Beritaneka.com—Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memilih Mitra Kerja Sama Operasional (KSO) Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi untuk melaksanakan Program Penyediaan Layanan Seluler Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Selular terpilih menjadi operator seluler mitra untuk 9 paket area KSO yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, persiapan integras BTS akan segera dilakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
“Dengan terpilihnya mitra KSO BLU BAKTI Kominfo di 9 area paket kerja sama, maka proses persiapan integrasi BTS secara bertahap dapat dilakukan, dan BTS yang sudah dibangun dapat segera beroperasi memberikan layanan seluler 4G kepada masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya dalam Konferensi Pers Pengumuman Pemenang Pemilihan Mitra Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T, dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/09/2021).
Baca juga: Kemkominfo Sinergi dengan Kemenkes dan BSSN Sikapi dugaan Kebocoran Data Pribadi Aplikasi EHAC
Menteri Johnny merinci kesembilan area dengan mitra KSO terpilih antara lain: Area 1 – Sumatera mitra terpilih (PT XL Axiata Tbk); Area 2 – Nusa Tenggara (PT Telekomunikasi Selular); Area 3 – Kalimantan (PT Telekomunikasi Selular); Area 4 Sulawesi (PT Telekomunikasi Selular); Area 5 Maluku (PT Telekomunikasi Selular).
Kemudian, Area 6 di wilayah Papua Barat (PT Telekomunikasi Selular); Area 7 Papua Tengah Barat (PT Telekomunikasi Selular); Area 8 Papua Tengah Utara (PT Telekomunikasi Selular), dan Area 9 wilayah Papua Timur Selatan dengan mitra terpilih PT Telekomunikasi Selular.
“Saya tentunya menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari para peserta selama proses pemilihan mitra KSO BLU BAKTI Kominfo, pada program penyediaan layanan seluler 4G di wilayah 3T, dalam rangka tentu mendukung akselerasi transformasi digital nasional kita,” jelas Menkominfo.
Rekam Jejak KSO
Menurut Johnny, proses pemilihan mitra KSO telah dilaksanakan dengan baik oleh BLU BAKTI Kementerian Kominfo. Pemenang pemilihan untuk masing-masing 9 area paket kerja ditetapkan berdasarkan rekam jejak pelayanan kepada masyarakat.
“Pemenang pemilihan mitra KSO BLU BAKTI Kominfo di setiap area paket kerja sama, ditentukan berdasarkan rekam jejak setiap peserta pemilihan dalam menyediakan layanan seluler kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Kominfo Tempuh Langkah Simultan Perkuat Ketangguhan Digital
Selain itu, kemampuan peserta terpilih untuk menyediakan layanan seluler 4G yang berkelanjutan pada cakupan wilayah sekitar area paket kerja sama.
“Proses pemilihan mitra Kerja Sama Operasional BLU BAKTI Kominfo pada program penyediaan layanan seluler pada BTS 4G di Wilayah 3T, dilakukan selama sekitar 4 bulan,” jelas Menkominfo.
Selama empat bulan tersebut, pemilihan mitra KSO dilakukan dengan memperhatikan tiga karakteristik daerah 3T.
“Yang pertama adalah layanan seluler pada BTS 4G yang disediakan oleh BLU BAKTI Kominfo merupakan layanan perintis di wilayah 3T, yang selama ini belum mendapat atau belum tersedianya jangkauan layanan 4G. dan yang kedua, tingkat kepadatan penduduk di wilayah 3T yang rendah, serta ketiga adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan keterbatasan infrastruktur pendukung,” jelas Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo,BLU BAKTI Kominfo memiliki tugas menggelar dan membangun infrastruktur TIK pasif agar bisa menghasilkan layanan sinyal. Agar bisa diakses oleh masyarakat, memerlukan kerja sama dengan operator seluler untuk membangun dan menggabungkan penyediaan infrastruktur aktif.
“Dalam rangka kerjasama penyediaan infrastruktur pasif yaitu BAKTI Kominfo dan operator seluler sebagai penyedia layanan infrastruktur aktif, maka telah dibentuk kepanitiaan pemilihan seperti tadi disampaikan,” paparnya.
Baca juga: Kominfo Target ASO Tuntas 2 November 2022
Johnny berharap melalui penetapan dua operator sebagai pemenang KSO tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan manfaat layanan seluler 4G.
“Semoga seluruh proses pembangunan infrastruktur BTS hingga penyediaan layanan seluler 4G dapat berjalan dengan lancar, agar layanan seluler 4G dapat bermanfaat untuk mendorong pengembangan ekonomi digital bagi saudara/i sebangsa kita di wilayah 3T, serta dukungan untuk kehidupan kemasyarakat dalam keseharian kehidupan mereka,” ungkapnya.
Dalam konferensi pers yang berlangsung virtual tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif.
Beritaneka.com—Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) MMTC Yogyakarta menjadi kampus digital yang menjamin masa depan anak bangsa. Menurut Menteri Kominfo Johnny G. Plate hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan talenta digital.
