Beritaneka.com—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rapat Koordinasi dengan Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur secara virtual, Selasa (31/8/2021).
Rapat Koordinasi tersebut secara spesifik membahas tentang pengentasan kemiskinan di 35 kabupaten yang dicanangkan sebagai pilot project kemiskinan ekstrem.
Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet. Dalam Ratas Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrem tahun 2024.
“Pertemuan kita singkat saja, yaitu terkait dengan rencana atau garis kebijakan Pak Presiden awal Januari 2021 dalam rapat terbatas terkait dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia, Presiden pada waktu itu memberikan arahan agar kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2024 itu menjadi 0 persen,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Baca juga: Raih WTP, Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022
Tindak lanjut dari Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin menentukan Pilot Project dilaksanakan di tujuh provinsi dan 35 Kabupaten.
Diharapkan pada akhir 2021 dan awal 2022, bisa diwujudkan zero kemiskinan ekstrem di wilayah pilot project. Keberhasilan di wilayah pilot project nantinya akan dilanjutkan ke 250 Kabupaten berikutnya di tahun 2022 hingga 2024.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Gus Halim ini setidaknya sudah memiliki lima strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di kabupaten-kabupaten yang dijadikan sebagai pilot project.
“Kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyederhanakan penanganan, dan ini sudah saya paparkan ke Pak Presiden dengan lima pendekatan atau lima strategi,” jelasnya.
Ada pun lima strategi yang ia maksud adalah mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa dan kelembagaan.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun
Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem bukanlah hal yang mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit jika dilakukan secara bersama-sama.
“Nah, ini tentu sangat menguntungkan bapak ibu semua para pimpinan di kabupaten yang menjadi pilot project karena inilah yang pertama kali, kita harus bisa mewujudkan. Bahwa mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem itu bukan hal yang mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit sebenarnya kalau memang kita bekerja bersama-sama,” ujar Gus Halim.
35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Provinisi Jawa Barat di Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang.
Jawa Tengah di Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonnegoro dan Lamongan.
Provinsi Maluku di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya
Provinisi Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.
Provinsi Papua di Membramio Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Deiyai.
Sedang di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan.
