Beritaneka.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.205,81 triliun. Nominal ini mencakup 98,07 persen dari keseluruhan target tahun ini.
“Sejumlah 112 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100 persen dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing KPP,” demikian keterangan resmi DJP.
DJP menyampaikan sebanyak 5 Kantor Wilayah (Kanwil) telah berhasil mencapai target penerimaan pajak melampaui 100 persen dari targetnya yakni;
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
- Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- Kantor Wilayah DJP Sulut dan Malut
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
DJP terus berupaya memenuhi target penerimaan negara melalui seluruh instansi vertikal yang dimiliki. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar DJP dapat mencapai target penerimaan pajak nasional sesuai yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Ikuti Fatwa MUI, Komisi IX Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal
Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, pemerintah mematok target penerimaan pajak Rp1.229,6 triliun. Adapun, target total pendapatan negara Rp1.743,6 triliun terdiri dari penerimaan pajak tersebut, kepabeanan dan cukai Rp215 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp298,2 triliun.
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo mengalokasikan wakil menteri (wamen) di Kementerian Sosial. Hal itu tertuang dalan Peraturan Presiden (Perprwes) Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial pada 14 Desember 2021.
Dengan bertambahnya satu kursi wamen, maka total kursi wamen di Kabinet Indonesia Maju menjadi 16. Sementara pada Kabinet Indonesia Kerja, Jokowi hanya mengalokasikan tiga kursi wamen.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Nasdem Untung Elektoral Bila Usung Anies Baswedan
Kebijakan Presiden Jokowi mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai penambahan Wamen itu layak ditolak karena tidak jelas urgensinya.
“Membengkahnya kursi wamen pada Kabinet Indonesia Maju tentu layak dipersoalkan. Sebab, tidak jelas urgensi penetapan kursi wamen dalam satu kementerian,” ujar Jamiluddin.
Jamliluddin menegaskan, semua tugas dan fungsi kementerian sesungguhnya sudah terbagi habis di unit eselon 1. Tugas dan fungsi eselon 1 juga sudah dijabarkan secara operasional oleh unit eselon 2.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Puan Maharani Sangat Tidak Aspiratif
Sementara semua kebijakan yang terkait tugas dan fungsi setiap kementerian ditentukan oleh menteri. Sekjen biasanya mewakili menteri dalam kegiatan seremonial. Sementara Dirjen mewakili menteri dalam bidang operasional sesuai tugas dan fungsi kementeriannya.
“Jadi, tugas dan fungsi setiap kementerian pada dasarnya sudah terbagi habis. Karena itu, tidak ada lagi tugas dan fungsi kementerian yang perlu didistribusikan untuk wamen,” tegasnya.
Karena itu, ungkap Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 ini, penempatan wamen di kementerian pada dasarnya bukanlah kebutuhan. Sebab, kementerian yang sudah memiliki kursi wamen juga kinerjanya tidak membaik.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Arief Poyuono Jangan Terjebak Etnosentrisme
Ada kesan, kursi wamen hanya untuk mengakomodir orang-orang yang dinilai berjasa mengantarkan Jokowi jadi presiden. Jadi, kursi wamen hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Hal itu tentu tidak sejalan dengan keinginan Jokowi yang selalu ingin berhemat. Beban negara untuk 16 kursi wamen tentu tidak sedikit. Padahal negara saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan.
“Karena itu, Jokowi seharusnya menghentikan penambahan kursi wamen. Selain memang tidak berkaitan dengan peningkatan kinerja kabinet, juga tidak sejalan dengan janjinya untuk menyusun kabinet yang ramping,” tegasnya.
Beritaneka.com—Sumberdaya manusia yang berkualitas adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Generasi muda inilah yang akan melanjutkan pembangunan bangsa.
Untuk menghasilkan generasi muda yang sehat perlu dipersiapkan sejak masih dalam kandungan ibu. Dengan demikian, bayi yang dilahirkan memiliki kondisi sehat dan memiliki kapasitas yang baik.
Baca juga: IPB Kembangkan Krimer Sawit, Masak Rendang Cukup Satu Jam
Profesor Hardinsyah, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat, Fakulaas Ekologi Manusia (Fema) IPB University mengungkapkan bahwa di Indonesia banyak terjadi gangguan kekurangan gizi yang dialami oleh ibu hamil. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan minum air.
