Beritaneka.com—Muhammadiyah mengembangkan sayap di negeri kangguru, Australia. Muhammadiyah mendirikan sekolah Australia College (MAC) akan menjadi pertama yang beroperasi di Australia.
Lokasi kampus ini berada di 585 Belgrave-Hallam Road, Narre Warren East, Victoria, Australia. Ragam persiapan terus dilakukan untuk menyambut kelahiran institusi pendidikan Muhammadiyah di luar negeri ini.
“Ini satu anugerah dari Allah Swt yang semua itu karena kesungguhan bapak ibu sekalian,” tutur Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, seperti dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (31/12).
Baca juga: Milad Ke-109 Muhammadiyah, Haedar Nashir: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
Beroperasinya Muhammadiyah Australia College akan menjadi momentum strategis bagi pendidikan Indonesia di Australia. Haedar menjamin Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan mendukung eksistensi dan keberlangsungan kampus Muhammadiyah di Australia ini dengan menyiapkan segala keperluan dan pendanaan.
“InsyaAllah PP Muhammadiyah akan terus memback-up apa yang menjadi keperluan PCIM Australia yang berkaitan pengelolaan itu sehingga bisa kita tanggung bersama untuk dana,” kata Haedar.
Inspeksi lokasi dari Victorian Registration and Qualifications Authority (VRQA) merupakan salah satu tahapan akhir dalam proses pendaftaran Muhammadiyah Australia College. Andaikan pandemi tidak menghantam publik internasional, berbagai proses dan persyaratan administrasi akan segera cepat selesai.
Baca juga: Hari Ini Milad Ke-109 Muhammadiyah: Optimis Hadapi Pandemi Covid-19: Menebar Nilai Utama
Namun, berkat kesungguhan dan doa dari berbagai pihak, proses perizinan telah selesai, item terakhir yang harus diselesaikan adalah finalisasi rekrutmen staf, guru, karyawan, dan lain-lain.
“Percayalah bahwa dengan anugerah ini kita akan bukakan jalan Ketika kita terus bersungguh-sungguh. Terima kasih kami kepada semuanya, mudah-mudahan Allah membuka jalan yang lebih baik lagi,” ucap Haedar.
Haedar percaya dengan adanya Muhammadiyah Australia College, kampus Muhammadiyah lain di luar negeri akan tumbuh dan berkembang biak. Bukan tidak mungkin akan terus menjamur di belahan dunia. Eksistensi sekolah-sekolah Muhammadiyah akan terus merawat dan membawa pesan Islam Berkemajuan di manapun tumbuh dan berkembang.
“Arah kita ialah membawa misi dakwah Islam Berkemajuan ke Australia. Tolong dengan seksama oleh teman-teman PCIM sambal terus mempersiapkan sekolah ini, alam pikiran keislaman dan kemuhammadiyahannya digotong bareng-bareng,” kata Haedar.
Baca juga: Muhammadiyah Luncurkan UMPlaza, Aplikasi Pembelajaran Kewirausahaan Mahasiswa
Beritaneka.com—Kebijakan baru yang dikeluarkan Mendagri terkait aplikasi PeduliLindungi bisa menjurus pada kontrol total oleh negara terhadap masyarakat, yang tidak sehat untuk civil liberty dan data privacy kedepannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni.
Menurut Farouk, kebijakan ini tidak tepat karenajuga akan berdampaknegatif terhadap ekonomi masyarakat.“Secara jumlah unit, persentase UMKM adalah 99,99% dari seluruh pelaku usaha, kebijakan terkait aplikasi PeduliLindungi hanya akan mempersulit bisnis mereka,” katanya, Kamis (30/12/2021).
Sebagaimana diketahui, per 21 Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneken Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
Baca juga: PKS Tolak RUU IKN, Ini Tiga Alasannya
Di dalamnya diatur kewajiban bagi penyelenggara tempat publik untuk memasang aplikasi PeduliLindungi. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum punya sarana menunjukkanapakah dirinya sudah divaksin atau belum.Seterusnya akan ada sanksi tegas jika ada penyelenggara terbukti melanggar aturan.Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional sebuah tempat usaha.
