Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pelarangan penjualan rokok batangan adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan media usai meresmikan Bendungan Sadawarna di Pasar Pujasera, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (27/12/2022) “Itu kan, kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menambahkan bahkan penjualan rokok batangan sudah dilarang di beberapa negara.
“Di beberapa negara justru sudah dilarang, tidak boleh, kita kan masih. Tapi untuk yang batangan, tidak. Ya,” imbuhnya.
Baca Juga:
- Wujudkan Keadilan Sosial melalui Koperasi
- Pemerintah Luncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024
- Pemerintah Amankan Rangkaian Natal dan Tahun Baru
- Harga Bahan Pokok Naik Jelang Nataru, Ini Kata Mendag
- Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Tahun Depan
Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2022 oleh Presiden Jokowi.
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 di dalamnya terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang diprakarsai Kementerian Kesehatan. Dasar pembentukannya, yaitu Pasal 116 Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 36 tentang Kesehatan.
Selain pelarangan penjualan rokok batangan, perubahan pengaturan juga mengenai,
- Penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau;
- Ketentuan rokok elektronik;
- Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi;
- Pelarangan penjualan rokok batangan;
- Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi;
- Penegakan dan penindakan; dan
- Media teknologi informasi serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Beritaneka.com, Jakarta —Perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 atau Nataru diperkirakan mencapai Rp23,85 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.00 keluarga.
“Jika setiap keluarga membawa uang rata-rata Rp2 juta,maka perkiraan perputaran uang mencapai jumlah di atas,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Sarman Simanjorang.
Menurut Sarman, perputaran uang saat Libur Nataru tahun ini berpotensi menggairahkan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang mayoritas merayakan Natal dan daerah tujuan wisata. Adapun perputaran uang tersebut mulai terjadi sejak seseorang bepergian dari rumah seperti pembelian tiket bagi yang naik angkutan umum atau BBM yang memakai kendaraan pribadi.
Baca Juga:
- KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024
- Juara Piala Dunia 2022 adalah Argentina!
- Koperasi, UMKM dan Social Market Economy
- Momen Natal dan Tahun Baru Dorong Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga
- Pemerintah Beri Insentif Motor Listrik Rp8 Juta dan Mobil Listrik Rp80 Juta
“Uang akan berputar di warung dan restoran selama perjalanan pergi pulang, penginapan di hotel, belanja di lokasi wisata, pembelian oleh-oleh khas daerah dan kebutuhan perayaan Natal dan Tahun baru bersama keluarga,” kata Sarman.
Sarman mengungkapkan, perputaran uang tersebut akan didominasi di daerah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta dan sebagian lagi diluar Jawa seperti Sumut, Sulut, Maluku dan Papua, sebagian Kalimantan dan Bali.
Dengan perputaran uang tersebut akan mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Dengan begitu, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV 2022. “Target pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2022 dapat mencapai 5,01 persen lebih rendah dari kuartal III-2022 sebesar 5,72 persen namun akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai dikisaran 5–5,3 persen sesuai yang diharapkan Pemerintah,” kata Sarman.
Beritaneka.com—Pemerintah memutuskan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan tepatnya pada Juni 2023 tahun depan.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
“Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” tegas Presiden.
Baca Juga:
- Harga Bahan Pokok Naik Jelang Nataru, Ini Kata Mendag
- Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Tahun Depan
- Syarat Terbaru Naik Pesawat Libur Natal dan Tahun Baru
- KUR Klaster Perkuat UMKM, Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kata Kepala Negara, diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.
Presiden menegaskan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.
Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut, ungkap Presiden, berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari Rp17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat.
“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar US Dollar. Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Opini Dr. Rino A. Sa’danoer
Beritaneka.com—Jika kita berbicara tentang keadilan sosial, apa artinya? Lebih mudah untuk melihat “tidak” hadirnya keadilan sosial dalam suatu masyarakat dengan melihat gajalanya. Misalnya, adanya kesenjangan pendapatan, konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil masyarakat, kesenjangan status sosial atau kemiskinan yang masih merajalela.
Untuk Indonesia, ukuran ketimpangan pendapatan diukur melalui Rasio Gini, yang saat ini adalah sebesar 0,384 (BPS, Maret 2022). Ukuran rasio gini menggunakan angka nol dan satu. Jika rasio gini berada di angka nol, maka pendapatan didistribusikan secara sempurna. Jika nilainya satu, maka konsentrasi pendapatan di negara itu hanya pada satu orang. Angka rasio gini Indonesia menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.
