peluangnya semuanya, urusan distribusi ada, urusan produksinya ada, urusan pasarnya ada, peluang semuanya,” kata Jokowi.
Kepala Negara menyampaikan, terdapat beragam komoditas yang dapat dikembangkan di sektor pangan. Selain itu, target konsumennya yang dapat disasar juga beragam, mulai dari petani hingga ibu rumah tangga.
“Pangan tidak hanya beras, hati-hati, ada sorgum, ada porang, ada cassava, ada sagu, dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah peluang besar dan target konsumen dari petani di ladang, dari nelayan di lautan, sampai masuk melompat ke dapurnya ibu-ibu rumah tangga. Peluangnya sangat besar sekali,” ucapnya.
Menurut Jokowi, startup pada sektor pertanian dapat mengambil peran baik dalam proses produksi, distribusi, maupun pemasaran.
Presiden Jokowi juga memandang perlu ada startup yang bergerak di bidang UMKM. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,4 juta. Namun, hingga saat ini UMKM masih menghadapi banyak permasalahan khususnya dalam hal kualitas produksi dan kapasitas produksi.
Pemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke platform digital juga masih tergolong minim. “Baru 19 juta yang masuk ke platform digital sehingga masih ada ruang yang sangat besar untuk bisa kita kerjakan di sana,” kata Presiden.
Beritaneka.com, Jakarta —Pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan terjadinya krisis global, mulai dari pangan, energi, hingga finansial. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pendiri perusahaan rintisan atau startup untuk menangkap peluang di tengah krisis global tersebut melalui pemanfaatan teknologi.
“Urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi. Itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportunity,” ujar Presiden Jokowi saat membuka BUMN Startup Day, di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (26/9/2022).
Presiden menambahkan, saat ini porsi ekonomi digital di sektor agrikultura baru sebesar 4 persen, masih di bawah sektor fintech yang sebesar 23 persen dan retail sebesar 14 persen.
Baca Juga:
- Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan Kapal Cepat di Perairan Batam
- Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Tangkap Hakim Agung
- Peringkat 100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UniRank 2022
- Kenaikan Harga BBM, INDEF: Kemiskinan Meningkat
“Hati-hati, ini ada kesempatan besar di situ. Karena di dalam urusan pangan itu ada yang namanya urusan produksi, urusan distribusi, urusan pasar. Di sini ada peluangnya semuanya, urusan distribusi ada, urusan produksinya ada, urusan pasarnya ada, peluang semuanya,” ujarnya.
Kepala Negara menyampaikan, terdapat beragam komoditas yang dapat dikembangkan di sektor pangan. Selain itu, target konsumennya yang dapat disasar juga beragam, mulai dari petani hingga ibu rumah tangga.
“Pangan tidak hanya beras, hati-hati, ada sorgum, ada porang, ada cassava, ada sagu, dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah peluang besar dan target konsumen dari petani di ladang, dari nelayan di lautan, sampai masuk melompat ke dapurnya ibu-ibu rumah tangga. Peluangnya sangat besar sekali,” ucapnya.
Tak hanya di sektor pangan, Presiden juga meminta perusahaan rintisan untuk memaksimalkan peluang di sektor kesehatan, misalnya dengan pengembangan telemedisin.
“Kita ini negara dengan 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, apa yang bisa kita lakukan agar kesehatan kita ini bisa melompat? Telemedisin bisa disambungkan, operasi jarak jauh bisa disambungkan dengan platform dengan aplikasi,” kata Presiden Jokowi.
Peluang lainnya adalah untuk pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden menyampaikan, dari 65,4 juta UMKM yang ada baru sekitar 19 juta pelaku usaha yang masuk atau onboarding ke dalam platform digital.
“Memang masih banyak persoalan, urusan kemasan, urusan kualitas produksi, urusan kapasitas produksi, tetapi di situ baru 19 juta yang masuk ke platform digital sehingga masih ada ruang yang sangat besar untuk bisa kita kerjakan di sana,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menggarisbawahi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, tertinggi di Asia Tenggara. Potensi ekonomi digital di Indonesia melompat delapan kali lipat dari sekitar Rp632 triliun di tahun 2020 menjadi Rp4.531 triliun nanti di 2030. Sementara itu, startup Indonesia termasuk tertinggi keenam di dunia, setelah Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
“Artinya, peluangnya besar sekali. Ini adalah kesempatan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian terutama yang muda-muda karena juga pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 77 persen, 77 persen, dan penggunaannya 8 jam 36 menit setiap harinya,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara menekankan akan para pendiri startup memperhatikan kebutuhan pasar. Presiden mengungkapkan, mayoritas perusahaan rintisan tidak berhasil karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penyelenggaraan acara BUMN Startup Day ini merupakan ajang mengenalkan dan mendekatkan pimpinan BUMN kepada para pendiri startup.
“Kita minta BUMN tidak langsung berinvestasi tetapi harus ada pendampingan dengan para venture capitals yang ada di BUMN, karena kita tidak mau para direksi BUMN yang tidak punya pengalaman di industri digital ini langsung berinvestasi tanpa ada pendampingan, karena kita coba jaga supaya ini benar-benar ada keberlanjutan,” jelas Erick.
Dalam acara yang dihadiri oleh 150 exhibitor, 250 startup, serta 22 BUMN membuka banyak peluang mulai dari business matching hingga ekshibisi. Erick menyampaikan, ini merupakan dukungan untuk kemajuan teknologi di Tanah Air.
