Beritaneka.com—Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Ibu Kota Negara (IKN). Partai Keadilan Sejahrah (PKS) dengan tegas menolak pemindahan ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara dinilai terlalu terburu-buru dan tidak strategi menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini.
Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menduga ada banyak kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pemindahan Ibu kota Negara.
Baca juga: PKS Tolak RUU IKN, Ini Tiga Alasannya
Iqbal menuturkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi covid-19 dan ancaman varian baru “omicron” yang sangat serius mengancam keselamatan rakyat
“Sebaiknya pembahasan RUU IKN di tunda dan perlu kajian lebih mendalam terkait aspek geografi dan sosial budaya,” tegas Iqbal
Ia menyebut, memindahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kalimantan Timur bukanlah hal yang mudah.
Ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga karena akan ada banyak pasangan harus LDR/LDM, akan ada banyak anak berkurang kasih sayang karena Ayahnya bekerja jauh, dan disana belum tentu bisa langsung membawa kelurga karena untuk bisa stabil memerlukan waktu yang lama membangun infrasturktur termasuk fasilitas pendidikan dan keluarga.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Pemindahan Ibu Kota Idealnya Diputuskan Melalui Referendum
Iqbal memprediksi bila pemerintah tetap memaksakan akan ada banyak kasus “layangan putus” perselingkuhan bahkan perceraian akibat ambisi segelintir elit
“Memindahkan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan bangunan, tetapi memindahkan kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehidupan rumah tangga setiap warga itu kompleks, ada kehidupan ekonomi mereka, ada kehidupan sosial mereka yang dipertaruhkan termasuk hubungan suami istri serta pendidikan anak anak mereka. Nasib relasi dengan keluarga besar. Demikian juga dengan komunitas yang sudah terbangun dan modal sosial yang sudah terbangun dengan baik akan hilang,” papar dia.
Baca juga: APBN untuk Proyek Kereta Cepat, Rachmat Gobel: Berkebalikan dengan Tiga Janji Semula
Beritaneka.com—Memasuki tahun 2022, Partai Keadilan sejahterah (PKS) meminta pemerintahr agar menggarap perekonomian nasional lebih fokus meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana tujuan nasional tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, antara lain “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”.
“Hal itu seharusnya menjadi tujuan setiap pengambilan kebijakan politik, ekonomi dan sosial, yang dilakukan eksekutif maupun legislatif. Melihat kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2021 masih berfluktuasi dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka perlu komitmen kuat untuk prioritas program kesejahteraan,” jelas Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dalam pesan awal tahun, yang dilansir dari Laman resmi PKS, Selasa (4/1/2022).
Baca juga: PKS: Aturan Mendagri Terkait Aplikasi PeduliLindungi Kontraproduktif
Salim mencermati lahirnya beberapa undang-undang yang berpotensi terjadinya penguatan oligarki ekonomi dan politik seperti UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021, serta terjadinya resentralisasi berdasar UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang akan berlaku mulai 2023.
“Produk kebijakan itu dikhawatirkan semakin menjauhkan kita dari tujuan nasional Indonesia merdeka,” ujar Salim yang baru mendapat gelar Dato Wira Cahaya Buana dari Lembaga Adat Melayu, Kepulauan Riau.
Tantangan yang akan kita hadapi pada tahun 2022 jauh lebih kompleks, antara lain pertama, Covid-19 varian omnicorn sudah masuk ke Indonesia. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional kembali turun Trwiulan III-2021 sebesar 3,51% (yoy), setelah sempat meningkat Triwulan II-2021 sebesar 7,07%. Ancaman terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi masih mungkin terjadi jika penanganan varian omnicorn tidak dilakukan secara maksimal.
Kedua, rapuhnya fundamental ekonomi nasional semakin terlihat saat penyebaran Covid-19 berlangsung selama 22 bulan atau mendekati 2 tahun, menyebabkan perekonomian mengalami resesi.
Baca juga: PKS Tolak RUU IKN, Ini Tiga Alasannya
Ketiga, beban fiskal yang semakin berat akibat besarnya belanja Covid-19 yang telah dikeluarkan dalam dua tahun terakhir. Realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun dan pagu anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp744,77 triliun.
Kondisi tersebut menyebabkan defisit APBN 2020 sebesar Rp 956,3 triliun atau setara dengan 6,09% dari PDB, sedangkan tahun 2021 defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 873,6 triliun atau 5,2%-5,4%.
Konsekuensinya, beban utang pemerintah per akhir Oktober 2021 meningkat sebesar Rp 6.687,28 triliun atau setara 39,69% PDB. Selain itu, Pemerintah juga punya kewajiban membayar bunga utang dalam APBN 2021 sebesar Rp 366,2 triliun, bahkan diperkirakan mencapai 400 triliun pada 2022.
