Realisasi APBN Capai Rp876 Triliun hingga November 2022

Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi APBN hingga November 2022 tercatat mencapai Rp876 triliun. Realisasi tersebut mencapai 78,2 persen dari APBN 2022 pemerintah pusat yang sebesar Rp1.119,5 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyanu, jika seluruh Kementerian atau Lembaga melakukan belanja sampai akhir tahun, dengan realisasi mencapai 96 persen sama seperti pada Desember 2021, maka APBN yang akan dicairkan pada Desember 2022 sebesar Rp203 triliun dari belanja pusat.

Sementara untuk belanja daerah yang mencapai Rp1.196 triliun, realisasi per November 2022 adalah Rp818 triliun atau 68,2 persen.

Baca Juga:

Kesetaraan dan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia

• Pemerintah Turunkan Bunga KUR Super Mikro Jadi 3 Persen
• Presiden Ajukan Satu Calon Panglima TNI kepada DPR
• Pemutihan Pajak Selalu Ditunggu Masyarakat
• Update: Korban Gempa Cianjur 327 Meninggal, 73.874 Orang Mengungsi
• Ini Dia 10 Provinsi dengan Kenaikan Upah Minimum Tertinggi Tahun Depan

Apabila mengikuti pola tahun lalu dimana realisasi APBD mencapai 93 persen, maka pada bulan Desember 2022 akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun.

“Sehingga total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk bulan Desember ini,” kata Menkeu Sri Mulyani, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (1/12/2022).

Menkeu menyebutkan, pemerintah akan terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

Menkeu juga mengingatkan Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2023 harus dipakai untuk fokus utama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau.

Dia menyampaikan, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN.

“Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh bapak presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survey register ekonomi dan sosial,” ungkap Sri Mulyani

Adapun layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di tingkat Kementerian/Lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, pihak Kementerian Keuangan juga melihat bahwa untuk belanja negara 2022 harus diselesaikan.

Sedangkan untuk 2023, Sri Mulyani berharap para Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini, sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberi manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan. Pada APBN 2023, pemerintah dan DPR sepakat menganggarkan belanja negara senilai Rp3.016,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.246,45 dan TKD Rp814,71 triliun.