Beritaneka.com—Pemerintah menggelar random testing kepada pengguna angkutan jalan kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan baik di jalan tol, jalan arteri hingga ke jalan-jalan terkecil di pemukiman penduduk dalam arus balik Lebaran hari ini, Sabtu (15/5/2021).
“Kami menyampaikan beberapa lokasi yang nanti kita harapkan segera tindak lanjuti, kalau memang itu feasible untuk dijadikan sebagai tempat pemeriksaan. Dan ini sudah kami koordinasikan dengan pihak Jasa Marga maupun dengan pihak terkait terutama Dirlantas Polda Jabar,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam rapat koordinasi bersama Satgas Covid-19 secara virtual, Jumat (14/5/2021).
Baca Juga: Pemudik Ngumpet dalam Truk Terpal Ketahuan Juga
Budi menyebutkan, random tes ini dilakukan untuk semua kendaraan pribadi yang mengarah ke Jakarta, Bogor, Tangerang, juga Bekasi. “Untuk kendaraan pribadi dari arah semua arah yang ke arah Jabotabek walaupun sifatnya adalah random sampling. Namun demikian kita harapkan mayoritas jadi artinya pergerakan masyarakat itu kita upayakan sebetulnya dilakukan random sampling dengan rapid tes antigen,” katanya.
“Namun dengan keterbatasan alat tesnya, mungkin sebentar nanti sifatnya random sampling. Namun demikian sifatnya adalah kita pakai kita upayakan secara maksimal,” kata Budi.
Budi mengatakan random tes juga dilakukan untuk sepeda motor. “Untuk sepeda motor juga demikian sama saja dari semua akan baik jalan nasional yang dari Karawang ke Bekasi, kemudian dari Puncak ke arah Bogor, termasuk juga dari arah Banten itu semua juga kita lakukan namun masih juga sifatnya random sampling,” katanya.
Baca Juga: Razia Mudik, Polisi Cegat Mobil Bawa Tumpukan Duit Rp2,1 Miliar
“Namun demikian kita harapkan semaksimal mungkin kita lakukan sepanjang ketersediaan alat tesnya mencukupi,” kata Budi.
Berikut ini lokasi random tes Covid-19:
Gerbang Tol Utama
- Gerbang Tol Cikampek Utama
- Gerbang Tol Kalihurip Utama
- Gerbang Tol Kalikangkung
- Gerbang Tol Warugunung
Lokasi Rest Area:
Jakarta-Cikampek
- RA KM 62B
- RA KM 42B
Purbaleunyi
- RA KM 97B
- RA KM 125B
- RA KM 149B
Jagorawi
- RA KM 38B
Janger - RA KM 14B
Semarang-Batang
- RA KM 360B
Solo-Ngawi
- RA KM 519 B
- RA KM 575B
Panmal
- RA KM 66B
Lokasi untuk Kendaraan Sepeda Motor:
- Ruas Sukabumi-Cianjur
- UPPKB Balonggandu
- Pos Penyekatan Susukan
- Ruas Indramayu-Jatibarang
Beritaneka.com—Indonesia mendukung penghapusan paten vaksin Covid-19 untuk mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. “Ini adalah salah satu bentuk upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin yang setara bagi semua negara,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kami kutip dari media sosial Twitter, hari ini.
Untuk terus menindaklanjuti upaya pemenuhan vaksin bagi semua negara, Menlu RI akan kembali memimpin pertemuan COVAX AMC Engagement Group pada 17 Mei mendatang.
Baca Juga: Puspoll: Sebanyak 20,3 Persen Masyarakat Nekat Mudik
Kelompok tersebut merupakan forum negara-negara berkembang dan kurang berkembang (AMC) dengan negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. Dalam hal ini, fasilitas COVAX yang diinisiasi oleh Aliansi Vaksin GAVI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memiliki target pengadaan vaksin bagi 20 persen populasi setiap negara AMC, dan mendukung negara AMC untuk menjalankan rencana vaksinasi nasional mereka.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung proposal untuk mengesampingkan peraturan properti intelektual Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang akan membuka jalan bagi negara-negara miskin untuk memproduksi vaksin sendiri.
