Beritaneka.com, Jakarta —Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen agar bisa keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, kemarin.
“Saat ini Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Selama kurun waktu 20 tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,01 persen dan baru berada di atas 5 persen pada tahun 2022 lalu.
Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 persen agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap,” kata Suharso.
Bappenas mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, mulai dari rendahnya produktivitas hingga ketimpangan per kapita antarprovinsi. Bappenas menilai, Indonesia harus memanfaatkan momentum demografi untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) per kapita secara cepat.
“Bonus demografi itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh setiap negara bangsa untuk melepaskan diri dari GNI (gross national income) per kapitanya yang rendah. Contoh, Korea Selatan dari 3.530 (dollar AS per kapita), ketika mereka memulai dengan bonus demografinya dan sekarang tersisa lima tahun bonus demografinya, tapi mereka sudah sampai dengan 35 ribu dollar AS per kapita,” ungkap Suharso.
Terkait RPJPN 2025-2045, ia menyampaikan, Indonesia harus melakukan tranformasi untuk mendorong pembangunan yang lebih baik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
“Kami telah menyampaikan kerangka pikirnya, kami telah menyampaikan kisi-kisi yang dibahas, yang akan nanti menjadi naskah akademik di dalam penyusunan rancangan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional,” kata Suharso.
RPJPN tersebut nantinya akan menjadi panduan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui RPJN, Bappenas mendorong banyak transformasi yang harus dilakukan bersama mulai dari bidang sosial, ekonomi, hingga tata kelola yang akan didukung oleh pengungkit (enabler) yang mencakup stabilitas dan pembiayaan serta ketahanan sosio-ekologi.
“Kita juga telah melakukan reviu terhadap capaian pembangunan selama dua dekade sebelumnya. Kita juga memperhitungkan megatren global dan apa yang kita miliki sebagai modal dasar pembangunan, dan tentu tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan dengan paradigma baru, terobosan baru, imperatif dan kohesif,” kata Suharso.
Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi juga intensif mengingatkan seluruh jajaran untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (25/1/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tadi kami baru saja melakukan mengadakan rapat internal yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden terkait dengan percepatan pembangunan, tepatnya mungkin perawatan jalan-jalan existing di daerah. Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama,” kata Kepala Bappenas.
Baca Juga
- Oligarki, Demokrasi dan Keadilan Sosial
- Pemerintah Bakal Lelang 30 Proyek IKN Rp23,7 Triliun Tahun Ini
- APBD Tidak Terserap, Pemda Bisa Bangun Dana Abadi
- Presiden Jokowi: Fokus APBN 2023 Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
- Menkeu Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu Warga Punya Rumah
- Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Tingkatkan Lapangan Kerja
Suharso mengungkapkan, dari sekitar 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota yang ada saat ini baru sekitar 42 persen yang dalam kondisi mantap atau di bawah target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sebesar 65 persen.
“Dalam RPJMN itu minimal kita ingin mencapai 65 persen dan 65 persen itu tentu tidak hanya menjadi beban daerah tetapi juga menjadi beban kita bersama,” ucapnya.
Suharso menegaskan, percepatan pembangunan jalan daerah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2023 ditargetkan sepanjang sekitar delapan ribu kilometer dengan alokasi anggaran sekitar Rp32 triliun.
“Kita ingin mengejar dari 42 ke 65 persen tahun 2024 ini. Nah itulah diputuskan secara bertahap Rp32 triliun untuk 8 ribuan [kilometer] tahun ini, nanti tahun depan lagi mudah-mudahan bisa mencapai sampai dengan 65 persen,” tandasnya.
Senada, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa di dalam ratas Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mempercepat pembangunan jalan daerah. Disebutkan Basuki, Presiden menerima banyak laporan terkait jalan-jalan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang masih rusak.
“Ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden, supaya kita bisa membantu mempercepat perbaikan jalan-jalan daerah tadi melalui inpres ini,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, saat ini untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditambah Rp12 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Di APBD tadi disampaikan oleh Mendagri [Menteri Dalam Negeri], jalan-jalan itu ada Rp64 triliun, it’s okay. Tapi kan masih tetap tadi kinerjanya 42 persen yang mantap. Sisanya tidak mantap, berarti ada yang rusak ringan, rusak berat, gitu ya. Kemudian selain APBD, ada DAK. Tiap tahun DAK ada, tahun 2023 ini ada Rp12 triliun,” kata Basuki.
Lebih lanjut Menteri PUPR menyampaikan, salah satu prioritas dari percepatan pembangunan jalan daerah ini adalah jalan-jalan yang menjadi penghubung ke kawasan industri dan sentra produksi. Secara rinci, lanjut Menteri PUPR, ruas-ruang jalan tersebut akan dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri).
“Itu undang-undang jalan yang baru kalau jalan-jalan daerah dapat jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nanti Mendagri yang akan meng-inmen-kan ruas-ruas mana. Jadi ada inpres jalan untuk anggarannya, ruas-ruas mana nanti Mendagri, bersama bertiga,” kata Menteri PUPR.
Beritaneka.com—Dalam kunjungan ke Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) dan Ericsson di Stockholm, Swedia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas masa depan kerja sama Indonesia-Swedia yang melibatkan para pelaku bisnis.
SAAB merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat pertahanan untuk Swedia dan melayani pasar global melalui produk, layanan, dan solusi terkait kebutuhan pertahanan dan militer, termasuk untuk keamanan sipil. Sementara Ericsson adalah perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi.
“Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jerman, perdagangan Swedia dengan Indonesia masih jauh lebih rendah. Ada potensi besar untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Swedia,” tutur Menteri Suharso, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10).
Baca juga: Rehabilitasi Ekosistem, Bappenas Beri Mandat IPB Kelola Pesisir Raja Ampat
Total perdagangan Indonesia dengan Swedia didominasi sektor nonmigas. Ekspor Indonesia ke Swedia masih didominasi oleh produk berbasis komoditas, seperti lemak dan minyak hewani dan nabati. Indonesia juga mengekspor pakaian jadi dan pakaian rajutan, alas kaki, serta furnitur.
Sementara itu, lima produk yang paling banyak diimpor Indonesia dari Swedia adalah peralatan mekanik, kendaraan selain kereta api, kertas dan kertas karton, pulp kayu, dan mesin.
Kondisi ini ke depan perlu diubah dengan mendorong lebih banyak kerja sama perdagangan dan investasi terkait produk-produk bernilai tambah tinggi, termasuk produk dengan kandungan teknologi tinggi.
Kerja sama perdagangan dan investasi ini dapat dikembangkan melalui penguatan investasi Swedia yang sudah ada di Indonesia. Foreign Direct Investment (FDI) dari Swedia terletak di Jawa Tengah, Jakarta, dan Nusa Tenggara Baratmencapai nilai tertinggi pada 2019,yang terdistribusi di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Perluasan investasi juga dapat dilakukan sejalan dengan kebutuhan bersama untuk mendorong industrialisasi berbasis teknologi maju termasuk melalui penerapan industri 4.0 dan digitalisasi.
Selain mengunjungi Ericsson dan SAAB, Menteri Suharso juga berdialog dengan pelaku bisnis berbagai sektor pembangunan, meliputi Scania, Volvo, ASEA Brown Boveri (ABB), Swedish Energy Agency, Swedish Export Credit Corporation (SEK) dan Swedfund.
Beritaneka.com—Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pusat Statistikdi Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-4, Gedung Bappenas, Rabu (9/6/2021).
RTM dengan agenda Sasaran Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Rasio Gini 2022 tersebut membahas sejumlah target pembangunan, di antaranya Tingkat Kemiskinan mencapai 8,5-9,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,5-6,3%, serta rasio gini menjadi 0,376-0,378.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Sasaran ini sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RTM juga turut mengulas perbaikan metodologi kemiskinan, program dana desa, UMKM, memperbanyak pengukuran pembangunan, serta data sektor masing-masing Kementerian dan Lembaga.