Kembali kepada definisi “keadilan sosial”, menurut saya, keadilan sosial itu akan tercipta jika terpenuhinya minimal dua persyaratan, yaitu adanya “kesempatan yang sama” bagi seluruh masyarakat untuk membangun kesejahteraan hidupnya dan adanya jaminan untuk “mendapatkan hasil” yang sesuai dengan “usaha” yang diupayakan oleh mereka untuk meraih kesejahteraan itu.
Sedangkan untuk membangun kesejahteraan hidup tergantung juga kepada dua hal, yaitu kesempatan untuk “bekerja” atau “berusaha”. Artinya, jika kesempatan yang sama terbuka bagi semua orang untuk bekerja dan berusaha, dan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan upayanya, maka jaminan untuk terciptanya keadilan sosial juga akan terpenuhi, tentunya harus didukung oleh semua kebijakan makro dan mikro yang relevan.
Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi semua orang? Kesempatan yang sama bisa diperoleh jika “aturan main” untuk mendapatkan kesempatan itu diberlakukan sama untuk semua orang. Antara lain, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk membuka usaha tidak dibatasi oleh jenis kelamin, umur, ras, suku atau agama. Kesempatan berusaha juga tidak boleh dibatasi oleh jenis usaha (kecuali jenis yang dilarang oleh undang-undang atau agama), pemilihan tempat berusaha atau pemberian hak monopoli kepada pengusaha tertentu. “Aturan main” yang berlaku umum untuk semua orang ini adalah aturan yang harus dijamin oleh pemerintah, sehingga semua orang mempunyai peluang yang sama untuk berusaha atau untuk mendapatkan pekerjaan.
Unsur lain untuk menciptakan keadilan sosial adalah “jaminan” bahwa setiap orang akan menikmati “hasil” usahanya sesuai dengan upaya yang dikeluarkannya untuk mencapai hasil itu. Jaminan ini juga perlu diatur melalui aturan yang pelaksanaannya dijamin oleh pemerintah. Melalui jaminan peraturan tersebut, baik melalui undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah, akan memicu motivasi pegawai maupun pengusaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Bagaimana peran koperasi dalam membentuk keadilan sosial?
Jika kita mempelajari tujuan didirikannya koperasi dan meninjau sejarah berdirinya koperasi diseluruh dunia, maka tujuan berdirinya koperasi adalah untuk mengangkat “keterpurukan” masyarakat dari kesenjangan ekonomi maupun sosial. Begitu pula halnya di Indonesia. Tujuan seseorang untuk bergabung dalam koperasi adalah untuk mengangkat posisi ekonominya, sehingga bisa memperbaiki status sosialnya. Jika kita mengacu kepada definisi International Cooperative Alliance (ICA) yang menyebutkan bahwa, “cooperatives are people-centered enterprises… to relise their common economic, social and cultural needs“. ICA, dalam hal ini, lebih jauh menekankan tujuan koperasi selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga kebutuhan sosial dan budaya anggotanya.
Menurut undang-undang Koperasi yang saat ini berlaku yaitu UU Koperasi no 25 tahun 1992 pasal 3 menyebutkan, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota…”. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa koperasi sebagai bangun organisasi memang diciptakan sebagai “kendaraan” untuk menciptakan “kesejahteraan”.
Jika koperasi berkembang dengan baik di Indonesia, maka kesejahteraan masyarakat yang bergabung sebagai anggotanya akan berkembang pula. Peningkatan kesejahteraan ini akan menekan lebih jauh “kesenjangan” ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa menciptakan keadilan sosial di Indonesia.
Koperasi juga menciptakan kesempatan yang sama untuk setiap anggotanya. Salah satu prinsip koperasi ICA yaitu, “voluntary and open membership”, menjamin kesamaan dan kesetaraan di antara anggotanya. Lebih jauh pasal 5a UU 25/92 menyebutkan bahwa “keaggotaan bersifat sukarela dan terbuka”.
Penjelasan pasal ini diuraikan lebih lanjut melalui penjelasannya bahwa, “keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun”. Prinsip “voluntary and open membership” ini membuka “kesempatan yang sama” bagi setiap orang. Dengan demikian, melalui koperasi, anggota bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan ekonominya.
Prinsip koperasi, baik menurut ICA maupun menurut undang-undang yang berlaku, sudah menunjukkan bahwa syarat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial sudah dipenuhi oleh koperasi.
Persyaratan yang kedua untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah “imbalan” atas “upaya”. Dalam prakter koperasi ada yang dikenal dengan konsep “Sisa Hasil Usaha” atau yang lazim disebut sebagai SHU.