Sejauh ini, vaksin Covid-19 telah didistribusikan sebagian besar ke negara-negara maju yang mengembangkannya, sementara pandemi masih melanda negara-negara yang lebih miskin, seperti India.
Baca Juga: Pemudik Ngumpet dalam Truk Terpal Ketahuan Juga
Sementara itu, para pengembang vaksin seperti Moderna, Pfizer, dan BioNTech telah berargumen bahwa selama ini paten tidak menjadi faktor yang membatasi pasokan. Teknologi baru dan keterbatasan global terkait pasokan kerap disebut sebagai tantangan, dan baik Moderna maupun Pfizer telah secara stabil meningkatkan perkiraan pasokan.
Beritaneka.com—Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, Pemerintah selalu berupaya untuk mendorong masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun secara berkala.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak lengah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak mudik.
“Saat ini terdapat sejumlah negara yang sedang menghadapi gelombang kedua (second wave) dan bahkan gelombang ketiga (third wave) maraknya kasus penularan Covid-19. Negara-negara tersebut mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa. Untuk itu, kita jangan lengah dan berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia!” tegasnya dalam sambutan ketika menerima kedatangan tahap ke-10 vaksin Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (30/4/2021).
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menjadi lengah dengan abai protokol kesehatan ataupun euforia setelah divaksinasi, dinilai Menteri Johnny dapat mengakibatkan bahaya bagi masyarakat. “Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak boleh lengah! Kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan diri, keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Menkominfo memaparkan upaya pemerintah dalam menekan tingkat penularan Covid-19. Salah satunya melalui Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021. Di samping itu, Pemerintah memperketat persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang diterapkan sejak dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April s.d. 5 Mei 2021 dan 18 s.d. 24 Mei 2021.
Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Aspek Geostrategis Lokasi Pusat Data Nasional
“Kita harapkan dengan adanya regulasi Pemerintah terkait peniadaan mudik lebaran tahun ini serta pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri, tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antardaerah,” ungkapnya.
Beritaneka.com—Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang telah dilakukan pemerintah sejak Januari lalu efektif mengendalikan laju penyebaran pandemi.
“PPKM dan PPKM mikro yang diterapkan sejak Januari dan Februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 Jelang Idul Fitri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/4/2021).
Baca Juga: Tujuh Konten Youtube Paul Zhang Diblokir Kemkominfo
Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), rata-rata kasus aktif bulanan terus menurun, dengan rincian di Januari 15,43 persen, Februari 13,57 persen, Maret 9,52 persen, dan April 7,23 persen.
Begitu juga dengan jumlah kasus aktif mingguan yang terus menurun sejak pelaksanaan PPKM Mikro. Jika kasus aktif minggu ke-2 Februari mencapai 176.291 kasus/minggu, di minggu ke-3 April turun menjadi 106.243 kasus/minggu.
Berdasarkan evaluasi tersebut, ujar Airlangga, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang dan memperluas cakupan PPKM Mikro. Perpanjangan dilakukan selama dua minggu, yaitu mulai hari ini atau 20 April sampai dengan 3 Mei 2021.
“Dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan lima provinsi yaitu Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat,” katanya.
Dengan penambahan lima provinsi ini maka PPKM Mikro Tahap VI akan dilakukan di 25 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Jamiluddin Ritonga: Reshuffle Kabinet, Semua Wakil Menteri Ditiadakan
Kemudian Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, Papua, Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat.
Ketua KPCPEN juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Covid-19 yang juga terus mengalami perbaikan.
Per 18 April 2021, kasus aktif berada pada single digit yaitu 6,6 persen, terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kasus pada 2 bulan lalu atau Februari 2021 yang mencapai 16,10 persen. Sementara itu, positivity rate nasional harian sebesar 11,21 persen, turun dibandingkan tanggal 9 Februari yang mencapai 29,42 persen.
