Beritaneka.com—Pemerintah terus melakukan akselerasi transformasi digital nasional melalui empat sektor strategis yang berlangsung secara simultan untuk memperkuat ketangguhan digital. Kebijakan pemerintah itu dalam rangka optimasi teknologi digital dalam mendukung aktivitas sehari-hari yang makin penting di masa pandemi Covid-19.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital atau infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), melaksanakan pemerintahan digital atau digital governance, memanfaatkan dan menguasai digital ekonomi nasional kita, serta membangun masyarakat digital.
“Jadi, kita tidak bisa memilih satu terlebih dahulu atau menyusun agenda prioritasnya. Ini harus dilakukan secara simultan atau bersama-sama. Jadi, ada empat pilar penting,” tegasnya dalam Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk Wilayah Jawa Barat, yang berlangsung Virtual dari Jakarta, Selasa (31/08/2021).
Baca juga: Kominfo Target ASO Tuntas 2 November 2022
Menteri Johnny menyatakan langkah simultan untuk empat sektor strategis itu ditujukan untuk memperkuat ketangguhan digital. “Mari kita terus persiapkan diri dan bersama-sama perkuat literasi digital, kecakapan digital, serta ketangguhan digital bangsa kita menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” ajaknya.
Menkominfo menyatakan infrastruktur digital menjadi prasyarat utama reformasi pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Hal itu disebabkan keberadaan infrastruktur digital akan memperkecil digital divide nasional dan meningkatkan internet link ratio antarwilayah di Indonesia.
“Bahkan, harus menjangkau keseluruhan desa dan kelurahan di Indonesia yang saat ini berjumlah 83.218, harus mampu menghubungkan yang belum terhubung secara digital dan tidak meninggalkan yang lain di belakang. Itu adalah spirit utama yang terus diupayakan melalui akselerasi transformasi digital melalui pemerataan pembangunan infrastruktur digital secara nasional,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny pembangunan infrastruktur digital harus juga diimbangi dengan tersedianya pembangunan masyarakat dalam memanfaatkan potensi digital atau potensi internet tersebut.
Di saat yang bersamaan menyiapkan sumberdaya manusia digital yang memadai juga di seluruh pelosok wilayah tanah air kita. Seperti dinyatakan Presiden Jokowi pembangunan SDM yang memadai ditujukkan agar masyarakat kita siap dalam memanfaatkan hadirnya internet, sekaligus menangkis dampak-dampak negatif yang mungkin muncul akibat hadirnya internet,” tuturnya.
Makin Cakap Digital
Kementerian Kominfo menerapkan Program Indonesia Makin Cakap Digital yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni basic skills, intermediate skills, dan advance skills. Menkominfo menyatakan pelatihan SDM digital basic skills atau di tingkat dasar, dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.
“Lewat pelatihan dasar talenta digital ini, diharapkan dapat menjangkau 12 setengah juta masyarakat terliterasi di tahun ini. Kita tentu berharap program ini ditindaklanjuti secara lebih masif. Tahun 2022 juga harus dalam jumlah yang sama, pun demikian dengan 2023 dan tahun berrikutnya. Sehingga, di akhir periode pemerintahan nantinya bisa menjangkau 50 juta masyarakat,” ungkapnya.
Untuk di tingkat intermediate atau level menengah, lanjut Menteri Johnny, dilakukan melalui program Digital Talent Scholarship. Pada tahun ini, lewat program DTS, Kominfo menyediakan beasiswa atau pelatihan gratis bagi 100.000 milenial Indonesia dengan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat maupun para sarjana-sarjana baru yang berijazah untuk mengambil bagian dalam peningkatan kecakapan digital tingkat menengah
“Saat ini Indonesia membutuhkan rerata sekitar 600.000 intermediate skills digital talent untuk 15 tahun depan atau setara dengan sekitar 9 juta Digital Talent Intermediate. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan stimulus 100.000 hingga 200.000 kuota pelatihan digital tingkat menengah melalui program DTS,” jelasnya.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Digital, Kemkominfo Lengkapi dengan Siberkreasi
Menkominfo menyatakan ekosistem digital nasional perlu mengambil bagian di dalamnya. “Baik itu perusahaan global teknologi, e-commerce players platform-platform digital dan mitra-mitra kerja lainnya,” tandasnya.
Pada tingkat mahir atau level advance digital skill, Menteri Johnny memaparkan Program Digital Leadership Academy (DLA) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital bagi C-Level/level pimpinan di sektor privat maupun sektor pemerintahan.
“Program ini terbuka atau disediakan bagi sekitar 300 peserta setiap tahunnya dengan bentuk kualifikasi, seperti kepala-kepala dinas di pemerintah daerah untuk menunjang pengembangan dari smart city untuk menyiapkan digital policies yang memadai di daerah-daerah dan pelaku-pelaku industri digital yaitu para startup founders. Sehingga, kita bisa mengembangkan startup-startup digital nasional kita ini dengan lebih baik,” tuturnya.