SHU ini adalah “imbalan” yang diterima oleh anggota sebagai akibat dari “interaksinya” dengan koperasi. Imbalan ini diterima oleh amggota sesuai dengan intensitas anggota dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh koperasi. Setiap anggota akan menerima SHU yang berbeda dari satu sama lainnya, tergantung kepada “keaktifan” masing-masing anggota untuk memanfaatkan jasa koperasinya.
Di dalam koperasi, pembagian pembagian SHU ini juga dijamin oleh UU 25/1992. Bab IX, pasal 45 pada undang-undang ini menyebutkan, “Sisa Hasil Usaha …, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi,…”.
Seperti yang sudah kita lihat di atas, koperasi sebagai suatu organisasi memang sudah dilengkapi dengan “perangkat” untuk mewujudkan keadilan sosial. Aturan main yang menjamin terwujudnya kedua persyaratan tersebut juga sudah jelas dijamin oleh undang-undang yang belaku. Mereplikasi keberadaan koperasi di seluruh wilayah Indonesia akan mereplikasi pula persyaratan untuk mencapai keadilan sosial. Berkembang tumbuhnya koperasi di Indonesia akan membuka “jalan” untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah pun menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2023-2024 yang diluncurkan di Jakarta, pada Selasa (20/12/2022).
“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi atau arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan atau aset negara,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat peluncuran.
Firli menegaskan, pemberantasan korupsi tak hanya dilakukan saat menangkap koruptor, namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya pencegahan tersebut dilakukan. Meski demikian, keberhasilan atau kegagalan upaya pencegahan korupsi tersebut sangat bergantung pada komitmen setiap stakeholder terkait.
Baca Juga:
- Harga Bahan Pokok Naik Jelang Nataru, Ini Kata Mendag
- Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Tahun Depan
- Syarat Terbaru Naik Pesawat Libur Natal dan Tahun Baru
- KUR Klaster Perkuat UMKM, Jaga Pertumbuhan Ekonomi
- KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024
“Pencegahan korupsi jadi penting, terutama melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Lewat pencegahan maka tidak akan ada celah terjadinya korupsi dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara,” ujarnya.
Firli menjabarkan, Aksi PK Tahun 2023-2024 akan melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. Aksi PK Tahun 2023-2024 tersebut terdiri dari 15 aksi, yaitu:
1 .Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta
- Pengendalian Ekspor Impor
- Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa
- Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan
- Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha
- Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa
- Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Subsektor Mineral dan Batu Bara (Minerba)
- Penataan Aset Pusat
- Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi
- Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah
- Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pemerintah
- Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana
- Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa
- Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya untuk memerangi korupsi di Indonesia.
“Digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Anas.
Menteri PANRB mencontohkan, program ekatalog yang tidak hanya mendorong belanja produk dalam negeri tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran lebih transparan, terbuka, dan terukur.
Selain digitalisasi, lanjut Anas, Aksi PK yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, antara lain, penguatan APIP dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Termasuk optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini kita juga mendorong SIPD menjadi aplikasi tunggal dalam rangka mengintegrasikan berbagai perencanaan keuangan daerah,” kata Anas.
Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan rangkaian kegiatan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2022).
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait dengan persiapan libur Nataru, maka beliau memerintahkan kepada kita untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian yang terkait dengan kegiatan Nataru semua harus bisa terselenggara dengan lancar, aman, dan baik,” kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan persnya usai mengikuti Ratas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Baca Juga:
- Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Tahun Depan
- Syarat Terbaru Naik Pesawat Libur Natal dan Tahun Baru
- KUR Klaster Perkuat UMKM, Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Kapolri menegaskan, pemerintah telah menyiapkan pengaturan lalu lintas, baik di jalur darat, laut, dan udara guna mengantisipasi kepadatan saat arus mudik dan arus balik Nataru.
“Khusus untuk jalur darat, tentunya pengalaman pada saat pelaksanaan Idulfitri tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat baik dan kami sudah memiliki pola terkait dengan bagaimana kita mengatur pada saat terjadi kepadatan. Artinya, pada saat memang situasi sangat padat khususnya di jalan tol, tentu akan kita berlakukan proses rekayasa mulai dari contra flow sampai dengan one way (satu arah),” ujarnya.
Sigit menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Jasa Marga, dalam memberlakukan kebijakan tersebut.
“Namun, sebelumnya kita akan memberikan informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat baik melalui jalur radio, jalur TV, ataupun jalur-jalur informasi yang bisa kita berikan sehingga masyarakat tentunya akan siap dan tidak terganggu dengan proses rekayasa yang kita laksanakan,” imbuhnya.
Sigit menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan pengaturan guna menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan Nataru.