Farouk Alwyni mengatakan, SE Mendagri adalah counterproductive, bukan saja menyulitkan bisnis UMKM untuk bangkit, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak memahami persoalan vaksinasi Covid-19.
“Pemerintahterjebak paradigma bahwa vaksin adalah satu-satunya jalan keluar pandemi. Padahalpengetahuan baru sudah banyak bermunculan. Studi menunjukkan persoalan Covid-19 akan selalu kembali pada persoalan imunitas. Tanpa perlu vaksin sekalipun, seseorang yang berdaya tahan tubuh baik cenderung lebih terhindar dari penularan virus, dan kalaupun tertular akan masuk kategori asymptomatic (Orang Tanpa Gejala),” katanya.
Baca juga: Bawang Putih 95 Persen dari Impor, PKS: Apa Berani Presiden Stop Impor?
Di sisi lain, studi juga membuktikanvaksin-vaksin yang ada sekarang ini sebagai leaky vaccine, yakni vaksin yang tidak bisa mencegah penularanCovid-19. Artinya, orang yang telah divaksin pun masih bisa tertular dan juga bisa menularkan virus.
“Satu kemanfaatan vaksin yang masih bisa disepakati adalahkemampuannya mencegah sakit berat. Itupun mulai tertantang mengingat banyak pula ditemukan kasus sakit berat bahkan kematian pada orang yang sudah vaksin dosis penuh,” lanjutnya.
Secara internasional, Farouk menjelaskan, kasus kematian penerima vaksin dosis penuh banyak ditemui pada kelompok lanjut usia dan yang mempunyai penyakit bawaan.Padahal tujuan utama vaksin adalah melindungi kelompok ini.
Di sinilah menurutnya kebijakan vaksinasi secara umum patut dikaji ulang. Lebih-lebih, tingkat kematian Covid-19 yang berada di kisaran 3,38 persenbanyak di antaranya berasal dari kelompok rentan.
“Objektif dari vaksinasi semestinya melindungi kelompok rentan,tetapi itujuga tidak sepenuhnya berhasil.Ini seharusnya membuka mata para pemegang kebijakan bahwa perlu ada aturan yang lebih tepat sasaran dan tidak merugikan orang banyak. Belum lagi kalau kita bicara dampak samping vaksin yang mulai bermunculan sejauh ini,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Tarif Dasar Listrik Naik Tahun 2022, Fraksi PKS Tolak
Dalam kondisi sekarang, kata Farouk, strategi yang lebih perlu dilakukan adalah focused protection, yakni fokus melindungi kelompok rentan di antaranya mereka yang berusia lanjut (di atas 65 tahun), kelompok yang masuk kategori obesitas, maupun yang memiliki diabetes. “Merekalah sebenarnya yang mayoritas berkontribusi terhadap kematian,” jelas Farouk.
Dengan penanganan yang lebih terarah, kata Farouk, maka sebetulnya pemerintah tak perlu mengeluarkan larangan mubazir sebagaimana diambil oleh Mendagri. Kebijakan ini menurutnya hanya akan meneruskan terpuruknya pertumbuhan ekonomi yang sudah terjungkal di kuartal tiga tahun 2021.
“Kebijakan histeria seperti PPKM Darurat &kebijakan sertifikat vaksin (KSV)ini senyatanyatidak tepat.Apalagi kebijakan ini (KSV) bertentangan dengan otonomi kesehatan individu yang diatur dlm UU No. 36 Tahun 2009,dimana setiap tindak kesehatan harusnya disetujui oleh warga atau yang dikenal dengan informed consent,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Dalam pada itu, sudah banyak masyarakatmenyuarakan keberatannyaterhadap aturan yang dinilai telah merampas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomiorang banyak ini.Namun alih-alih mendengarkan keluhan mereka, Farouk menyayangkan para pemegang kebijakan justru terkesan masih menganggap dirinya sebagai entitas yang paling tahu cara memperbaiki keadaan.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih sensitif dan menyadari kesulitan hidup masyarakat banyak akibat berbagai kebijakan penanganan Covid-19 yang diambilnya.