“Diperlukan lahirnya SDM digital andal yang bisa berperan menghadapi perkembangan teknologi digital. Perguruan tinggi perlu mengubah program studi, kurikulum, dan karakter dosen. Hal ini untuk mendukung Indonesia memasuki industri 4.0 dan era transformasi digital yang dipercepat prosesnya karena adanya peristiwa pandemi Covid-19,” jelasnya dalam Kuliah Umum Virtual Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) STMM Yogyakarta, dari Jakarta, Sabtu (31/07/2021).
Baca juga: Menkominfo Paparkan Roadmap Empat Sektor Strategis Infrastruktur Digital
Keberadaan SDM bertalenta digital menurut Menteri Johnny menjadi bagian penting dalam menjawab kemajuan teknologi. “Sudah kita ketahui bersama, bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sendi kehidupan, termasuk sumber daya manusia dan tenaga kerja,” ujarnya
Menurut Menkominfo, di masa depan banyak pekerjaan akan berubah bahkan hilang, sehingga setiap orang juga perlu berubah dan menyesuaikan diri dengan banyak jenis pekerjaan baru yang tumbuh.
“Kita perlu ingat bahwa Robots could take humans job’s, but Robots will also create jobs for humans. Seolah-olah sekarang internet sudah seperti oksigen.Sangat penting bagi kita, ada internet kita bekerja dengan normal. Namun ketika tidak ada, maka kita merasa kehilangan suatu yang sangat esensial dalam hidup,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan infrastruktur telekomunikasi sangat penting untuk menstimulus SDM digital nasional untuk mendukung transformasi yang begitu cepat. Hal itu juga merupakan perhatian Presiden Joko Widodo dalam mempercepat transformasi digital melalui 5 sektor.
“Sektor pertama terkait dengan akses infrastruktur digital dan layanan internet. Kedua, roadmap transformasi digital di berbagai aspek. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital. Dan kelima, regulasi serta model pembiayaan infrastruktur digital,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, melalui penyediaan jaringan 4G yang menjadi tulang punggung teknologi digital Indonesia, baik yang dibangun oleh Kementerian Kominfo maupun kerja sama dengan operator seluler nasional, Menteri Johnny menjelaskan komitmen pemerintah menghadirkan pemerataan akses internet di seluruh tanah air akan terjawab di tahun 2022.
“Adapun kondisi terkait dengan 4G dan jumlah desa di Indonesia bahwa dari total jumlah desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.218, yang belum ter-cover 100% 4G adalah sebanyak 12.548 desa,” paparnya.
Kepada mahasiswa baru, Menkominfo menyampaikan pesan Presiden agar STMM Yogyakarta menjadi perguruan tinggi yang mensuplai tenaga-tenaga digital.
“Pesan Bapak Presiden untuk perbanyak kampus digital untuk melengkapi STMM, mengembangkan STMM menjadi Institut Digital Nasional University (IDN-U), pengembangan kampus di 7 lokasi lain, penyiapan instrumen pendukungnya seperti Perpres, PM, KM, PKS, Izin, dan sebagainya. Adapun draf Perpres dan RKM sudah dirapatkan antarkementerian,” ungkapnya.
SDM Bertalenta Digital
Menurut Menteri Johnny, Institut Digital Nasional – Universtity (IDN-U) akan menjadi institut penyelenggara pendidikan tinggi, baik akademik maupun vokasi di bidang Komunikasi dan Informatika yang fokus di empat sekolah.
“Pertama, Sekolah Komunikasi Digital (School of Digital Communication); Kedua, Sekolah Bisnis dan Platform Digital (School of Business and Digital Platform); Ketiga, Sekolah Kebijakan dan Regulasi Digital (School of Digital Policy and Regulation); serta Sekolah Pascasarjana (Postgraduate School),” tandasnya.
Menurut Menkominfo, pengelolaan program studi, jurusan dan tenaga kependidikan juga disesuaikan menjadi tenaga fungsional sejalan dengan reformasi birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Berkaitan dengan perkembangan ini, IDN-U akan dijadikan salah satu perguruan tinggi unggulan pencetak SDM digital. Oleh karena itu, diperlukan perubahan model kepemimpinan, penataan organisasi, penataan program studi dan kurikulum, serta pengembangan level pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi seperti halnya program pascasarjana,” ungkapnya.
Menteri Johnny menyatakan peningkatan status STMM menjadi IDN-U sangat diperlukan agar mampu berperan menjadi perguruan tinggi andal setara World Class University.
“Struktur organisasi harus disesuaikan dengan ORTA Perguruan Tinggi modern. STMM harus dikelola oleh tenaga fungsional, profesional, dan terbuka untuk rekrutmen di luar struktural, mengingat SDM profesional tidak dapat disekat oleh iklim eselonisasi,” ujarnya.
Pengembangan program studi dan jurusan dilakukan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang transformasi digital nasional.
“Saat ini kami sedang menyiapkan STMM/IDN-U kampus Jakarta, yang akan dijadikan sebagai representasi kampus digital. Adapun proses pembukaan pascasarjananya sedang diusulkan kepada Kemdikbudristek, dan diharapkan akan dibuka tahun depan,” ujar Menkominfo.
