Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan perluasan akses internet harus berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah juga berupaya membekali masyarakat Indonesia dengan literasi digital.
“Pembangunan infrastruktur digital sendiri harus disertai dengan pengembangan kapasitas SDM. Untuk itu, Kominfo telah memulai program komprehensif untuk membina keterampilan digital talenta digital Indonesia di tiga level, yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjutan,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, pada tingkat dasar, Kementerian Kominfo melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia yang diberi nama Siberkreasi. Di tingkat menengah, Kementerian Kominfo menyiapkan stimulus untuk melatih talenta digital melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS) 2021.
“Diantaranya pelatihan untuk Big Data Analytic, AI, Cloud Computing, dan Cyber Security untuk menjaring talenta digital baru,” tutur Menkominfo.
Baca juga: Masuki Industri 4.0, Menkominfo Siapkan STMM Yogyakarta Kampus Digital
Di tingkat lanjutan literasi digital, Menteri Johnny mengatakan Program DTS ditujukan untuk para pemimpin di tingkat strategis, untuk membantu mereka mengoptimalkan teknologi digital dalam pengambilan keputusan.
4 Prinsip DFFT
Menkominfo menegaskan kembali perhatian Pemerintah Republik Indonesia mengenai isu Cross-Border Data Flow dan Data Free Flow with Trust (DFFT). Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan digitalisasi yang masif.
“Melalui pertemuan ini, Indonesia turut mendorong empat prinsip yang dapat menjadi referensi negara anggota G20 terkait arus data lintas negara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; lawfulness (keabsahan), fairness (keadilan), transparency (transparansi), dan reciprocity (resiprositas/timbal balik),” tegasnya.
Baca juga: Menkominfo Paparkan Roadmap Empat Sektor Strategis Infrastruktur Digital
Menkominfo menyatakan Indonesia menyambut baik inisiatif DFFT seperti yang diajukan oleh Kepresidenan Jepang tahun 2019 lalu. Ke depan, selaku Presidensi G20, Indonesia akan memfasilitasi lebih lanjut diskusi terkait isu tersebut.
“Ke depannya dalam Presidensi G20 2022, Indonesia akan terus melanjutkan diskusi terkait arus data lintas negara, serta mendorong penggunaan keempat prinsip sebagai referensi dalam mewujudkan keamanan dan kedaulatan data,” tandasnya.
Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital yang untuk pertama kalinya diadakan dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Trieste, Italia dan virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri negara-negara G20 yang membawahi sektor digital, komunikasi, ataupun informatika serta perwakilan berbagai organisasi internasional.