Dalam melaksanakan program DLA, Kementerian Kominfo berkolaborasi bersama dengan sejumlah universitas besar atau ternama di dunia. Diantaranya; National University of Singapore, Tsinghua University di Beijing China, Oxford Internet Institute di Inggris, dan Harvard Kennedy School di Amerika serikat
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan perluasan akses internet harus berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah juga berupaya membekali masyarakat Indonesia dengan literasi digital.
“Pembangunan infrastruktur digital sendiri harus disertai dengan pengembangan kapasitas SDM. Untuk itu, Kominfo telah memulai program komprehensif untuk membina keterampilan digital talenta digital Indonesia di tiga level, yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjutan,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, pada tingkat dasar, Kementerian Kominfo melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia yang diberi nama Siberkreasi. Di tingkat menengah, Kementerian Kominfo menyiapkan stimulus untuk melatih talenta digital melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS) 2021.
“Diantaranya pelatihan untuk Big Data Analytic, AI, Cloud Computing, dan Cyber Security untuk menjaring talenta digital baru,” tutur Menkominfo.
Baca juga: Masuki Industri 4.0, Menkominfo Siapkan STMM Yogyakarta Kampus Digital
Di tingkat lanjutan literasi digital, Menteri Johnny mengatakan Program DTS ditujukan untuk para pemimpin di tingkat strategis, untuk membantu mereka mengoptimalkan teknologi digital dalam pengambilan keputusan.
4 Prinsip DFFT
Menkominfo menegaskan kembali perhatian Pemerintah Republik Indonesia mengenai isu Cross-Border Data Flow dan Data Free Flow with Trust (DFFT). Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan digitalisasi yang masif.
“Melalui pertemuan ini, Indonesia turut mendorong empat prinsip yang dapat menjadi referensi negara anggota G20 terkait arus data lintas negara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; lawfulness (keabsahan), fairness (keadilan), transparency (transparansi), dan reciprocity (resiprositas/timbal balik),” tegasnya.
Baca juga: Menkominfo Paparkan Roadmap Empat Sektor Strategis Infrastruktur Digital
Menkominfo menyatakan Indonesia menyambut baik inisiatif DFFT seperti yang diajukan oleh Kepresidenan Jepang tahun 2019 lalu. Ke depan, selaku Presidensi G20, Indonesia akan memfasilitasi lebih lanjut diskusi terkait isu tersebut.
“Ke depannya dalam Presidensi G20 2022, Indonesia akan terus melanjutkan diskusi terkait arus data lintas negara, serta mendorong penggunaan keempat prinsip sebagai referensi dalam mewujudkan keamanan dan kedaulatan data,” tandasnya.
Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital yang untuk pertama kalinya diadakan dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Trieste, Italia dan virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri negara-negara G20 yang membawahi sektor digital, komunikasi, ataupun informatika serta perwakilan berbagai organisasi internasional.
Beritaneka.com—Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 di empat sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas untuk menjembatani kesenjangan digital.
“Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju Indonesia Terkoneksi: semakin digital, semakin sejahtera,” jelasnya dalam Forum Asia Tech x Singapore 2021 – AtxSummit, Future Role of Connectivity: Bridging the Digital Divide yang berlangsung virtual dari Jakarta, Selasa (13/07/2021).
Baca juga: Fokus Pembangunan BTS Wilayah Terdepan, Menkominfo Minta Dukungan Penuh Pemda
ATxSG 2021 merupakan konsep baru dari pameran inovasi bernama Smart Nation Innovation Week (SNIW) yang setiap tahun diselenggarakan secara rutin oleh Pemerintah Singapura sejak 2015. Pameran tersebut menggabungkan unsur teknologi, digital society, dan digital economy. ATxSG 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2021 di Marina Bay Sands, Singapura.
Mengenai pembagunan infrastuktur digital, Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di serat optik daratan dan lautan, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi.
“Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia akan terus menyebarkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara, khususnya untuk menghubungkan titik-titik di pedesaan, terluar, dan daerah tertinggal,” tandasnya.
Menteri Johnny menyatakan saat ini terdapat 9 satelit telekomunikasi, microwave link, dan jaringan fiber-link yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital.
“Hal ini juga akan didukung oleh High Throughput Multifunction Satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun dan akan mengorbit pada Triwulan ke-4 tahun 2023 karena Indonesia membutuhkan kapasitas satelit yang sangat besar dalam 10 tahun ke depan,” jelasnya.
Selain itu, lebih dari 500.000 Base Transceiver Stations (BTS) juga telah dibangun untuk memungkinkan jangkauan sinyal 4G, menjangkau masyarakat Indonesia termasuk di daerah yang sangat terpencil. Jangkauan sinyal 4G ini akan menjadi tulang punggung infrastruktur digital, untuk mendukung Indonesia dalam percepatan Transformasi Digital.