“Kemudian Bed Occupancy Rate (BOR) rata-rata nasional adalah sekitar 35 persen dan tidak ada provinsi yang BOR-nya di atas 60 persen,” tutup Airlangga. (el)
Beritaneka.com—Tercatat hingga Selasa (6/4/2021) lalu ada 154 informasi salah yang beredar di masyarakat terkait vaksin Covid-19. Adapun sejumlah hoaks yang beredar mulai dari penularan Covid-19, obat Covid-19, serta chip yang ada di dalam vaksin Covid-19 juga sempat meresahkan masyarakat.
Penyebaran hoaks di masa pandemi ini sangat merugikan karena menimbulkan rasa tidak percaya pada otoritas pemerintah dan juga program vaksinasi Covid-19 yang saat ini tengah berjalan.
Baca Juga: Sektor Pertanian Cahaya di Lorong Gelap Pandemi
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan drg. Widyawati, MKM. menyampaikan pihaknya menyadari isu terkait kesehatan merupakan isu yang spesifik, dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi apakah sebuah informasi yang beredar itu nyata atau hoaks.
“Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk melakukan saring sebelum sebar (3S),” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan pada FMB9ID_IKP, Rabu (7/4/2021).
“Hoaks belakangan memang banyak terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), atau yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Hoaks itu nantinya akan kita telusuri dan olah bersama. Karena isu kesehatan perlu ahli untuk klarifikasi. Apabila informasi tersebut salah maka kami luruskan dengan mengadakan konferensi pers dan menyebarkannya di kanal-kanal kami,” terang drg. Widyawati lebih lanjut.
Rizky Ika Syafitri, Communication for Development Specialist UNICEF, menyampaikan WHO atau organisasi Kesehatan dunia sendiri menempatkan hoaks atau misinformasi sebagai salah satu ancaman global untuk kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Prof Dr Wisnu Gardjito: Kelapa Bikin Rakyat Sejahtera
“KPCPEN, Satgas Penanganan COVID-19, dan Kementerian Kesehatan sampai membuat task force sendiri untuk menangani hoaks. Sedikitnya ada 5 hoaks baru yang tersebar setiap hari, sementara untuk mengklarifikasinya perlu proses,” katanya.
“Kalau dilihat secara umum, hoaks vaksinasi sebenarnya berulang. Misalnya tentang KIPI, di tahun 2017-2018 saat Kemenkes melakukan kampanye besar vaksinasi campak rubella, dengan target vaksinasi kepada 77 juta anak Indonesia. Salah satu kenapa cakupannya tidak mencapai 95% karena hoaks yang beredar,” terang Rizky Ika Safitri menceritakan dampak hoaks yang sangat mempengaruhi kampanye imunisasi.
Rizky Ika safitri berpendapat, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital, untuk memahami bahwa tidak semua informasi yang bersumber dari internet itu benar.
Strategi lain yang menurut Rizky Ika Safitri perlu dilakukan dalam mencegah penyebaran hoaks terkait pandemi dan vaksinasi Covid-19 ini adalah, masyarakat perlu diberi tahu dan dipersiapkan terlebih dahulu mengenai informasi bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini keluar dari pandemi.
“Sehingga saat masyarakat menerima hoaks mereka sudah tahu jenisjenis dan tidak terpengaruh dengan hoaks tersebut,” ungkap Rizky Ika Safitri. Kemenkes, bekerja sama dengan UNICEF dan KPCPEN juga telah melatih 92 ribu vaksinator yang dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Mencermati Iuran JKN di Era Kelas Standard
Mereka dibekali kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif, karenasurvei UNICEF menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mengakses media sosial juga mengetahui soal hoaks terkait vaksinasi COVID-19 sehingga perlu pendekatan khusus, terutama dari dokter dan tenaga Kesehatan yang masih dipercaya masyarakat.
Untuk mendapatkan informasi yang valid dan terbaru terkait pandemi COVID-19 dan program vaksinasi nasional, masyarakat diimbau untuk dapat menjadikan kanal resmi Kementerian Kesehatan sebagai rujukan utama seperti pada laman website sehatnegeriku.kemkes.go.id, Facebook Kementerian Kesehatan RI, Twitter @KemenkesRI, Instagram @kemenkes_ri, dan YouTube @Kementerian Kesehatan RI. (zs)