Tanpa sensitifitas dan kerendahan hati, kata Farouk, pemerintah hanya akan mendapati bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus memburuk, dan pihak yang paling menanggung persoalan ini akhirnya adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Tanpa strategi penanganan yang baik, yang memperhatikan focused protection, maka akan terus berlanjut kesulitan ekonomi yang diderita masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit pada akhirnya akan menimbulkan persoalan pula bagi kesehatan masyarakat, bukan sekadar Covid-19, tetapi juga berbagai penyakit lainnya,” pungkas alumni program MBA Birmingham University ini.
Beritaneka.com—PT Paragon Technology and Innovation saat ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur komestik terbesar di Indonesia.
Perusahaan yang menaungi merek produk kecantikan Wardah ini bermula dari sebuah bisnis rumahan, kini ia tumbuh menjadi perusahaan besar karena usahanya bukan hanya berbasis pasar tetapi juga riset.
“PT Paragon Technology and Innovation yang sangat besar ini, merupakan industri yang saya lihat memang berbasis riset (penelitian), bukan hanya berbasis pasar,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, seperti dilansir dari laman resmi Setwapres, Jumat( 31/12).
Baca juga: Wapres: Produk Pasar Modal Syariah Tumbuh di Tengah Pandemi
Lebih lanjut, Wapres bercerita bahwa dirinya mengetahui perkembangan Paragon yang semula masuk kategori UMKM hingga saat ini menjadi korporasi besar.
“Saya tahu ketika pada awal-awal, perusahaan ini bergerak sekitar 1999 masih di rumah, tapi setelah 22 tahun sudah menjadi perusahaan yang besar,” tuturnya.
Untuk itu, Wapres berharap model bisnis Paragon yang dikenal dengan produk Wardah-nya ini bisa menjadi contoh bagi UMKM-UMKM di tanah air. Khususnya dilihat bagaimana Paragon terus berinovasi dalam usahanya.
“UMKM itu bisa menjadi besar asal dia betul-betul terus melakukan inovasi dan dengan tekun melakukan upaya-upaya, tidak hanya berorientasi pada pasar tapi juga pada riset,” tegasnya lagi.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global
Hingga kini, sambung Wapres, Paragon terus melakukan riset untuk menghasilkan produk-produk kecantikan yang berkualitas dan memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri.
“Produknya berkembang dari semula Wardah, ada make over, emina, kahf dan sekarang sedang dipelajari untuk pasar di negara-negara yang bercuaca ekstrem panas atau pun ekstrem dingin, sehingga produknya nanti tidak bermasalah dan bisa diterima,” papar Wapres.
“Bahkan juga dalam negara-negara yang maju dengan kualitas yang mereka harapkan, juga bisa dilakukan (pengembangan) produk yang terus dilakukan melalui riset,” imbuhnya.
Namun, kata Wapres, dalam perkembangannya saat ini masih terdapat tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh Paragon tetapi juga pemerintah, yakni bahan baku produksi yang masih mengandalkan produk impor.
“Tapi ada yang saya sayangkan yaitu bahwa ternyata produk bahan bakunya, hulunya, ini masih impor. Oleh karena itu ini jadi tantangan pemerintah untuk bagaimana mendorong lahirnya industri hulu untuk kosmetik ini,” ujarnya.
Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrim Masih Besar, Wapres: Perlu Sinergi Semua Pihak
Untuk itu, Wapres berharap ke depan dapat didorong munculnya industri hulu kosmetik dengan memanfaatkan bahan-bahan baku dari dalam negeri.
“Saya kira bahan-bahan bakunya banyak (di dalam negeri), tetapi bagaimana kita mendorong supaya industri hulunya itu bisa kita siapkan di sini, jadi ini tantangannya ke depan,” pungkasnya.
Beritaneka.com—Tim inovasi IPB University menyerahkan hasil inovasi helm sepeda berbahan baku tandan kosong sawit kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Penyerahan helm dilakukan secara resmi di Balaikota Jakarta, 17/12.