Menurut Menkominfo, dengan tersedianya BTS memungkinkan para pelaku UMKM Indonesia untuk dapat beralih ke digital onboard. Ia memaparkan saat ini diperkirakan sudah ada 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap scaling-up untuk mendukung perekonomian Indonesia.
“Kami berharap hingga akhir tahun 2024, setidaknya ada 30 juta UMKM Indonesia yang akan di-onboarding secara digital. Oleh karenanya, Kominfo memastikan keandalan infrastruktur TIK melalui penyebaran fixed broadband dan mobile broadband untuk memenuhi kebutuhan digital dan menutup kesenjangan digital, membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua,” paparnya.
Menteri Johnny juga menyampaikan Indonesia baru saja meluncurkan operasi komersial 5G di 9 kota. “Ini masih dalam tahap yang sangat awal, tetapi kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mempercepat penyebaran 5G, termasuk farming dan refarming spektrum frekuensi di semua pita frekuensi level. Peluang besar di depan sedang menunggu kita,” ungkapnya.
Baca juga: Kemkominfo Targetkan 78.391 Titik Akses Internet Akhir 2024
Tidak berhenti di situ saja, setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, diantaranya; Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan SDM Digital.
“Penerapan konsep digital government untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Kami sedang dalam proses mengintegrasikan layanan pemerintah melalui konsolidasi data, di bawah Inisiatif Satu Data Indonesia. Kami berencana untuk membangun 4 Pusat Data Pemerintah, mulai tahun ini, Pusat Data Standar Global Tier-IV,” jelasnya.
Beritaneka.com—Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan melatih 50 ribu warga di lima kota. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menyatakan pelatihan itu ditujukan masyarakat terutama pelaku UMKM, lulusan pendidikan tinggi, profesional dan aparatur sipil negara.
“Program ini sesuai arahan Presiden Jokowi bagaimana Indonesia harus masuk ke transformasi digital. Ada lima arahan yang harus dilaksanakan untuk hilirisasi ekonomi digital di Indonesia dan Kementerian Kominfo menyiapkan program akselerasi,” ujarnya dalam pembukaan TalenTalks Event Aga Kareba, dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/06/2021).
Baca juga: Menkominfo Bahas Tindak Lanjut DCO dan Kerja Sama Ekonomi Digital dengan Arab Saudi
Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo merinci lima kota yang akan menjadi lokasi pelatihan tahun ini antara lain Denpasar, Makassar, Medan, Semarang, dan Solo. “Kita canangkan lima kota bisa sebagai contoh, nanti kota lain akan dilakukan tahun berikutnya, sekitar 20 kota per tahun agar bisa mengkaselerasi masyarakat Indonesia masuk ke dunia digital, merata ke seluruh Indonesia,” tuturnya.
Menurut Hary Budiarto, mulai Juni sampai Desember tahun 2021, Kementerian Kominfo menargetkan bisa melatih komunitas digital, masyarakat profesional dan petugas pelayanan publik pemerintah dalam akselerasi untuk mendukung hilirisasi ekonomi digital.
“Target kita di setiap kota bisa melatih 6.500 ibu rumah tangga, pegiat Karang Taruna dan masyarakat umum. Kemudian 3.000 orang alumni perguruan tinggi dan profesional untuk up dan re-skilling. Dan 500 pimpinan ASN beserta perangkat pemerintah,” jelasnya.
Beberapa tema pelatihan yang bisa dipilih untuk ASN antara lain Digital Leadership, Cyber Security, Office Administration dan Jaringan Komputer. Adapun untuk lulusan pendidikan tinggi, tema pelatihan yaitu Data Science, Cloud Computing, dan Artficial Intelligence. Sementara untuk ibu rumah tangga dan masyarakat umum dilatih Kewirausahaan Digital, Digital Marketing dan Chat Bot.
Perkuat Ekonomi Digital
Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo menyatakan selama pandemi Covid-19 secara global semua industri terpuruk. Namun, demikian ada dua sektor yang bisa menopang kebangkitan ekonomi.
“Tidak hanya di Indonesia, orang tidak bisa bekerja secara langsung dan ekonomi harus tetap berjalan. Pemerintah Indonesia menerapkan ekonomi digital. Itu yang bisa membangkitkan perekonomian nasional dengan mendorong kewirausahaan terutama pelaku UMKM serta menggerakkan pariwisata yang dikemas ke digital. Dua sektor itu yang dorong ekonomi digital Indonesia,” jelasnya.
Dalam banyak kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan kebutuhan talenta digital total sebanyak 9 juta orang agar Indonesia bisa menguasai ekonomi digital. “Targetnya 600 ribu talenta digital per tahun, itu disampaikan Presiden. Hingga bisa terpenuhi 9 juta talenta digital untuk bisa mausk ke ekonomi digital, agar Indonesia bisa menguasai,” ungkap Kabadanlitbang SDM Kementerian Kominfo.