“Semestiya, tahun 2022 menjadi transisi bagi penurunan defisit APBN, sebelum nantinya kembali normal di bawah 3% pada tahun 2023, sebagaimana amanah konstitusi,” papar Salim.
Tak bisa dibantah, tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia makin melebar pasca pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari rasio gini Indonesia pada pertengahan tahun 2021 mencapai 0,384.
Baca juga: Bawang Putih 95 Persen dari Impor, PKS: Apa Berani Presiden Stop Impor?
Krisis multidimensi akibat Covid-19 turut mempengaruhi kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Termasuk memberikan dampak bagi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang atau setara dengan 10,14 persen. Sedangkan, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen. Selain itu, terdapat 21,32 juta orang atau setara dengan 10,32% penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.
“Turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk bisa diselesaikan dengan Program pemulihan ekonomi. Selain itu, kebijakan APBN 2022 harus tetap dilakukan secara responsif dan antisipatif buat menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak turun,” Salim menekankan.
Tetapi kita tidak boleh pesimis melihat besarnya tantangan yang dihadapi pada tahun 2022. Bangsa Indonesia masih punya potensi untuk bangkit, dengan modal sosial dan potensi ekonomi yang besar: Syaratnya, pemerintah fokus pada program kesejahteraan dan menghindari proyek mercusuar seperti pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Selain itu, jangan terjebak kepentingan poltik jangka pendek yang akan mendorong perilaku koruptif.
Beritaneka.com—Kebijakan baru yang dikeluarkan Mendagri terkait aplikasi PeduliLindungi bisa menjurus pada kontrol total oleh negara terhadap masyarakat, yang tidak sehat untuk civil liberty dan data privacy kedepannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni.
Menurut Farouk, kebijakan ini tidak tepat karenajuga akan berdampaknegatif terhadap ekonomi masyarakat.“Secara jumlah unit, persentase UMKM adalah 99,99% dari seluruh pelaku usaha, kebijakan terkait aplikasi PeduliLindungi hanya akan mempersulit bisnis mereka,” katanya, Kamis (30/12/2021).
Sebagaimana diketahui, per 21 Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneken Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
Baca juga: PKS Tolak RUU IKN, Ini Tiga Alasannya
Di dalamnya diatur kewajiban bagi penyelenggara tempat publik untuk memasang aplikasi PeduliLindungi. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum punya sarana menunjukkanapakah dirinya sudah divaksin atau belum.Seterusnya akan ada sanksi tegas jika ada penyelenggara terbukti melanggar aturan.Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional sebuah tempat usaha.
Farouk Alwyni mengatakan, SE Mendagri adalah counterproductive, bukan saja menyulitkan bisnis UMKM untuk bangkit, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak memahami persoalan vaksinasi Covid-19.
“Pemerintahterjebak paradigma bahwa vaksin adalah satu-satunya jalan keluar pandemi. Padahalpengetahuan baru sudah banyak bermunculan. Studi menunjukkan persoalan Covid-19 akan selalu kembali pada persoalan imunitas. Tanpa perlu vaksin sekalipun, seseorang yang berdaya tahan tubuh baik cenderung lebih terhindar dari penularan virus, dan kalaupun tertular akan masuk kategori asymptomatic (Orang Tanpa Gejala),” katanya.
Baca juga: Bawang Putih 95 Persen dari Impor, PKS: Apa Berani Presiden Stop Impor?
Di sisi lain, studi juga membuktikanvaksin-vaksin yang ada sekarang ini sebagai leaky vaccine, yakni vaksin yang tidak bisa mencegah penularanCovid-19. Artinya, orang yang telah divaksin pun masih bisa tertular dan juga bisa menularkan virus.
“Satu kemanfaatan vaksin yang masih bisa disepakati adalahkemampuannya mencegah sakit berat. Itupun mulai tertantang mengingat banyak pula ditemukan kasus sakit berat bahkan kematian pada orang yang sudah vaksin dosis penuh,” lanjutnya.
Secara internasional, Farouk menjelaskan, kasus kematian penerima vaksin dosis penuh banyak ditemui pada kelompok lanjut usia dan yang mempunyai penyakit bawaan.Padahal tujuan utama vaksin adalah melindungi kelompok ini.
Di sinilah menurutnya kebijakan vaksinasi secara umum patut dikaji ulang. Lebih-lebih, tingkat kematian Covid-19 yang berada di kisaran 3,38 persenbanyak di antaranya berasal dari kelompok rentan.
“Objektif dari vaksinasi semestinya melindungi kelompok rentan,tetapi itujuga tidak sepenuhnya berhasil.Ini seharusnya membuka mata para pemegang kebijakan bahwa perlu ada aturan yang lebih tepat sasaran dan tidak merugikan orang banyak. Belum lagi kalau kita bicara dampak samping vaksin yang mulai bermunculan sejauh ini,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Tarif Dasar Listrik Naik Tahun 2022, Fraksi PKS Tolak
Dalam kondisi sekarang, kata Farouk, strategi yang lebih perlu dilakukan adalah focused protection, yakni fokus melindungi kelompok rentan di antaranya mereka yang berusia lanjut (di atas 65 tahun), kelompok yang masuk kategori obesitas, maupun yang memiliki diabetes. “Merekalah sebenarnya yang mayoritas berkontribusi terhadap kematian,” jelas Farouk.