Berkaitan dengan pendidikan pascasarjana, Menteri Johnny menjelaskan hal itu diperlukan sebagai kelanjutan pendidikan digital, sekaligus untuk meminimalisasi kesenjangan digital di berbagai bidang dan pekerjaan.
“Program pascasarjana memiliki fungsi ganda selain kemampuan akademik dan praktis di bidang digital, juga menjadi bagian pengakuan kompetensi secara formal dari SDM dimaksud,” jelasnya.
Dalam empat atau lima tahun ke depan, Menkominfo meyakini IDN-U akan sangat menentukan masa depan mahasiswa. “Kalian akan memiliki kawan-kawan baru yang terbawa sampai tua, kalian akan memiliki gelar yang melekat sampai akhir hayat, dan kalian akan memiliki segudang pengalaman sebagai bekal menghadapi hari depan,” harapnya.
Baca juga: Menkominfo Bahas Tindak Lanjut DCO dan Kerja Sama Ekonomi Digital dengan Arab Saudi
Menteri Johnny berpesan kepada mahasiswa baru STMM Yogyakarta dunia kampus merupakan tempat menempa, sebelum berkontribusi aktif mensejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia.
“Saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru STMM 2021/2022. Selamat datang di kampus digital masa depan. Negara kita membutuhkan para talenta digital yang handal, semoga STMM mampu mencetak talenta digital untuk menyongsong Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” imbuhnya.
STMM “MMTC” Yogyakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Awal didirikan tahun 1985, STMM sebelumnya sebelumnya bernama Diklat Ahli Multi Media. Seiring perkembangannya, STMM “MMTC” telah mencetak ribuan alumni dengan keahlian dan profesi masing-masing.
Pembukaan PKKMB STMM Yogyakarta turut dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Kabalitbang SDM) Kementerian Kominfo; Hary Budiarto, dan Ketua STMM “MMTC” Yogyakarta; Noor Iza, serta ratusan mahasiswa baru.
Beritaneka.com—Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 di empat sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas untuk menjembatani kesenjangan digital.
“Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju Indonesia Terkoneksi: semakin digital, semakin sejahtera,” jelasnya dalam Forum Asia Tech x Singapore 2021 – AtxSummit, Future Role of Connectivity: Bridging the Digital Divide yang berlangsung virtual dari Jakarta, Selasa (13/07/2021).
Baca juga: Fokus Pembangunan BTS Wilayah Terdepan, Menkominfo Minta Dukungan Penuh Pemda
ATxSG 2021 merupakan konsep baru dari pameran inovasi bernama Smart Nation Innovation Week (SNIW) yang setiap tahun diselenggarakan secara rutin oleh Pemerintah Singapura sejak 2015. Pameran tersebut menggabungkan unsur teknologi, digital society, dan digital economy. ATxSG 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2021 di Marina Bay Sands, Singapura.
Mengenai pembagunan infrastuktur digital, Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di serat optik daratan dan lautan, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi.
“Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia akan terus menyebarkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara, khususnya untuk menghubungkan titik-titik di pedesaan, terluar, dan daerah tertinggal,” tandasnya.
Menteri Johnny menyatakan saat ini terdapat 9 satelit telekomunikasi, microwave link, dan jaringan fiber-link yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital.
“Hal ini juga akan didukung oleh High Throughput Multifunction Satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun dan akan mengorbit pada Triwulan ke-4 tahun 2023 karena Indonesia membutuhkan kapasitas satelit yang sangat besar dalam 10 tahun ke depan,” jelasnya.
Selain itu, lebih dari 500.000 Base Transceiver Stations (BTS) juga telah dibangun untuk memungkinkan jangkauan sinyal 4G, menjangkau masyarakat Indonesia termasuk di daerah yang sangat terpencil. Jangkauan sinyal 4G ini akan menjadi tulang punggung infrastruktur digital, untuk mendukung Indonesia dalam percepatan Transformasi Digital.
Menurut Menkominfo, dengan tersedianya BTS memungkinkan para pelaku UMKM Indonesia untuk dapat beralih ke digital onboard. Ia memaparkan saat ini diperkirakan sudah ada 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap scaling-up untuk mendukung perekonomian Indonesia.
“Kami berharap hingga akhir tahun 2024, setidaknya ada 30 juta UMKM Indonesia yang akan di-onboarding secara digital. Oleh karenanya, Kominfo memastikan keandalan infrastruktur TIK melalui penyebaran fixed broadband dan mobile broadband untuk memenuhi kebutuhan digital dan menutup kesenjangan digital, membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua,” paparnya.
Menteri Johnny juga menyampaikan Indonesia baru saja meluncurkan operasi komersial 5G di 9 kota. “Ini masih dalam tahap yang sangat awal, tetapi kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mempercepat penyebaran 5G, termasuk farming dan refarming spektrum frekuensi di semua pita frekuensi level. Peluang besar di depan sedang menunggu kita,” ungkapnya.
