Beritaneka.com, Maluku Utara—Pemerintah menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2024. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, dua strategi utama pemerintah dalam mencapai target tersebut.
“Di tahun 2024 nanti, kita menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen, yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban,” kata Wapres dalam Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Jumat (12/5/2023) di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen termasuk kategori miskin ekstrem. Wapres pun meminta semua pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024.
“Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” katanya.
Secara khusus, Wapres meminta para pendamping desa agar dapat meningkatkan peranan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Para pendamping desa agar membantu kepala desa dan aparatur dalam menguatkan konvergensi program di kantong-kantong kemiskinan, khususnya wilayah konsentrasi keluarga miskin ekstrem,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, perwujudan nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 saat ini telah dilakukan melalui Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa.
“Melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar salah satunya untuk mewujudkan nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024,” kata Taufik.
Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat beberapa program yang dikebut penyelesaiannya jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 mendatang.
Sri Mulyani mengatakan, program yang diprioritaskan pada tahun ini dan tahun depan antara lain penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada 2024. Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan kebutuhan pendanaannya akan dilakukan prioritas pada tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani, dikutip hari ini.
Baca Juga:
Sejalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang ditargetkan turun menjadi 0%, tingkat kemiskinan secara umum juga ditargetkan turun menjadi tinggal 6,5% hingga 7,5%.
Mengenai upaya penurunan stunting, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi belanja kesehatan. “Untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%, ini perlu effort yang keras dan alokasi anggaran untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Untuk diketahui, seseorang tergolong miskin ekstrem bila pengeluarannya lebih dari USD2,15 purchasing power parity (PPP) per hari. Garis kemiskinan ekstrem tersebut ditetapkan oleh World Bank. Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem adalah senilai USD1,9 PPP per orang per hari.
Mengacu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2023 penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilakukan lewat konvergensi program bansos serta pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Program ini telah dilakukan di 35 wilayah prioritas pada 2021 dan diperluas di 212 wilayah pada 2022.
Beritaneka.com—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rapat Koordinasi dengan Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur secara virtual, Selasa (31/8/2021).
Rapat Koordinasi tersebut secara spesifik membahas tentang pengentasan kemiskinan di 35 kabupaten yang dicanangkan sebagai pilot project kemiskinan ekstrem.
Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet. Dalam Ratas Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrem tahun 2024.
“Pertemuan kita singkat saja, yaitu terkait dengan rencana atau garis kebijakan Pak Presiden awal Januari 2021 dalam rapat terbatas terkait dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia, Presiden pada waktu itu memberikan arahan agar kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2024 itu menjadi 0 persen,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Baca juga: Raih WTP, Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022
Tindak lanjut dari Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin menentukan Pilot Project dilaksanakan di tujuh provinsi dan 35 Kabupaten.
Diharapkan pada akhir 2021 dan awal 2022, bisa diwujudkan zero kemiskinan ekstrem di wilayah pilot project. Keberhasilan di wilayah pilot project nantinya akan dilanjutkan ke 250 Kabupaten berikutnya di tahun 2022 hingga 2024.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Gus Halim ini setidaknya sudah memiliki lima strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di kabupaten-kabupaten yang dijadikan sebagai pilot project.
“Kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyederhanakan penanganan, dan ini sudah saya paparkan ke Pak Presiden dengan lima pendekatan atau lima strategi,” jelasnya.
Ada pun lima strategi yang ia maksud adalah mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa dan kelembagaan.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun
Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem bukanlah hal yang mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit jika dilakukan secara bersama-sama.
“Nah, ini tentu sangat menguntungkan bapak ibu semua para pimpinan di kabupaten yang menjadi pilot project karena inilah yang pertama kali, kita harus bisa mewujudkan. Bahwa mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem itu bukan hal yang mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit sebenarnya kalau memang kita bekerja bersama-sama,” ujar Gus Halim.
35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Provinisi Jawa Barat di Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang.
Jawa Tengah di Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonnegoro dan Lamongan.
Provinsi Maluku di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya
Provinisi Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.
Provinsi Papua di Membramio Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Deiyai.
Sedang di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan.