Dengan penanganan yang lebih terarah, kata Farouk, maka sebetulnya pemerintah tak perlu mengeluarkan larangan mubazir sebagaimana diambil oleh Mendagri. Kebijakan ini menurutnya hanya akan meneruskan terpuruknya pertumbuhan ekonomi yang sudah terjungkal di kuartal tiga tahun 2021.
“Kebijakan histeria seperti PPKM Darurat &kebijakan sertifikat vaksin (KSV)ini senyatanyatidak tepat.Apalagi kebijakan ini (KSV) bertentangan dengan otonomi kesehatan individu yang diatur dlm UU No. 36 Tahun 2009,dimana setiap tindak kesehatan harusnya disetujui oleh warga atau yang dikenal dengan informed consent,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Dalam pada itu, sudah banyak masyarakatmenyuarakan keberatannyaterhadap aturan yang dinilai telah merampas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomiorang banyak ini.Namun alih-alih mendengarkan keluhan mereka, Farouk menyayangkan para pemegang kebijakan justru terkesan masih menganggap dirinya sebagai entitas yang paling tahu cara memperbaiki keadaan.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih sensitif dan menyadari kesulitan hidup masyarakat banyak akibat berbagai kebijakan penanganan Covid-19 yang diambilnya.
Tanpa sensitifitas dan kerendahan hati, kata Farouk, pemerintah hanya akan mendapati bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus memburuk, dan pihak yang paling menanggung persoalan ini akhirnya adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Tanpa strategi penanganan yang baik, yang memperhatikan focused protection, maka akan terus berlanjut kesulitan ekonomi yang diderita masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit pada akhirnya akan menimbulkan persoalan pula bagi kesehatan masyarakat, bukan sekadar Covid-19, tetapi juga berbagai penyakit lainnya,” pungkas alumni program MBA Birmingham University ini.
Beritaneka.com—Belum surutnya aturan pembatasan membuat masyarakat makin tertekan terutama dari sisi ekonomi.Terbaru, pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
Kebijakan ini disorot oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, semestinya pembatasan mobilitas bukan lagi jadi pilihanlantaranhanya membuat ekonomi masyarakat kembali terpuruk.
“Persoalan pembatasan menjadi isu penting sebab pada kenyataanya aktivitas bisnis yang akan terdampak dari kebijakan ini adalah aktivitas UMKM,” kata Farouk Alwyni, kepada Beritaneka, Jumat (31/12/2021).
Baca juga: PKS Tolak RUU IKN, Ini Tiga Alasannya
Padahal, menurut Farouk, sebanyak 61,1 persen pembentuk produk domestik bruto adalah kontribusi UMKM, dan UMKM menyerap 97 persen dari tenaga kerja nasional. Tekanan terhadapnya berdampak signifikan dan menciptakan efek domino bagi perekonomian. Jika tidak diberi keleluasaan, praktis UMKM akan makin terpuruk, dan pada akhirnya perekonomian nasional akan sulit pulih.
Farouk mengatakan, jika pemerintah mampu bekerja lebih tenang, aturan-aturan pembatasan paranoidsebagaimana termaktub dalam SE Mendagri sebetulnya bisa diganti dengan aturan yang lebih peka terhadap sisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa harus mempertaruhkan sisi kesehatan.
“Banyak contoh penanganan Covid-19 yang bisa proporsional tanpa pembatasan yang terkesan paranoid. Di Florida, AS, diterapkan kebijakan yang dikenal dengan Early Treatment Saves Lives dan Protect the Jobs. Dua kebijakan ini saling seiring. Satu sisipemerintah mampu memberi penanganandini bagi masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain mampumenjaga aktivitas bisnis tetap berjalan agar tidak terjadi PHK,” kata alumnus MA bidang ekonomi New York University ini.
Baca juga: Bawang Putih 95 Persen dari Impor, PKS: Apa Berani Presiden Stop Impor?
Farouk menjelaskan, Florida baru-baru inimasuk jadi negara bagian di AS yang berhasil baik menangani Covid-19 baik dari dari perspektif jumlah kasus, hospitalisasi, maupun kematian. Sebagai catatan, Florida sendiribahkan tidak menerapkan lockdown, kewajiban masker, maupun vaksinasi.