“Kalau kita bicara Human Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dari tiga indeks ini, dirunut ke belakang, rumpun kegiatan apa saja. Begitu banyak aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak untuk mencapai indeks kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran pembangunan lain, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini,” ungkap Suharso.
Rapat dihadiri Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Suhariyanto, Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa PDTT Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Rosyidah Rachmawati, Kepala Pusdatin Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDTT Bito Wikantosa, Plt. Deputi Kewirausahaan Menteri Koperasi dan UKM Victoria Br Simanungkalit.
Menteri Suharso menjabarkan peran masing-masing kementerian/lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, untuk mencapai target pembangunan, terutama untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang bertema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Kementerian Desa PDTT berperan penting dalam memastikan peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan Digitalisasi Monograf Desa, pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat desa, serta memastikan pembangunan yang inklusif.
Kementerian Sosial berperan dalam pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Kementerian Sosial juga berperan dalam meningkatkan kualitas penyaluran dan akurasi data penerima bantuan sosial.
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi, sekaligus memastikan investasi yang berjalan dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kesempatan kerja yang inklusif.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan, termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan terjangkau.
“Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai clearing house pembangunan, memastikan perencanaan yang dibuat bisa dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, karena yang paling penting adalah pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat,” tutur Suharso.
Beritaneka.com—Keberadan ekosistem pesisir memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Raja Ampat. Namun demikian keberadaan ekosistem pesisir memiliki banyak ancaman yang dapat menurunkan kondisi hingga luasannya. Sehingga mau tidak mau, keberadaan ekosistem pesisir harus dijaga dan dikelola secara lestari untuk keberlangsungan peradaban masyarakat dimasa depan.
Terkait hal tersebut, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University mengadakan Workshop Pembahasan Hasil Survei, Pemilihan Site dan Metode Rehabilitasi Ekosistem di Kabupaten Raja Ampat secara hybrid, Jumat minggu pertama Juni.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat. Dalam menjalankan program ini, PKSPL IPB University bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI).
Baca juga: BNPB Gandeng IPB Kerjasama Pendampingan Ekonomi Korban Bencana Longsor Sukabumi
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Multi Criteria Decision Making (MCDM) yang dilakukan Tim Rehabilitasi PKSPL IPB University, Kampung Yensawai Barat menjadi lokasi rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam workshop ini ada masukan yang dapat menyempurnakan pelaksanaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan.
Kepala PKSPL IPB University, Dr Yonvitner menyampaikan, yang menjadi konsen terkait dengan pertemuan ini adalah PKSPL IPB University mendapat mandat dari Bappenas untuk melaksanakan program rehabilitasi ekosistem pesisir.
Lebih lanjut dosen IPB University dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan ini mengatakan bahwa sinergitas sangat penting dalam proses rehabilitasi, karena harus dilakukan dengan baik dan terukur agar kegagalan dapat diminimalisir.
“Sehingga hari ini kita mencoba mensinergikan apa-apa saja yang diperlukan untuk memperkaya rencana rehabilitasi di Kampung Yensawai Barat. Harapannya program rehabilitasi dapat kita kawal dengan baik dan berkelanjutan,” ungkap sosok yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Bencana (PSB) IPB University ini.
Direktur Program Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat, Dr Fery Kurniawan mengatakan bahwa ada beberapa komponen kegiatan yang dibahas, salah satunya studi mendalam ekosistem kritis yang fokus pada mangrove, lamun dan terumbu karang serta sosial ekonomi budaya masyarakat.
“Program rehabilitasi sudah banyak dilakukan di Raja Ampat, namun belum maksimal. Sehingga diharapkan dalam workshop ini ada masukan terkait seperti apa yang harus dilakukan agar mangrove, terumbu karang dan lamun dapat maksimal dalam proses rehabilitasinya,” jelasnya.
Baca juga: Peduli NTT dan NTB, IPB32 Juara Salurkan Bantuan
Sementara itu, Ahmad Mony, Staf Ahli Kedeputian III Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengatakan bahwa target rehabilitasi dalam project ini adalah community base. Sehingga pertimbangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat menjadi sangat penting, terutama terkait keberhasilan rehabilitasi ekosistem pesisir.
“Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sendiri tidak hanya melihat aspek keberhasilan rehabilitasi ekosistem dari sudut ekologi saja, namun pelibatan peran masyarakat menjadi penting. Sehingga dengan sendirinya masyarakat mampu menjadi motor penggerak dalam mengawal kegiatan rehabilitasi ekosistem pada tingkat akar rumput. BRGM sendiri memiliki program rehabiitasi mangrove di Provinsi Papua Barat, sehingga aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat menjadi penting dalam mensinergikan keberlanjutan program nantinya,” jelasnya.
Beritaneka.com—Merampungkan Kunjungan Kerja Sumba, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat serta para bupati di Kantor Bupati Sumba Barat, Sabtu (5/6/2021).
Rapat membahas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi, pencapaian target bauran EBT nasional, sekaligus peningkatan rasio elektrifikasi NTT yang saat ini merupakan salah satu yang terendah di Indonesia, sebesar 86,81 persen.
“NTT memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, serta arus laut yang besar, hingga 25 gigawatt. Masih terdapat banyak ruang bagi EBT untuk tumbuh secara optimal, tentunya dengan menghadirkan enablingfactors lainnya,” urai Suharso.
Baca juga: Transformasi Digital, Bappenas Paparkan SDI dan Pusat Data Nasional
Strategi pengembangan EBT di NTT dilaksanakan dalam tiga tahapan. Untuk jangka pendek, pengembangan EBT dapat dimulai dengan pengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi PLT EBT selama tiga hingga empat tahun.
Untuk jangka menengah, dapat dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dengan meningkatkan gridsystem ke wilayah-wilayah yang potensial secara ekonomi, kemudian tahap kedua dengan meningkatkan pemanfaatan energi non-listrik secara masif seperti bio-gas, bio-massa dan bio-solar untuk sektor rumah tangga dan transportasi. Selain itu, perlu juga dilakukan integrasi transmisi (grid) antarpulau besar di NTT.
Untuk jangka panjang, perlu dilakukan konsolidasi proyek-proyek EBT di NTT sehingga dapat terintegrasi ke jaringan smartNTT-Jawa dan ekspor EBT ke Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur. Pemerintah akan memastikan pengembangan sumber daya manusia, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan yang tepat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan EBT di NTT.
Pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan di NTTseperti Sumba Iconic Island, Pembangkit Listrik Tenaga Surya(PLTS) 1000 Pulau, Flores Geothermal Island, Pembangkit Listrik Tenaga Arus LautLarantuka, Program Biogas Rumah (BIRU), dan Koridor Interkoneksi Gigawatt Sumba-Jawa.
“Dengan karakteristik kepulauan serta kondisi ekonomi-energi saat ini, kami mendorong NTT sebagai Taman Energi Terbarukan, sejalan dengan komitmen pembangunan energi terbarukan nasional dalam RPJMN 2020-2024, PP Kebijakan Energi Nasional, Perpres Rencana Umum Energi Nasional, serta Rencana Umum Energi Daerah NTT,” ungkap Menteri Suharso yang turut mengunjungi Waikelo Sawah, sumber mata air di Sumba Barat Daya yang dibangun untuk irigasi dan pembangkit listrik sejak 1976.
Baca juga: Bappenas Siapkan Enam Strategi Besar Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19
Pulau Sumba memiliki potensi energi surya yang tinggi, utamanya di sebelah utara, timur, dan selatan, dengan iradiasi tertinggi sebesar 4,81–5,50 kilowatt per meter persegi. Saat ini,sedang dikaji lokasi pengembangan tahap awal PLTS sebesar dua gigawatt dan pembangunan transmisi high-voltage, directcurrent (HVDC) 500 kilovoltdari Sumba ke Jawa.
Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk mempersiapkan lahan seluas 50.000 hektare sebagai lokasi pembangunan PLTS Skala Besar di Sumba. “Pengembangan EBT di NTT diharapkan dapat memberikan multipliereffect yang luas, baik dalam membuka lapangan kerja, membangkitkan aktivitas ekonomi wilayah, dan menarik investasi, khususnya pada sektor pariwisata yang tengah tumbuh sangat cepat di NTT,” tegas Menteri Suharso.