Hary Budiarto menyatakan tugas Balitbang SDM Kementerian Kominfo untuk mempersiapkan SDM talenta digital. “Tugas Kominfo khususnya Balitbang SDM yaitu mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Talenta itu skill bukan hanya sadar, tapi juga mengertik dan menjadi ahli. Yang namanya jagoan itu harus punya skill dan talenta, agar makin jago digital,” ungkapnya.
Baca juga: Transfer Teknologi, Menkominfo Bahas Peluang Kerja Sama dengan Maxar
Sesuai dengan arahan Menkominfo Johnny G. Plate, Kabalitbang SDM menyatakan saat ini menargetkan melatih 700 ribu talenta digital sampai tahun 2024.
“Badan Litbang SDM tahun ini diminta melatih 100 ribu talenta digital. Tahun berikutnya 200 ribu, berikutnya sama, sampai tahun 2024 ada 700 ribu yang dilatih,” paparnya.
Acara TalenTalks Aga Kareba juga diisi talkshow bertema Makin Jago Digital Makin Cepat Hilirasiasi Ekonomi Digital. Talkshow dipandu Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Latifah Al Ansori dengan menghadirkan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Hary Budiarto dan Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan Parjiya sebagai narasumber.
Hadir dalam acara itu Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo, Hedi M. Idris, Plt. Kepala Balai Besar Pengembangan SDMP Kementerian Kominfo Sulawesi Selatan, Junaedi; Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Denny Hidayat; dan peserta pelatihan VSGA, DEA dari Makassar, Medan, dan Banjarmasin.
Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran pentahelix (pemerintah, komunitas/masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital.
Tahun 2021 ini DTS menargetkan untuk melatih 100.000 orang peserta melalui 8 (delapan) akademi yaitu Fresh Graduate Academy (FGA); Vocational School Graduate Academy (VSGA); Professional Academy (PROA); Thematic Academy (TA); Digital Entrepreneurship Academy (DEA); Government Transformation Academy (GTA); Digital Leadership Academy (DLA); dan Talent Scouting Academy (TSA).
Hingga bulan Juni 2021, telah memberikan pelatihan kepada 26.900 orang peserta dari 4 (empat) academy yang masih dan sudah berjalan yaitu, PROA, VSGA, TA, dan DEA. Termasuk salah satunya di Makassar ini, telah dilaksanakan pelatihan VSGA dan DEA untuk mencetak talenta digital.
Beritaneka.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Banga Buatan Indonesia yang bertajuk Kilau Digital Permata Flobamora, Jumat (18/6/2021) secara virtual.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai movement manager dalam acara yang digelar di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat negara seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkominfo Johnny G Plate dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat.
Baca juga: Kemendes Apresiasi Polri Kawal Dana Desa
Halim Iskandar memberi apresiasi atas penyelanggaraan Gernas BBI ini dan ucapkan selamat atas peluncuran Kilau Digital Permata Flobamora NTT.
“Semoga melalui Gernas BBI ini, gairah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terus meningkat hingga percepat kebangkitan ekonomi nasional dalam Pandemi Covid-19 ini,” kata Halim Iskandar.
Olehnya karena itu, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berbadan hukum sebagai imbas lahirnya UU Cipta Kerja akan terus digenjot
“Peran ini akan dioptimalisasi untuk mengkonsolidasi berbagai usaha yang dilakukan warga masyarakat,” kata Halim Iskandar
Pasalnya, syarat berdirinya BUMDesa atau BUMDesa Bersama adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga unit usaha yang dijalankan tidak boleh sama dengan usaha yang telah dilakukan oleh warga desa.
Justru tugasnya untuk konsolidasi usaha dari hulu hingga hilir, utamanya terkait dengan distrubusi barang dan upaya pencarian pasar produk desa.
“Oleh karenanya sebuah keniscayaan bagi BUMDesa untuk terus ditingkatkan kemampuan digitalisasinya,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.
Baca juga: Kemendes Petakan Produk Unggulan Desa
Soal pemanfaatan Dana Desa, Gus Menteri mengatakan Dana Desa bisa digunakan untuk pelatihan digitalisasi.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Dana Desa bisa dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
“Ketika digunakan untuk dua hal itu maka Dana Desa digunakan, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Turut memberi apresiasi adalah Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perrry Warjiyo.
Beritaneka.com—Implementasi teknologi telekomunikasi 5G menjadi langkah untuk mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan implementasi teknologi telekomunikasi 5G juga menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.
“Tentunya juga turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Uji Laik 5G Indosat Ooredoo yang berlangsung virtual dari Media Center Kominfo, Jakarta, Senin (14/06/2021).