Bahkan, Gubernur Florida Ron DeSantis termasuk satu penentang keras kebijakan vaccine mandateyang diterapkan oleh Presiden Joe Biden, mandate yang juga menghadapi berbagai perlawanan dari Gubernur-Gubernur dan para Senat Partai Republik. Florida juga adalah salah satu negara bagian di AS yang melarang penerapan vaccine passport (semacam PeduliLindungi di Indonesia), mayoritas negara bagian di AS tidak menerapkan vaccine passport.
“Selain Florida, Jepang juga bisa dijadikan model negara terbaik dalam mengombinasikan antara kebijakan vaksinasi dan personal liberty. Penanganan pandemi di sana bisa berjalan baik dengan kebijakan vaksinasi sukarela (voluntary vaccination) tanpa harus pemerintahnya merampas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi rakyat, Jepang bahkan menyediakan dana khusus secara transparan bagi para korban efek samping parah dari vaksin,” jelas Farouk.
Baca juga: Tarif Dasar Listrik Naik Tahun 2022, Fraksi PKS Tolak
Menurut Farouk, pemerintah Indonesia mestinya dapat mengambil referensi-referensi yang lebih inovatif dalam menyeimbangkan kebijakan kesehatan, ekonomi, dan personal liberty. Ketimbang menjalankan kebijakan “gebyah uyah” dalam penangan Covid-19 yang counterproductive dan berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat, ada baiknya pemerintah memperkuat sistem yang dapat memberi perawatan dini saat ditemukan kasus positif, khususnya bagi kasus yang bergejala.
Paranoia menghadapi persoalan Covid-19 justru hanya akan membawa kerugian lebih besar bagi masyarakat banyak.Apalagi jika dilihat secara angka, di Indonesia tingkat kesembuhan akibat Covid-19 adalah tinggi mencapai 96,5 persen.
Sementara tingkat kematian 3,38 persen pun sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti penyakit bawaan yang dimiliki pasien, kemungkinan perawatan yang tidak memadai, ataupun yang disebut dengan incidental cases, yakni seseorang yang kenyataannya mempunyai sebab lain ketika meninggal tetapi kebetulan di tes positif sebelumnya.
“Artinya, virus ini memang harus diwaspadai secara proporsional dantak perlu berlebihan. Tingkat kesembuhan masyarakat masih sangat tinggi. Terkait varian baru omicron sekalipun ternyata telah dideteksi lebih lunak ketimbang varian sebelumnya (delta), hal ini diakui sendiri oleh penemu virus asal Afrika Selatan ini, nyatanya tingkat hospitalisasi dan kematian sangat kecil dibandingkan delta,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Di sisi lain, menurut Farouk, pemerintah juga perlu untuk memperhatikan dinamika isu vaksin internasional. Dalam studi-studi terbaru, Farouk menyitat, banyak ditemukan bahwa imunitas natural yang didapatkan dari terkena covid-19 sebenarnya ternyata jauh lebihprotectiveketimbang imunitas yang didapat dari vaksinasi.
Bahkan omicron sekarang ini disebutkan bisa berkontribusi terhadap herd immunity, mengingat transmisibilitasnya yang cepat tetapi dampaknya yang ringan, seperti halnya flu biasa.
“Pada akhirnya persoalan Covid-19 dari pelajaran selama hampir dua tahun ini adalah persoalan imunitas seseorang,dan vaksin bukan satu-satunya cara meraih imunitas. Banyak hal lain bisa dilakukan. Dari level individu, banyak faktor yang memengaruhi daya tahan tubuh atau imunitas seseorang, mulai dari diet sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, sampai dengan menjaga pola pikir positif, sebaiknya pemerintah juga gencarkan kampanye-kampanye kesehatan terkait hal ini,” tutup Farouk.
Beritaneka.com—Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sudah sampai ke tim perumus di DPR RI. Fraksi PKS DPR RI secara tegas menyatakan menolak.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan setidaknya ada tiga aspek yang didalami dan jadi sorotan oleh PKS dalam menyikapi RUU IKN. Pertama secara legitimasi. Menurutnya, legitimasi dari masyarakat secara keseluruhan sangatlah penting.
Baca juga: Bawang Putih 95 Persen dari Impor, PKS: Apa Berani Presiden Stop Impor?
Misalnya bagaimana para raja dan sultan yang dulu bersepakat mendirikan negara Republik Indonesia di mana salah satu kesepakatannya yaitu ibukota berada di Jakarta.
“Makanya kita perlu masukkan dari berbagai masyarakat agar punya legitimasi yang kuat, ini yang pertama jadi sorotan di Fraksi PKS,” kata Suryadi dalam bincang politik yang diadakan DPP PKS, di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Kemudian yang kedua PKS menyoroti dari aspek legalitas. Suryadi memaparkan, legalitas ini menyangkut tentang prosedur kebijakan yang diambil dalam bentuk undang-undang, dan ada beberapa catatan misalnya diawali dengan dibentunya pansus 50 orang dan hal ini sudah menyalahi tata tertib yang maksimal hanya 30 orang.
