Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR menilai rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.
“Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Selasa (28/12).
Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.
Baca juga: ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka. Dan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah.
“Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat,”tegasnya.
Politisi dapil Banten III ini berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.
Baca juga: Omicron Masuk RI, Pimpinan DPR Minta Segera Cegah Penyebarannya
Ia berharap Pemerintah jangan sekedar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.
“Saya miris melihat argumentasi yang dibangun pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun,” tambah Mulyanto.
Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak. Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Pemerintah Abaikan Protes Tiongkok pada Natuna, DPR Berikan Dukungan
