Beritaneka.com, Jakarta—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan bakal calon presiden (capres) dari partainya. Megawati menyatakan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP.
“Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Megawati di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat saat itu, Jumat (21/4/2023).
Megawati didampingi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengumuman tersebut. Selain itu, hadir pula Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Hampir sepekan setelah penetapan Ganjar, PPP mengumumkan dukungan terhadap Capres PDI-P tersebut. Pengumuman Ganjar sebagai Capres PPP berlangsung kemarin di kompleks kediaman Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono di Pakem, Sleman. Mardiono mengumumkan langsung pencapresan Ganjar.
“Setelah melalui musyawarah dan diskusi mendalam, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim PPP memutuskan Bapak H Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pemilu Presiden tahun 2024,” kata Mardiono di lokasi pengumuman Ganjar Pranowo capres seperti kami saksikan dalam tayangan media sosial Youtube PPP.
Dalam kesempatan terpisah ketika dimintai komentarnya oleh awak media, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik dukungan PPP terhadap Ganjar Pranowo sebagai capresnya. PDIP akan mengadakan pertemuan dengan PPP dalam waktu dekat.
“Atas keputusan PPP ini, akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dan dialog antarkedua partai dalam waktu dekat, guna mengukuhkan kerja sama partai politik dalam sistem presidensial yang berdiri kokoh pada rakyat sebagai pemegang prinsip kedaulatan negara,” kata Hasto.
Hasto menyebut PDIP menyambut baik dukungan PPP terhadap kadernya. Dia mengapresiasi penuh mengingat kedua partai politik ini memiliki hubungan yang baik.
“PDI Perjuangan menyambut dukungan yang diberikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap bakal calon presiden yang telah ditetapkan PDI Perjuangan yaitu Mas Ganjar Pranowo. Keputusan PPP ini merupakan sebuah dukungan sangat positif. PDI Perjuangan memberi apresiasi kepada PPP,” ujar Hasto.
Menurutnya alasan PPP mendukung Ganjar Pranowo sejalan dengan prinsip yang diterapkan partai. Bahkan, lanjut dia, amar ma’ruf nahi munkar yang diharapkan sejalan dengan nasehat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Prinsip amar ma’ruf nahi munkar tersebut senapas dengan nasehat Ibu Megawati ke Mas Ganjar Pranowo yaitu: bijaksana dan baik, baik dan bijaksana,” katanya.
Hasto kemudian mengulas aspek sejarah PPP dan PDIP. Ia berbicara hubungan baik antara Megawati dengan Hamzah Haz dalam gelaran Pilpres. “Dari sisi aspek sejarah, hubungan kedua partai memiliki kesamaan yang di masa lalu menjadi partai tertindas yang sama-sama ditindas oleh Orde Baru. Selain itu, Ibu Megawati dan Pak Hamzah Haz pun juga memiliki hubungan yang sangat erat apalagi pernah bersama di pemerintahan,” ujar Hasto. “Saat itu, Pak Hamzah menjadi wakil presiden. Ibu Megawati juga mempunyai persahabatan baik dengan ulama karismatik dan tokoh senior PPP, KH Maimun Zubair atau akrab dipanggil Mbah Moen semasa hidupnya,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Menko Polhukam Mahfud MD bakal menggelar rapat membahas pembentukan Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada hari ini, Jumat (28/4/2023). Satgas ini dibentuk untuk menindaklanjuti kasus transaksi janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu.
“Satgas TPPU ya, untuk kasus pencucian uang, besok (hari ini) akan dirapatkan karena itu adalah hasil RPD dengan Komisi III DPR, harus dibentuk satgas,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Kemungkinan satgas khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu bakal terbentuk usai rapat. Mahfud menjelaskan pihaknya juga akan membahas soal data-data yang telah terungkap ke publik, terutama mengenai jumlah uang yang diduga merupakan TPPU.
“Akan ditindaklanjuti sesuai data. Data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR, hari Jumat (hari ini) pagi akan dirapatkan,” katanya.
Sebelumnya, Mahfud MD memang menyatakan akan membentuk satgas khusus guna membongkar aliran transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat.
“Komite akan segera membentuk tim gabungan/satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349 triliun dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal),” kata Mahfud pada waktu itu hari Senin (10/4/2023).
Mahfud menyebutkan tim satgas tersebut terdiri atas berbagai instansi pemerintah. Mulai dari PPATK, DJP, DJBC, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkopolhukam.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) diterima Kanselir Jerman Olaf Scholz di Guesthouse Lower Saxony, Hannover, Jerman, pada Minggu (16/4/2023).
Tiba sekitar pukul 19.30 waktu setempat (WS) atau 00.30 WIB, Senin (17/4/2023). Presiden kemudian disambut oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz bersama Presiden Menteri Negara Bagian Lower Saxony Stephan Weil.
