Kenaikan Pertalite dan LPG Hambat Pemulihan Ekonomi

Beritaneka.com — Jakarta, Pemerintah berencana menaikkan Pertalite dan LPG 3 kg. Namun, kapan kenaikan tersebut diberlakukan belum ada penjelasan lebih lanjut. “Saat sekarang kami masih mengkaji. Nanti sesudah kaji, akan kami umumkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan sinyal harga Pertalite dan Elpiji (LPG) 3 kg akan naik menyusul Pertamax.

Untuk LPG 3 kg atau LPG melon kenaikan akan dilakukan bertahap karena harga tidak pernah naik sejak 2007 silam. “Mengenai gas 3 kg itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September. Itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah,” kata Luhut.

Baca Juga:

• Selama Ramadhan dan Lebaran, BI Sediakan Uang Tunai Rp175,26 Triliun
• Pilkada 2022 Wajib Dilaksanakan: Penundaan Pilkada Langgar Konstitusi
• Pemprov Jatim Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan
• Cara Tarik Tunai GoPay via ATM BCA, BRI, dan Bank Lainnya
• BNPT-Muhammadiyah Cegah Paham Radikal Terorisme
• PPN Naik Jadi 11%, Inflasi Pasti Terjadi

Sedangkan untuk Pertalite, Luhut belum mengungkap kapan kenaikan akan dilakukan. “Ya, semua akan naik. Gak akan gak ada yang naik itu,” katanya. Luhut menambahkan kenaikan itu sulit dihindari di tengah lonjakan harga minyak yang terjadi perang Rusia dan Ukraina. Upaya ini harus dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap harga minyak dunia yang sudah naik di atas USD 100 per barel.

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan harga gas LPG 3 kg kurang tepat saat ini.

Bhima mengatakan, penerapan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi tersebut justru akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. Sebab, kenaikkan LPG 3 kg akan memperburuk daya beli masyarakat yang saat ini tengah tertekan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

Bhima mengungkapkan, stabilitas harga sendiri merupakan suatu keharusan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebab, stabilitas harga yang terjaga akan menstimulus daya beli masyarakat yang terdampak parah pandemi Covid-19. “Stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi di tengah lonjakan harga pangan. “Yang perlu dilakukan adalah kurangi belanja untuk birokrasi, lakukan penghematan belanja negara. Lalu dananya dialihkan untuk subsisdi pangan maupun subsidi energi untuk stabilitas harga,” katanya.