Menteri Johnny menyatakan Indonesia telah memasuki era 5G beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2021. “Kita sama-sama menyaksikan komersialisasi yang dilakukan oleh PT. telkomsel. Hari ini, Indosat juga telah berhasil menjadi operator telekomunikasi berikutnya yang mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO untuk komersialisasi layanan 5G,” tuturnya.
Baca juga: Menkominfo Bahas Tindak Lanjut DCO dan Kerja Sama Ekonomi Digital dengan Arab Saudi
Menurut Menkominfo pihaknya telah menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) kepada PT. Indosat Ooredoo, Tbk untuk melakukan pengujian di Jakarta Pusat area Monas, yakni: Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan.
“Dengan diterbitkannya SKLO 5G ini menandakan bahwa seluruh sarana dan prasarana untuk penggelaran jaringan 5G yang telah selesai dibangun oleh PT. Indosat Tbk, secara teknis siap dioperasikan. Khususnya akan dilakukan pada pita frekuensi 1.800 Mhz atau 1,8 Ghz dengan lebar pita 20 Mhz dalam rentang 1837,5 sampai 1857,5 Mhz,” jelasnya.
Menteri Johnny menjelaskan tahapan penerbitan SKLO ini dilaksanakan sesuai Pasal 4 Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Aturan itu merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
Menkominfo menjelaskan standarisasi 5G yang telah selesai memberikan beberapa alokasi frekuensi yang dapat digunakan untuk basic connectivity, mobile broadband speed, dan superdata layer pada spektrum frekuensi 26, 28 dan 39 Ghz, termasuk untuk layanan fix broadband. Menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan 5G.
“Operator seluler memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan opeselnya masing-masing. Kami mengharapkan pilihan tersebut dapat mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi,” harapnya.
Dukung Transformasi Digital
Menteri Johnny mengatakan dengan hadirnya layanan 5G diharapkan akan berkembang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan terus diperluas berdasarkan pertumbuhan permintaan pasar di lokasi-lokasi lainnya.
“Selain di Pulau Jawa, penggunaan jaringan 4G juga akan diterapkan pada tempat-tempat yang menjadi prioritas utama destinasi wisata, diantaranya seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Liupang di Sulawesi Utara. Selain itu, akan ada lokasi industri manufaktur yang juga akan menerima jaringan 5G, serta untuk di lokasi ibu kota negara baru pada tahun 2024 mendatang,” paparnya.
Bahkan, dalam generasi kelima atau 5G, Menkominfo mengharapkan dapat memberikan layanan untuk mendukung industri dan masyarakat di masa depan seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, serta teknologi Internet of Things.
“Peningkatan performa atau kecepatan akses yang tinggi (high speed), kapasitas besar (high capacity) latensi yang rendah (low latency), serta konektivitas yang sangat banyak atau massive connectivity merupakan target dari teknologi generasi kelima ini,” ungkapnya.
Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia tetap meletakkan tulang punggung transformasi digital pada penggelaran 4G signal di seluruh wilayah tanah air. “Karenanya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya Kominfo melalui BAKTI akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T di tahun 2021 dan 2022 nanti,” tuturnya.
Di saat yang bersamaan, Menkominfo menegaskan Pemerintah meminta agar operator seluler juga menyelesaikan pembangunan BTS-BTS 4G sinyal 4G di wilayah-wilayah komersial termasuk komitmen dari Indosat. “Sehingga dengan demikian akan terjadi koeksistensi di mana layanan 4G untuk wilayah nasional dan layanan 5G initial commercial operation untuk selected area atau area yang dipilih,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, Pemerintah akan melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memungkinkan penggelaran 5G yang lebih efisien. Sekaligus mendukung pemanfaatan 4G yang juga semakin optimal.
“Pembangunan 5G ini akan melakukan perubahan cara kita untuk mengisi dunia digital kita, mengingat kecepatan yang luar biasa latensinya yang rendah. Karenanya juga, saya berharap bahwa penggelaran 4G untuk mendukung sebagai tulang punggung transformasi digital kita dan inisial commercial operation 5G dapat kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal dan secara cerdas untuk kepentingan pembangunan negara kita, pembangunan bangsa kita dan secara khusus untuk kepentingan pembangunan masyarakat kita munikasi operator seluler yang sudah diberikan,” tandas Menkominfo.
Baca juga: Kemkominfo Targetkan 78.391 Titik Akses Internet Akhir 2024
CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama memberi apresiasi kepada Kominfo yang telah mendukung dan mengizinkan Indosat Ooredoo untuk menggelar layanan 5G secara komersial. CEO Ahmad menyatakan Indosat Ooredoo berkomitmen untuk senantiasa mendorong percepatan transformasi digital dan menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia melalui teknologi terdepan, konektivitas berkecepatan tinggi, dan pengalaman digital terbaik.