Sumba memiliki sejumlah potensi pariwisata, utamanya Taman Nasional/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Waikabubak—Manupeh Tanah Daru yang meliputi tiga kabupaten, yaitu Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.
Selain EBT dan pariwisata, pembangunan Sumba difokuskan untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan Food Estate secara terintegrasi, percepatan konektivitas aksesibilitas, hingga informasi dan telekomunikasi.
“Saya mendorong seluruh jajaran Bappeda, untuk fokus merumuskan usulan pembangunan yang prioritas dan berkualitas, serta membawa dampak besar untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Menteri Suharso.
Beritaneka.com—Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun sejumlah agenda penting pembangunan Indonesia. Membahas peran Kementerian PUPR dalam mendukung pelaksanaan major project pemulihan ekonomi nasional diantaranya pengembangan kawasan industri dan smelter, daerah pariwisata prioritas, food estate, reformasi sistem kesehatan nasional, dan pembangunan ibu kota negara.
“Kita bahas pekerjaan yang prioritas, misalnya Jembatan Batam-Bintan dan kemudian sisa jalan tol yang ke Sumatra, kemudian dan beberapa hal yang kita highlight, jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya, jalan perbatasan Kalimantan, tujuh bendungan di Nusa Tenggara Timur, revitalisasi Danau Tondano dan Danau Limboto, Sistem Penyediaan Air MinumRegional Umbulan, dan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pekerja, ASN, TNI, dan Polri,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Kementerian PUPR berperan penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional, termasuk melalui pelaksanaan sejumlah major project infrastruktur, diantaranya Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Aceh-Lampung), Jalan Trans 18 Pulau 3T, Jalan Trans Papua.
Baca juga: Transformasi Digital, Bappenas Paparkan SDI dan Pusat Data Nasional
Selain itu, pembangunan 18 Waduk Multiguna, Pengamanan Pesisir Lima Perkotaan Pantura Jawa, Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), serta Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga).
Rapat pembahasan tiga pihak yang juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan tersebut juga membahas beberapa isu strategis pelaksanaan major project infrastruktur, antara lain penyediaan lahan dan skema pembiayaan untuk major project jalan tol trans Sumatera.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Ada juga pembahasan kebijakan afirmasi untuk Major Project Jalan Trans Pulau 3T, keberlanjutan pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), prioritas dan kesiapan pembangunan Major Project Waduk Multiguna, penyediaan akses air minum tuntas untuk daerah afirmasi, pemilihan teknologi dan skema pembiayaan dalam pengelolaan persampahan, penataan kawasan permukiman kumuh, penyediaan rumah susun perkotaan, serta pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Beritaneka.com—Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan Major Project Transformasi Digital adalah strategi Indonesia untuk mendorong penggunaan teknologi digital, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau).
Kemudian, memastikan komitmen kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan perluasan aksesdanpeningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan pada sektor-sektor strategis, serta enabler transformasi digital dengan prinsip kedaulatan dan kemandirian digital.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Major Project Transformasi Digital mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan sepuluh Sub Major Project, yaitu akses dan infrastruktur, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, digitalisasi bantuan sosial, industri 4.0, literasi digital masyarakat, sumber daya digital Indonesia, dan keamanan siber.
“Transformasi Digital ini ada intervensi dari beberapa kementerian/lembaga, kami ingin melihat seberapa jauh kementerian/lembaga, seberapa confirm dengan program sampai pagu indikatifnya, serta konvergen atau tidak dengan program yang di-leadoleh Kemenkominfo, jangan sampai tidak sinkron. Transformasi digital ini penting dalam konteks transformasi ekonomi yang sesuai amanat Presiden untuk didorong dan dipercepat. Bahkan, kami diminta melihat beberapa daerah yang bisa menjadi contoh dan kemudian direplikasi ke daerah lain,” ujar Menteri Suharso
Baca juga: Bappenas Paparkan Konsep Besar Pengembangan UMKM
Major Project Transformasi Digital meliputi Pusat Data Nasional (PDN) yang ditargetkan selesai di 2022 dan Analog Switch Off (ASO) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditargetkan rampung pada November 2022.