Helm sepeda berpenguat serat Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) “Green Composite” merupakan inovasi dari Departemen Fisika IPB University dengan Inventor Dr Siti Nikmatin. Inovasi ini masuk dalam bagian program Matching Fund Kedaireka 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Helm biokomposit sepeda ini memiliki dua varian yaitu army dan sporty. Helm tersebut memiliki keunggulan ringan, menyerap panas, ramah lingkungan, produk nasional dari IPB University untuk Indinesia. Helm ini juga nyaman digunakan dan memiliki kekuatan yang unggul dibandingkan helm polimer.
Baca juga: IPB Kembangkan Krimer Sawit, Masak Rendang Cukup Satu Jam
Dr Siti Nikmatin menjelaskan, inovasinya itu berbahan limbah padat sawit dan diproduksi dengan melibatkan kelompok tani lingkar desa perkebunan sawit, mitra industri dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Saat ini helm sepeda biokomposit telah dikomersialisasikan oleh Tenant IPB University yaitu PT Interstisi Material Maju dan mitra UMKM PT Ecodue Widya Cadia Internasional yang juga turut hadir dalam kegiatan penyerahan helm sepeda di Pemprov DKI Jakarta ini.
Baca juga: Apakah Pohon Emas Ada di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB University
Turut hadir dalam penyerahan helm, Dekan FMIPA IPB University Dr Berry Juliadi, Ketua Departemen Fisika IPB University Dr Tony Sumaryada, Kepala Divisi Fisika Terapan sekaligus anggota riset, Dr Irmansyah, Mitra riset PT Astra Honda Motor, Dwi Arso Yedi Irwanto dan perwakilan mahasiswa MBKM, Dhiya Ulayya Tsabitah.
Dekan FMIPA IPB University, Dr Berry Juliadi menyampaikan, kegiatan ini sebagai bentuk dan upaya dalam mengurangi emisi karbon dan mewujudkan lingkungan bersih melalui bersepeda di DKI Jakarta.
Baca juga: Kampus Pertama di Indonesia, IPB Terima Sertifikat SafeGuard Label SIBV
Dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menyambut dengan baik inovasi helm sepeda berbahan bikomposit TKKS. Ia menyebut, inovasi helm tersebut sangat menarik. Menurutnya, inovasi tersebut mendukung produk dalam negeri berbasis riset. Ia mengaku bersedia membantu memperkenalkan helm sepeda ini secara lebih luas lagi.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan karya tulis ilmiah dari Prof Husin Alatas dan tim dalam memberikan solusi banjir di Jakarta.
Beritaneka.com—Belum surutnya aturan pembatasan membuat masyarakat makin tertekan terutama dari sisi ekonomi.Terbaru, pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
Kebijakan ini disorot oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, semestinya pembatasan mobilitas bukan lagi jadi pilihanlantaranhanya membuat ekonomi masyarakat kembali terpuruk.
“Persoalan pembatasan menjadi isu penting sebab pada kenyataanya aktivitas bisnis yang akan terdampak dari kebijakan ini adalah aktivitas UMKM,” kata Farouk Alwyni, kepada Beritaneka, Jumat (31/12/2021).
Baca juga: PKS Tolak RUU IKN, Ini Tiga Alasannya
Padahal, menurut Farouk, sebanyak 61,1 persen pembentuk produk domestik bruto adalah kontribusi UMKM, dan UMKM menyerap 97 persen dari tenaga kerja nasional. Tekanan terhadapnya berdampak signifikan dan menciptakan efek domino bagi perekonomian. Jika tidak diberi keleluasaan, praktis UMKM akan makin terpuruk, dan pada akhirnya perekonomian nasional akan sulit pulih.
Farouk mengatakan, jika pemerintah mampu bekerja lebih tenang, aturan-aturan pembatasan paranoidsebagaimana termaktub dalam SE Mendagri sebetulnya bisa diganti dengan aturan yang lebih peka terhadap sisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa harus mempertaruhkan sisi kesehatan.