“Ini yang jadi catatan PKS, setelah ada kritik dan masukan akhirnya jumlah pansus dikurangi jadi 30 orang sesuai tata tertib,” lanjut Suryadi.
Baca juga: Tarif Dasar Listrik Naik Tahun 2022, Fraksi PKS Tolak
Demikian juga dari sisi waktu, dia mengungkapkan tim pansus dibentuk pada 8 desember dan ditargetkan RUU tersebut disahkan menjadi UU pada 18 Januari sehingga dari sisi prosedur PKS menilai sangat terlalu cepat dan mepet sekali.
“Apalagi dalam agenda yang sudah dibuat oleh pansus menggunakan jadwal reses untuk sidang-sidang pansus yang seharusnya reses itu bukan masa sidang karena reses itu anggota ada di daerah pemilihannya tetapi harus sidang untuk membahas RUU ini dan banyak lagi catatan kita terkait tentang legalitasnya,” ungkap Suryadi.
Lalu catatan ketiga adalah dari aspek substansinya, dari aspek mikro Indonesia mesti punya kriteria ibukota yang ideal dan dengan kriteria itu kemudian kita mengukur apakah DKI Jakarta sudah tidak memenuhi syarat sebagai ibukota.
“Karenanya kita harus pindah atau justru DKI masih memenuhi syarat, kita harus lihat DKI dari sisi objektif, ini harus ada hitung-hitungannya harus ada logikanya, supaya tidak karena keinginan sebagian orang karena kita sekali lagi bicara tentang negara tentu banyak hal yang harus kita dalami kelayakannya sebagai ibukota, itu dari sisi kewilayahan DKI,” tutur Suryadi.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Lalu tentang problem yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, lanjut Suryadi, diharapkan kebijakan negara menjadi solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Misalnya dalam bidang ekonomi apakah kebijakan ini sudah menjadi solusi permasalahan ekonomi bangsa saat ini atau justru menjadi beban baru.
“Terkait permasalahan pemerataan pembangunan, pemindahan istana atau ibukota secara simbol tidak akan secara signifikan menyelesaikan permasalahan yang menjadi substansi akan pemerataan pembangunan,” ujar Suryadi.
Sehingga, masih kata Suryadi, PKS melihat apa yang dianalisa oleh Pemerintah dengan apa yang diwacanakan seringkali tidak berhubungan. Dan Fraksi PKS, ungkapnya, masih terus mendalami aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat untuk meminimalisir implikasi negatif yang berpotensi muncul dikemudian hari.
“Penting untuk diamati siapa yang paling mengambil manfaat dari sisi ekonomi dan politik dalam kebijakan ini,” pungkas Suryadi.
Hadir sebagai pembicara bincang politik Wakil Ketua DPP PKS Bidanvmg Ekonomi dan Keuangan Handi Risza dan Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira.
Beritaneka.com—Kunjungan Jokowi ke Wonosobo yang diiringi dengan menanam cabai di tengah hujan serta menanam Bawang Putih di Temanggung memberikan titik tekan akan kedaulatan pangan Indonesia. Telepon Presiden kepada Mendag yang mengeluhkan soal harga bawang putih murah karena impor saat panen raya menjadi ramai di publik.
PKS menilai bahwa keberpihakan Presiden kepada sektor pertanian belum serius, buktinya anggaran pertanian sejak 2015 sampai 2021 terus menurun, 2015 tertinggi yaitu Rp 32.72 triliun. Kemudian pada 2016 turun jadi Rp 27.72 triliun, Rp 24.23 triliun (tahun 2017), Rp 23. 90 triliun (tahun 2018) dan Rp 21.71 triliun (tahun 2019), dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp 21,05 triliun, 2021 hanyan15.51 Trilyun.
“Kalau Presiden serius harusnya anggaran pertanian terus meningkat minimal 5% dari APBN atau sekitar 100 Trilyun” papar Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, seperti dilansir dari lama resmi PKS, Kamis (16/12).
Baca juga: Tarif Dasar Listrik Naik Tahun 2022, Fraksi PKS Tolak
Riyono menegaskan, kalau Presiden mengeluhkan soal impor bawang putih, faktnya 95% kebutuhan bawang putih dipenuhi oleh impor dan 5% produksi dalam negeri. Kebutuhan konsumsi bawang putih tiap tahun hampir 500.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 20.000 dengan luasan lahan 2000 Ha.
“Apa iya Presiden berani menyetop Impor bawang putih? Tidak akan mungkin berani, karena bisa terjadi kekacauan produksi berbagai industri yang menggunakan bawang putih” tegas Riyono.
