Perlu Kebijakan Realistis, Farouk: Sertifikat Vaksin Persulit Pemulihan Ekonomi

Beritaneka.com—Partai Keadilan sejahterah (PKS) menilai kebijakan sertifikat vaksin yang diberlakukan diberbagai wilayah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, sejak pertengahan Agustus 2021 dapat mempersulit pemulihan ekonomi nasional.

“Kita sepakat bahwa dibutuhkan keseriusan dalam menangani persoalan pandemik Covid-19 karena kita tidak ingin persoalan yang menimpa banyak kota di Indonesia baru-baru ini terulang lagi,” ujar Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni, Kamis (02/09).

Baca juga: Ada Impor Beras 41.600 Ton, PKS Minta Jokowi Usut Siapa Dalangnya

Pria yang menyelesaikan gelar MBA bidang Perbankan Internasional dari Universitas Birmingham (Inggris) menyatakan penanganan yang diambil pun jangan justru menimbulkan persoalan baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perlu kebijakan yang kontekstual, realistis, dan mengikuti dinamika yang terjadi terkait virus Covid-19 serta berbagai mutasinya.

“Sehubungan dengan hal diatas ada hal-hal penting yang perlu dipahami oleh segenap pemegang kebijaksanaan di pusat maupun daerah agar penanganan pandemik Covid-19 tidak menjadi counterproductive, dan mempunyai potensi berbiaya sangat mahal secara ekonomi dan sosial,” jelas mantan eksekutif senior Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia ini.

Farouk menyatakan hal-hal yang perlu dilihat lebih jauh adalah: (i) persoalan dari virus Covid-19 itu sendiri; (ii) terkait efikasi (daya lindung) vaksin; (iii) kontroversi kewajiban vaksin (mandatory vaccine); dan (iv) kebijakan vaksinasi dari negara-negara besar yang diproyeksi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di 2021 ini sebagai model.

Untuk yang pertama, tantangan baru dari persoalan pandemik Covid-19 dewasa ini, yakni dengan munculnya varian delta dan kemungkinan varian-varian lainnya, hal ini mulai menimbulkan pertanyaan terkait apakah ‘herd immunity’ bisa tercapai.

“Kondisi dimana kelompok yang sudah divaksinpun masih bisa tertular dan bahkan tetap bisa menularkan membuat Direktur Oxford Vaccine Group, Profesor Sir Andrew Pollard dalam pandangannya kepada parlemen Inggris menyatakan bahwa herd immunity adalah sesuatu yang mythical (mistis) dan menyarankan agar hal tersebut tidak menjadi desain kebijakan vaksinasi bagi Inggris dan juga dunia,” jelas ekonom yang masuk dalam list 500 orang yang berpengaruh dalam pengembangan ekonomi Islam ini.

Kedua adalah terkait efikasi dari vaksin itu sendiri. Dr. Gregory Poland, Direktur Vaccine Research Group di sebuah klinik terkenal di Amerika Serikat, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota memperingatkan terkait munculnya variant-variant baru yang tidak mempan vaksin seperti Lambda dan B.1.62.1 juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas vaksin-vaksin yang ada sekarang ini.

Hal ini mengingat adanya kasus di Belgia dimana ada 7 orang tewas yang semuanya telah tervaksin secara penuh yang diakibatkan oleh varian B.1.62.1. Persoalan yang ada adalah vaksin-vaksin yang beredar sekarang tidak diciptakan untuk menghadapi varian-varian yang bermunculan tersebut. Intinya, ketimbang penambahan dosis, dia melihat seharusnya ada vaksin-vaksin baru yang bisa berhadapan dengan varian-varian baru dari virus ini.

Terkait poin dua diatas, Farouk juga mengangkat beberapa studi di Inggris yang menemukan bahwa seiring dengan perjalanan waktu terjadi penurunan daya lindung dari vaksin-vaksin yang ada sekarang, dalam konteks ini Pfirzer-BioNTech dan AstraZeneca, mulai dari tiga, empat, dan lima bulan.

“Sehubungan dengan ini, seorang Associate Professor, Cellular Microbiology, Universitas Reading, Inggris, Simon Clarke menyatakan ini adalah pengingat bahwa kita tidak bisa bergantung hanya dari vaksin untuk mencegah penyebaran Covid,” ujar mantan Caleg PKS Dapil DKI II itu.

Poin ketiga, terkait isu kewajiban vaksin (mandatory vaccine). Ada pandangan kritis dari Dr. Marty Makari, Profesor Johns Hopkins University School of Medicine yang tidak melihat kebutuhan untuk itu. Dia menyatakan bahwa penanganan pandemik tidak bisa hanya dengan memandatkan vaksin kepada setiap orang karena hal tersebut tidak didukung oleh pendekatan science yang kuat.

Ketimbang menggunakan pendekatan vaksin, lebih baik menggunakan pendekatan imunitas seseorang. Imunitas adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan test antibody yang sederhana. Dia juga berargumentasi bahwa tujuan penanganan pandemik adalah mengurangi kematian, sakit berat, dan kelumpuhan bukan sekedar melakukan vaksinasi ke segenap kelompok masyarakat dengan segala cara,” jelas Farouk.

Baca juga: Wacana Amandemen UUD 1945, PKS Tolak Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden

Terakhir Farouk juga menjelaskan bahwa dewasa ini ada dua negara besar, AS dan China, yang diproyeksikan oleh IMF mempunyai pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi di 2021 (7.0% dan 8.1% masing-masing) dan bahkan kedua negara ini diproyeksikan oleh World Bank menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi dunia dan akan berkontribusi lebih dari satu per empat dari pertumbuhan global di 2021, dengan AS berkontribusi hampir tiga kali dari rata-rata kontribusinya di tahun 2015-19, justru tidak menerapkan kebijakan sertifikat vaksin.

Kebanyakan negara bagian di AS sebagaimana dilaporkan oleh National Academy for State Health Policy (30 Agustus 2021) tidak memiliki aturan kewajiban vaksin bagi warganya, bahkan ada 20 negara bagian di AS yang melarang vaccine passports di AS dan hanya 3 negara bagian yang mengizinkan, dan selebihnya (27 negara bagian) netral terkait hal tersebut.

“Pada dasarnya kebijakan vaksinasi di Amerika Serikat adalah menggunakan pendekatan voluntary dengan berbagai insentif (termasuk insentif moneter) bagi yang melakukannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh National Health Commission, China yang mengedepankan pendekatan informed, consented, and voluntary,” tambah mantan Direktur Bank Muamalat ini.