Beritaneka.com—Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyelenggarakan program insentif berupa pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.
“Pemutihan pajak tersebut berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2022 mendatang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan di Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa.
Pemutihan juga diperuntukkan bagi kendaraan luar provinsi Jatim yang melakukan balik nama kendaraan. Pemutihan ini secara resmi berlaku dengan turunnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/226/KPTS/013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: PPN Naik Jadi 11%, Inflasi Pasti Terjadi
Khofifah mengatakan, melalui pemberian insentif ini akan mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang dalam menjalani ibadah selama Ramadhan.
“Insyallah stok bahan makanan pokok kita aman, kecuali minyak goreng, situasi Covid-19 semakin terkendali, ditambah lagi dengan adanya insentif pemutihan pajak, Ramadhan tahun ini Insya Allah dapat kita lewati dengan suasana bahagia dan semakin khusyuk ibadahnya,” kata Gubernur Jatim ini.
Adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim. Sebab, hingga 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 obyek mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual namun belum dilakukan balik nama kendaraan.
Dengan asumsi 50 persen dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak.
“Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022 ini akan terwujud,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim.
“Tahun ini, sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 22,49 persen dari target yang ditetapkan,” ujarnya. Capaian realisasi pajak yang maksimal ini tidak lepas dari faktor inovasi layanan yang maksimal baik pembayaran langsung maupun inovasi pembayaran non tunai.
Animo wajib pajak yang membayar secara non tunai dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan, hingga 30 Maret lalu telah dimanfaatkan 307.183 wajib pajak.
“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat terus memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat. Karena masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak dapat dilakukan kapan saja dimana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat,” kata Gubernur Jatim Khofifah.
Tingginya kesadaran wajib pajak ini menurut Khofifah patut disyukuri dan diapresiasi. Sebagai apresiasi, Pemprov Jatim kembali akan memberikan hadiah tabungan umrah yang tahun ini diperbanyak hingga 46 pemenang.
Tabungan umrah tersebut diberikan dengan nilai nominal sebesar Rp30 juta. Tahun lalu, penerima undian umroh hanya diberikan kepada 30 wajib pajak patuh di Jatim. “Untuk tahap pertama, hadiah umroh akan kita undi pada awal Bulan Ramadhan tahun ini. Jadi segera bayar pajak kendaraannya agar mendapat kesempatan untuk menang undian umroh,” kata Gubernur Jatim Khofifah.
Beritaneka.com—Jakarta, GoPay adalah salah satu layanan mobile payment yang terdapat pada platform GoJek. GoPay disediakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi proses transaksi yang dilakukan dalam GoJek. Saldo GoPay Anda bisa ditarik tunai di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri atau ATM bank lainnya dengan mudah.
Tarik tunai adalah fitur uang elektronik yang membantu konsumen dalam melakukan penarikan terhadap uang yang disimpan dalam bentuk elektronik.
Baca Juga: PPN Naik Jadi 11%, Inflasi Pasti Terjadi
Berikut Cara tarik tunai GoPay lewat ATM BCA, BRI, dan ATM lainnya.
Cara tunai di ATM BCA:
1.Buka aplikasi Gojek di ponsel Anda
2.Pilih menu “Lainnya”, lalu pilih “Tarik Tunai”
3.Tap “Coba Tarik Tunai”
4.Pilih nominal uang yang ingin Anda tarik dan klik “Lanjut”
5.Konfirmasi jumlah uang yang akan Anda tarik dengan klik “Lanjut”
6.Masukkan PIN Anda.
7.Kemudian, Anda akan mendapatkan kode transaksi, selanjutnya cari ATM BCA terdekat.
8.Jangan bagikan kode transaksi yang berupa 6 digit angka ini kepada siapa pun karena bersifat rahasia.
9.Pilih “Transaksi Tanpa Kartu” di ATM BCA dan masukkan nomor HP/ID pelanggan dan kode transaksi yang Anda dapatkan.
- Selesai, kini Anda berhasil tarik tunai saldo GoPay.
Cara tarik tunai GoPay lewat BRI;
1.Buka aplikasi Gojek di ponsel Anda.
2.Pilih menu “Bayar”.
3.Kemudian pilih “Ke Rekening Bank”.
4.Pilih “Transfer Instan ke Rek. Baru”.
5.Masukkan bank yang ingin dituju.
6.Lalu masukkan nomor rekening tujuan.
7.Tentukan nama pemilik rekening dan pilih “Lanjut”.
8.Masukkan nominal saldo GoPay yang ingin ditransfer.
9.Lalu pilih “Konfirmasi” dan masukkan PIN GoPay Anda.
Cara tarik tunai GoPay di ATM bank lainnya. Anda juga dapat tarik tunai saldo GoPay melalui rekening bank lainnya seperti, Mandiri, BNI, CIMB, dan Permata Bank;
1.Buka aplikasi Gojek dan klik “Bayar”.