Soal cabai lebih mengenaskan. Kendali pemerintah terhadap tata niaganya sangat lemah, saat panen cabai harga jatuh dan tidak mampu berbuat apa – apa. Bersamaan impor cabai masuk dengan jumlah besar. Petani kembali rugi karena kebijakan impor.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi cabai nasional pada 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 persen dibandingkan dengan 2019. Selain itu, Indonesia tercatat mengekspor aneka cabai dengan nilai US$25,18 juta pada 2020 atau naik 69,86 persen dibandingkan dengan 2019.
Kenaikan produksi cabai ternyata tidak mampu membendung impor cabai dengan alasan kebutuhan industri. Petani kembali “menikmati” harga murah dan bahkan tidak di panen karena ongkosnya lebih mahal dibanding hasil panen cabainya.
“PKS meminta Presiden Jokowi untuk membenahi tata niaga cabai yang terus merugikan petani, buat aturan yang tegas untuk pengusaha menyerap cabai petani. Selama ini hanya seruan dan himbuan yang tidak memiliki konsekuensi hukum” tutup Riyono.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, PKS: Ada 41.600 Ton
Beritaneka.com—Nakhodah baru Perusahaan Listrik Negara (PLN) kini dipegang Darmawan Prasodjo. Tapi, bukan hanya Dirut PLN yang baru. Tarif listrik juga baru tahun depan. Perusahaan plat merah itu menaikkan tarif dasar listrik mulai awal tahun 2022. Fraksi PKS DPR RI menolak rencana Pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) di awal tahun 2022.
Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, sekarang bukan saat yang tepat bagi Pemerintah menaikan TDL mengingat daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.
Mulyanto menambahkan kalangan pengusaha dan industri juga menolak rencana kenaikan TDL ini.
“Mereka merasa keberatan karena baru saja menerima kewajiban menaikan batas upah minimum. Para pengusaha merasa kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil,” tegas Mulyanto.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Mulyanto menyebut Pemerintah harusnya peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat. Dengan kondisi sekarang saja banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Apalagi nanti kalau TDL akan naik.
Dengan demikian Mulyanto merasa sekarang bukan saat yang tepat bagi Pemerintah melaksanakan penyesuaian tarif listrik ini.
“Pandemi kan belum selesai, bahkan kita kini dihantui varian baru Covid-19, yang diduga daya sebarnya lebih cepat, yakni varian Omicron. Alih-alih memperpanjang stimulus listrik, Pemerintah malah berwacana untuk menaikan tarif listrik,” kata Mulyanto.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, PKS: Ada 41.600 Ton
Mulyanto mengingatkan kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi. Dan inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Mulyanto melihat sedikitnya ada tiga variabel yang mempengaruhi besaran tarif listrik yakni nilai kurs dolar, inflasi dan harga batu bara. Dari ketiga variabel itu, kenaikan harga batu bara di pasar internasional diduga menjadi dasar utama rencana Pemerintah menaikan TDL. Saat ini harga jual batu bara sempat menembus angka USD 200/ton.
Sementara 70 persen pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara.
Namun demikian Mulyanto melihat Pemerintah punya instrumen lain agar TDL ini tidak naik meskipun harga batu bara melambung. Pemerintah dapat memperketat aturan domestic market obligation (DMO) agar pasokan batu bara bagi PLN tetap terjaga dengan harga yang terjangkau. Harga DMO batu bara, khususnya untuk pembangkit listrik, saat ini dipatok maksimal USD70 per ton.
“DIbanding negara tetangga, tarif listrik Indonesia juga tidak terlalu murah. Dari data Globalpetrolprice.com per maret 2021, tarif listrik di Indonesia untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD 10.1 sen. Sementara di China, Vietnam dan Malaysia masing-masing sebesar USD 8.6, 8.3 dan 5.2 sen. Bahkan tarif listrik rumah tangga di Laos hanya sebesar USD 4.7 sen. Jadi tarif listrik di kita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tarif listrik di Malaysia,” ungkap Mulyanto.
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19 Nataru Hanya Seminggu, Legislator PKS: Apakah Efektif?
Mulyanto juga mempermasalahkan sikap Pemerintah yang melaporkan rencana kenaikan TDL itu ke Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya sikap Pemerintah itu tidak tepat karena seharusnya rencana kenaikan TDL itu dibicarakan dulu di Komisi VII DPR RI yang berwenang mengawasi sektor energi.
Menurut Mulyanto, langkah Pemerintah ini tidak elok dan bisa bikin kegaduhan baru yang tidak perlu.
“Tata kramanya kan seharusnya berbagai rencana ketenagalistrikan dari Pemerintah dibicarakan lebih dahulu dengan mitranya, yakni Komisi VII DPR RI, yang memang membidangi soal tersebut. Tidak ke alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain,” tandas Mulyanto.
Beritaneka.com—Presiden Jokowi, dalam acara tanam padi di Trenggalek, Jawa Timur menyebut, sepanjang tahun 2021 Indonesia tidak ada impor beras. Pernyataan Presiden Jokowi itu disayangkan Partai Keadilan Sejahterah (PKS).