“Faktaknya, dua dari lima wanita hamil di Indonesia kekurangan air. Lalu satu dari dua ibu yang menyusi ternyata mengalami kekurangan cairan,” jelas Prof Hardinsyah.
Ia melanjutkan, kebutuhan air untuk wanita hamil berkisar antara 2000 cc hingga 2500 cc. Kebutuhan ini setara dengan delapan gelas per hari. Sayangnya, kebutuhan ini masih banyak belum terpenuhi.
Baca juga: Apakah Pohon Emas Ada di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB University
Dosen IPB University itu menjelaskan bahwa wanita hamil akan mengalami peningkatan volume darah. Sehingga dalam kondisi hamil ibu membutuhkan banyak air. Kebutuhan untuk janin dan air ketuban sebanyak 1500 cc. Sedangkan untuk fungsi plasenta paling sedikit adalah 500 cc.
Menurutnya, kekurangan ciaran berbahaya bagi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Hal ini karena susunan tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air.
Saat kekurangan air, katanya, konsekuensinya pada saat bayi dilahirkan bisa terpengaruh baik secara fisik dan fungsi otak. Misalnya ukuran dan berat tubuh di bawah normal.
Hal ini sejalan dengan pemateri kedua yaitu, Profesor Budi Iman Santoso, dokter ahli kandungan dan kehamilan dari Universitas Indonesia. Ia menerangkan tentang pentingnya air bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Ia mencontohkan, salah satu penyakit yang terjadi karena kekurangan air adalah oligohidramnion.
“Oligohidramnion adalah salah satu masalah kehamilan yang ditandai dengan jumlah air ketuban yang terlalu sedikit. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan resiko gangguan kehamilan, misalnya kelahiran prematur,” ungkap Prof Budi.
Baca juga: Kampus Pertama di Indonesia, IPB Terima Sertifikat SafeGuard Label SIBV
Selain memenuhi kebutuhan air, disarankan untuk rajin melakukan cek kehamilan. Sangat dianjurkan minimal enam kali pengecekan selama masa kehamilan hingga melahirkan.
“Kelainan biasanya terjadi pada trimester ketiga akhir kelahiran. Ibu harus waspada bahaya jika terjadi gangguan kesehatanyang lain, terutama sat melahirkan. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bagi ibu saat melahirkan,” tambah Prof Budi.
Ia juga menambahkan bahwa kehamilan menyebabkan stres bagi ibu. Hal ini terjadi karena perubahan bentuk tubuh dan reaksi tubuh. Biasanya tekanan terutama terjadi pada saat menjelang proses melahirkan. Kekhawatiran ibu ini perlu tangung jawab suami dan lingkungan untuk memberikan dukungan.
Beritaneka.com—Hukum ucapan selamat natal bagi umat Islam yang diucapkan kepada umat Kristen kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik ini hampir terjadi di setiap tahun. Berhubung kasus ini erat kaitannya dengan istinbath al-hukmi, maka Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membahasnya di Pengajian Tarjih pada Rabu (22/12) dengan Wawan Gunawan Abdul Wahid selaku pembicaranya.
Menurut Wawan, para ulama berbeda pendapat terkait persoalan ini disebabkan oleh Ijtihad mereka dalam memahami generalitas (keumuman) ayat atau Hadis. Ada ulama yang membolehkan pengucapan selamat hari natal karena dasar hukum mengikuti prosesi natal bagi mereka memang boleh. Ada pula ulama yang lebih memilih berhati-hati karena mengucapkan selamat natal berarti dia telah memberikan kesaksian palsu.
“Mengapa muncul perbedaan pandangan hukum? Ada beberapa sebab. Bisa dilihat dari penempatan persoalan ini adalah apakah mengucapkan selamat hari natal itu bagian dari persoalan keseharian belaka atau muamalah, atau apakah berkaitan dengan akidah?” tanya Wawan, seperti dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (24/12).
