Beritaneka.com—Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan yang pro rakyat salama pandemi Covid-19, hingga di penghujung tahun 2021.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melalui berbagai kegiatan dan programnya, diyakini telah menciptakan fondasi ekosistem usaha yang kuat dan adaptif. Di mana koperasi dan UMKM siap memasuki fase pemulihan transformatif dalam menyambut 2022.
“Pemulihan itu tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi yang siap menghadapi krisis dan perubahan lingkungan di masa akan datang,” kata Menkop UKM Teten Masduki dalam keterangannya, Senin (3/1)
Baca juga: Pelaku UMKM Makin Mudah Kembangkan Usaha
Setidaknya, terdapat lima fondasi yang telah disiapkan. Pertama, kemudahan akses pembiayaan melalui pemberian hibah (BPUM) kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro sebesar, Rp15,36 triliun pada 2021.
Di luar BPUM, pembiayaan PNM juga turut mengalami pertumbuhan. Pelaku UKM diberikan tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dan telah disalurkan kepada 7,5 juta debitur. Dengan pembiayaan Rp278,38 triliun atau 97,81 persen dari target Rp285 triliun per 30 Desember 2021.
Sementara pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan 3 persen sliding. Dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6 persen dari target Rp1,6 triliun (LPDB, per 26 Desember 2021).
Kedua, perluasan pasar dan digitalisasi. Dalam kurun satu tahun, onboarding UMKM meningkat pesat dari sebelumnya 8 juta di awal 2020 menjadi 16,9 juta pada November 2021.
“Belanja pemerintah menjadi prioritas di tengah proses pemulihan pasar, baik dalam dan luar negeri. Realisasi belanja pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1 persen dari target Rp442,43 triliun,” jelasnya.
Baca juga: MenkopUKM Sebut Wirausaha Jadi Pilihan Strategis Milenial
Ketiga, kemitraan. Sepanjang 2021 telah dimulai kemitraan dengan 9 BUMN dan sejumlah perusahaan swasta. Di antaranya seperti PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Grab, dan Gojek.
Keempat, pendataan yang disinergikan ke dalam NIB, BPUM, KUR, dan Koperasi.
Kelima, reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan Kemenkop UKM. Dari sebelumnya 6 kedeputian pada 2020 menjadi 4 kedeputian pada 2021.
Smesco Indonesia juga diarahkan berfokus pada pengembangan UMKM dan koperasi agar berdaya saing global. Sedangkan LPDB fokus pada pengembangan koperasi sektor riil dan pengembangan model bisnis.
Teten optimistis pemulihan transformatif 2022 dapat diwujudkan. Apalagi mengingat Indonesia memiliki populasi anak muda dengan usia produktifnya, yang mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk.
“Ada tiga agenda dalam fase pemulihan transformatif. Pertama, sebanyak 70% program Kemenkop UKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, dan perempuan, serta fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan,” jelasnya.
Transformasi kedua, lanjut dia, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil.
“Dengan sektor riil kita membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Pembiyaaan LPDB kita patok 40 persen untuk sektor rill, juga untuk memacu pembiayaan perbankan dan non perbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem tersebut,” tambahnya.
Baca juga: Hippindo Gelar InaFashion Smesco Online Expo 2021
Pemulihan transformatif ketiga, menargetkan sedikitnya 30 persen dari total UMKM sudah masuk ke dalam ekosistem digital, yakni 20 juta UMKM pada 2022.
Teten optimistis kontribusi koperasi terhadap PDB akan tercapai lebih dari 6,2 persen (diatas target RPJMN di 2024 yaitu 5,5 persen). Selanjutnya, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63 persen.
Ditambah dengan Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,75 persen, Koperasi Modern sebanyak 150 unit, Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non Migas sebesar 15,8 persen, Rasio kredit perbankan di atas 20 persen, Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke formal di 2022 bertambah menjadi 5,5 juta UMKM.
Beritaneka.com—Pemerintah Presiden Jokowi resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali hingga 2 Agustus 2021. Menyikapi kebijakan itu Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyerukan agar hak rakyat jangan dilupakan.
Pemerintah harus meningkatkan pemberian bansos dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil. Memastikan Bansos sampai tepat sasaran karena masih banyak belum diterima oleh rakyat terdampak.
“Seharusnnya, pendistribusian bantuan dilakukan seiring dengan diberlakukannya PPKM Darurat/Level4. Jika sudah menerima bantuan, masyarakat pun akan bisa menerima dan menaati aturan-aturan yang ditetapkan selama pemberlakukan PPKM Darurat/Level 4,” ujar Hergun-sapaan akrab Heri Gunawan, melalui keterangan tertulisnya.
Baca juga: Anggota DPR: Opsi PSBB Harus Segera Diambil Atasi Lonjakan Covid-19
Mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah menaikkan anggaran dari semula Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Anggaran kesehatan tersebut, lanjut Hergun, dialokasikan untuk biaya perawatan pasien, insentif nakes, penyediaan obat covid, pembangunan rumah sakit darurat, dan percepatan vaksinasi.
“Meskipun anggaran kesehatan dinaikkan, namun pelaksanaanya di lapangan kurang maksimal. Misalnya, insentif nakes di daerah dilaporkan masih tersendat,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Hergun juga meminta anggaran untuk nakes diberikan tepat pada waktunya. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, per 17 Juli 2021 realisasi insentif nakes baru mencapai 23,6 persen atau Rp2,09 triliun dari pagu anggaran Rp8,85 triliun. Padahal, nakes merupakan garda terdepan penanggulangan pandemi. Sudah seharusnya mendapatkan prioritas atas hak-haknya.
“Nakes sudah berjuang mempertaruhkan nyawa dengan mendampingi dan merawat pasien Covid-19. Peluang terpapar virus sangat besar. Bahkan, sudah banyak nakes yang meninggal dunia akibat terpapar virus,” ungkapnya.
Baca juga: Menuju Kemandirian Bangsa, Komisi VII DPR Dukung Riset Vaksin Merah Putih
Selain itu, obat-obatan juga dilaporkan mengalami kelangkaan. Hal tersebut diketahui ketika Presiden Jokowi mengecek ketersediaan obat di apotek Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tidak menemukan obat yang dicarinya.
Menurut apotekernya, obat yang dicari presiden yaitu Oseltamivir, Gentromicyn, Favipiravir, dan multivitamin, sudah sebulan tidak tersedia. Ketidaktersediaan obat yang dicari Presiden di apotek Kota Bogor menimbulkan kecurigaan tentang dugaan adanya penimbunan obat.
Pasalnya, tutur Hergun, BUMN Farmasi di hadapan DPR sudah menyatakan telah memproduksi obat-obatan dalam jumlah yang melebihi kapasitas produksinya untuk memenuhi pasokan pasaran.
“Semoga kelangkaan obat bukan karena penimbunan. Kalaupun terindikasi ada oknum yang menimbun obat Covid-19, sudah selayaknya aparat kepolisian mengusut pihak yang terlibat dalam penimbunan obat dan barang-barang penanganan pandemi Corona ini,” tandas legislator dapil Jawa Barat IV ini.
Hergun menyerukan semua komponen bangsa bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbagai kendala diharapkan bisa segera diperbaiki agar pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 dan penyaluran bantuan untuk rakyat bisa berjalan lancar. Perkembangan Covid-19 per 25 Juli 2021 menunjukkan jumlah penambahan kasus positif dan pasien meninggal masih cukup tinggi. Kasus positif tercatat bertambah sebanyak 38.679 kasus.