Pasalnya, janji Presiden Jokowi stop impor beras masih menjadi mimpi yang belum bisa terealisasi sampai saat ini. Fakta di lapangan membuktikan, keputusan impor 1.5 juta ton beras di bulan Mei 2021, dibatalkan atas tekanan publik.
“PKS sejak awal konsisten bahwa impor beras melukai rasa dan keadilan kepada petani yang sudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi, impor beras wajib ditolak,” papar Riyono Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti dilansir dari laman resmi PKS, Kamis (02/12).
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Pernyataan Presiden terbantahkan dengan data BPS yang menyampaikan bahwa sampai juli 2021 ada realisasi impor beras 41.600 ton setara 18 juta US dollar. Ditengah kondisi harga gabah di bulan Maret – Juni yang hanya 3500 – 4000 rupiah/kg membuat petani menjerit karena rugi. Manajemen dan politik pangan nasional kita semakin tidak jelas, inkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat sebuah kebijakan bias siapa yang akan bertanggungjawab.
Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan namun ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur.
“Presiden dapat kabar dan data dari mana kalau sampai November gak ada impor?” tanya Riyono.
Baca juga: PKS Terus Perjuangkan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Cholil Bangkalan
Menurut Riyono kondisi perberasan nasional tercatat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.
Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
“Prestasi petani yang sudah berhasil memenuhi cadangan pangan nasional, kenapa harus selalu dibalas dengan kebijakan yang tidak pro petani?” tutup Riyono.
Baca juga: Kapal Bakamla Kekurangan BBM, PKS : Presiden Tidak Serius Lindungi Laut Indonesia
Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) mengingatkan pemerintah soal potensi lonjakan kasus Covid-19 saat akhir tahun. Apalagi, saat ini ada ancaman varian baru Omicron yang sudah ditemukan di beberapa negara.
“Varian Omicron sudah terdeteksi di Afrika Selatan, Eropa dan Kanada. WHO menyebut varian ini lebih berbahaya karena berpotensi meluas lebih cepat di bandingkan varian-varian lainnya. Kalau kita tidak segera antisipasi, maka besar kemungkinan varian tersebut akan segera tiba di Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, seperti dilansir dari laman resmi PKS, Kamis (02/12).
Baca juga: Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, PKS Desak Jokowi Tindak LBP dan Erick Thohir
Sementara itu Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) mengatakan mutasi yang ada dalam varian ini akan membuat virusnya tidak bisa dikekang dengan respon antibodi dari vaksin atau juga kekebalan tubuh bagi yang pernah divaksinasi.
“Oleh karena itu, saya meminta pemerintah mengetatkan penjagaan dan pemeriksaan di pintu-pintu masuk kedatangan khususnya dari luar negeri. Baik via jalur laut, udara maupun darat. Selain itu pemerintah juga harus fokus ke WNA/WNI yang berasal dari negara-negara ditemukannya varian baru. Tingkat testing dan tracing dengan alat yang akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi sebagaimana varian delta plus beberapa waktu yang lalu,” tambah Netty.
Netty juga meminta Inmendagri 62/2021 agar bisa lebih efektif menahan lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru.
“Kenapa Inmendagri ini baru berlaku sejak tanggal 24 Desember? Seharusnya jika mau lebih efektif, Inmendagri ini harusnya berlaku seminggu sebelum dan seminggu sesudah Hari Natal. Penerapan PPKM Level 3 selama dua pekan akan lebih efektif dalam menekan lonjakan kasus,” kata Netty.
Baca juga: Masuki Era ‘Living with Covid-19’, PKS: Pemerintah Perlu Restorasi Hak Rakyat
Netty juga meminta agar penerapan PPKM Level 3 nantinya benar-benar diterapkan secara maksimal.
“Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, larangan ada tapi masih banyak masyarakat yang bisa lolos dan nekat mudik ke kampung halaman. Artinya mobilitas masyarakat yang tinggi masih terjadi. Aparat dan pos-pos pencegatan keluar masuk kota harus disiapkan jauh-jauh hari. Oleh karena itu menurut saya PPKM Level 3 ini penting diterapkan selama dua minggu, agar tidak ada yang bisa curi start mudik,” tambahnya.
Netty meminta seluruh pemerintah daerah siaga dengan lonjakan kasus.
“Kita tidak mendoakan tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemerintah harus siaga baik dari segi SDM-nya maupun fasilitas-fasilitas kesehatannya. Kita harus belajar dari masa lalu di mana infrastruktur kesehatan kita lumpuh karena tingginya kasus pasca libur lebaran,” katanya.
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Terakhir, Netty menyerukan masyarakat agar tetap disiplin prokes dengan memakai masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.
“Penurunan level PPKM di seluruh Indonesia nyaris telah membuat euforia masyarakat. Pusat perbelanjaan dan hiburan, angkutan publik dan sarana umum lainnya telah ramai dikunjungi manusia. Jangan sampai kita abaikan prokes jika tidak ingin menuai badai,” ujarnya.