“Kami akan memastikan hadirnya layanan 5G akan bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Kami percaya Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dan teknologi 5G akan memainkan peran yang sangat penting dalam langkah maju ini,” tuturnya.
Dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kominfo TV, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal PPI Ahmad Ramli, dan Direktur Telekomunikasi Aju Widyasari. Sementara CEO Indosat Ahmad, didampingi Director and Chief Operating Officer Vikram Sinha.
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi digital bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Menkominfo menyatakan pembahasan dilakukan untuk merealisasikan kerja sama lebih konkret.
“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” ujarnya usai menerima audiensi Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021).
Menkominfo menyatakan Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan dan perkembangan ekonomi digital Indonesia dan ASEAN. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari DCO, organisasi baru yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama bidang digital antarnegara anggota Organisasi Konferensi Islam.
“Ini sudah lama diusulkan oleh Kerajaan Saudi dan sudah ada 6 negara yang menjadi anggotanya dan sekretariat jenderalnya berada di Riyadh dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk. Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri untuk mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian dari pendiri organisasi tersebut. (Pertimbangan) di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, kalau Indonesia ikut maka pasar digital ekonomy hampir 700 juta,” paparnya.
Baca juga: Transfer Teknologi, Menkominfo Bahas Peluang Kerja Sama dengan Maxar
Menurut Menkominfo pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos beberapa waktu lalu.
“Tadi, Pukul 14.00 WIB, Duta Besar Arab Saudi datang berkunjung bertemu Saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 yang lalu dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada bulan Februari tahun 2020, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dan susunan-susunan kerjasama multilateral di bidang teknologi informasi, itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.
Prioritas Nasional
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu.
“Saya telah mengirim surat kepada Menteri ICT Kerajaan Saudi bahwa fokus bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan masalah Covid-19 dan recovery economy. Sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu. Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” jelasnya.
Menanggapi permintaan itu, Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajaan Arab Saudi menjadi penyelenggara G-20 Summit. Bahkan menurutnya, tahun depan ketika Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G-20, khususnya DETF, maka kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.
“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, sejak awal Pemerintah Indonesia menilal kerja sama yang terbangun sangat baik untuk pembangunan dan perluasan ekonomi digital. Namun, sekali lagi, menurutnya kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional,” tegasnya.
Menkominfo juga menyampaikan Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, namun prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap dijalin komunikasi. “Saya kira itu bisa kita sambut baik untuk tetap menjalin komunikasi di tingkat teknis,” ujarnya.
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang
“Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” ungkapnya.
Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.
“Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut. Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G-20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan,” tandasnya.
Beritaneka.com—Kalangan Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan meminta Bank Indonesia (BI) mengkaji lebih dalam rencana pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC merupakan representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara yang diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral sebagai bagian dari kewajiban moneternya.
“Kita tentu tidak bisa menghindar dari pesatnya arus disrupsi teknologi, tetapi kita tetap perlu merespon perubahan tersebut melalui upaya antisipasi dan mitigasi yang memadai. Sehingga, inisiatif BI untuk mengkaji CBDC merupakan suatu langkah positif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Namun, proses studinya harus dilakukan secara akurat, teliti, ilmiah, dan hati-hati agar kita mendapatkan gambaran urgensi hingga penilaian kelayakan dari rencana tersebut secara menyeluruh,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta kepada wartawan.
Baca juga: Gus Menteri: Ekonomi Desa Faktor Penentu Pemulihan Ekonomi Nasional
Politisi Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi XI DPR RI belum melakukan pembahasan secara khusus bersama BI terkait rencana tersebut. Kendati demikian, Puteri meminta agar BI dapat mendalami rencana pembentukan CBDC dengan memperhatikan kesiapan nasional.
“Dengan begitu, kita dapat menggali potensi, manfaat, serta risikonya jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini dan kedepan. Lantaran, kondisi-kondisi ini nantinya akan mempengaruhi desain, arsitektur dan infrastruktur teknologi, serta mitigasi risiko dari penerbitan CBDC,” tutur Puteri.
Puteri menambahkan agar BI dapat melakukan benchmarking dengan bank sentral negara lain yang telah lebih dulu mendalami CBDC seperti Tiongkok, Inggris, Jepang dan Uni Eropa.
“Tiongkok sendiri telah menginisiasi proyek ini sejak 2014 atau butuh sekitar 7 tahun hingga penerbitannya. Tiongkok juga melakukan serangkaian simulasi atas peredaran mata uang digital ini guna memantau dan mengukur dampaknya terhadap transmisi ke pasar uang dan perekonomian. Saya kira hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan BI,” ungkapnya.