“Mengenai Satu Data dan Data Center, kalau Satu Data Indonesia atau SDI itu dikoordinasi Bappenas sehingga data itu bisa dipakai oleh siapa saja dan yang memproduksi data bisa siapa saja.Tetapi, itu tentu ada akses terbuka. Data center atau Pusat Data Nasional akan ada di Kemenkominfo, semua arahnya akan ke sana, dan itu akan lebih hemat ,”ungkap Menteri Suharso.
Major Project Transformasi Digital melaksanakan sejumlah amanat yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Major Project Transformasi Digital dibidik mampu mengantisipasi, menyiapkan, dan merencanakan perubahan struktural untuk cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, dan cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi online dengan menggunakan teknologi digital.
Perubahan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya operasional penyediaan layanan digital hingga meningkatkan pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi sebesar 8,8 persen di 2022.
Beritaneka.com—Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Rapat Multi Pihak Pembahasan Isu Strategis Pengembangan UMKM di Gedung Bappenas, Selasa (25/5) malam. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan hasil evaluasi pengembangan UMKM yang selama ini dilakukan oleh lebih dari 20 kementerian/lembaga serta memaparkan konsep besar akselerasi pengembangan UMKM.
Pasalnya, meski 99 persen usaha di Indonesia didominasi UMKM yang menyerap 97 persen dari total jumlah pekerja, namun UMKM hanya berkontribusi pada 57 persen PDB nasional.
“Program pengembangan UMKM tersebar di berbagai kementerian/lembaga, tapi belum optimal, baik di tahun 2020 maupun 2021. Kami ingin mendapatkan konfirmasi dari beberapa program yang tentunya akan kami alihkan langsung kegiatan kepada KemenkopUKM, dilihat dari relevansinya dan bentuk kegiatan prioritasnya,” ujar Menteri Suharso.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Pernyataan Suharso itu disampaikan kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto yang hadir secara luring dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga perwakilan 23 kementerian/lembaga lainnya yang mengikuti rapat secara daring.
Tantangan lainnya adalah belum optimalnya proses pendampingan usaha karena kemampuan teknis dan manajerial wirausaha yang mumpuni, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan rata-rata satu tahun, hingga bantuan permodalan UMKM yang sebaiknya diberikan dalam kondisi bencana atau pascabencana dan melalui lembaga keuangan bank atau nonbank agar lebih efektif.
“Mengenai evaluasi dari program UMKM dari Januari 2020 lalu, di mana K/L banyak memberikan hibah modal ke UMKM dan ternyata itu cenderung menimbulkan moral hazard karena tidak harus dikembalikan dan digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya,”ungkap Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.
Pungky menunjukkan bahwa proses pendampingan menjadi belum optimal karena dilakukan oleh K/L yang tidak memiliki tugas dan fungsi untuk pengembangan UMKM. Untuk itu, perlu dibahas dengan hati-hati dan pelan-pelan dan nanti akan diputuskan seperti apa kegiatan UMKM ke depan.
UMKM akan dikembangkan melalui beberapa langkah. Pertama, penguatan kelembagaanmelaluipenguatan peran Kemenkop UKM sebagai koordinator pengembangan UMKM, pemberian insentif bagi perusahaan yang bermitra dengan UMKM, penguatan lembaga pendampingan UMKM, penyediaan platform informasi bagi UMKM, dan pelibatan filantropi untuk inovasi pendanaan bagi UMKM.
Kedua, akselerasi pengembangan UMKM melalui berbagai program utama, diantaranya replikasi program kemitraan strategis dengan pendekatan rantai nilai, pengembangan ruang bersama bahan baku atau produksi, perluasan pusat layanan usaha dan penyediaan expertpool, perluasan akses pasar, pengembangan inovasi pembiayaan, dan pengembangan UMKM berbasis kewilayahan.
