Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi gerak cepat sejumlah investor dalam negeri untuk berinvestasi dan memulai pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Pakuwon Nusantara di kawasan IKN, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.
“Saya senang ini PT Pakuwon sudah mendahului membangun dan saya sangat menghargai, mengapresiasi, dan kita harapkan ini akan memberikan gelombang yang lain yang tadi juga,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah selalu memprioritaskan dan mendahulukan investor lokal dalam investasi di IKN. Namun, jika tidak ada minat dari investor lokal, maka pemerintah akan mencari investor dari luar negeri yang minat untuk berinvestasi di IKN juga tinggi.
Presiden memerinci, sedikitnya 130 investor dari Singapura telah datang melihat langsung IKN beberapa bulan lalu. Selain itu ada juga investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab.
“Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di-joint-kan dengan yang dari dalam sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi,” imbuhnya.
Kepala Negara pun meyakini bahwa para investor akan berbondong-bondong datang ke IKN, terutama jika infrastruktur jalan tol dan bandara telah selesai dibangun. Presiden Jokowi sebelumnya meninjau progres pembangunan Jalan Tol IKN yang telah mencapai 55 persen dan melakukan groundbreaking Bandara IKN. Presiden menargetkan keduanya bisa dipakai pada Juni 2024.
“Saya yakin kalau semuanya memulai dan jalan, airport itu selesai, akan berbondong-bondong investor datang ke Nusantara,” ungkapnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.
Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan terdapat 30 paket pengerjaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dilelang pada tahun 2023 ini. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp23,7 triliun. Basuki menjelaskan, paket pengerjaan tersebut berasal dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Semua tahun ini ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket,” kata Basuki kepada wartawan selepas Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (17/1/2023) kemarin. Basuki mengatakan, nilai tersebut tidak termasuk dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, saat ini tahapannya masih dalam proses pengajuan prakarsa.
Baca Juga:
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, terdapat tiga perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di proyek IKN Nusantara dengan skema KPBU senilai Rp41 triliun. Adapun yang akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PPJK) adalah Kementerian PUPR.
Perusahaan tersebut di antaranya Summarecon Agung, Risjadson Group, dan Korean Land and Housing. Calon investor tersebut akan menggarap perumahan untuk para PNS, akses air minum, kelistrikan, telekomunikasi, pengelolahan limbah, dan transportasi. “Jadi market confident nya sangat baik,” kata Dhony.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN), Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menko Marves menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan ibu kota baru. Presiden meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.
“Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut.
Baca Juga:
Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Meningkat, Orang Tua Diminta Waspada
Pemerintah Utamakan Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Dalam Negeri
OK OCE Cetak 480.765 Wirausaha, Serap 1.469.937 Tenaga Kerja
Luhut mengatakan, Tony Blair juga menyampaikan sejumlah pemikiran terkait strategi promosi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.
“Tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari–pemerintah maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan Tiongkok. Kemudian tadi Saudi dengan Korea itu joint company,” lanjutnya.
Luhut melanjutkan, nantinya selain perusahaan asing, perusahaan dari Indonesia juga akan turut berkontribusi dalam pembangunan IKN dengan menanamkan modalnya di sana.
“Perusahaan dari Indonesia itu nanti bahu-membahu dalam membangun IKN karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tetapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada rohnya,” tambahnya.
Terkait kegiatan Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru yang digelar tadi malam, Luhut menyebut Tony Blair sangat puas dengan paparan dan materi yang disajikan. Termasuk, kehadiran Presiden Jokowi yang turut menyampaikan sambutan serta ajakan kepada para investor untuk berinvestasi di IKN.
“Tony Blair sangat puas sekali dengan apa yang disajikan tadi malam oleh panitia juga Presiden hadir di sana, launching IKN ya,” kata Luhut.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Sebagai negara besar, menurut Presiden, Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa.
“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” kata Jokowi dalam sambutannya pada kegiatan bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022) malam.
Presiden menjelaskan, Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.
Baca Juga:
- Pemerintah Utamakan Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Dalam Negeri
- OK OCE Cetak 480.765 Wirausaha, Serap 1.469.937 Tenaga Kerja
- Ini Kriteria Cawapres untuk Dampingi Anies di Pilpres 2024
- FAO Sebut 1 Juta Orang Terancam Kelaparan, IFS: Semua Negara Harus Peduli
- BMKG: Potensi Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
- Lima Arahan Presiden Jokowi kepada Jajaran Polri
“Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20 persen dari bujet yang ada. Delapan puluh persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi,” lanjutnya.
Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mempersilakan para investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun. Hal tersebut, kata Presiden, merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi.
“Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu, Presiden meminta para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di IKN.
“Payung hukumnya sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yg ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih kurang yakin, nanti sampaikan. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto.