Baca juga: Menuju Indonesia Development Forum 2021, Menteri Suharso Tekankan Transformasi Ekonomi
Selain itu, Ketua GKSB Parlemen Indonesia-RRT tersebut memandang perumusan CBDC perlu memperhatikan terpenuhinya aspek legalitas dengan menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Lantaran, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang NKRI adalah Rupiah dan macamnya terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
“BI juga perlu mengkaji bentuk regulasi yang diperlukan serta mulai menginventarisir UU dan ketentuan pelaksana apa saja yang perlu dicabut, direvisi, atau diterbitkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung penerbitan CBDC ini agar memiliki dasar hukum yang sesuai dan dapat dilaksanakan. Serta, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,” tegas Puteri.
Puteri juga meminta agar BI dapat mulai membangun komunikasi dengan pemerintah, OJK, dan LPS terkait rencana tersebut.
“Rencana BI untuk mengembangkan CBDC ini tentu tidak hanya sebatas pada penerbitan mata uang digital saja, melainkan juga perlu mempersiapkan ekosistem digital secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia yang perlu dibangun mulai dari sekarang. Oleh karena itu, kajian ini nantinya juga perlu melibatkan perspektif dari pemerintah, OJK, LPS, dan entitas terkait lainnya. Tentunya juga perlu memperhatikan pandangan dan persepsi masyarakat sebagai pengguna dari mata uang digital ini nantinya,” tutup Puteri.
Beritaneka.com—Indonesia telah memasuki babak baru teknologi telekomunikasi modern dengan memanfaatkan jaringan koneksi generasi kelima (5G). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan infrastruktur digital nasional akan ditopang dengan jaringan 4G dan 5G secara simultan.
“Saya ingin memastikan roll out 5G Telkomsel yang dilakukan hari ini juga tetap berjalan operasi simultan bersama jaringan 4G, karena pembangunan 5G secara merata di seluruh wilayah tanah air justru yang akan menjadi tonggak-tonggak penting infrastruktur telekomunikasi nasional kita,” ujarnya dalam peresmian 5G Telkomsel, di Vertical Garden the Telkom Hub, Jakarta, Kamis (27/05/2021).
Menteri Johnny menyatakan peresmian jaringan 5G oleh Telkomsel merupakan hari bersejarah untuk Indonesia.
“Hari ini hari bersejarah, hari yang sangat khusus untuk telekomunikasi di Indonesia. Hari ini menandai satu langkah baru revolusioner menatap masa depan telekomunikasi dan digitalisasi Indonesia,” tandasnya.
Baca juga: Transfer Teknologi, Menkominfo Bahas Peluang Kerja Sama dengan Maxar
Menurut Menkominfo sudah banyak harapan yang diterima, baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas bisnis, komunitas masyarakat, dan masyarakat umum mengenai kehadiran 5G untuk memenuhi kebutuhan di era teknologi digital.
“Ini tanda-tanda baik, sekaligus tantangan yang luar biasa apabila memahami implikasi harapan itu. Hari ini hari yang luar biasa, di mana kita mengawali deployment 5G dengan tetap menjaga dan mempertahankan agar internet link rasio, agar disparitas internet antar wilayah negara kita, tetap terjaga dengan baik,” tandasnya.
Akselerasi Transformasi Digital
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyampaikan kebanggaan dan apresiasi melihat keseriusan dari Telkomsel yang mengambil langkah cepat untuk mengawal pembangunan 5G di Indonesia.
Namun, Menkominfo menegaskan perlunya persiapan yang matang dengan pertimbangan dan keputusan bisnis yang future oriented, melihat kedepan, menantang dan menerima peluang sebagai arena baru telekomunikasi nasional.
“Setidaknya hari ini akan tercatat dalam riwayat dunia, Indonesia mengambil bagian sebagai negara yang sudah operasi komersial untuk 5G, dengan semua konsekuensinya, baik dampak-dampak positif, peluang dan harapan maupun dampak buruk dan tantangan-tantangannya yang harus kita atasi,” jelasnya.
Kepada Telkomsel, Menteri Johnny menegaskan tantangan dan dampak buruk bukan menjadi faktor yang menghentikan langkah, justru menjadi faktor yang mendorong pemerintah dan mitranya untuk berkolaborasi agar pembangunan 5G menjadi lebih matang dan lebih kuat di Indonesia.
“Harapan masyarakat kita, transformasi digital, migrasi rakyat dari ruang fisik ke ruang digital sudah luar biasa di Indonesia. Setidaknya 196 juta warga internet Indonesia, satu peluang dan space digital yang luar biasa besar di era di saat di mana terjadi tantangan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menkominfo menyatakan, sisi lain dari pandemi Covid-19 di era digital ini adalah awal dan sebagai penanda dimulainya akselerasi transformasi digital. “Karenanya, marilah kita gunakan ini untuk kepentingan nasional kita, di saat di mana teknologi memungkinkan kecepatan 10 kali lipat dibanding 4G, di mana teknologi memungkinkan latensi yang rendah, dimana teknologi memungkinkan spektrum yang lebih efisien untuk kita gunakan. Marilah kita gunakan ini untuk manfaat,” jelasnya.