Baca juga: Kemkominfo Targetkan 78.391 Titik Akses Internet Akhir 2024
Tidak berhenti di situ saja, setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, diantaranya; Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan SDM Digital.
“Penerapan konsep digital government untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Kami sedang dalam proses mengintegrasikan layanan pemerintah melalui konsolidasi data, di bawah Inisiatif Satu Data Indonesia. Kami berencana untuk membangun 4 Pusat Data Pemerintah, mulai tahun ini, Pusat Data Standar Global Tier-IV,” jelasnya.
Beritaneka.com—Pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di seluruh wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T), khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersisa 421 BTS yang ditargetkan rampung tahun 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.
“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, di Hotel Aston Kupang, Senin (28/06/2021).
Menurut Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
“Mengapa itu, karena BTS gak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.
Baca juga: Jalankan Transformasi Digital, Kominfo Targetkan Latih 50 Ribu Talenta Digital di Lima Kota
Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan encana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.
“Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, disitulah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Menurut Menteri Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.
“Kepala desa mau rapat streaming, video conferencecall naik pohon, jangan sampai lagi. Kita perlu sama dan sejalan, itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktifitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” ungkapnya.
Kepada Gubernur NTT, Bupati dan Walikota se-NTT yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.
“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot, jadi akan dibangun 421 BTS ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital,” ujarnya.
Selain membangun BTS di seluruh wilayah NTT, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai.
“Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” tandasnya.
Energi Positif
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate memberikan energi positif dan semangat bagi masyarakat NTT dan pemerintah daerah untuk bekerja dan mengejar ketertinggalan.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Baca juga: Kemkominfo Targetkan 78.391 Titik Akses Internet Akhir 2024
Gubernur NTT menjelaskan bahwa rapat koordinasi untuk kecepatan pembangunan BTS di NTT itu merupakan sebuah wujud lompatan budaya kerja.
“Banyak yang bilang ini karena Covid-19, apapun alasannya, tapi sebelum pantang kerja dari manusia dengan peradaban baru, itu kita mampu meraih seluruh mimpi-mimpi kita, dan karenanya Nusa Tenggara Timur sedang menyiapkan secara serius,” jelasnya
Kepada kepala daerah se-Provinsi NTT, Gubernur Viktor menegaskan dengan dibangunnya infrastruktur TIK secara serius oleh Kementerian Kominfo perlu disambut dan dimanfaatkan dengan baik.
“Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa, Direktur BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk Infrastrukturnya membangun hebat di NTT, tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, semata-mata membangun jalan tapi tidak ada manfaat apa-apa,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Lokasi BTS
Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Bambang Nugroho merinci pembangunan BTS lokasi baru sebanyak 421 di Provinsi NTT.
“BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 lokasi, Kabupaten Alor sebanyak 33 lokasi, Kabupaten Ende sebanyak 59 lokasi, Kabupaten Kupang sebanyak 24 lokasi,” ujarnya.
Kemudian, di daerah lain mencakup Kabupaten Lembata sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Nagekeo 1 lokasi, Kabupaten Rote Ndao 15 lokasi, dan Kabupaten Sabu Raijua 3 lokasi.
“Juga di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 lokasi,” paparnya.
Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo menegaskan sampai saat ini, pembangunan BTS 4G di NTT sudah mencapai tahap ready for construction (RFC).
“Sudah 82 titik yang saat ini statusnya RFC. Diperkirakan pada rentang September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air,” tutur Bambang Nugroho,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi digital bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Menkominfo menyatakan pembahasan dilakukan untuk merealisasikan kerja sama lebih konkret.
“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” ujarnya usai menerima audiensi Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021).
Menkominfo menyatakan Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan dan perkembangan ekonomi digital Indonesia dan ASEAN. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari DCO, organisasi baru yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama bidang digital antarnegara anggota Organisasi Konferensi Islam.
“Ini sudah lama diusulkan oleh Kerajaan Saudi dan sudah ada 6 negara yang menjadi anggotanya dan sekretariat jenderalnya berada di Riyadh dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk. Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri untuk mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian dari pendiri organisasi tersebut. (Pertimbangan) di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, kalau Indonesia ikut maka pasar digital ekonomy hampir 700 juta,” paparnya.
Baca juga: Transfer Teknologi, Menkominfo Bahas Peluang Kerja Sama dengan Maxar
Menurut Menkominfo pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos beberapa waktu lalu.
“Tadi, Pukul 14.00 WIB, Duta Besar Arab Saudi datang berkunjung bertemu Saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 yang lalu dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada bulan Februari tahun 2020, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dan susunan-susunan kerjasama multilateral di bidang teknologi informasi, itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.
Prioritas Nasional
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu.
“Saya telah mengirim surat kepada Menteri ICT Kerajaan Saudi bahwa fokus bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan masalah Covid-19 dan recovery economy. Sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu. Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” jelasnya.
Menanggapi permintaan itu, Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajaan Arab Saudi menjadi penyelenggara G-20 Summit. Bahkan menurutnya, tahun depan ketika Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G-20, khususnya DETF, maka kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.
