Beritaneka.com—Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan daerah-daerah penghasil energi baru terbarukan harus mendapatkan haknya untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/4/2021).
Kang Emil menyebutkan, ada dua hal penting dalam RDPU. Pertama, daerah-daerah penghasil migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengelola lahan milik Pertamina yang skalanya kecil.
Aspirasi kedua, yakni pelibatan BUMD dalam pengembangan EBT dengan meminta izin pemerintah pusat supaya diberikan persetujuan mendirikan perusahaan energi listrik di daerah yang meliputi operasi dan distribusi. Selain itu, dia mengusulkan insentif untuk daerah penghasil energi terbarukan.
“Dua hal itu menjadi usulan kita. Sebenarnya poin-poinnya lebih banyak kepada keadilan, kemudian poin Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah-daerah diberikan kesempatan,” kata Kang Emil dalam keterangan resminya yang kami kutip pada hari ini Selasa (6/4/2021).
“Agar daerah-daerah diberikan kesempatan mengedukasi. Supaya tidak hanya menjadi penonton, tapi jadi manager, sehingga energi terasa dampaknya di daerah,” kata Kang Emil.
Menurut Kang Emil, aspirasi yang disampaikannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil migas dan EBT.
ADPMET di bawah kepemimpinan Kang Emil juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan terutama bagi daerah-daerah kaya cadangan energi. Daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.
Beritaneka.com—Gunung Marapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami…
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat…
Beritaneka.com—Sebanyak 253 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bocor dibobol hacker. Namun setelah…
Beritaneka.com—Demonstrasi berupa unjuk rasa besar-besaran warga masyarakat dunia telah berlangsung di pelbagai belahan dunia, bahkan…
Beritaneka.com—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada penguasa untuk tidak kembali pada masa Orde Baru…
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri (FB) yang saat…