Hadir pula Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasyid, Dewan Penasihat IKN Tony Blair, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Beritaneka.com, Jakarta—Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan tiga hal terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Ada tiga hal yang kami persiapkan dalam rangka kita membangun kota IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang tidak hanya layak huni, tapi juga loveable, dicintai. Dan kami ingin agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu memang menjadi kota yang layak huni,” kata Bambang usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Baca Juga:
- Pemerintah Perpanjang PPKM sampai 7 November 2022, Semua Daerah Level 1
- Job Fair Virtual, Manfaatkan Teknologi dalam Revolusi Industri 4.0
- OJK Targetkan Dana Pasar Modal Capai Rp182,5 Triliun
- Partai Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024
- Rusuh Laga Arema FC vs Persebaya, 127 Orang Meninggal Termasuk Dua Polisi
- Masa Berlaku Paspor Kini Jadi 10 Tahun
Bambang memaparkan, ketiga hal tersebut adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN, pembentukan Badan Usaha Milik Otorita IKN, serta pelaksanaan jajak pasar.
“Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM serta juga tim interdep [antarkementerian] dari [Kementerian] Keuangan], dari Bappenas, dan dari kementerian lain terkait untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Bambang.
Terkait pembentukan Badan Usaha Milik Badan Otorita IKN, Bambang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai pihak yang berharap di IKN terdapat suatu lembaga ang diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan.
“Jadi kepengusahaan di dalam IKN Nusantara itu nanti akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita, yang nantinya tentu akan berpartner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi, ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya, dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dari investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya,” tuturnya.
Bambang juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan jajak pasar (market sounding) sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan oleh Badan Otorita IKN bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Bambang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan memimpin langsung jajak pasar ini.
“Jadi mudah-mudahan pada pertengahan Oktober ini kita akan lakukan itu dengan mengundang para potential investor dan kita akan melakukan dialog satu forum yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak, untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah mempersiapkan ya apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan agar iklim usaha, iklim investasi, dan kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan, sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inklusif, resilience, dan sustainable ke depannya,” pungkas Bambang.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah akan memulai proses asesmen aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tahun 2022 ini.
“Orang-orangnya semua memang sekarang lagi di-assess, ya bagaimana, siapa saja,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, seperti dilansir laman Setkab.
Suharso menambahkan, pemindahan ASN tersebut akan dilakukan secara bertahap.
“Saya kira tidak dengan langsung seketika seperti itu. Yang penting kan penetapan bahwa IKN kemudian bisa berfungsi menjadi ibu kota negara itu mudah-mudahan bisa kita pastikan pada tahun 2024,” ujarnya.
Baca Juga:
- Teten Masduki: Kesadaran Berkoperasi Masyarakat Masih Rendah
- Bayar Pajak Kendaraan di DKI Jakarta Wajib Cantumkan Uji Emisi
- Bayar Pajak Kendaraan Dapat Asuransi Kecelakaan Lalu-Lintas
- Produk Kesehatan, Makanan-Minuman dan Otomotif Paling Banyak Dibeli Konsumen
- Pemerintah Siapkan Super Apps Layanan Publik
- Era Digital, Menkeu Sri Mulyani: Banyak Urusan Bisa Diselesaikan secara Online
Sementara Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama menyampaikan bahwa BKN mendapatkan mandat untuk melaksanakan asesmen ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
“Pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi (talent mapping) ini akan menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN kementerian/lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya,” ujar Satya dikutip dari laman BKN, Rabu (13/07/2022).
Satya mengungkapkan, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN. Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN. Kedua, menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ASN yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi lima klaster.
“Target terdekat adalah BKN akan melaksanakan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN instansi pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Satya menyampaikan, pada pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal di tahun 2022 sampai dengan 2023 ditargetkan sejumlah 60 ribu ASN, meliputi 20 ribu ASN di tahun 2022 dan 40 ribu ASN pada tahun 2023.
“Dalam keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),” pungkas Satya.
Beritaneka.com — Kendaraan otonom atau autonomous vehicle akan menjadi tulang punggung transportasi publik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, kendaraan tanpa awak akan menjadi bagian penting sistem transportasi di IKN yang turut menawarkan mobilitas sebagai layanan kepada warga.
“Kami ingin memiliki rute sesuai permintaan dan dinamis dari mobil tanpa awak, daripada sistem bus yang terjadwal dengan rute tetap,” kata Bambang Susantono dalam keterangannya, Jumat (20/5/2022).
Bambang menjelaskan bahwa kehadiran kendaraan otonom tersebut bertujuan untuk menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih aman dan efisien, menghilangkan kemacetan dan emisi gas rumah kaca.