“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, sejak awal Pemerintah Indonesia menilal kerja sama yang terbangun sangat baik untuk pembangunan dan perluasan ekonomi digital. Namun, sekali lagi, menurutnya kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional,” tegasnya.
Menkominfo juga menyampaikan Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, namun prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap dijalin komunikasi. “Saya kira itu bisa kita sambut baik untuk tetap menjalin komunikasi di tingkat teknis,” ujarnya.
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang
“Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” ungkapnya.
Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.
“Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut. Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G-20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan,” tandasnya.
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas kebutuhan dan potensi penyediaan kapasitas layanan teknologi satelit di Indonesia bersama perwakilan perusahaan teknologi Maxar asal Amerika Serikat. Menkominfo menyatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 1 terabyte per second (TBps) untuk pemerataan layanan telekomunikasi dan akan meningkat ke depan.
“Kami juga mendiskusikan terkait dengan kebutuhan satelit Indonesia sampai dengan 10 tahun kedepan, di mana tadi kami menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu di negara ASEAN yang membutuhkan banyak sekali kapasitas satelit,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Maxar, di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).
Menteri Johnny menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mendiskusikan banyak hal terkait dengan pengalaman Maxar yang telah menyediakan tiga satelit untuk keperluan satelit Indonesia, diantaranya satelit BRI, satelit Merah Putih dan satelit Nusantara.
“Kita baru saja selesai dengan negosiasi dan sedang dalam proses produksi High Throughput Satelite SATRIA-1. Setelah itu, masih banyak kebutuhan satelit untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi kita, baik untuk electronic government maupun kebutuhan komunikasi lainnya,” tandasnya.
Baca juga: LDN di Harkitnas, Menkominfo: Momentum Kebangkitan Nasional di Ruang Digital
Menkominfo menyatakan Indonesia membutuhkan banyak kapasitas satelit untuk backup. Sebab, satelit tidak mungkin tanpa backup. Karenanya Maxar dengan pengalaman yang panjang dan relasi serta jaringan yang kuat, ingin terus mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan satelit Indonesia.
“Tentunya kami menyambut baik dan ingin terus membangun relasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, yang tentu harus diterjemahkan secara tepat oleh pelaku-pelaku usaha, dunia bisnis baik businessman dan industri di Amerika Serikat maupun businessman dan industri yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Alih Teknologi dan SDM
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny juga membahas potensi pemanfaatan transfer teknologi serta peningkatan kualitas SDM Indonesia di bidang satelit dan di bidang telekomunikasi. Pembahasan juga mengenai potensi pemanfaatan lokal komponen dan lokal konten atau yang dikenal dengan TKDN.
“Ini kami diskusikan dan kami harapkan tentu pertemuan ini akan bisa nanti kita kembangkan dalam langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan Indoensia, sekaligus membangun relasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat, antara Kominfo dan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat,” jelasnya.
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menkominfo menegaskan kerja sama di bidang teknologi telekomunikasi dan satelit yang berlangsung dengan negara-negara mitra termasuk Amerika Serikat, memilki tujuan agar Indonesia mampu meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah.
“Ini untuk kepentingan penyelenggaraan elektronic government, untuk kepentingan digital ekonomi, untuk kepentingan smart city, digital health, digital education dan aplikasi-aplikasi digital lainnya masa kini dan masa depan,” tandasnya.
Charge d’affaires atau Deputy Chief of Mission Keduataan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Heather Variava mengapresiasi pertemuan itu. Apalagi dalam pertemuan juga dibahas mengenai prospek ekonomi digital dan masa depan Indonesia itu merupakan komitmen dari pemerintah amerika serikat dan ekosistemnya.
“Itu juga contoh komitmen perusahaan Amerika Serikat terkait dengan Indonesia dan bagaimana kita mau bermitra dengan Indonesia untuk mempromosikan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.
Dalam konferensi pers yang berlangsung virtual, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; Anang Latif. Adapun perwakilan Maxar antara lain Senior Vice President, Space Capture Maxar Robert Curbeam, dan Vice President, Business Development, Commercial Space Capture Maxar Darly Mossman.
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai peluncuran program Literasi Digital Nasional, yang bertepatan dengan Peringatan ke-113 Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bagi kebangkitan nasional di ruang digital.
“Kegiatan ini adalah momentum kita, momentum ini dilakukan tanggal 20 Mei 2021 yang menjadi suatu momentum baru kebangkitan nasional kita di ruang digital,” ujarnya dalam Konferensi Pers usai Peluncuran Program Literasi Digital Nasional di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Menurut Menteri Johnny, ruang digital nasional mempunyai potensi yang sangat besar, salah satunya dilihat dari nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai valuasi 40% dari ekonomi digital Kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan Indonesia membutuhkan kebangkitan digital.
