Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta negara-negara G20 untuk mendorong penciptaan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa perang harus segera dihentikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sesi III, di Hotel The Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11/2022) siang.
“Stop the war. I repeat, stop the war. Lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia,” kata Presiden.
Baca Juga:
Pemilik Kendaraan Bisa Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Akhir Tahun Ini
KPK Bongkar Modus Korupsi Pejabat Daerah, Berikan Izin hingga Tentukan Pemenang Tender
Selanjutnya, pada KTT sesi III yang membahas mengenai ekonomi digital ini, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi digital merupakan kunci masa depan ekonomi dunia. Sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, ekonomi digital menyumbang 15,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global serta membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global.
“Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dan di bawah Presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai jalan. Tahun ini, G20 juga mendorong pengembangan startup potensial melalui Digital Innovation Network,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka mendorong transformasi digital.
Pertama, semua negara harus menjamin kesetaraan akses digital.
“(Sebanyak) 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua,” ujar Presiden.
Kedua, Presiden menekankan mengenai pentingnya literasi digital. Menurutnya, melek digital merupakan sebuah keharusan agar seluruh penduduk dunia dapat berpartisipasi pada ekonomi masa depan.
“Literasi digital harus menjangkau semua, agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. G20 harus dapat menggerakkan kerja sama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang,” tegasnya.
Ketiga, Presiden menekankan bahwa para pemimpin negara G20 dunia harus mewujudkan lingkungan digital yang aman dan membangun kepercayaan sektor digital. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan data yang menyebabkan kerugian negara.
Baca Juga:
Sekeluarga yang Tewas di Kalideres Diduga Akibat Kelaparan
Faktor Penyebab Ekonomi Indonesia Bisa Melesat Pasca Pandemi
“Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para pemimpin G20 untuk bekerja sama memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua penduduk dunia.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi Yang Mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, yang inklusif, dan yang bermanfaat bagi semua,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Bali, 15-16 November 2022 mendatang. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi leading sector dalam pengamanan siber KTT G20 ini.
Pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Bali, 15-16 November 2022 mendatang. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi leading sector dalam pengamanan siber KTT G20 ini.
“Pengamanan siber yang dilakukan BSSN tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan KTT G20 saja tetapi juga sebelum dan sesudah KTT G20 digelar,” ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam keterangan persnya pada kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo TV, yang diakses Rabu (26/10/2022).
Ariandi menambahkan, pihaknya sudah melakukan pengamanan siber dalam rangka KTT G20 ini sejak Juli 2022 lalu. BSSN juga telah mengidentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi di Indonesia dan KTT G20.
Baca Juga:
- Menkes: Obat Gagal Ginjal Akut Dibagikan Gratis ke Pasien
- Sebanyak 156 Obat Sirup Boleh Diresepkan
- Setoran Pajak Kripto Capai Rp159,12 Miliar hingga September 2022
- Indonesia Komitmen Dukung Terus Perjuangan Kemerdekaan Palestina
“Ancaman-ancaman tersebut antara lain seperti spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijacking, fake wifi hingga operasi malware,” ujarnya.
Selain itu, BSSN juga memantau potensi ancaman pencurian data dari sebelum gelaran KTT hingga berakhirnya Presidensi G20 Indonesia.
Sebagai leading sector keamanan siber di KTT G20, kata Ariandi, BSSN bertugas mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber dengan stakeholder terkait, seperti TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.
“Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet dan EO [event organizer] yang mengampu pagelaran G20 ini. Ini sudah dilakukan sejak Juli lalu,” ujarnya.
Ariandi mengungkapkan, terdapat tiga dukungan klaster untuk pengamanan siber: sebelum, saat, dan setelah acara. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat KTT G20 pada 15-16 November.
Sebelum acara, kata Ariandi, pihaknya telah melakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, serta memonitor anomali traffic dan potensi ancaman siber.
“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali traffic, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” ucapnya.
Setelah acara, BSSN akan mengidentifikasi celah keamanan siber dan potensi ancaman pengungkapan data serta melakukan digital forensik dan insiden respons.
“Ini langkah-langkah yang kita lakukan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa terlaksana dengan baik,” tandasnya.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan PT Toyota-Astra Motor melakukan serah terima kendaraan elektrifikasi berteknologi battery electric vehicle (BEV) untuk kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) yang akan diselenggarakan di Bali pada November mendatang. Serah terima diselenggarakan di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia saya sampaikan terima kasih kepada PT Toyota-Astra Motor atas kontribusi peminjaman 143 unit kendaraan listrik guna mendukung pelaksanaan KTT G20 pada November nanti,” ujar Pratikno.
Sebanyak 143 unit kendaraan elektrifikasi berteknologi BEV yang diserahkan PT Toyota-Astra Motor kepada Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) terdiri dari 41 unit Toyota BZ4X dan 102 unit Lexus UX 300e.