“Pemerintah terus mengontrol harga sembako agar harganya tetap terkendali, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri untuk mengawasi peredaran sembako di lapangan,” ujarnya.
Sementara untuk pengamanan rangkaian Nataru, kata Sigit, telah disiapkan sebanyak sekitar 167 ribu personel pengamanan yang terdiri dari Polri, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, disiapkan juga 2.629 posko yang terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu.
“Untuk seluruh rangkaian kegiatan pengamanan itu sendiri kita melibatkan kurang lebih 166.791 personel, terdiri dari 101 ribu personel Polri, kemudian ditambah dengan dari TNI, tadi Pak Panglima [TNI] sampaikan kurang lebih ada 23 ribu, dan sisanya dari seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.
Kapolri menambahkan, terdapat kurang lebih 56.636 objek pengamanan, yang terdiri dari gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandar udara, objek wisata, hingga objek-objek kegiatan untuk perayaan tahun baru.
“Tentunya di dalam pelaksanaan pengamanan tempat-tempat ibadah kami juga bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan juga organisasi masyarakat,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menyebutkan sejumlah bahan pokok naik menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. Mendag menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan Nataru di Istana Kepresidenan.
“Memang Desember ini ada beberapa yang kami waspadai karena permintaannya naik. Telur, telur ini kan banyak orang bikin kue, permintaanya naik. Harganya seharusnya Rp27.000-Rp29.000, sekarang sudah Rp31.000,” kata Mendag Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Oleh karena itu, Mendag bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan kepala daerah berkoordinasi mencari solusi bersama. Jika kenaikan telur sampai 5 persen, menurutnya, akan diberikan subsidi untuk biaya transportasi.
Baca Juga:
- KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024
- Juara Piala Dunia 2022 adalah Argentina!
- Koperasi, UMKM dan Social Market Economy
- Momen Natal dan Tahun Baru Dorong Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga
- Pemerintah Beri Insentif Motor Listrik Rp8 Juta dan Mobil Listrik Rp80 Juta
“Kami dengan Mendagri dan lain-lain rapat dengan pemda, kalau sudah lebih dari 5 persen (kenaikan harga) maka dibantu biaya tranportasi agar harganya tidak lebih dari Rp31.000-Rp32.000 itu. Ngambil dari Jawa untuk Kalimantan ongkos transportasinya ditanggung,” kata Mendag.
Sementara untuk daging ayam, harganya masih stabil. Begitu juga dengan beras. Dia menjamin harga beras dari Bulog stabil dan pasokan aman.
“Ketiga kedelai belum teratasi karena harusnya impor masuk Desember ini. Tapi terlambat karena ada urusan izin belum selesai, mudah-mudahan Januari nanti bisa selesai sehinga kedelai itu bisa harganya Rp10.500, paling mahal Rp11.000. Jadi kalau itu selesai harga semua aman lancar,” katanya.
Selain itu, kenaikan juga terjadi pada sayur mayur. Namun, kenaikan tersebut karena faktor menjelang Nataru. “Terakhir sayur mayur (harganya naik) karena kebutuhannya naik (menjelang) Nataru, harganya juga naik tapi ini musiman. Nanti setelahnya akan landai lagi,” pungkas Mendag Zulhas.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah mensyaratkan pembelian LPG 3 kilogram (kg) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau KTP pada tahun depan. Hal tersebut sebagai upaya agar penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, masyarakat nantinya diwajibkan menunjukkan KTP ketika membeli LPG 3 kg. Selanjutnya, data konsumen akan disesuaikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Kendati demikan, dia menegaskan, tidak akan ada perubahan dalam pembelian LPG 3 kg. “Pembelian secara manual itu didata, tapi itu kan pakai buku manual. Nah nanti akan disesuaikan dengan data P3KE. Jadi, ini tidak akan ada perubahan sama sekali kepada pembeli,” kata Irto dalam keterangannya, dikutip hari ini.
Baca Juga:
- KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024
- Juara Piala Dunia 2022 adalah Argentina!
- Koperasi, UMKM dan Social Market Economy
- Momen Natal dan Tahun Baru Dorong Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga
- Pemerintah Beri Insentif Motor Listrik Rp8 Juta dan Mobil Listrik Rp80 Juta
“Pembeli cukup menunjukkan KTP, kita akan melihat. Kita masukan datanya kalau masuk sesuai dengan P3KE ini, dia beli silakan, enggak ada masalah. Kalau enggak ada, kita akan update, sehingga tidak ada pembatasan,” kata Irto.