“Saya inginkan infrastruktur digital yang dibangun dimanfaatkan dengan baik, dengan menghasilkan atau memperoleh sumberdaya manusia digital Indonesia yang memadai. Untuk itulah, kegiatan hari ini kita lakukan,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan, pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam mengembangkan literasi digital masyarakat. Sehingga pilihan pertama dalam melakukan kegiatan literasi di sektor pendidikan adalah menjangkau seluas-luasnya, dan dalam jangkauan yang sejauh mungkin dengan jumlah yang besar kepada rakyat dalam rangka menyampaikan empat pilar literasi digital.
“Sehingga teknologi yang disediakan bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan satu kesadaran kalau pasti ada dampak. Terhadap dampak ini, kita tangani melalui kasus-kasus dan pelibatan ekosistem secara menyeluruh untuk mengatasi dampak,” ujarnya.
Baca juga: Kemkominfo dan Kemdiknas Perkuat Sinergitas untuk Kembangkan Talenta Digital Indonesia
Menteri Johnny menegaskan Kementerian Kominfo tentu tidak akan gentar dengan dampak negatif di ruang digital. Sebab, dampak tersebut harus diatasi dan harus dihadapi. Akan tetapi, dampaknya tidak boleh menghalangi usaha besar bangsa ini untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi masyarakat terhadap kecakapan digital itu sendiri.
“Yang paling utama adalah untuk menjangkau dan mentransmisikan kecakapan digital kepada masyarakat. Di saat yang bersamaan melakukan monitoring dan mengevaluasi atas dampak dan mengatasi dampaknya,” tandasnya.
Bahkan, Kementerian Kominfo mendukung penuh kementerian dan lembaga terkait yang berhubungan dengan pendidikan dalam melakukan giat literasi. Karena pendidikan di bidang teknologi tidak saja menyoal teknologi dan skills, tetapi ada etika dan cara berpikir.
“Kami tentu mendukung lembaga-lembaga termasuk lembaga keagamaan, karena Bapak Presiden sudah mengingatkan bahkan tadi secara eksplisit menyampaikan, kita perlu melakukan pelatihan untuk memanfaatkan ruang digital kita secara cerdas dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,” tegas Menkominfo
Pemanfaatan Ruang Digital
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadim Makariem yang hadir secara virtual menyatakan, lebih dari setahun pandemi Covid-19, sudah tiba waktunya bagi Indonesia untuk merefleksikan hal-hal yang perlu dibenahi dan tingkatkan sebagai bagian dari upaya kembali pulih dan bangkit.
“Di sektor pendidikan, pandemi telah menyadarkan kita bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang tidak lagi bisa dihindari. Kita telah melihat dan mengalami sendiri bagaimana teknologi membantu kita, memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan ketika pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan,” ujarnya.
Meskipun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan pembelajaran tatap muka dan interaksi langsung dengan guru dengan murid, Mendikburistek menegaskan bahwa saat ini masyarakat semakin sadar pemanfaatan teknologi mampu mengakselerasi transformasi pendidikan dan mendorong lompatan-lompatan kemajuan.
“Tapi dengan satu syarat teknologi harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan cakap, tepat sasaran berarti dapat secara langsung mengatasi tantangan yang ada dalam sistem pendidikan, salah satunya adalah kualitas pembelajaran dan akses terhadap pendidikan berkualitas,” jelasnya.
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan untuk pertama kalinya, kementerian yang dipimpinnya mengembangkan platform pendidikan tingkat nasional yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid di seluruh Indonesia untuk saling berinteraksi, belajar, dan berbagi.
“Tantangan lain yang hari ini masih sering menjadi kendala peningkatan mutu pendidikan adalah tugas-tugas administratif yang besar bebannya, dan harus diselesaikan guru dan kepala sekolah. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan pelajar,” ujarnya.
Mendikburistek menegaskan teknologi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja administratif, sehingga guru dan kepala sekolah bisa fokus perhatian dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan pelajar, terutama dengan personalized learning guna memastikan setiap anak berkembang sesuai minat dan kemampuannya.
“Hal kedua yang juga penting dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah kecakapan digital, kecakapan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan gawai, tetapi juga cerdas dan bijak dalam penggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang strategis yang dapat meningkatkan literasi digital, khususnya bagi generasi muda yang biasanya belum memiliki benteng cukup kuat untuk menangkal pengaruh buruk dari teknologi,” tandasnya.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menyambut baik modul literasi digital yang diterbitkan Kementerian Kominfo yang mencakup empat dasar literasi digital, antara lain keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital.
“Empat pilar utama tersebut akan mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran berbasis teknologi yang menghasilkan talenta-talenta digital unggul Indonesia,” ujarnya.
Dalam memperingati Hartiknas 2021, Mendikbudristek menyatakan bahwa 113 tahun yang lalu, kelahiran Boedi Oetomo sebagai organisasi kebangsaan Indonesia yang pertama menjadi awal dari perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan.
“Saat ini, kita perlu bersama-sama merefleksikan kembali makna dari “kebangkitan nasional”. Bangkit berarti keluar dari keterpurukan, bangkit berarti cakap dan tanggap dengan perkembangan teknologi, bangkit berarti belajar dengan bahagia dan merdeka,” imbuhnya.
Beritaneka.com—Pemanfaatan sinyal 4G untuk layanan digital dapat meningkatkan kualitas hidup bersama baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi bagi masyarakat di wilayah 3T. Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara ground breaking (pelatakkan batu pertama) pembangunan BTS (Base Transceiver Station) 4G di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021).
“Untuk itulah dalam rangka terus membangun layanan telekomunikasi yang memadai bagi masyarakat, saya berkunjung ke Natuna untuk meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan BTS 4G,” tuturnya.
Baca juga: BAZNAS Raih 3 Penghargaan TOP CSR Award 2021
Menteri Johnny menyatakan, ground breaking tersebut merupakan rangkaian awal dalam membangun infrastruktur BTS serupa di seluruh desa/kelurahan wilayah 3T di Indonesia yang selama ini memang belum terlayani oleh sinyal 4G.
Pembangunan infrastruktur tersebut, lanjut Menteri Johnny, dibangun pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Infrastruktur telekomunikasi dan Internet adalah salah satu pilar utama percepatan transformasi digital nasional. Dengan selalu memberikan perhatian dan pembangunan pada daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal, kita berharap pembangunan BTS 4G ini segera dapat mendorong efektifitas dan produktifitas masyarakat dengan melakukan aktivitas secara digital,” jelasnya.
Ditegaskan Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur telekomunikasi selalu mengedepankan pemerataan cakupan layanan. “Dalam situasi apapun, pembangunan untuk mengejar ketertinggalan cakupan sinyal telepon seluler dan Internet harus selalu dikedepankan. Dalam dunia serba digital, tak boleh ada satu warga masyarakat pun yang tertinggal tak dapat mengakses layanan digital untung meningkatkan taraf kehidupan mereka,” tegasnya.
Menteri Johnny menuturkan, berdasarkan data dari BAKTI Kominfo saat ini masih ada 7904 desa/kelurahan wilayah 3T (Tertinggal Terdepan, Terluar) yang belum mendapatkan akses layanan 4G selama dua tahun, yakni di 4.200 desa/kelurahan pada 2021 dan di 3.704 desa/kelurahan pada 2022. Oleh karena itu, akan dibangun BTS yang akan dibagi ke dalam lima paket, dengan rincian sebagai berikut:
● Paket 1 sebanyak 1.364 desa/kelurahan yang meliputi Area 1 Sumatera (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776)
● Paket 2 sebanyak 1.336 desa/kelurahan yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800)
● Paket 3 sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971)
● Paket 4 sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819)
● Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590)
Baca juga: Kisah Khairul Walad, Mengabdi untuk Para Mustahik Bersama BAZNAS
Dalam kesempatan itu, kepada warga sekitar Menteri Johnny menitipkan sejumlah materi bacaan tercetak tentang literasi digital “Mengenal dan Antisipasi Hoaks” untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat di Desa Kelanga.
“Kita perlu bersama memastikan bahwa akses 4G ini nantinya dapat dimanfaatkan secara positif dan kreatif. Untuk itu, edukasi tentang literasi digital dan semangat #makincakapdigital khususnya tentang antisipasi hoaks, perlu sedini mungkin disampaikan kepada warga,” pungkasnya.
Dalam peletakan batu pertama itu, Menteri Johnny didampingi oleh Direktur Utama BAKTI, Anang Latif; Direktur Infrastruktur BAKTI, Bambang Noegroho; Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahamd; dan Bupati Kepulauan Natuna, Abdul Hamid Rizal. (ZS)
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan perempuan memiliki peran besar dalam mengembangkan sektor digital Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mempercepat kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud di sektor strategis, salah satunya sektor digital.
“Selama pandemi Covid-19, beragam giat ekonomi dan wirausaha perempuan tercatat semakin memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya dalam Webinar Women in Digital Entrepreneurship dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (21/04/2021)
Mengutip hasil riset yang dilakukan oleh United Nations (UN) Women pada Juli 2020, Menteri Johnny menyatakan perempuan lebih banyak menggunakan internet untuk keperluan bisnis dibandingkan laki-laki.
“Di tataran usaha mikro, 54% perempuan telah mengadopsi penggunaan internet dalam memasarkan dan menjual produknya, dibandingkan dengan usaha mikro milik sahabat karibnya laki-laki yang hanya 39% memanfaatkan internet,” paparnya.
Bahkan dalam level usaha kecil, Menkominfo menyatakan proporsi pemanfaatan internet untuk pengembangan bisnis oleh perempuan tercatat sebesar 68%. “Angka itu atau 12% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pemanfaatan internet untuk usaha kecil yang dikelola oleh sahabat karibnya laki-laki yang hanya sebesar 52%,” tegasnya.
Di Indonesia, Menteri Johnny menyatakan saat ini, kontribusi UMKM/UMi telah menyumbang60,4% dari total PDB Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat pada tahun 2021 aktivitas dan transaksi ekonomi digital diproyeksikan akan berkontribusi sebesar Rp337 triliun terhadap perekonomian nasional, meningkat 33,2% dari tahun 2020.
“Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM/UMi Indonesia perlu didorong secara lebih intensif. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang produktif, sehat, dan aman, para pelaku usaha termasuk pelaku usaha perempuan dapat memudahkan transaksi, memperbesar akses ke pelanggan dan pasar baik dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan penjualan dan pendapatan,” jelasnya.
Percepat Kesetaraan Digital
Mengutip dua kata sederhana yang menjadi semboyan Kartini: ‘Aku mau!’ ; Menkominfo menilai peringatan hari Kartini seyogyanya menjadi momentum memperkuat kemauan dan upaya untuk meningkatkan kesetaraan, keterwakilan, serta peranan aktif perempuan di berbagai lini.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Studi Global Gender Gap 2021oleh World Economic Forum (WEF) memprediksikan bahwa di level global, disparitas gender dalam isu politik baru dapat diatasi dalam waktu 145 tahun. Sedangkan kesetaraan gender dalam isu kesempatan dan partisipasi ekonomi baru akan terwujud setelah 268 tahun,” paparnya.
Agar prediksi tersebut tidak terjadi, Menteri Johnny menegaskan Pemerintah berupaya mewujudkan ingin kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud secepat mungkin.
“Penting bagi kita untuk terus mengembangkan partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis, secara khusus sektor digital. Untuk mengoptimalkan potensi perempuan Indonesia yang semakin berdaya, peningkatan keterampilan untuk menjadi lebih tanggap dan adaptif akan terus kita dorong,” ungkapnya.
Menkominfo mengharapkan seminar dan pelatihan Women in Digital Entrepreneurship sebagai salah satu bentuk kolaborasi nyata bersama Google dan Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) Indonesia untuk terus menumbuhkan partisipasi serta kontribusi perempuan Indonesia dalam perekonomian digital.
“Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini juga merupakan bagian dari program untuk mencetak 22.000 wirausaha digital Indonesia di era Revolusi Industri 4.0,” ungkapnya. (ZS)
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio pada Rentang 450-457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz selama dua tahun.
Tunggakan atas pembayaran BHP IPFR Tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020) itu berdampak terhadap pemasukan negara. Sementara, PT STI masih tetap menyelenggarakan layanan komersil menggunakan pita frekuensi itu.
“PT STI hingga saat ini memperlihatkan niat yang perlu dipertanyakan karena belum melaksanakan pembayaran BHP IPFR Tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020) namun tetap mempergunakan secara komersial spektrum frekuensi radio pada Pita 450 MHz. Hal ini tentu berdampak pada penerimaan negara,” jelasnya di Jakarta, Senin (19/04/2021).
Menkominfo menyatakan PT STI adalah pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada pita frekuensi 450 MHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1660 Tahun 2016 tertanggal 20 September 2016.
“Berdasarkan izin tersebut, PT STI dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan formula BHP Izin Pita (IPFR) yang besarannya ditetapkan setiap tahunnya melalui suatu Keputusan Menteri,” ujarnya.
Keputusan Menteri Kominfo No. 456 Tahun 2020 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran BHP SFR untuk IPFT Tahun Kelima menurut Menkominfo merupakan penetapan BHP IPFR PT STI Tahun Kelima yakni Tahun 2020.
“Penetapan keputusan menteri tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 dimana diatur bahwa Menteri menetapkan besaran dan waktu pembayaran BHP IPFR tiap tahunnya. Dan berdasarkan PP 53 Tahun 2000 pembayaran wajib dilakukan dimuka sebelum spektrum frekuensi radio dipergunakan untuk tiap tahunnya,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penerbitan KM 456/2020 masih berlaku. “Dan belum pernah dibatalkan baik oleh suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun oleh suatu putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan Keputusan Menteri Kominfo No. 456 Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2020. Mengacu pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan administrasi negara dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
“Keberatan PT STI juga telah ditolak Kementerian Kominfo pada tanggal 12 Januari 2021, sehingga apabila gugatan baru diajukan tanggal 16 April 2021 maka gugatan telah sangat lewat waktu,” tandasnya.
Mengenai gugatan PT STI. Menkominfo menyatakan hingga saat ini, Kementerian Kominfo belum menerima panggilan sidang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
“Terkait informasi adanya gugatan, sampai dengan saat ini Kementerian Kominfo belum menerima Relaas atau Panggilan Sidang dari PTUN Jakarta. Dan selanjutnya Kementerian Kominfo akan mengikuti jalannya proses persidangan dengan melibatkan asistensi dan bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara,” jelasnya
Menurut Menkominfo jika gugatan yang dimaksud dikabulkan akan mengakibatkan ketidakpastian iklim usaha telekomunikasi dan kerugian negara.
“Jika gugatan PT STI dimaksud dikabulkan, dapat membuat ketidakpastian iklim usaha penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia termasuk menyebabkan kerugian keuangan negara dengan tidak dibayarkannya PNBP yang menjadi kewajiban dari PT STI,” tegasnya.(zs)