2.Klik “Ke Rekening Bank”.
3.Pilih “Transfer Instan ke Rek. Baru”.
4.Pilih Bank yang dituju.
5.Masukkan nomor rekening tujuan.
6.Tekan “Lanjut” dan masukkan nominal yang akan ditransfer.
7.Tekan “Konfirmasi” apabila data yang dimasukkan sudah sesuai.
8.Masukkan PIN GoPay kamu.
9.Setelah uang berhasil ditransfer ke rekening, kunjungi ATM terdekat dan lakukan tarik tunai.
10.Ikuti langkah selanjutnya untuk mengambil uang di ATM seperti biasanya hingga selesai.
Beritaneka.com—Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan bekerja sama menolak dan mencegah penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia.
“Kerja sama yang baik dengan PP Muhammadiyah sangat penting dalam rangka penguatan moderasi beragama,” kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (1/4/2022).
Dalam rangka mencegah paham radikal terorisme, BNPT sangat terbuka dan menerima masukan dari berbagai pihak terutama dari Muhammadiyah. “Tokoh-tokoh agama Muhammadiyah bisa memberikan masukan kepada kami,” katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, moderasi beragama adalah model yang sangat cocok dalam menangkal narasi radikal terorisme.
“Dari iklim saja Indonesia sudah moderat. Dari segi sejarah di mana agama-agama masuk ke Indonesia juga ada bermacam-macam agama dan tidak ada perang. Pendidikan moderasi itu hasilnya long-term. BNPT tidak berjalan sendirian dalam menguatkan moderasi beragama,” katanya.
Haedar mengatakan anak muda yang menjadi target propaganda radikal terorisme harus dilindungi. Pemikiran radikal yang ingin mengganti haluan negera dengan sistem agama adalah kekeliruan yang fatal. Konsep NKRI dengan Pancasila-nya adalah Darul Ahdi Wa Syahadaah, berarti negara kesepakatan dan persaksian.
“Indonesia negara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Hasil Ijtihad dari pemuka agama dan para ulama. Maka tidak perlu lagi mencari bentuk negara lain,” katanya. Melanjutkan silaturahmi ini BNPT dan Muhammadiyah akan melakukan perjanjian kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, berlaku mulai hari ini 1 April 2022. Dengan kenaikan PPN ini disampaikan hal-hal sebagai berikut..
1.Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2.Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
3.Barang dan Jasa tertentu TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPN antara lain:
a) barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging,
telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi;
b) jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa
angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
c) vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
d) air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap);
e) listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA);
f) rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
g) jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional;
h) mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan,
bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
i) minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
j) emas batangan dan emas granula;
k) senjata/alutsista dan alat foto udara.
4. Barang tertentu dan jasa tertentu TETAP TIDAK DIKENAKAN PPN:
a) barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang
disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
b) jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa
kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;
c) uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat
berharga;
d) jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5.Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi
dengan:
a) penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai
dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%;
b) pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta;
c) fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%;
d) layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Milyar tetap diberikan.
- Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
7.Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memerhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.
8.Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam:
a) PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean
di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE;
b) PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;
c) PMK tentang PPN atas LPG Tertentu;
d) PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;
e) PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;
f) PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;
g) PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
h) PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu;
i) PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan
Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau
Katering, yang Tidak Dikenai PPN;
j) PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak
Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi
Pengadaan Pemerintah;
k) PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
l) PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
m) PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
n) PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
- Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti: e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.
Kenaikan PPN 11% bakal memicu terjadinya inflasi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, inflasi pada tahun ini masih terkendali sesuai target sebesar 2%-4% year on year (yoy).
“Dalam target (inflasi) pemerintah 2%-4% untuk 2022 itu sudah termasuk semua harga yang kita pantau per saat ini, dan juga bahkan termasuk kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%,” kata Febrio dalam acara Konferensi Pers Realisasi APBN, belum lama ini.
Febrio mengatakan, kenaikan PPN 11% tidak akan terlalu membebani masyarakat karena pemerintah membebaskan PPN untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa sosial.
“Pemerintah terus memantau seperti yang sudah dilakukan bertahun-tahun pada saat pandemi khususnya masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah memastikan tetap menjaga daya beli dan kelompok miskin rentan,” kata Febrio.
Di sisi lain, tingkat inflasi dipengaruhi dinamika ekonomi global yang akan menentukan harga barang di pasar internasional. Salah satu perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga komoditas energi melonjak dan beberapa barang lainnya.
“Sehingga harga-harga tersebut nantinya, bagaimana transmisinya yang masuk ke Indonesia dapat dijaga, harga-harga yang dibayar oleh konsumen, masyarakat, dan keluarga,” kata Febrio.