Baca juga: Milad Ke-109 Muhammadiyah, Haedar Nashir: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
Wawan menjelaskan bahwa para ulama yang mengharamkan pengucapan selamat hari natal karena berdasarkan penafsiran QS. Maryam ayat 23-26. Dalam ayat tersebut, Jibril memerintahkan Maryam yang sedang melahirkan Isa al Masih untuk meraih pangkal pohon kurma itu kearahnya lalu mengambil buahnya yang telah matang untuk dimakan. Kehadiran buah kurma memberikan isyarat bahwa kelahiran Isa al Masih bukan di musim dingin dan dengan demikian tanggal 25 Desember bukan kelahiran Putra Maryam tersebut.
Sementara para ulama yang membolehkan pengucapan selamat hari natal berlandaskan pada QS. Al Mumtahanah ayat 8. Dalam ayat tersebut, Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi umat Islam. Karenanya, mengucapkan selamat natal merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada orang non-muslim, sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan.
“Adanya perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman pemahaman akan nash. Teksnya sama, ayatnya sama, bagi kelompok yang membolehkan (ucapan selamat natal) QS. Al Mumtahanah ayat 8 itu digunakan, tapi bagi yang mengharamkan tidak mendasarkan pada Al Mumtahanah ayat 8,” terang alumni angkatan pertama Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini.
Baca juga: Hari Ini Milad Ke-109 Muhammadiyah: Optimis Hadapi Pandemi Covid-19: Menebar Nilai Utama
Perbedaan semacam ini hendaknya tidak boleh menjadikan internal umat Islam terpecah belah. Umat Islam harus memahami bahwa di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan kebolehan atau keharaman mengucapkan selamat natal. Karena termasuk aspek ijtihadiyah, maka hal ini merupakan kreasi nalar manusia dan refleksi terhadap realitas.
“Tidak ada dalil yang tegas mengucapkan selamat hari natal itu tidak boleh atau mengucapkan natal itu boleh. Yang ada itu dalil-dalil yang dipahami. Teks itu ada yang manthuq, ada yang mafhum. Dalil manthuq (tersurat) terkait hal ini tidak ada, adanya yang mafhum (tersirat),” tutur Wawan.
Pendapat Muhammadiyah
Dalam Tanya Jawab Agama jilid II, Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa dengan menyarankan agar tidak dilakukan pengucapan selamat hari natal kepada umat Kristen. Sementara dalam Fatwa Tarjih yang terdapat di Suara Muhammadiyah no 5 tahun 2020 disebutkan kebolehan membantu atasan di kantor dalam perayaan natal seperti penyediaan kursi, ornament, dan lain-lain. Karenanya, Wawan menyimpulkan bahwa hukum pengucapan hari natal termasuk aspek muamalah yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menyertai kita.
“Dalam satu situasi minoritas, ia berada di lingkungan minoritas, bila tidak mengucapkan selamat hari natal akan terjadi sesuatu, maka mengucapkannya bagian dari yang disampaikan (boleh). Tapi dalam satu lingkungan tertentu, misalnya, sering berbagi makanan dengan non muslim dalam rapat RT setempat, dan tidak ada satu keharusan mengucapkan selamat hari natal, karena telah terjalin hubungan yang baik dengan non muslim,” kata Wawan.
Baca juga: Muhammadiyah Luncurkan UMPlaza, Aplikasi Pembelajaran Kewirausahaan Mahasiswa
Perbedaan Fatwa Tarjih yang terdapat di Tanya Jawab Agama jilid II dan Suara Muhammadiyah no 5 tahun 2020 sebenarnya dapat dilihat dengan al-jam`u wat taufiq atau kompromi. Dalam kondisi minoritas di mana toleransi begitu diperlukan agar terjalin keharmonisan, maka boleh mengucapkan selamat hari natal. Sementara dalam situasi yang tidak menuntut adanya toleransi di lingkungan kita (karena memang telah harmonis), sebaiknya menghindari ucapan selamat hari natal kepada umat Kristiani.
“Kalau ada yang bertanya, kok bisa berbeda? Ya karena situasi yang menuntut untuk adanya perbedaan,” tegas Wawan.
Beritaneka.com—Dr Hawis Madduppa, Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University paparkan teknologi eDNA Metabarcoding untuk riset kelautan. Ia menyebut, selama ini riset tentang laut masih terbatas oleh habitat dan oleh taksa karena adanya gap seperti sulitnya akses ke ekosistem dan rendahnya pengetahuan mengenai kelimpahan, jangkauan distribusi, dan aspek ekologi lainnya.
