Bhima Yudhistira: Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Terlalu Optimis

Beritaneka.com—Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh mencapai 6,9 persen hingga 7,8 persen pada kuartal II-2021. Proyeksi tersebut mengalami perubahan perkiraan sebelumnya yang hanya tumbuh 6,7 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pertumbuhan 7,8 persen bisa dicapai karena pemulihan ekonomi di kuartal II. Pemulihan terutama didorong membaiknya seluruh komponen pengeluaran. Data yang ada memperlihatkan, periode April-Juni 2021, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif.

Baca juga:  Pemerintah Naikkan Plafon KUR UMKM hingga Rp20 Miliar

Misalnya, untuk konsumsi rumah tangga, pertumbuhannya di kuartal II diperkirakan bisa mencapai 6,9 persen hingga 7,9 persen. Faktor pendukung peningkatan konsumsi rumah disebabkan adanya kebijakan Harbolnas Ramadhan, hingga pencairan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS dan TNI/Polri.

Namun, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tinggi, di tengah pandemik Covid-19, di mata pengamat ekonomi terlalu percaya diri dan tidak melihat realita yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“ Terlalu over optimis,” ujar Bhima Yudhistira Ekonom INDEF kepada Beritaneka.

Bhima menegaskan target pemerintah tersebut terlalu berlebihan, karena perkiraan yang dibuatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ke II baru 1-2%.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Pelaku UMKM di Yogyakarta, MenkopUKM: Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Harus Beriringan

Selain itu, alasan pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah sulit untuk dicapai karena beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri. Misalnya, pada bulan Ramadhan ini menjelang Idul Fitri, pergerakan perantau untuk mudik ke kampung halaman dibatasi. Kebijakan pemerintah, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 dilarang mudik.

“Ada pelarangan mudik Lebaran. mobilitas terhambat belanja masyarakat juga rendah,” ungkap Bhima.

Bhima mengakui memang ada daya pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi ekspor. Namun, pengaruhnya kecil. Pertumbuhan positif hanya ditopang rebound ekspor komoditas yang nilai tambahnya kecil.

Kebijakan lain pemerintah yang menjadi faktor penghambat target pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai, jelas Bhima adalah belanja pemerintah serapannya lambat dan cenderung berkurang, misalnya THR ASN yang tidak penuh.

“Padahal support dari belanja pemerintah diperlukan,” tegasnya. (ZS)