IPW Desak KSAD Bersikap Tegas Soal Vaksin Nusantara

Beritaneka.com—Pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta telah memunculkan pro dan kontra.  Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa diminta perlu bersikap tegas.

Permintaan itu datang dari Ind Police Watch (IPW). Lembaga swadaya masyarakat ini menilai sikap tegas Kasad diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara.

“Dengan adanya sikap tegas Kasad nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya,” ujar Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch kepada  beritaneka.

Sikap tegas Kasad itu, kata Neta diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad. Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD  untuk diberi vaksin temuan Dr Terawan tersebut.

Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya. Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, Neta menyarankan, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.

“DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD,” tegasnya.

Sikap terbuka perlu juga disampaikan Kasad mengingat RSPAD di bawah kendali Kasad dan adanya surat dari Kepala RSPAD.

Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin. Yakni;

1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan  pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

a.  Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto. 

b. Mempedomani petunjuk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sudah menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi dan eksklusi penelitian demi validitas penelitian.

2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).

3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yg diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian. 

4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.

Terakhir, Neta meminta, dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, Kasad perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid. (zs)