Arsul Sani : PPP Dorong Poros Islam dan Nasionalis Pilpres 2024

Beritaneka.com—Dunia politik Indonesia kekinian diwarnai wacana koalisi partai-partai Islam di pemilu tahun 2024. Wacana ini muncul pertama kali saat silaturahmi dua partai berbasis Islam, yakni Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam pertemuan disepakati kemungkinan poros Islam terjadi di tahun 2024. Kedua partai juga bersepakat melakukan komunikasi dengan partai Islam lainnya dan partai –partai nasionalis yang ada.

Politisi senior PPP, Arsul Sani menegaskan, pemilihan presiden memang masih tiga tahun lagi, sehingga konfigurasi poros parpol masih cair dan terbuka.

“Namun harus diakui dalam konteks pembedaan partai Islam atau berbasis umat Islam dengan partai nasionalis, maka koalisi partai-partai berbasis Islam atau umat Islam bukan sesuatu yang tertutup,” ujar Arsul Sani kepada beritaneka.

Meski bagi PPP, jelas Wakil Ketua MPR tersebut, konfigurasi semacam itu juga bisa ditambah dengan partai nasionalis. Bagi PPP sendiri yang sedang membangun silaturahmi baik dengan sesama partai Islam atau berbasis umat Islam maupun dengan partai-partai nasionalis, belum sampai pada tahapan pembicaraan koalisi.

“Tahapan sekarang yang PPP diskusikan dengam partai-partai itu, adalah bagaimana agar pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang secara diametral membelah masyarakat kita itu tidak terulang kembali di Pilpres 2024,” tegasnya.
PPP sebagai parpol berharap bahwa efek segregasi karena Pilpres tahun 2019 tidak terus terulang karena menguras energi kita bahkan setelah Pilpres itu sendiri selesai. Untuk itu, himbau Arsul, perlu pemikiran dan komitmen bersama semua parpol yang akan mengusung pasangan calon di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana pembentukan koalisi partai politik berbasis massa Islam untuk Pemilu 2024 justru kontraproduktif dengan upaya semua pihak melakukan rekonsiliasi nasional. Dia mengatakan, saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 begitu kuat menggunakan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), politik aliran, dan politik identitas. (zs)