Kemudian, Kepala Negara bersama Kanselir Jerman dan Presiden Menteri Negara Bagian Lower Saxony masuk ke dalam Guesthouse Lower Saxony dan melaksanakan foto bersama. Lalu, kedua pemimpin tersebut menuju lantai satu untuk melaksanakan pertemuan tatap muka.
Usai melaksanakan pertemuan tatap muka, Presiden Jokowi dan Kanselir Scholz kemudian turun ke arah ruang makan dan terlihat Presiden Jokowi ditemani Kanselir berbuka puasa dengan menyantap buah kurma. Kegiatan kemudian berlanjut dengan jamuan makan malam.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa saat berbincang dalam pertemuan bersama Kanselir Jerman, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa.
“Untuk itu berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan perlu dibenahi. Bapak Presiden juga meminta dukungan jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA dapat segera dituntaskan,” jelas Menlu.
Dalam hal investasi, Menlu menyebut bahwa Presiden menyambut secara baik kolaborasi komite bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman. Selain itu Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas.
“Investasi jerman di indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi,” ucap Menlu.
Menurut Menlu, Kepala Negara menekankan pentingnya investasi dan ahli teknologi Jerman guna mendukung transisi energi di Indonesia. “Dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai implementasi dari The Just Energy Tansition Partnership,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menlu juga menyebut bahwa terdapat sejumlah hasil dalam kunjungan Presiden kali ini, yakni dalam kaitannya hubungan antara pemerintah (G to G) dan hubungan antara bisnis (B to B).
“Untuk G to G telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman yaitu pertama Joint Declaration of Intent on Join Economic and Investment Commitee mengenai pembentukan forum gabungan sektor pemerintah dan swasta untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi,” jelas Menlu.
Kemudian, Menlu menyebut bahwa hasil lainnya dari kunjungan Presiden kali ini adalah Joint Declaration of Intent in The Feed of Digitalization antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Digital dan Transformasi Jerman untuk mendukung pengembangan transformasi digital.
Sementara itu, dalam kerja sama business to business, Menlu menyampaikan sudah terbentuk sebanyak 18 kesepakatan yang memiliki nilai kurang lebih Rp27,9 triliun. “Yaitu di sektor sustainibility dan transisi energi, investasi, inovasi start up, dan making Indonesia 4.0,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Indonesia Food Share (IFS) bersama keluarga besar Media8 Indonesia Group menyelenggarakan acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak-anak Yatim pada Jumat 14 April 2023. Kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi dalam berbagi di Bulan Suci Ramadhan yang berlimpah Keberkahan, Rahmat, dan Ampunan ini.
Santunan berupa paket bingkisan dan sejumlah uang dari Media8 Indonesia Group untuk menyenangkan hati, membahagiakan anak-anak yatim dari Panti Asuhan Darul Muchtar, Jakarta Selatan. Dalam acara berbagi kebaikan ini, IFS turut menyampaikan amanah berupa uang santunan dari Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi yang diterima secara langsung oleh anak-anak yatim piatu tercinta.

CEO Media8 Indonesia Group yang juga Dewan Pembina IFS Ko Amirullah mengatakan, semangat berbagi kebaikan perlu terus kita gelorakan bersama. Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan ikhtiar kebaikan kita semua. Insya Allah, IFS akan terus bergerak!” kata Ko Amirullah.

Direktur Eksekutif IFS Nuruddin Siraj mengajak kita semua yang memiliki rezeki berlebih untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. “Terutama berbagi makanan kepada yang kekurangan makanan, dengan memerhatikan sanak saudara, tetangga terdekat kita sehingga tidak ada yang mengalami kelaparan di sekitar kita,” pungkas Nuruddin.

Dalam kesempatan ini, seluruh Pengurus Yayasan Gerakan Berbagi Pangan Dunia yang menaungi program Indonesia Food Share (IFS) turut mengucapkan;
Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023). Dalam kunjungan tersebut, Presiden mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
“Yang penting harga bahan pokok tidak ada yang naik. Banyak yang turun, hanya yang naik hanya satu, bawang bombai. Yang lain bagus, telur bagus, ayam baik, kemudian bawang merah juga baik, cabai yang dulu sampai Rp100 ribu, sampai Rp90 ribu sekarang di posisi Rp35 ribu sampai Rp40 ribu,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan, harga bahan pokok yang cenderung stabil ini disebabkan karena lancarnya pasokan bahan-bahan pokok tersebut. Namun, Presiden menyebut harga bawang bombai masih mengalami kenaikan.
“Saya kira semuanya baik. Artinya, pasokannya lancar sehingga harganya turun. Bawang bombai saja yang naik,” ujarnya.
Terkait dengan ketersediaan minyak goreng Minyakita, Presiden menyatakan masih terkendali, namun distribusinya di pasar-pasar masih terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng tersebut hanya untuk masyarakat kalangan bawah dan tidak dapat dibeli dalam jumlah yang banyak.
