Beritaneka.com—Pimpinan DPR mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
“Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” tegas Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel Gobel, ke, Senin(1/11).
Langkah tersebut telah resmi diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Baca juga: Kereta Cepat Belum Mendesak, Syarief Abdullah: Anggarannya Lebih Esensial untuk Covid-19
Semula, pemerintah menyetujui pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN karena menganut skema business to business. Namun demikian, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak. “Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali.
Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” tandas Gobel.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah berfokus pada prioritas penggunaan anggaran saat ini, yakni untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan ibukota negara baru. Pemerintah, kata Gobel, harus konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan.
Pembengkakan biaya, dinilai Gobel seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.
“Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kritik politisi Partai NasDem itu.
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp114,24 triliun.
Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai 8,6 miliar dollar AS atau Rp122,8 triliun. Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kereta Api Indonesia (KAI) Salusra Wijaya menyebut kebutuhan investasi proyek akan meningkat karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.
Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Beritaneka.com—Kemampuan setiap negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan upaya setiap pemerintah dalam melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah kunci untuk memperoleh izin keberangkatan haji dan umrah.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (1/11). Bukhori menilai pandemi di Indonesia kian membaik. Perkembangan cakupan vaksinasi nasional juga sudah berjalan ke arah yang positif serta didukung dengan budaya masyarakat untuk disiplin prokes yang kian tinggi.
“Saya kira ini yang menjadi bahan pertimbangan Arab Saudi, sehingga memberikan izin bagi kita untuk melaksanakan umrah sebagaimana kabar ini telah mereka sampaikan melalui kawat diplomatik ke Kementerian Luar Negeri RI,” ujarnya.
Baca juga: Golkar Serahkan Surat Pergantian Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus Gantikan Azis Syamsuddin
Bukhori mengatakan, izin umrah bagi Indonesia merupakan sinyal positif bagi rencana pelaksanaan haji di tahun 2022, sepanjang Pemerintah Indonesia mampu menjaga kepercayaan pemerintah Arab Saudi dengan mengendalikan pandemi secara terukur dan transparan.
Selain itu, Bukhori juga menerangkan soal pembangunan infrastruktur terkini di Mekkah yang memungkinkan untuk menampung lebih banyak jemaah haji.
Harapannya, semakin besar kapasitas yang dibangun akan berdampak pada bertambahnya kuota haji Indonesia sehingga bisa memangkas daftar tunggu haji di dalam negeri.
“Dengan pembangunan di Mina yang dibuat bertingkat, kita berharap kuota haji kita bertambah dari 200 ribu menjadi dua atau tiga kali lipatnya. Walhasil, ini bisa mengurangi daftar tunggu jemaah kita yang sebelumnya antara 25 sampai 35 tahun, maka bisa dipersingkat,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca juga: Komisi IX DPR Desak Kemenkes Evaluasi Pengadaan Obat dan Alkes
Meskipun Indonesia telah memperoleh izin, Bukhori memaparkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi bagi penyelenggaraan umrah di masa pandemi.
“Tantangan kita saat ini antara lain soal sinkronisasi antara aplikasi PeduliLindungi dan Tawakalna milik Arab Saudi. Terbaru, saya baru saja memperoleh kabar bahwa sinkronisasi ini telah memasuki tahap finalisasi. Kedua, persoalan vaksin booster dan ketiga adalah persoalan isolasi dan biaya karantina,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.
“Saya berharap pemerintah mampu menyusun skema penyelenggaraan umrah yang aman, sehat, dan tidak memberatkan calon jemaah. Sebab, keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan umrah tahun ini akan menjadi modal penting bagi penyelenggaraan haji 2022,” pungkas Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah I ini.
Beritaneka.com—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dari 1 Januari sampai 31 Oktober 2021 jumlah bencana yang terjadi di Indonesia sebanyak 2.208 kejadian. Bencana alam hidrometeorologi tercatat masih mendominasi yakni bencana banjir, kemudian diikuti puting beliung, dan tanah longsor.
Bencana alam tersebut juga menimbulkan terdampak dan mengungsi sebanyak 6,6 juta atau 6.653.006 jiwa, sedangkan sebanyak 549 jiwa meninggal dunia, dan 74 hilang serta 13.031 jiwa luka-luka.
Catatan BNPB, sebanyak 894 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah Tanah Air. Kemudian 589 kejadian puting beliung, sedangkan tanah longsor 406. Kejadian bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 22 kejadian, gempa bumi 26 kejadian, dan karhutla 258 kejadian.
