Banjir yang disebabkan air laut pasang berpotensi terjadi di 15 daerah pesisir pantai di Indonesia. Foto: BMKG/Setkab.
Beritaneka.com, Jakarta—Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan tes aktivasi pengecekan fungsi Sirine Tsunami dari alat TEWS (Tsunami Early Warning System) di Satwas SDKP Sukabumi Dermaga 2 PPN, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, hari ini Sabtu (18/2/2023) sekitar pukul 10.00 WIB besok.
Dengan adanya pengecekan ini, BMKG kemudian mengimbau kepada masyarakat sekitar agar tidak panik ketika mendengar bunyi sirine tersebut.
“Kami mohon kerja sama dari masyarakat sekitar dan kami himbau agar tidak panik ketika mendengar bunyi sirine, dikarenakan ini hanyalah pengetesan untuk memastikan peralatan dalam kondisi baik,” kata Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu dalam keterangannya kami kutip dari SukabumiBerita.com
Alat peringatan dini Tsunami atau TEWS yang terpasang di wilayah Palabuhanratu berada di tiga lokasi, yakni di Kantor Balawista Kabupaten Sukabumi Pantai Citepus, kantor GIC (Geopark Information Center), dan teranyar di Satwas SDKP Sukabumi Dermaga 2 PPN, Palabuhanratu.
Dia menjelaskan, bila alat TEWS di Dermaga 2 PPN Palabuhanratu ini sudah teruji bahwa kondisinya baik, maka akan kembali diaktivasikan dalam tes aktivasi sirine tsunami secara serentak se-Indonesia yang rutin dilaksanakan BMKG pada jam 10.00 WIB pagi setiap tanggal 26.
Beritaneka.com—Gunung Marapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami…
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat…
Beritaneka.com—Sebanyak 253 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bocor dibobol hacker. Namun setelah…
Beritaneka.com—Demonstrasi berupa unjuk rasa besar-besaran warga masyarakat dunia telah berlangsung di pelbagai belahan dunia, bahkan…
Beritaneka.com—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada penguasa untuk tidak kembali pada masa Orde Baru…
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri (FB) yang saat…