Categories: BERITA

Gencatan Senjata Tercapai, Wakil Ketua Komisi I DPR: Tak akan Hapus Kejahatan Israel di Jalur Gaza

Beritaneka.com—Gencatan senjatan antara Pejuang Hamas dan Jihad Islam dengan Israel mulai berlaku pada Jumat (21/05) pukul 02.00 waktu setempat. Namun, penghentian perang itu dinilai tidak menghapus kejahatan yang dilakukan zionis Israel. Pimpinan Komisi I DPR dari Fraksi PKS, meminta Pemerintah RI untuk mengawal kesepakan itu melalui PBB.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR  mengutuk kebiadaban, kekejaman negara aparteid Israel, gencatan senjata tidak menghapus kejahatan perang Israel di Gaza dan Masjid Al Aqsha, saya meminta Kemenlu untuk terus mengawal gencatan senjata ini melalui upaya Internasional di PBB dan OKI ” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan, Jumat (21/05/2021).

Baca juga: Presiden PKS: Pemerintah Indonesia harus Bawa Kejahatan Kemanusiaan Zionis-Israel ke Dewan HAM PBB

Menurut Kharis segala tindakan kebiadaban Israel tidak dibenarkan sama sekali, termasuk membombardir Gaza, membunuh anak-anak dan perempuan. Sedikitnya, 232 warga Palestina diberitakan terbunuh dan ribuan luka serta kehancuran infrastruktur yang masif dan menyerang jamaah sholat di Masjid Al Aqsa oleh polisi Israel. Penyerangan tersebut merupakan upaya sistematis dengan terus menggusur rumah warga Palestina di Tepi Barat dan ribuan kejahatan yang terus dilakukan Israel selama pendudukan di bumi Palestina.

”Perang ini belum akan usai jika negara Palestina belum merdeka dan masih di duduki Israel, kita jangan lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara di dunia modern yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai kekuatan yang menjajah” tegas Anggota DPR asal Solo ini.

Dalam kaitan itu Kharis  meminta agar Kementerian Luar Negeri terus berupaya maksimal agar di masa gencatan senjata ini mendorong negara OKI bersatu untuk memperjuangakan kemerdekaan Palestina. Indonesia telah mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh OKI antara lain memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina.

Baca juga: Pilpres 2024 Memiliki Tiga Rasa, PKS Siapkan Tiga Strategi

“Ibu Retno menekankan tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina. Karena itu dalam gencatan senjata ini Indonesia harus terus mendesak OKI untuk bekerja keras fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka, antara lain lewat perundingan multilateral demi mewujudkan solusi dua negara.” Jelas Kharis.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta agar segera mengirimkan bantuan baik yang digalang Pemerintah maupun masyarakat agar bisa masuk ke Gaza dan Masjidil Aqsha untuk meringankan beban korban penderitaan Rakyat Palestina yang di serangan Israel.

“Kemerdekaan Palestina adalah hak rakyat Palestina dan Pembukaaan Konstitusi NKRI jelas berada bersama Palestina merdeka, perlu langkah serius dan sistematis agar bantuan bisa segera masuk ke Gaza dan Masjidil Aqsha sehingga segala daya upaya kita untuk menolong rakyat Palestina dapat tersalurkan” tutup Kharis. (ZS)

Redaksi Beritaneka

Recent Posts

Gunung Marapi Erupsi, 11 Pendaki Meninggal 12 Hilang

Beritaneka.com—Gunung Marapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami…

12 bulan ago

Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat…

12 bulan ago

Sebanyak 204 Juta Data Pribadi Pemilih di KPU Bocor Dibobol Hacker, Dijual Rp1,2 Miliar

Beritaneka.com—Sebanyak 253 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bocor dibobol hacker. Namun setelah…

12 bulan ago

Tax Payer Community: People Power sampai Boikot Pajak Bisa Hentikan Genosida Gaza

Beritaneka.com—Demonstrasi berupa unjuk rasa besar-besaran warga masyarakat dunia telah berlangsung di pelbagai belahan dunia, bahkan…

12 bulan ago

Megawati Ingatkan Penguasa Jangan Kembali Masa Orba

Beritaneka.com—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada penguasa untuk tidak kembali pada masa Orde Baru…

12 bulan ago

KPK Tidak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri (FB) yang saat…

12 bulan ago