“Banyak contoh penanganan Covid-19 yang bisa proporsional tanpa pembatasan yang terkesan paranoid. Di Florida, AS, diterapkan kebijakan yang dikenal dengan Early Treatment Saves Lives dan Protect the Jobs. Dua kebijakan ini saling seiring. Satu sisipemerintah mampu memberi penanganandini bagi masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain mampumenjaga aktivitas bisnis tetap berjalan agar tidak terjadi PHK,” kata alumnus MA bidang ekonomi New York University ini.
Baca juga: Bawang Putih 95 Persen dari Impor, PKS: Apa Berani Presiden Stop Impor?
Farouk menjelaskan, Florida baru-baru inimasuk jadi negara bagian di AS yang berhasil baik menangani Covid-19 baik dari dari perspektif jumlah kasus, hospitalisasi, maupun kematian. Sebagai catatan, Florida sendiribahkan tidak menerapkan lockdown, kewajiban masker, maupun vaksinasi.
Bahkan, Gubernur Florida Ron DeSantis termasuk satu penentang keras kebijakan vaccine mandateyang diterapkan oleh Presiden Joe Biden, mandate yang juga menghadapi berbagai perlawanan dari Gubernur-Gubernur dan para Senat Partai Republik. Florida juga adalah salah satu negara bagian di AS yang melarang penerapan vaccine passport (semacam PeduliLindungi di Indonesia), mayoritas negara bagian di AS tidak menerapkan vaccine passport.
“Selain Florida, Jepang juga bisa dijadikan model negara terbaik dalam mengombinasikan antara kebijakan vaksinasi dan personal liberty. Penanganan pandemi di sana bisa berjalan baik dengan kebijakan vaksinasi sukarela (voluntary vaccination) tanpa harus pemerintahnya merampas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi rakyat, Jepang bahkan menyediakan dana khusus secara transparan bagi para korban efek samping parah dari vaksin,” jelas Farouk.
Baca juga: Tarif Dasar Listrik Naik Tahun 2022, Fraksi PKS Tolak
Menurut Farouk, pemerintah Indonesia mestinya dapat mengambil referensi-referensi yang lebih inovatif dalam menyeimbangkan kebijakan kesehatan, ekonomi, dan personal liberty. Ketimbang menjalankan kebijakan “gebyah uyah” dalam penangan Covid-19 yang counterproductive dan berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat, ada baiknya pemerintah memperkuat sistem yang dapat memberi perawatan dini saat ditemukan kasus positif, khususnya bagi kasus yang bergejala.
Paranoia menghadapi persoalan Covid-19 justru hanya akan membawa kerugian lebih besar bagi masyarakat banyak.Apalagi jika dilihat secara angka, di Indonesia tingkat kesembuhan akibat Covid-19 adalah tinggi mencapai 96,5 persen.
Sementara tingkat kematian 3,38 persen pun sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti penyakit bawaan yang dimiliki pasien, kemungkinan perawatan yang tidak memadai, ataupun yang disebut dengan incidental cases, yakni seseorang yang kenyataannya mempunyai sebab lain ketika meninggal tetapi kebetulan di tes positif sebelumnya.
“Artinya, virus ini memang harus diwaspadai secara proporsional dantak perlu berlebihan. Tingkat kesembuhan masyarakat masih sangat tinggi. Terkait varian baru omicron sekalipun ternyata telah dideteksi lebih lunak ketimbang varian sebelumnya (delta), hal ini diakui sendiri oleh penemu virus asal Afrika Selatan ini, nyatanya tingkat hospitalisasi dan kematian sangat kecil dibandingkan delta,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Peduli Erupsi Gunung Semeru, Fraksi PKS Himbau Potong Gaji ALeg
Di sisi lain, menurut Farouk, pemerintah juga perlu untuk memperhatikan dinamika isu vaksin internasional. Dalam studi-studi terbaru, Farouk menyitat, banyak ditemukan bahwa imunitas natural yang didapatkan dari terkena covid-19 sebenarnya ternyata jauh lebihprotectiveketimbang imunitas yang didapat dari vaksinasi.
Bahkan omicron sekarang ini disebutkan bisa berkontribusi terhadap herd immunity, mengingat transmisibilitasnya yang cepat tetapi dampaknya yang ringan, seperti halnya flu biasa.