Baca Juga:
Kasus Ginjal Akut, Kemenkes Larang Sementara Obat Sirup
Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Meningkat, Orang Tua Diminta Waspada
Praktino menyampaikan, presidensi KTT G20 menjadi momentum untuk meneguhkan dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan energi berkelanjutan
“Momentum presidensi G20 ini sangat penting tentunya bagi Indonesia, kepercayaan besar sebagai negara berkembang pertama yang menjadi pemegang presidensi G20. Hal ini sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, menuju energi berkelanjutan, mengelola transisi energi sampai net zero emission yang telah menjadi target di tahun 2060,” ujarnya.
Mensesneg juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh PT Toyota Astra Motor untuk KTT G20 di Indonesia.
“Terima kasih kepada Toyota untuk dukungannya,” tandasnya.
Sementara itu Vice President PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada produk Toyota untuk menjadi kendaraan resmi KTT G20.
“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan pemerintah pada produk Toyota yang dipilih sebagai kendaraan resmi KTT G20,” ujar Henry.
Sebagai informasi, pada tanggal 9 Februari 2022 PT Toyota Astra-Motor dan Kemensetneg telah menandatangani perjanjian kerja sama terkait penyiapan 41 unit Toyota BZ4X untuk digunakan sebagai kendaraan menteri di bidang lain, 82 unit Lexus UX300e sebagai kendaraan delegasi KTT G20, dan 20 unit Lexus UX300e untuk kendaraan panitia nasional.
Tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas peserta konferensi, Henry Tanoto berharap kehadiran Toyota BZ4X dan Lexus UX 300e ini akan menjadi simbol komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon menuju era carbon neutrality pada 2060 mendatang.
Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilakukan test drive mengitari sekitaran parkir timur Senayan selama beberapa menit oleh Mensesneg bersama dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Vice President PT Toyota Astra Motor Henry Pranoto dan Direksi PT Toyota-Astra Motor. Test drive ini adalah simbolisasi bahwa mobil tersebut layak untuk digunakan.
Oleh: Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch
Beritaneka.com—Dalam KTT G20 yang berlangsung di Roma, Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti. Ratu Belanda memuji gojek di Indonesia, dan mengatakan, gojek telah berhasil membantu UMKM dengan memberikan akses terhadap pasar yang lebih luas melalui digitalisasi.
Pujian Ratu Belanda ini merupakan pengakuan terhadap gojek yang ikut berperan secara signifikan dalam perekonomian Indonesia. Saya menilai sistem layanan berbasis digital seperti gojek, grab, dsb memang telah ikut berperan dalam percepatan perputaran barang dan jasa di negara kita.
Tentunya sistem layanan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan para pekerjanya yang menjadi pelaku utama layanan tersebut. Para pengemudi gojek, grab, dsb adalah pelaku ekonomi yang memang telah berkontribusi juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca juga: JKN dan Rapor Merah Pak Presiden
Guna mendukung keberlangsungan sistem layanan ini maka adalah tugas Pemerintah untuk memastikan para pengemudi gojek dan pekerja transportasi berbasis digital lainnya mendapat perlindungan nyata, yaitu perlindungan atas pekerjaan, upah, jaminan sosial, dsb, seperti perlindungan yang dinikmati oleh pekerja formal dalam regulasi-regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini.
Selama ini Pemerintah hanya fokus melindungi pekerja formal, namun ABAI pada pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek ini, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb. Seluruh pekerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, dan oleh karenanya mereka butuh perlindungan juga.
Tidak hanya itu, ketika Pemerintah menggelontorkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Pemerintah hanya memberikannya pada pekerja formal dengan MENGABAIKAN pekerja lainnya. Ketidakadilan seperti ini yang selalu dipertontonkan Pemerintah. Padahal justru pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb adalah pekerja yang sangat terdampak di masa pandemi ini. Pekerja formal yang diberikan BSU masih dapat upah, sementara pekerja-pekerja tersebut belum tentu dapat penghasilan lagi.
Untuk perlindungan jaminan sosial berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb, yang diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013, pun dibiarkan Pemerintah. Tidak ada upaya untuk memastikan dan mewajibkan pekerja-pekerja tersebut terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi hanya ada di atas kertas, tanpa keseriusan Pemerintah di lapangan.
Baca juga: Kebocoran Data
Demikian juga Pasal 8 ayat (2) yang memberikan akses kepada para pekerja tersebut mendapatkan jaminan pensiun, namun sampai saat ini ditutup aksesnya oleh Pemerintah sehingga tidak ada satu pun pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.
Inpres No. 2 tahun 2021 yang menginstruksikan Kementerian Perhubungan mendorong pekerja transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, pun sampai saat ini belum jelas arah regulasinya.
Pemerintah segeralah lindungi seluruh pekerja Indonesia, jangan hanya pekerja formal. Mereka adalah pekerja yang juga berkontribusi secara signifikan untuk pembangunan Indonesia. Mereka berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Semoga pujian Ratu Belanda tidak berhenti di Roma saja, tetapi dilanjutkan dengan kemauan Pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja kita. Seluruh pekerja ya Pemerintah, tidak hanya pekerja formal !!!