Baca Juga: Harga Tes PCR Rp300 Ribu, Legislator: Perlu Dikaji Ulang
Sementara itu, provinsi yang tercatat paling banyak kejadian bencana terjadi Pulau Jawa yakni di Jawa Barat dengan 539 kejadian, di Jawa Timur dengan 227 kejadian, dan di Jawa Tengah sebanyak 210 kejadian bencana.
Dampak bencana sekitar 134.621 rumah rusak dengan rincian 17.010 rumah rusak berat, 24.035 rumah rusak sedang, dan 93.576 rumah rusak ringan.
Selain itu 3.597 fasilitas umum juga mengalami kerusakan dengan rincian 1.446 fasilitas pendidikan, 1.798 fasilitas peribadatan, dan 3523 fasilitas kesehatan rusak, 502 kantor rusak, dan 359 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana.
Beritaneka.com—Kejaksaan Agung mencatat penanganan kasus melalui Restorative Justice (RJ) mencapai ratusan kasus hingga akhir Oktober 2021.
“Sampai dengan 27 Oktober 2021 tercatat sebanyak 314 perkara berhasil diselesaikan dengan restorative justice, di mana terdapat 9 perkara di wilayah hukum Kejati Kalimantan Tengah,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada 28-29 Oktober 2021.
Menurut dia, penegakan hukum lewat restorative justice mendapatkan banyak apresiasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapannya harus diperhatikan secara profesional.
“Terobosan ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, untuk itu tetap pastikan (Restoratif Justice) diterapkan dengan sebaik-baiknya dan profesional, agar keadilan korban yang terenggut benar-benar dipulihkan sehingga tidak menyisakan rasa dendam,” kata Burhanuddin.
Baca Juga: Total Kredit Pinjol Warga Jabar Capai Rp67,7 Triliun
Burhanuddin menegaskan, agar para jaksa tidak main-main dalam penegakan hukum restorative justice. Dia memerintahkan bagian Bidang Pengawasan Kejagung untuk memantau pelaksanaan restorative justice.
“Untuk itu jangan pernah saudara melakukan tindakan tidak terpuji dalam melaksanakan RJ. Serta saya wajibkan saudara mempublikasikan pelaksanaan RJ, dan menyosialisasikan dominus litis Kejaksaan dalam peradilan umum kepada masyarakat, seraya mengedukasi masyarakat agar mengenali hukum dan menjauhi hukuman,” katanya.
Beritaneka.com—Total nilai kredit warga Jawa Barat terhadap pinjaman online (pinjol) atau fintech lending hingga September 2021 tercatat mencapai Rp67,7 triliun.
Angka tersebut adalah pinjaman warga terhadap pinjol legal atau terawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono mengatakan, tercatat sampai dengan Agustus 2021 dana sebesar Rp67,7 triliun telah disalurkan kepada 13,23 juta peminjam online di Jawa Barat.
“Kemudahan akses yang ditawarkan oleh fintech lending menjadi salah satu opsi masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan pembiayaan secara cepat mengakses fintech lending,” kata Indarto dalam keterangannya kepada wartawan.
Baca Juga: BNPB: 2.208 Bencana Terjadi Sepanjang Januari-Oktober 2021
Menurut dia, jumlah outstanding pinjaman online meningkat sebesar 122,7% dengan nominal Rp6,8 triliun. Menariknya, pinjol ini memiliki porsi tertinggi sebesar 26% dari provinsi lainnya di Indonesia.
Tingginya akses warga terhadap pinjol, membuat penyaluran kredit atau pembiayaan di Jabar tumbuh positif sebesar 6,88% yoy, lebih baik dari nasional yang bertumbuh sebesar 2,21% yoy.
Indarto mengingatkan agar warga tetap berhati hati saat mengakses pinjol. Hal ini mengingat maraknya fintech lending ilegal yang dapat merugikan masyarakat dengan bunga sangat tinggi. Belum lagi adanya penyalahgunaan data pribadi.
“Masyarakat harus mencermati izin atau legalitas fintech lending yang dikeluarkan. Kami juga terus lakukan upaya agar pinjol ilegal terus diberantas. Presiden juga sudah instruksikan itu,” katanya.
Baca Juga: Harga Tes PCR Rp300 Ribu, Legislator: Perlu Dikaji Ulang
Dia meminta, apabila ada masyarakat yang mendapati pinjol ilegal atau merasa dirugikan, bisa mengunjungi nomor OJK atau hotline polisi. Saat ini, baik OJK, pemerintah, dan polisi sudah berkomitmen memberantas pinjol ilegal karena sudah sangat meresahkan.