“Baru sebagian kecil, kira-kira 10 persen kehidupan Samudra telah terdeskripsi, menurut data the World Register of Marine Species,” kata Dr Hawis Madduppa pakar biodiversitas laut dari IPB University.
Baca juga: IPB Kembangkan Krimer Sawit, Masak Rendang Cukup Satu Jam
Dosen IPB University itu melanjutkan, data yang terekam selama ini lebih banyak terpusat di perairan laut dangkal dan biota yang menarik. Ia pun menegaskan, seharusnya ada riset yang lebih mendalam.
Selama ini, katanya, telah banyak berkembang teknologi dan beberapa pendekatan baru untuk meneliti keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah teknologi eDNA Metabarcoding yang memungkinkan identifikasi spesies dan estimasi kelimpahan spesies.
Baca juga: Apakah Pohon Emas Ada di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB University
Metode ini berdasarkan pendekatan genetik sehingga dapat dilakukan secara cepat dan tidak berdampak terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, metode eDNA secara khusus telah dinyatakan oleh UNESCO sebagai inisiatif untuk membuka pengetahuan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati.
“Metode eDNA merupakan salah satu metode yang mampu dipakai pada segala jenis lingkungan, kondisi, dan habitat dari suatu spesies. Metode ini akan sangat baik untuk menjadi inisiatif nasional untuk menemukan dan melindungi kehidupan samudra,” tutur Dr Hawis Madduppa.
Beritaneka.com—DPR merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan aspek kehalalan vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat. Terbitnya rekomendasi halal MUI menjadi tahap lebih lanjut pilihan vaksin yang tadinya hanya distandarisasi berdasarkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengutarakan standar vaksin halal MUI menjawab hambatan perluasan vaksinasi. Fakta di lapangan menunjukkan, masih banyak warga yang enggan divaksin karena ragu atas kehalalan vaksin yang ada.
“Bagi sebagian masyarakat, vaksin ini kan akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu kalau yang dipakai tidak halal, bagaimana?” tanya Saleh dalam keterangan persnya, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Jumat (24/12/2021).
Baca juga: ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, kondisi kedaruratan untuk menggunakan vaksin tidak halal, dalam pandangan Saleh sudah waktunya untuk dihindari. Namun, peningkatan standar vaksin akan tergantung pada pemerintah. Rekomendasi prioritas vaksin halal ini, lanjut Saleh, ada kemungkinan dibahas di Komisi IX DPR RI seusai masa reses awal Januari 2022.
Merujuk pada ketentuan vaksinasi, sentris pengampu kebijakan dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. “Titik tekannya adalah perlindungan konsumen, nanti juga harus melibatkan YLKI di dalamnya,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II ini.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena juga turut berkomentar agar pemerintah memprioritaskan vaksi yang telah bersertifikat halal. Terlebih pilihan vaksin akan menentukan vaksinasi booster yang rencananya dimulai pada awal Januari 2022. “
Saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen Halal dan Bersih dari MUI yaitu Sinovac dan Zivifax,” jelasnya.
Baca juga: Omicron Masuk RI, Pimpinan DPR Minta Segera Cegah Penyebarannya
Selain itu, menurut Melki, kedua vaksin tersebut sudah diproduksi di dalam negeri. Vaksin Sinovac diproduksi Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per-tahun, sedangkan Zifivax diproduksi PT Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas produksi 360 juta dosis per-tahun.
“Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan dua merek tersebut,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Melki mengatakan, prioritas vaksin halal ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan masyarakat, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kecemasan baru dalam masyarakat.
“Vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai semua kalangan dengan berbagai latar belakang. Sementara itu, vaksin yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non-muslim,” pungkas legislator dapil NTT II tersebut.
Baca juga: Pemerintah Abaikan Protes Tiongkok pada Natuna, DPR Berikan Dukungan
Sebelumnya, beredar video pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang mengajak masyarakat untuk divaksinasi dengan vaksin yang sudah dinyatakan oleh MUI kepada untuk umat umat muslim.
Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, Said Aqil mengatakan kehalalan vaksin yang saat ini tengah digencarkan dilaksanakan pemerintah sangat penting bagi umat Islam.
