IA ITB: Hentikan Tindak Kekerasan di Desa Wadas

Beritaneka.com—Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) menyampaikan pernyataan sikap terhadap Aksi Kekerasan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Siaran pers pernyataan sikap yang diterima redaksi Beritaneka ini ditandatangani oleh Pengurus Pusat IA-ITB Ketua Umum Akhmad Syarbini dan Sekretaris Jendral IA-ITB Hairul Anas Suaidi.

Mengikuti perkembangan situasi terkini di Desa Wadas, di mana aparat pemerintah telah melakukan tindakan represif yang berlebihan, dalam bentuk pengepungan, penyerbuan oleh ratusan aparat keamanan kepada warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada hari Selasa (8/2/2022) yang disertai dengan tindak kekerasan dengan pengejaran, penangkapan sampai ke rumah-rumah penduduk.

Baca Juga: Harga Komoditas Meroket: Berkah Oligarki, Nestapa Rakyat

Kondisi dan tindakan aparat keamanan seolah-olah menempatkan rakyat desa sebagai penjahat kriminal. Dalam hal ini tindakan aparat pemerintah tersebut telah melanggar hak-hak dasar sebagaimana Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 28A, 28D).

Bersama ini, kami yang berhimpun dalam Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mengemban amanah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai universal berwawasan budaya dan berkepribadian Indonesia.

Sebagai Alumni ITB yang mengedepankan nilai-nilai kepeloporan, kejuangan, kesetaraan, kebersamaan, kejujuran, keadilan dan meneguhkan peradaban luhur untuk melanjutkan pengabdian kepada segenap bangsa Indonesia dengan ini menyatakan sikap, sebagai berikut;

1. Bebaskan warga yang ditangkap atas tragedi di Desa Wadas.
2. Tarik mundur seluruh aparat Keamanan dari Desa Wadas.
3. Hentikan semua tindakan Teror, Intimidasi, Penekanan dan semua kekerasan baik fisik
   maupun psychis oleh aparat terhadap rakyat di Desa Wadas.
4. Buka semua informasi tentang tragedi desa Wadas secara transparan jauh dari
   kebohongan dan sikap menutupi kebenaran.
5. Proyek Pembangunan Nasional hendaknya memperhatikan valuasi potensi ekologis dan
   bagaimana masyarakat bisa hidup survive secara sejahtera dan berharmoni dengan alam.
6. Agar Presiden sebagai penanggung jawab utama negara segera melakukan perintah
   penegakkan hukum terhadap aparat maupun atasannya yang telah melakukan tindakan
   teror kepada rakyat desa Wadas.
7. Menghimbau dan mengajak seluruh kaum cendekiawan, Alumni Perguruan Tinggi untuk
   secara bersama sama menggunakan hati nurani mengawal semua proses penegakkan
   kebenaran dan keadilan dalam rangka penyelesaian masalah tindakan Represif dan teror
   aparat pada rakyat desa Wadas.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan 5G Merata Tahun 2025