Beritaneka.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menterinya dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.
Jokowi pun mengungkapkan rasa sedih karena APBN dan APBD belum sepenuhnya dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
“Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik ppn pph badan pph perorangan, pph karyawan dari pihak ekspor dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Kemudian belanjanya produk impor bodoh sekali kita,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga:
Charta Politika: 63,1% Publik Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet
Presiden pun menyampaikan sindiran halus yang menyebut pihak kementerian dan Pemda diisi oleh orang-orang pintar, namun terlihat bodoh karena lebih memilih produk impor. “Maaf kita ini pinter-pinter tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya,” kata Jokowi.
Jokowi mengarahkan, belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah harus memiliki tiga hal yang penting. Yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien. Maka dari itu dirinya ingin pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan APBN 2.714 triliun dan APBD 1.197 triliun untuk belanja produk dalam negeri.
“Ini APBN loh ini uang APBD loh belinya produk impor Nilai tambahnya yang dapet negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa gak bodoh kita ini,” ungkap Jokowi.
Beritaneka.com—Gunung Marapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami…
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat…
Beritaneka.com—Sebanyak 253 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bocor dibobol hacker. Namun setelah…
Beritaneka.com—Demonstrasi berupa unjuk rasa besar-besaran warga masyarakat dunia telah berlangsung di pelbagai belahan dunia, bahkan…
Beritaneka.com—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada penguasa untuk tidak kembali pada masa Orde Baru…
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri (FB) yang saat…