Beritaneka.com—Ketahanan pangan dan penyediaan nutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini terlebih dahulu? Kami akan meningkatkan program jaring pengaman sosial secara substansi, tidak hanya dalam hal jumlah yang diterima setiap keluarga miskin tetapi juga memperluas jangkauan penerimanya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Ministerial Roundtable bertema “Financing SDG2: Addressing Hunger and Malnutrition in The Wake of Covid-19”, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (1/4/2021).
Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin lantaran pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menjaga agar 40% masyarakat dalam kondisi ekonomi terbawah tidak mengalami kekurangan nutrisi.
Menkeu melanjutkan bahwa untuk jangka panjang, Pemerintah juga meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional yang memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan seperti penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan pentingnya partisipasi pihak swasta untuk berkontribusi dalam penyediaan anggaran untuk program ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan perbaikan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja.
“Oleh karena itu di Indonesia, kami mencanangkan reformasi struktural yang kaitannya dengan kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja. Dengan itu, saya berharap Indonesia mampu mengatasi masalah pandemi ini, tetapi juga pada saat yang bersamaan mampu berinvestasi dalam jangka panjang baik itu untuk produktivitas maupun pengembangan sumber daya manusia,” kata Menkeu Sri Mulyani.(el)