Dia menyebutkan, Pertamina saat ini sedang melakukan uji coba pembelian LPG 3 kg dengan skema baru di lima kecamatan di wilayah Indonesia. “Uji coba di lima kecamatan yang sudah kita lakukan. Kita bisa melihat bagaimana konsumsi masyarakat terhadap konsumsi gas 3 kg. Jadi rata-rata memang sudah sekitar 90 persen itu di 5 kecamatan membelinya 1 sampai 4 tabung per bulan,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah mengeluarkan syarat terbaru naik pesawat untuk masa Liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Tujuannya agar para penumpang tetap memerhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.
Syarat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 82 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Syarat tersebut diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang beberapa waktu terakhir masih mengalami tren kenaikan.
Baca Juga:
- KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024
- Juara Piala Dunia 2022 adalah Argentina!
- Koperasi, UMKM dan Social Market Economy
- Momen Natal dan Tahun Baru Dorong Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga
- Pemerintah Beri Insentif Motor Listrik Rp8 Juta dan Mobil Listrik Rp80 Juta
Berikut syarat naik pesawat saat liburan Nataru:
- Patuh protokol kesehatan Calon penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku seperti menggunakan masker medis kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu, mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.
Kemudian mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan serta diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.
- Patuh protokol perjalanan dalam negeri Calon penumpang harus mematuhi protokol perjalanan dalam negeri, yakni setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung-jawab atas kesehatannya masing-masing serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- Wajib melakukan vaksinasi Covid-19 Calon penumpang harus memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19 berikut ini.
- Usia 18 tahun ke atas Wajib mendapat vaksinasi dosis ketiga (booster), warga negara asing (WNA) wajib mendapat vaksinasi dosis kedua.
- Usia 6-17 tahun Wajib mendapat vaksinasi dosis kedua, WNI yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi.
- Di bawah 6 tahun Dikecualikan dari ketentuan vaksinasi, namun perlu pendampingan
- Tak perlu tes PCR atau Antigen Calon penumpang yang telah memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 tidak wajib melakukan tes PCR ataupun tes antigen untuk bisa naik pesawat.
- Penderita penyakit khusus tidak perlu vaksin Covid-19 Bagi calon penumpang penderita penyakit khusus atau penyakit komorbid tidak wajib melakukan vaksinasi Covid-19 ataupun tes PCR dan antigen.
Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan terus memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Presiden pun mengaku senang dengan respons positif dari para pelaku UMKM dalam memanfaatkan program KUR tersebut.
“Kredit usaha rakyat KUR total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatkan ini dan saya senang sekarang ada model KUR klaster ini, benar memang harus diklasterkan,” ujar Presiden pada Penyerahan KUR Klaster dan Penyaluran Dana Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM), di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Baca Juga:
Presiden Jokowi Lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI
- KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024
- Juara Piala Dunia 2022 adalah Argentina!
- Koperasi, UMKM dan Social Market Economy
- Momen Natal dan Tahun Baru Dorong Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga
- Pemerintah Beri Insentif Motor Listrik Rp8 Juta dan Mobil Listrik Rp80 Juta
- UU KUHP Disahkan, Menparekraf Jamin Privasi Wisatawan
Presiden menyampaikan, model KUR klaster dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku UMKM dengan adanya kejelasan mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, model KUR klaster juga memudahkan bank ataupun lembaga nonbank lainnya dalam mengelola pinjaman per klaster.
“Ini juga klaster kopi. Tadi ada klaster hortikultura yang kalau sudah ngumpul itu enak, yang meminjamkan juga enggak ngurusi satu per satu, ngurusi Rp10 juta, Rp10 juta,” kata Presiden.
Presiden pun mendorong lembaga keuangan lain untuk turut berkontribusi dalam upaya mengembangkan UMKM di Indonesia, sekaligus menggerakkan ekonomi nasional untuk tumbuh dengan baik dan berkeadilan.
“Kalau kita urus, yang kecil bisa jadi menengah, yang menengah kalau kita urus bisa jadi gede. Inilah nanti yang akan mendorong ekonomi kita tumbuh dengan baik dan berkeadilan,” ujarnya.
Ke depan, Presiden meyakini program pembiayaan model klaster seperti ini akan berdampak baik dan dapat menghubungkan kelompok usaha dengan model konsolidasi dengan para penjamin pembeli atau offtaker. Presiden pun mendorong model KUR klaster untuk dilaksanakan di semua sektor usaha mulai dari perkebunan, perikanan, hingga industri.
“KUR klaster ini dapat dilaksanakan di semua sektor baik perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri UMKM, dan usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan di dalam negeri kita agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global,” pungkasnya.