“Bisnis dari BUMN Startup Day ini ada lima intinya; ada business matching, investor pitching, rapid mentoring startup, dan tentu conference, dan tentu yang bisa kita lihat ada exhibition,” ujar Menteri BUMN.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan program konversi gas melon atau LPG 3 Kg ke kompor listrik induksi belum diberlakukan tahun 2022 ini.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertimbangan tersebut diambil setelah pemerintah melihat langsung kondisi di lapangan.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor lpg menjadi kompor listrik induksi,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/9/2022). “Program tersebut tidak akan diberlakukan tahun 2022,” tegasnya.
Baca Juga:
- Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Tangkap Hakim Agung
- Peringkat 100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UniRank 2022
- Kenaikan Harga BBM, INDEF: Kemiskinan Meningkat
- Presiden Jokowi: Tidak Ada Penghapusan dan Pengalihan Pelanggan Listrik Daya 450 VA
- Anies Izinkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai
Sampai saat ini, pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan. Artinya belum ada persetujuan dari DPR. Airlangga menuturkan, program kompor listrik ini masih dalam tahap uji coba atau prototipe sebanyak 2 ribu unit.
Pemerintah berencana membagikan sebanyak 300 ribu kompor listrik. Adapun uji coba ini dilaksanakan di Bali dan Solo. Menurut Airlangga, hasil dari uji coba akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
“Program kompor listrik induksi ini masih uji coba atau prototipe sebanyak 2 ribu unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan Solo. Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan,” tuturnya. Airlangga mengatakan, pemerintah akan berhitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memerhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat.
Beritaneka.com, Jakarta —Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal menggunakan high speed crafts (HSC) atau kapal cepat di Perairan Batam, Kepulauan Riau.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020.
Petugas patroli laut Bea Cukai menindak kapal layar motor (KLM) Pratama yang mengangkut sekitar 51.400.000 batang rokok impor ilegal merek Luffman yang dibawa dari Vietnam menuju Perairan Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia. Para pelaku diketahui melakukan pembongkaran muatan di tengah laut (ship to ship), dan memindahkan muatan ke beberapa HSC yang rencananya akan dibawa ke beberapa lokasi di wilayah Pesisir Timur Sumatra.
Baca Juga:
- Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Tangkap Hakim Agung
- Peringkat 100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UniRank 2022
- Kenaikan Harga BBM, INDEF: Kemiskinan Meningkat
- Presiden Jokowi: Tidak Ada Penghapusan dan Pengalihan Pelanggan Listrik Daya 450 VA
- Anies Izinkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai
- Industri Baterai Listrik Indonesia Siap Produksi Massal Mulai Tahun 2025
“Telah ditetapkan lima belas orang tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 102 huruf (a) dan/atau Pasal 102 huruf (b) U Kepabeanan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Askolani, dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).
Saat ini, Satgas TPPU Bea Cukai telah berhasil melakukan asset recovery berupa satu unit KLM Pratama GT210, satu unit mobil, satu unit kapal giant HSC 38 meter mesin MAN 3×1.800 HP, lima unit HSC, tiga unit speedboat, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura, dengan total nilai barang dan uang tunai mencapai Rp44,6 miliar.
Askolani menambahkan, penyelundupan menggunakan HSC secara ship to ship awalnya terbatas di wilayah Batam dan Kepulauan Riau, tetapi saat ini HSC dapat langsung berlayar menuju daratan Sumatra atau Jakarta tanpa pengisian BBM. Bahkan telah terdeteksi juga di wilayah Aceh, Riau, Kalimantan Bagian Barat, hingga Kalimantan Utara.
Di wilayah perairan Selat Singapura pun frekuensi pelintasannya meningkat, dari 3-6 kali deteksi pelintasan, menjadi 10-14 kali deteksi pelintasan per minggu. HSC sendiri merupakan kapal dengan konstruksi fiber yang dilengkapi 4-8 unit mesin berkecepatan tinggi dengan desain open-top yang dirancang khusus untuk penyelundupan.
Tidak memiliki surat perizinan dari Direktorat Jendwral Perhubungan Laut, HSC kerap digunakan untuk melakukan penyelundupan barang-barang bersifat high value goods, seperti narkotika, rokok dan minuman beralkohol, benih bening lobster, pasir timah, telepon seluler, dan barang elektronik lainnya, serta pekerja migran ilegal.
Beritaneka.com, Jakarta —Komisi Yudisial (KY) menyampaikan pernyataan sikap pascapenetapan Hakim Agung di Makhamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi.
Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, KY mengeluarkan empat sikap.
Pertama, KY menaruh perhatian penuh terhadap kasus ini karena menyangkut dugaan pencideraan terhadap kehormatan dan martabar hakim.
Baca Juga:
- Kenaikan Harga BBM, INDEF: Kemiskinan Meningkat
- Presiden Jokowi: Tidak Ada Penghapusan dan Pengalihan Pelanggan Listrik Daya 450 VA
- Anies Izinkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai
- Industri Baterai Listrik Indonesia Siap Produksi Massal Mulai Tahun 2025
- Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Blunder Nan Fatal
- Pemerintah Bisa Alihkan Subsidi BBM untuk Kendaraan Listrik
“Kedua, KY terbuka dan terus berkoordinasi dengan MA dan KPK untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran mengunkap kasus ini,” kata Mukti Fajar dalam konferensi pers di gedung Komisi Yudisial, Jumat (23/9/2022).
KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan KY.
“Terakhir, KY menduukung KPK untuk bekerja untum melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya terhadap perkara ini,” pungkas Mukti Fajar.
Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, KPK menangkap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam sebuah operasi tangkap tangan. Hakim Agung Sudrajad Dimyati kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (22/09/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati. “Berdasarkan saksi dan bukti yang cukup, penyidik menetapkan 10 orang tersangka,” kata Firli, Jumat (23/9/2022).