Sebab, hal itu berkaitan langsung dengan tingkat keimanan umat secara langsung dengan Allah SWT.
“Jangan sampai kita menggunakan vaksin yang tidak halal, atau mengandung babi, yang pasti akan masuk ke dalam tubuh kita, dan itu akan sangat panjang dampaknya. Bagaimana salat kita, bagaimana ibadah kita, kecuali dalam keadaan darurat,” kata Said Aqil.
Beritaneka.com—Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali melakukan upaya penyitaan aset jaminan Grup Texmaco atas 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang dengan total luas seluruhnya 4.794.202 meter persegi.
“Tugas Satgas BLBI adalah mengembalikan hak tagih negara, dan untuk itu kita akan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan secara perdata seperti UU No 49 tahun 1960 (tentang urusan piutang negara),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Kamis (23/12/2021).
Baca Juga: Tahun Depan Gaikindo Targetkan Penjualan Mobil 900 Ribu Unit
Eksekusi penyitaan aset jaminan ini merupakan bentuk tindakan penagihan hak tagih negara setelah Pemerintah memberikan waktu dan kesempatan kepada obligor selama lebih dari 20 tahun untuk bisa melunasi kewajibannya.
“Kami akan terus melakukan langkah-langkah ini secara konsisten kepada seluruh obligor dan mereka yang sebelumnya adalah pemilik Bank, dan ini adalah merupakan tanggung jawab publik yang akan kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan kewajiban obligor/debitur dan melakukan penguasaan atas aset jaminan agar pengembalian kewajiban dana BLBI dapat segera terealisasi.
Berikut ini daftar aset yang disita;
- Kelurahan Kadawung (Kecamatan Cipeundeuy), Kelurahan Siluman (Kecamatan Pabuaran), dan Kelurahan Karangmukti (Kecamatan Cipeundeuy), Kabupaten Subang, Jawa Barat sejumlah 519 bidang tanah seluas 3.333.771 meter persegi;
- Kelurahan Loji, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejumlah 54 bidang tanah seluas 1.248.885 meter persegi;
- Kelurahan Bendan, Sapuro, dan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sejumlah 3 bidang tanah seluas 2.956 meter persegi;
- Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur sejumlah 10 bidang tanah seluas 83.230 meter persegi;
- Kelurahan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat sejumlah 1 bidang tanah seluas 125.360 meter persegi.
Baca Juga:
Beritaneka.com—Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil baru pada tahun 2022 akan mencapai 900.000n unit.
Dalam catatan Gaikindo penjualan kendaraan roda empat sepanjang tahun ini atau hingga November 2021 sudah menembus angka 790.524 unit. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan tahun ini sebanyak 750 ribu unit.
Asosiasi yang membawahi beberapa pabrikan mobil ini, juga optimistis hingga akhir tahun penjualan bisa menembus angka 850 ribu unit.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan, momentum perbaikan penjualan mobil di Indonesia, diharapkan bisa terus berlanjut hingga tahun depan.
Baca Juga: Elon Musk Bayar Pajak Rp158 Triliun Tahun Ini
“Dari kondisi ini, diproyeksikan 2022, kita inginkan lebih. Dengan berbagai asumsi dan pertimbangkan, kita proyeksikan 2022 yang akan datang bisa mencapai 900 ribu unit,” kata Kukuh.
Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup berat saat pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan semakin stabil kondisi ekonomi, terutama tahun ini, penjualan mobil di Tanah Air terus mengalami perbaikan.
Pemerintah telah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen mulai Maret hingga Desember 2021.
Untuk produksi sendiri hingga November 2021, sudah menembus angka 1.003.570 unit. Sedangkan ekspor CBU, sudah mencapai 267.224 unit dan sudah bergerak menuju recovery.
“Jenis dan tipe yang masih dominan, masih MPV, LCGC atau KBH2 masih menjadi tulang punggung produksi maupun penjualan dalam negeri,” katanya.
Baca Juga: ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Peningkatan penjualan ini, tidak lepas dari kebijakan PPnBM-DTP. Sebab, sejak diberlakukan relaksasi tersebut, penjualan langsung meningkat tajam, dengan periode Maret hingga November 2021, mencapai angka 688.413 unit.