Serta menyediakan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus. Saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara sedang mengembangkan masterplan kota pintar Nusantara yang mencerminkan teknologi mutakhir, dengan fokus pada inovasi dan menciptakan ekosistem yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga:
- Soal Mafia Minyak Goreng, Presiden Jokowi: Proses Hukum Para Pelakunya
- Mulai Senin 23 Mei 2022, Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali
- Soal UAS Ditolak Masuk Singapura, Mahfud MD: Secara Diplomatik Kita Jernihkan Masalah Ini
- Singapura Tuduh Sebar Ekstremisme, Ini Jawaban Ustadz Abdul Somad
- Aturan Terbaru Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri, Cek!
“Intelligent Transport System adalah salah satu fitur terpenting di kota pintar. Kami akan mengembangkan ITS yang mengimplementasikan IoT, menggunakan big data, dan menerapkan AI sebagai tulang punggung sistem. Kami bekerja sama dengan ITS Asia Pasifik, pusat keunggulan di universitas di seluruh dunia, dan industri dalam hal ini,” kata Bambang.
Pendiri dan mantan Presiden Intelligent Transport System (ITS) Indonesia itu juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi akan memainkan peran penting.
“Tidak hanya dalam mengembangkan kota pintar sebagai salah satu solusi tantangan perkotaan, tetapi juga dalam menciptakan model baru pengelolaan kota masa depan yang terhubung secara digital yang layak secara ekonomi, diinginkan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan,” katanya.
Beritaneka.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
“Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers setelah Sidang Kabinet.
Menkeu menjelaskan anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan, serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.
Baca Juga:
Selama Mudik Lebaran, Rest Area Tol Buka Tutup
- Gaji Ke-13 dan THR PNS Segera Cair
- Arus Mudik Lebaran, Jasa Marga Pastikan Kesiapan Jalan Tol Jakarta-Cikampek
- Jangan Sampai Kehabisan, 38 Persen Tiket Kereta Lebaran Sudah Terjual
- Sebanyak 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Motor Bakal Mudik Lebaran
“Tahun depan, kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” kata Menkeu.
Selain pembangunan IKN, belanja prioritas APBN 2023 juga digunakan untuk infrastruktur berbagai program-program penting, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi. Selain itu ada juga infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit dan BTS.
“Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun,” ujar Menkeu.
Momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tahun depan akan terus dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun pada saat yang sama, kata Menkeu, APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen.
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, hari ini Rabu (30/3/2022). Firli mengungkapkan kajian yang dilakukan KPK pada tahun 2022.
“Kami sampaikan pak kajian terhadap penataan tata ruang IKN ini kami lakukan dan sekaligus kami sampaikan kami mengutus satgas dalam mengawal untuk terlaksananya program IKN,” kata Firli.
Baca Juga:
Satgas IKN yang dibentuk KPK akan mengawal dari tahap penyiapan dan persiapan IKN. Kemudian pemindahan pemerintahan ke Kalimantan Timur. Hingga mengurus aset negara milik negara.
“Mulai dari penyiapan persiapan pemindahan pemerintahan maupun pemanfaatan aset yang ada sebagai milik negara,” kata Firli.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono menyambangi kantor KPK. Bambang mengatakan, kunjungannya tersebut dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
“(Kunjungan ini) bagian dari komitmen Otorita IKN untuk membentuk kelembagaan yang bertata kelola baik, bebas dari korupsi, dan mampu memberikan layanan prima bagi rakyat Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan resminya.
by TaboolaSponsored Links
Jam tangan merek Swiss obral besar, Pengiriman Tunai, Pengiriman Gratis
Cristino Rollister
Jam Tangan Merek Swiss Dijual, DISKON 90% Hari Ini
Cristino Rollister
2 dari 2 halaman
Tahap Awal Ibu Kota Negara
KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017
Perbesar
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Bambang mengatakan, pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya sekadar pembangunan fisik. Secara bertahap, pihaknya perlu juga menjalankan pembangunan kelembagaan dan aspek infrastruktur kebijakan.
Menurutnya, pembangunan kelembagaan tersebut memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman, termasuk dari KPK.
“Pada tahapan awal (sampai dengan 2024), sekali lagi perlu digarisbawahi, bahwa di samping pembangunan infrastruktur fisik yang akan dilakukan oleh K/L terkait, Otorita IKN juga secara bertahap perlu melakukan penyiapan dari aspek kelembagaan dan aspek infrastruktur kebijakan atau regulasi dalam ruang lingkup kewenangan OIKN,” tutur Bambang.
Beritaneka.com—Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru diharapkan tak bebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi. Pembagunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan harus betul-betul terpantau dengan baik.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rapat kerja dengan Kepala BPKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Baca juga: Dibalik Pindah Ibu Kota Negara
“Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” tegasnya, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Jumat (04/02).
Sekarang, kata politisi Partai Golkar itu, harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat. Itu sangat mahal. Kontrol atas harga tanah tersebut harus terus dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, master plan harus jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru.
“Saya berharap Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antarinstansi vertikal dan horizontal juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan. Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya,” tandas legislator dapil Jabar VII itu.
Baca juga: Ibu Kota Negara Baru Namanya Nusantara