“Minyakita kenapa kita patok Rp14 ribu dan tidak boleh dijual dalam jumlah yang besar? Karena memang kita harapkan itu yang membeli hanya masyarakat bawah. Dan stoknya sangat banyak, saya cek di semua pasar itu ada semua,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Beritaneka.com, Jakarta—Komisi III DPR kembali menggelar rapat lanjutan soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (11/4/2023) sekitar pukul 14.10 WIB. Rapat masih dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga tampak hadir dalam rapat tersebut.
Berbeda dengan rapat sebelumnya, rapat soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun kali ini suasananya kondusif. Tidak ada interupsi dari anggota dewan soal topik rapat. Mahfud MD dan Sri Mulyani sepakat dan kompak akan menelusuri dugaan pencucian uang senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya pada Senin (10/4/2023), Mahfud MD menyatakan akan membentuk Satgas Gabungan untuk mengusut tuntas transaksi janggal Rp349 triliun tersebut. Mahfud MD dan Sri Mulyani menyebutkan tidak ada perbedaan data soal transaksi mencurigakan tersebut.
“Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite (TPPU) di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023,” kata Mahfud di hadapan awak media.
Data yang disampaikan Mahfud MD dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama, yakni Data Agregat Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK 2009-2023. “Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda,” kata Mahfud. Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat sebesar Rp349 triliun.
Berkaitan pembentukan Satgas, Mahfud mengatakan, Satgas akan terdiri dari PPATK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Bareskrim Polri, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenko Polhukam. Satgas bakal menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan mekanisme case building atau membangun konstruksi kasus dari awal.
“Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindakanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp 349 triliun dengan case building, membangun kasus dari awal,” kata Mahfud.
Case building itu terlebih dulu akan menindaklanjuti soal dugaan TPPU emas batangan ilegal di Bea Cukai senilai Rp189 triliun karena nilainya paling besar. “Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP dengan bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni LHP dengan nilai agregat lebih dari Rp189 triliun,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa dugaan TPPU emas batangan senilai Rp189 triliun itu sebagian sudah diproses hukum, bahkan sudah vonis hingga peninjauan kembali (PK). Namun, Komite Nasional TPPU sepakat tetap menindaklanjuti melalui mekanisme case building.
“Sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA (tindak pidana asal) dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali (PK). Namun, Komite (TPPU) memutuskan untuk tetap melakukan tindak lanjut,” kata Mahfud.
“Termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan,” kata Mahfud lagi.
Hampir senada disampaikan Menkeu Sri Mulyani. Kalaupun ada perbedaan data, menurutnya perbedaannya hanya terjadi saat penyajian laporan kepada DPR.
“Secara awal tadi telah ditegaskan Pak Menko (Mahfud MD) tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat Rp349 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan nilai transaksi janggal Rp349 triliun merupakan penghitungan agregat. Artinya angka tersebut jumlah transaksi debit-kredit dan keluar-masuk. Dalam ilmu akuntansi hal ini disebut sebagai double triple accounting. Sehingga jika dijumlahkan terakumulasi menjadi Rp349 triliun.
“Transaksi agregat ini ada transaksi yang debit kredit dan keluar masuk, di dalam melihat akuntansinya ini disebut double triple accounting jadi ini dijumlahkan menjadi Rp349 triliun,” terang Sri Mulyani.
Sementara itu, di awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang menjadi pimpinan rapat mengingatkan hingga saat ini, Komisi III DPR belum menerima data terkait dengan daftar penyampaian surat PPATK selama 2009 – 2023 dan Berita Acara Penerimaan Surat yang sudah diserahkan by hand pada tanggal 13 November 2017. “Sampai dengan hari ini Ketua Komite TPPU belum menyerahkan data tersebut kepada Komisi III DPR,” kata Sahroni.
Untuk itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem ini mengingatkan kembali kepada pihak terkait untuk menyerahkan data surat PPATK selama 2009–2023 dan Berita Acara Penerimaan Surat yang bersumber dari PPATK tersebut.
Beritaneka.com, Sukoharjo—Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (10/4/2023).
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023,” kata Presiden dalam sambutannya.
Presiden menyebut bahwa kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulannya.
“Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga,” ungkap Presiden.
Presiden berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
“Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras,” ucap Presiden.
Presiden pun memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air masih terkendali. Hal ini dikarenakan panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Tanah Air, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.
“Jadi masalah pasokan, supply tidak ada masalah karena memang pas panen raya,” tutur Presiden.
Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi El Nino.
“Itu untuk jaga-jaga, untuk cadangan strategis untuk beras pemerintah, untuk jaga-jaga karena persiapan ada El Nino,” ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peluncuran kali ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Boyolali M Said Hidayat.