Baca juga: Bappenas Siapkan Enam Strategi Besar Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19
Ketiga, akselerasi pengembangan UMKM melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk menyelaraskan pengembangan kewirausahaan, saat ini Rancangan Peraturan Presiden Pengembangan Kewirausahaan Nasional sedang dalam proses harmonisasi.
Di 2022 mendatang, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kemenkop UKM, dan kementerian/lembaga pelaksana program akan mengevaluasi program pengembangan UMKM, sebagai dasar pengalokasian anggaran. Pengembangan basis data terpadu UMKM, perubahan status Kemenkop UKM dari Kementerian Kelompok III menjadi Kementerian Kelompok II.
Kemudahan UMKM dalam mengakses sumber daya produktif termasuk pembiayaan, mekanisme yang tepat dalam pemberian bantuan, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak offtaker, pendampingan berkelanjutan bagi UMKM secara profesional, hingga komitmen berbagai pihak menjadi syarat mutlak keberhasilan pengembangan UMKM di Indonesia.
Beritaneka.com—Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelterdalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 di Ruang Rapat Djunaidi Hadisumarto 1-2, Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24/5). Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya menyelaraskan perencanaan pembangunan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau THIS.
Memastikan peran Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smeltersebagai upaya mendorong hilirisasi sumber daya alam dan menciptakan produk industri yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi Global ValueChain, hingga memastikan komitmen kementerian/lembaga dalam dukungan pembangunan infrastruktur fisik konektivitas logistik, infrastruktur dalam kawasan, perencanaan tata ruang dan wilayah, pasokan energi, jaringan komunikasi.
Dukungan BUMN, ketersediaan SDM industri yang berkualitas dan isu kebijakan lintas bidang lainnya, serta dukungan kebijakan fiskal, teknologi, dan pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan Major Project yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca juga: Bappenas Siapkan Enam Strategi Besar Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19
“Kita ingin mendorong ke depan pelaksanaan greeneconomy melalui Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Jadi, circulareconomy, greeneconomy, itu kita dorong, mulai dari faktor input-nya hingga kita bisa melahirkan greenproduct dan benar-benar mulai dari penggunaan bahan yang ramah lingkungan, penerapan konsep penggunaan kembali, pemanfaatan teknologi rendah karbon, penggunaan energi alternatif, tenaga kerja terampil, hingga penggunaan air. Mengapa kita lakukan, karena beberapa negara di Eropa mulai tahun 2023, mereka hanya akan menerima green product yang akan dilihat seperti apa. Ini ada kaitannya dengan dunia menuju net zero emission,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Rapat dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Kementerian Peridustrian Dody Widodo dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki, dan DirekturAnggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya.
Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan atas 11 kawasan industri prioritas yang terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/ Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Sadai, KI Terpadu Batang, KI Subang, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KEK/KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni, serta 31 smelter yang berlokasi di Kalimantan (12 smelter), Sulawesi (12 smelter), Nusa Tenggara Barat (1 smelter), dan Maluku Utara (6 smelter).
Baca juga: Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Publik
Beberapa kawasan industri diproyeksikan akan beroperasi dengan pada 2022, di antaranya KI Teluk Weda di Provinsi Maluku Utara yang akan menghasilkan 1,8 Juta ton Feronikel dan KEK Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau yang akan memproduksi 2 juta ton alumina. Sementara itu, lima smelter akan beroperasi, antara lain smelter konsentrat besi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan menghasilkan zincingot sejumlah 29.319 ton dan smel terbijih nikel di Kabupaten Halmahera Selatan yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate sejumlah 96.000 ton.
Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dibidik mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam berbasis perkebunan dan pertambangan, mendorong potensi keunggulan lokal sekaligus menangkap peluang perubahan rantai pasok global yang saat ini tercipta.
Mendorong penguatan struktur industri dalam negeri dan pencapaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor industri pengolahan hingga Rp 352 triliun, mendukung pencapaian penyerapan tenaga kerja industri nasional hingga 20,9 juta orang, hingga mencapai target pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan 5,3–6,1 persen di 2022.
