Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR mendukung penguatan kerja sama internasional untuk ketahanan ekonomi yang lebih besar dan pemulihan ekonomi yang inklusif serta percepatan ekonomi digital dan peningkatan konektivitas.
“Masalah ekonomi dan perdagangan global menjadi perhatian utama untuk memastikan rebound positifnya setelah hampir dua tahun lesu karena pandemi. Kami harus mengubah krisis ekonomi global yang berlangsung menjadi peluang sempurna untuk bersatu dengan kerja sama yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujar Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Yohanis Fransikus Lema.
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga mengucapkan terima kasih karena APPF telah mengakomodasi dua rancangan resolusi DPR RI tentang penguatan kerjasama internasional untuk ketahanan ekonomi yang lebih besar dan pemulihan ekonomi yang inklusif serta percepatan ekonomi digital dan peningkatan konektivitas.
Baca juga: Dasar Hukum tidak Jelas, Legislator DPR Kritisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan dampak negatif pandemi terhadap ekonomi global seperti meningkatnya permintaan dan gangguan rantai pasokan, aktivitas investasi yang lesu, utang yang membengkak, kontraksi perdagangan dan pariwisata.
“DPR RI juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat multilateralisme, solidaritas dan kerja sama global dalam menangani pandemi dan dampaknya. Serta mendorong sepenuhnya untuk mengambil langkah-langkah ekonomi hijau untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan, pembangunan yang lebih cepat, dan masyarakat manusia yang lebih inklusif,” imbuh Ansy Lema.
Baca juga: Solusi Efektif, Pimpinan DPR Setuju Bentuk Pansus Masalah Garuda Indonesia
Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyadari peran penting digitalisasi, inovasi, dan teknologi dalam mendorong ketahanan UMKM, khususnya di masa pandemi. Mengubah pandemi menjadi percepatan inovasi dan digitalisasi kolaboratif. “Pentingnya memastikan keamanan siber dan perlindungan data pribadi serta hal-hal terkait,” tukas politisi Partai NasDem itu.
Berdasarkan penekanan tersebut, DPR RI menurut Ratih menekankan rancangan untuk mendesak negara-negara Anggota APPF untuk memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan UMKM; juga mengambil tindakan untuk percepatan konektivitas digital di wilayah.
“Kami mendorong kerja sama yang lebih luas di kawasan untuk mengadvokasi kesadaran tentang manfaat masyarakat digital serta pendidikan dan inklusi digital untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu
