Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajarannya dan pihak terkait lainnya untuk menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023 sebaik mungkin. Menurut Menag, tantangan haji ke depan diyakini semakin tidak ringan.
Selain jumlah jamaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus bisa responsif terhadap Visi Saudi 2030. Terkait Visi 2030 Saudi, pihaknya meminta agar disiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi misalnya.
Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, Kamis (1/9/2022). “Untuk itu ke depan saya minta harus ada banyak inovasi. Seperti jaket pendingin yang tahun ini sudah dicoba mungkin perlu diadakan untuk para petugas di lapangan. Demikian juga layanan fast track bisa diperbanyak tak hanya di Jakarta, tapi bisa di Jateng dan Jatim. Rakernas jangan hanya acara seremoni,” kata Menag dikutip dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).
Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan jika haji tahun 2022 dapat dijadikan tolok ukur untuk pelaksanaan ibadah haji ke depan di mana harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan.
Hal ini mengingat adanya kemungkinan kuota jamaah haji Indonesia juga akan meningkat pada 2023. Namun demikian, penambahan jemaah ini jelas berkonsekuensi dengan banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikeluarkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan.
“Kita tahu ada banyak apresiasi dari berbagai pihak atas suksesnya haji kali ini. Haji 2022 harus jadi benchmark (tolok ukur), namun kita tidak boleh jumawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini jauh lebih berat,” kata Menag.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, rakernas tahun ini mengusung tema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030”. Lewat tema ini, diharapkan Indonesia semakin matang dalam menyiapkan layanan haji di pasca pandemi Covid-19 terkendali.
Lebih dari itu, penyelenggaraan haji juga mampu dikolaborasikan dengan transformasi besar Arab Saudi lewat Saudi Vision 2030. “Output yang ingin dihasilkan dari rakernas ini adalah terwujudnya rumusan terbaik dan rencana aksi terhadap perbaikan haji 2023,”kata Hilman.
Untuk merumuskan kebijakan terbaik yang akan diambil pada 2023, Kemenag juga menggelar pra rakernas dengan mengundang masukan dari berbagai kalangan. Mereka antara lain dari Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Inspektorat Jenderal Kemenag dan sejumlah akademisi berbagai perguruan tinggi.
Untuk memudahkan klasifikasi persoalan layanan dikaitkan isu terkini, pembahasan dalam rakernas dibagi dalam enam komisi. Yakni tentang dinamika pembiayaan haji, rekrutmen petugas profesional berbasis kompetensi, bimbingan manasik kontemporer, layanan penerbangan yang kompetitif dan pengelolaan asrama haji yang profesional, efektivitas dan efisiensi layanan haji di masyair dan optimalisasi pelayanan haji khusus dan pengelolaan visa haji mujamalah. “Sekali lagi semoga rakernas ini menghasilkan output terbaik,” kata Hilman.
Beritaneka.com — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan jatah kuota haji untuk Indonesia sebanyak 100.051 jamaah pada tahun ini. Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Nuzulul Qur’an tingkat kenegaraan, Selasa (19/4/2022).
“Bertepatan peringatan Nuzulul Qur’an ini perlu kami sampaikan setelah dua tahun kita tidak berangkatkan jamaah haji karena pandemi Covid-19. Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua tahun ini kita akan berangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jamaah,” kata Menag Yaqut.
Baca Juga: Mafia Minyak Goreng Terungkap, Kejagung Tetapkan Dirjen Kemendag Tersangka
Menurut Yaqut dalam penyelenggaraan haji nantinya, Kemenag juga akan mengirimkan sebanyak 1.901 petugas. “Insya Allah kita berangkatkan di kloter pertama 4 Juni 2022,” kata Menag Yaqut.
Diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa mereka telah mengizinkan satu juta jamaah haji dari seluruh dunia untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 ini. Namun, angka tersebut turun sangat signifikan dibanding 2019 lalu atau sebelum pandemi Covid-19, yang mencapai 2,5 juta jamaah.
Beritaneka.com — Pemerintah memastikan akan memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci pada tahun ini, meskipun jumlah kuotanya belum diketahui. Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Farid Al Jawi mengatakan, kemungkinan besar biaya untuk melaksanakan ibadah haji mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Menurut dia, hal tersebut bisa dilihat dari aktivitas umrah yang dilakukan pertama kalinya pada bulan Januari lalu, di mana biayanya juga mengalami peningkatan.
“Menurut analisa kami ada kenaikan sebesar 10-15% karena untuk protokol kesehatan sudah banyak berkurang, di antaranya adalah karantina sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan,” ujar Farid dalam Market Review IDX Chanel, hari ini Senin (11/4/2022).
Baca Juga: Hari Ini BEM SI Unjuk Rasa ke Gedung MPR/DPR, Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Farid menyebutkan, sebelum dihapuskan, karantina merupakan salah satu aspek yang paling banyak menyumbang kenaikan ongkos untuk melaksanakan umrah. “Saat ini kan karantina sudah tidak ada, kemungkinan 10-15% kenaikannya. Kami berharap kenaikan ini tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Farid mengatakan pihaknya juga sudah memberikan informasi dan sosialisasi terkait kenaikan biaya ini kepada masyarakat. “Kita sudah memberikan informasi sedikit tentang kenaikan kepada masyarakat. Untuk eksekusinya, ketika pemerintah mengumumkan, kita langsung menyesuaikan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebesar Rp45.053.368 untuk tahun ini. Usulan ini disampaikan Gus Menteri, panggilan akrabnya, pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada hari Rabu (16/2/2022) lalu. Rapat yang digelar secara hybrid itu membahas tentang Penjelasan Persiapan Pelayanan dan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443H/2022M.
Sebagai informasi, pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan akan membuka kuota jemaah haji sebanyak 1 juta jemaah yang akan dibagi kepada negara-negara mengirimkan jemaahnya.