“Pada akhirnya persoalan Covid-19 dari pelajaran selama hampir dua tahun ini adalah persoalan imunitas seseorang,dan vaksin bukan satu-satunya cara meraih imunitas. Banyak hal lain bisa dilakukan. Dari level individu, banyak faktor yang memengaruhi daya tahan tubuh atau imunitas seseorang, mulai dari diet sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, sampai dengan menjaga pola pikir positif, sebaiknya pemerintah juga gencarkan kampanye-kampanye kesehatan terkait hal ini,” tutup Farouk.
Beritaneka.com—Pemerintah terus berupaya melakukan stabilisasi harga sembako yang mengalami kenaikan menjelang akhir tahun ini. Dalam pantauan kami di sejumlah pasar harga sembako mengalami kenaikan signifikan, tercatat harga telur mencapai Rp32.000,- per kg, harga minyak goreng Rp22.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp110.000,- per kg.
Sebagai langkah nyata dalam meringankan beban masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sembako, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan beberapa langkah yang komprehensif dan holistik guna mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan di kenaikan harga tersebut, baik melalui kebijakan maupun langkah taktis di lapangan dalam bentuk operasi pasar .
Baca Juga: Tahun 2022 Adalah Tahun Pemulihan Ekonomi
“Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sembako melalui operasi pasar terutama menjelang Tahun Baru 2022. Harapan kami, operasi pasar ini dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako dengan harga khusus yang lebih murah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau secara langsung operasi pasar di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (29/12/2021).
Menko Airlangga mendengarkan secara langsung bagaimana sesungguhnya kendala, tantangan, dan juga kondisi yang dihadapi para pedagang di masa pandemi ini.
Momentum operasi pasar sembako ini juga dimanfaatkan masyarakat di sekitar Pasar Cileungsi untuk mendapatkan minyak goreng, telur ayam ras, cabai, bawang merah, bawang putih dengan harga yang terjangkau, terutama sebagai persiapan menjelang Tahun Baru 2022. Dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut, tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menghindari kerumunan warga.
Beritaneka.com—Perkembangan ekonomi global tak melulu tentang industri 4.0, diperkirakan tersedia 40 juta lapangan kerja di sektor kesehatan pada tahun 2030. Menurut Analisis Kebijakan Pemenuhan pasar Kerja Tenaga Kesehatan di Tingkat Global yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Ind dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021, dengan adanya ekonomi global diperkirakan akan menciptakan 40 juta lapangan kerja di sektor kesehatan pada tahun 2030.
Malahan menurut analisis tersebut, kekurangan tenaga kerja kesehatan secara global akan mencapai hampir 18 juta pada tahun 2035. Peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri cukup besar.
Bahkan kemungkinan juga akan meningkat setelah masa pandemi covid. Dengan adanya ekonomi global diperkirakan akan menciptakan 40 juta lapangan kerja di sektor kesehatan pada tahun 2030. Kekurangan tenaga kerja kesehatan secara global akan mencapai hampir 18 juta pada tahun 2035. Peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri cukup besar. Bahkan kemungkinan juga akan meningkat setelah masa pandemi covid.
Baca Juga:
- Tahun Depan, Kominfo Sediakan 200 Akses Internet di Pos Layanan TNI Wilayah 3T
- Jika Premium Dihapus, DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga Pertalite
- SOKSI Komit Kawal Ketum AH Capres Partai GOLKAR Pemilu 2024
Dari analisis tersebut, rupanya tengah ingar-bingar revolusi industri 4.0 yang melampungkan popularitas jurusan IT dalam menyambut otomasi secara sibernetik, internet of things, cloud computing, dan komputasi kognitif, masih ada jenis profesi lain yang sangat prospektif untuk anak muda yaitu profesi sebagai tenaga kesehatan.