Dukungan Penuh
Menteri Johnny menegaskan dukungan Pemerintah untuk memastikan menjalankan peran, tugas, fungsi dan pokok pemerintah, khususnya di sektor telekomunikasi.
“Kepada saya disampaikan bahwa kebutuhan spektrum frekuensi sampai tahun 2024, setidaknya sebanyak 2. 047 Mhz untuk mendukung 4G dan 5G deployment. Hingga saat ini kita baru menggunakan sekitar 737 Mhz untuk keseluruhan operasi telekomunikasi kita saat ini,” jelas Menteri Johnny.
Kebutuhan spektrum frekuensi itu menggambarkan pemerintah perlu melakukan farming dan refarming spektrum sebanyak 1.310 MHz, atau hampir dua kali lipat dari kapasitas kebutuhan saat ini.
“Itu pekerjaan yang besar, tetapi saya memberikan aturan bahwa pemerintah akan gunakan itu secara optimal dan maksimal, gunakan itu untuk kepentingan industri yang ujungnya demi kejayaan negeri kita,” imbuhnya.
Disamping menjadi tonggak infrastruktur telekomunikasi, Menkominfo juga mengingatkan agar tetap memperhatikan Capital Expenditure (Capex) dan Operational Expenditure (Opex) yang dibutuhkan untuk kepentingan infrastruktur dan pemanfaat hilir dari telekomunikasi nasional.
“Kita membangun upstream dengan harapan downstream bisnis telekomunikasi juga mekar dan berkembang,” ujarnya.
Baca juga: Lindungi Warga di Ruang Digital, Kominfo Terapkan Tiga Langkah
Menteri Kominfo menitipkan pesan kepada Telkomsel dan mitra kerjanya untuk terus melakukan terobosan teknologi baru di Indonesia. “Titipan saya let’s do it! harapan saya kepada stakeholders meeting ambil keputusan yang tepat dan segera, dorongan saya adalah siapkan Capex dan Opex yang memadai, pasar menunggu dan menanti, the opportunity is that,” tandasnya.
Dalam peresmian 5G Telkomsel, Menteri Johnny didampingi Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika; Ismail. Turut hadir Komisaris Utama PT Telkomsel; Wishnutama Kusubandio, Direktur Utama Telkomsel; Setyanto Hantoro, dan Direktur Utama Telkom Indonesia; Ririek Adriansyah.
Beritaneka.com—Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan Major Project Transformasi Digital adalah strategi Indonesia untuk mendorong penggunaan teknologi digital, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau).
Kemudian, memastikan komitmen kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan perluasan aksesdanpeningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan pada sektor-sektor strategis, serta enabler transformasi digital dengan prinsip kedaulatan dan kemandirian digital.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Major Project Transformasi Digital mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan sepuluh Sub Major Project, yaitu akses dan infrastruktur, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, digitalisasi bantuan sosial, industri 4.0, literasi digital masyarakat, sumber daya digital Indonesia, dan keamanan siber.
“Transformasi Digital ini ada intervensi dari beberapa kementerian/lembaga, kami ingin melihat seberapa jauh kementerian/lembaga, seberapa confirm dengan program sampai pagu indikatifnya, serta konvergen atau tidak dengan program yang di-leadoleh Kemenkominfo, jangan sampai tidak sinkron. Transformasi digital ini penting dalam konteks transformasi ekonomi yang sesuai amanat Presiden untuk didorong dan dipercepat. Bahkan, kami diminta melihat beberapa daerah yang bisa menjadi contoh dan kemudian direplikasi ke daerah lain,” ujar Menteri Suharso
Baca juga: Bappenas Paparkan Konsep Besar Pengembangan UMKM
Major Project Transformasi Digital meliputi Pusat Data Nasional (PDN) yang ditargetkan selesai di 2022 dan Analog Switch Off (ASO) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditargetkan rampung pada November 2022.
“Mengenai Satu Data dan Data Center, kalau Satu Data Indonesia atau SDI itu dikoordinasi Bappenas sehingga data itu bisa dipakai oleh siapa saja dan yang memproduksi data bisa siapa saja.Tetapi, itu tentu ada akses terbuka. Data center atau Pusat Data Nasional akan ada di Kemenkominfo, semua arahnya akan ke sana, dan itu akan lebih hemat ,”ungkap Menteri Suharso.
Major Project Transformasi Digital melaksanakan sejumlah amanat yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Major Project Transformasi Digital dibidik mampu mengantisipasi, menyiapkan, dan merencanakan perubahan struktural untuk cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, dan cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi online dengan menggunakan teknologi digital.
Perubahan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya operasional penyediaan layanan digital hingga meningkatkan pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi sebesar 8,8 persen di 2022.