Beritaneka.com—Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Jokowi ambil sikap terhadap dua bawahannya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR di bawah nama PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI).
Memiliki laboratorium di Cilandak, Jakarta Selatan, dan disebut telah melakukan lebih dari 700 ribu tes PCR, PT GSI tercatat memiliki afiliasi dengan Luhut dan Erick dalam struktur kepemilikan saham. Luhut dan Erick masing-masing memiliki 242 dan 485 lembar saham di perusahaan ini.
“Akan jadi preseden buruk jika Pak Jokowi membiarkan konflik kepentingan dipertontonkan telanjang di sekitarnya. Pak Luhut dan Pak Erick terlibat menyusun aturan yang mewajibkan tes PCR bagi masyarakat, hla kok mereka juga yang menyediakan alat-alat tesnya di pasaran, harganya mahal pula,” ucap Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni.
Baca juga: Masuki Era ‘Living with Covid-19’, PKS: Pemerintah Perlu Restorasi Hak Rakyat
Diketahui, selain membuka jasa PCR di lokasi lab Cilandak, PT GSI juga menawarkan layanan datang ke rumah atau kantor (home service) untuk perusahaan maupun konsumen perorangan.
Soal eksistensi perusahaan yang berdiri sejak April 2020 silam ini, Farouk juga mengkritisi kemunculan narasi-narasi aneh yang menyebut bahwa PT GSI merupakan inisiatif aksi turun tangan dari Luhut dan Erick. Keberadaan PT GSI, lebih dari itu, bahkan diklaim sebagai bentuk solidaritas ketika wabah Covid-19 awal merebak.
“Narasi tersebut tak cukup memiliki explanatory power [daya penjelas] atas permasalahan yang sedang berlangsung. Lagi pula, kalau pendirian PT GSI disebut sebagai bentuk solidaritas, nyatanya ia sebelumnya tetap mematok tarif tes PCR sampai Rp2,5 juta per orang. Pantaskah sebutannya solidaritas kalau tarifnya semahal itu, rasanya tidak,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Kenaikan Tarif PNBP Perikanan, PKS Nilai Beratkan Nelayan
Baru diketahui belakangan bahwa tarif tes PCR bisa ditekan lebih murah. Terhitung sudah tiga kali pemerintah menurunkan tarif PCR: menjadi Rp900 ribu pada Oktober 2020: menjadi Rp495-525 ribu pada Agustus 2021; dan menjadi Rp275-300 ribu pada Oktober 2021.
“Menurut perhitungan kami, tarif yang berlaku hari ini pun sebetulnya masih bisa dikompres menjadi Rp100 ribu per tes PCR. Di luar sana bahkan ada pengakuan terbaru bahwa biaya tes PCR bisa cukup hanya Rp10 ribu saja, namun ini perlu dikaji ulang,” kata Farouk Alwyni.
Meski demikian, Farouk Alwyni mengatakan perhitungan-perhitungan baru tersebut tidak bisa menghapus fakta bahwa PT GSI sejak awal telah meraup keuntungan besar dari penderitaan orang banyak.
Seperti diketahui, tes PCR digalakkan pemerintah untuk melacak penyebaran Covid-19. PCR juga menjadi syarat perjalanan. “Dan, di balik aturan-aturan dan persyaratan tersebut, sekali lagi, ada andil dua nama menteri Presiden Jokowi,” kata Farouk Alwyni.
Jika benar ada afiliasi perusahaan ini dengan pejabat publik pembuat keputusan (yang dengan begitu sebagian keuntungan perusahaan mengalir ke kantong mereka), maka menurut Farouk Alwyni persoalan carut-marut ini perlu segera ditindak tegas.
“Jika Presiden tak mengambil tindakan apapun, dapat diartikan secara implisit bahwa ia mengizinkan orang-orang terdekatnya meminggirkan etika yang semestinya dimiliki oleh pejabat publik, lebih dari itu apa yang mereka lakukan juga ada potensi tindak pidana berdasarkan UU No. 28 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, ” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Farouk menyarankan agar presiden dapat mengambil teladan dari apa yang pernah terjadi di Korea Selatan semasa dipimpin Presiden Park Geun-hye.
Pada 10 Maret 2017, Presiden Park dimakzulkan karena membiarkan sahabatnya, Choi Soon-Sil, mencampuri urusan negara. Choi menggunakan kekuasaan Park untuk menekan perusahaan-perusahaan besar agar menyumbangkan dana ke yayasannya.
“Yang hebat adalah sebelum Nyonya Park lengser, ia 3 kali melakukan permintaan maaf di hadapan publik Korsel dan mengaku patah hati mengetahui krisis politik di Korsel disebabkan oleh orang-orang terdekatnya,” kata Farouk Alwyni.