Tidak melulu sebagai dokter, masih ada profesi tenaga kesehatan lainnya yang juga sangat menjanjikan, diantaranya adalah profesi kebidanan dan perofesi perawat. Kelebihan kedua profesi tersebut bagi anak muda adalah tak seperti kedokteran yang berbiaya tinggi dan hanya terdapat jenjang S1, untuk program studi kebidanan dan keperawatan juga tersedia jenjang D3 sehingga cocok bagi anak muda yang ingin langsung bekerja dengan biaya pendidikan yang jauh lebih terjangkau.
Namun yang harus diperhatikan dalam memilih kampus jurusan kebidanan dan keperawatan yang
berkualitas tinggi. Hal itu dapat dilacak dari reputasi yang dimiliki, akreditasi, keunggulan yang dimiliki, hingga sejauhmana lulusan kampus tersebut terserap di pasar kerja, biaya yang terjangkau dan ketersediaan beasiswa. Hal ini penting agar anak muda yang ingin berprofesi sebagai tenaga kesehatan bidan maupun perawat dapat menjadi lulusan yang memiliki profesionalisme tinggi dan dapat bersaing secara kompetitif di pasar kerja lokal maupun global.
Salah satu kampus yang menyediakan jurusan kebidanan dan keperawatan yang memiliki reputasi cukup meyakinkan di wilayah Jawa Barat adalah STIKes Horizon Karawang. Kampus dulu bernama STIKes Kharisma ini sudah berdiri sejak tahun 1992 sebagai perguruan tinggi pertama di Karawang yang menyediakan jurusan keperawatan dengan program studi Ners, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan. Juga menyediakan jurusan D3 Kebidanan. Kesemuanya dengan akreditasi Baik. Bahkan baru-baru ini para mahasiswa STIKes Horizon Karawang juga mencatatkan hasil menggembirakan dalam ujian UKOM atau uji kompetensi. Dimana jurusan D3 kebidanan mencatatkan tingkat kelulusan 92%, D3 Keperawatan 96% dan profesi NERS – 90%.
UKOM sendiri ditetapkan oleh Dikti (Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menetapkan standar bagi lembaga pendidikan tenaga kesehatan lewat uji kompetensi bagi yang akan lulus.
Tak heran jika berdasarkan tracer study atau survei alumninya, kampus yang berlokasi di Jalan Pangkal Perjuangan By Pass No.KM 1, Tanjungpura, Karawang ini memiliki angka penyerapan kerja yang menggembirakan. Dimana angka keseluruhan penyerapan kerja (overall employment rate) STIKes Horizon Karawang jurusan Kebidanan 87%, D3 Keperawatan 100%, Profesi Ners 100%, S1 Keperawatan 84%.
Keunggulan lain dari STIKes Horizon Karawang untuk jurusan keperawatan adalah merupakan salah satu kampus yang sudah dikenal memiliki pengalaman dalam pendidikan Kegawatdaruratan, Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dimana Indonesia telah lama menerapkan Peraturan Departmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.05/MEN/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan (Occupational Safety and Health Management System).
Kampus dengan jurusan Keperawatan yang berpengalaman dalam Kegawatdaruratan, Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) tentu dapat menambah daya saing lulusannya. Sebab manajemen K3 juga diberlakukan secara global dan regional. Misalnya Sistem Manajemen K3 juga diwajibkan oleh undangundang di Singapura, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, Thailand dan negara-negara lainnya.
Menyadari hal tersebut dan untuk meningkatkan kompetensi lulusannya di pasar kerja global, STMIK Horizon Karawang juga telah menerapkan program Global Workplace English Program (GWEP) yang merupakan serangkaian kelas wajib bagi siswa untuk belajar keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Inggris yang disesuaikan seperti tempat kerja yang diadopsi dari mitra pendidikan Horizon Education yaitu PHINMA Education dari Filipina.
Tidak hanya menjanjikan prospek yang tinggi bagi lulusannya di dunia kerja, namun Horizon Education yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Tri Putra Horizon Education sejak awal berkomitmen menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau, Bahkan berkat dukungan dua perusahaan besar di Indonesia yaitu Triputra Grup dan Persada Capital Investama yang bermitra dengan PHINMA Education dari Filipina, juga menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa yang berasal dari kalangan kurang mampu.