Menteri ATR Berkomitmen Berantas Mafia Tanah

Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto berharap Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) dapat mendukung layanan pertanahan dan tata ruang menjadi semakin baik.

Hal ini disampaikan Hadi dalam acara Pengangkatan Sumpah MPPP serta MPPW di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Hadi menyampaikan, jabatan PPAT memerlukan peningkatan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Dia menilai PPAT dapat berkontribusi melancarkan tugas Kementerian ATR/BPN melalui beberapa cara, termasuk sosialisasi program pemerintah.

Baca Juga:

• Resmikan Wajah Baru Sarinah, Presiden Jokowi: Ikon Penting Bangsa Indonesia
• Langgengkan Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Langgar Konstitusi
• Undang-Undang Provinsi Sumatara Barat Terbaru Atur Syariat Islam
• Asesmen ASN ke IKN Klaster Pertama Dimulai Tahun 2022
• Presiden Jokowi Dorong Pelaku UMKM Pakai Aplikasi Online untuk Dongkrak Omzet
• Teten Masduki: Kesadaran Berkoperasi Masyarakat Masih Rendah

“PPAT dapat menyosialisasikan program prioritas kementerian. Mempercepat proses pendaftaran tanah, bukan malah menghambat layanan. Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa jangan menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tegaskan apabila ada yang masuk menjadi bagian dari mafia tanah, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mafia tanah,” ujar Hadi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/7/2022).

Dia menyebut, komitmen memberantas mafia tanah sejalan dengan amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yakni penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

“Saat saya dilantik oleh Bapak Presiden, ada tiga hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah percepatan atau akselerasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap); yang kedua adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia; dan yang ketiga adalah mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Ini menjadi fokus kita semua,” kata dia.

Dengan dilantiknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT baik pusat maupun wilayah, diharapkan dapat segera mengawal kerja para PPAT.

Adapun tugas-tugas yang telah menanti usai pelantikan antara lain koordinasi antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Hal ini guna menindaklanjuti pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT maupun pelanggaran kode etik terhadap PPAT.