Beritaneka.com—Gerakan Nasional Majelis Ulama Indonesia (Gernas MUI) Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi meluncurkan layanan konsultasi agama dan kesehatan bagi masyarakat secara virtual terkait Covid-19.
Wakil Ketua Gernas MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan layanan ini didasari hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi berdampak pada kesehatan mental.
Kiai Cholil menambahkan, apalagi, sejak adanya pembatasan sosial serta terjadinya peningkatan kasus Covid-19 yang sangat tinggi menjadikan kesabaran dan kepatuhan umat terus diuji.
Baca juga: Pasca MoU dengan MUI, ACT Ajak MUI Resmikan Pabrik Air Minum
Kiai Cholil menyebutkan hasil kajian Universitas Oxford Inggris yang diterbitkan Jurnal The Lancet Psychiatry, menemukan fakta bahwa satu dari lima penyintas Covid-19 mempunyai risiko besar terkena gangguan mental.
Dalam riset tersebut terungkap sebanyak 20 persen orang yang pernah terinfeksi Covid-19 mengalami gangguan kejiwaan dalam waktu 90 hari. Gejala yang banyak muncul setelah mereka dinyatakan sembuh adalah kecemasan, depresi, dan insomnia.
Temuan ini, menurut dia, sejalan dengan survei Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama berjudul “Urgensi Layanan Agama di Masa Pandemi Covid-19” menyebutkan 55,1 persen respons setuju bahwa Covid-19 memengaruhi keyakinan/praktik keberagamaan.
Pandemi Covid-19 memang telah meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan, termasuk rutinitas mengakses kajian, ceramah, dan tausiyah keislaman secara langsung tatap muka dengan ustadz yang barangkali biasa dilakoni dalam kondisi normal. “Apalagi bagi mereka yang terpapar parah Covid-19. Kendala akses tentu lebih sulit lagi,” kata dia.
Kabar baiknya, kata dia, 86,7 persen responden berupaya terhubung dengan (mencari support dari) pemuka agama dan komunitas agama mereka. Saat isolasi mandiri, ragam aktivitas dilakukan. Sebanyak 56,3 persen mendengar atau membaca kitab suci, 47,2 persen mendengar ceramah, dan 42,8 persen dzikir/meditasi. Sedikit sekali yang konsultasi-psikologis khusus.
Baca juga: 12 Pegawai KPK Silaturahmi, MUI akan Rapat Pimpinan Harian
Hanya 22,1 persen responden yang mengaku pernah mendapat konseling psikologis-keagamaan, selama menjalani pandemi ini.
Survei Kemenag ini juga menemukan fakta masih sedikit layanan konsultasi psiko-spiritual (psikologi keagamaan) yang tersedia. Padahal, sebagaimana disebutkan, 87 persen memang betul-betul berupaya terhubung dengan para pemuka agama masing-masing.
Untuk itu, kata Kiai Cholil, Gernas MUI menilai perlu adanya layanan pendampingan terhadap umat agar tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi pandemi ini.
Kiai Cholil yang juga sebagai Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah ini, menjelaskan kehadiran Gernas MUI bukan hanya untuk membantu masyarakat berupa program jaringan pengamanan sosial dan kebutuhan pokok, melainkan berupa layanan keagamaan dan kesehatan.
Karenanya, Gernas MUI pada Jumat, (5/8) meluncurkan program baru “Salam MUI”. “Program ini merupakan layanan konsultasi keagamaan dan kesehatan secara virtual atau telekonseling bagi masyarakat yang hendak konsultasi keagamaan dan kesehatan berkenaan dengan pandemi Covid-19,” ujar Kiai Cholil.
Kiai Cholil mengimbau kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi keagamaan Islam dan kesehatan berkenaan dengan Covid-19 bisa menghubungi melalui Whatsapp Center: 081219519529 (Telkomsel) atau 085880096960 (Indosat). Bisa juga melalui email: salam.muipusat@gmail.com. “Layanan WA dan email dibuka 24 jam dan konsultasi langsung sesuai jadwal yang disepakati dengan pakar,” ujar dia.
Beritaneka.com—Kementerian Agama mengemban amanat konstitusi dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Akan tetapi, politisi PKS di DPR mengaku heran karena sejauh ini tidak mendapati fakta bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama memperoleh anggaran yang berkeadilan dari negara.
“Saya minta Menteri Agama, khususnya dirjen pendidikan Islam, supaya melakukan lobi yang kuat terhadap Kementerian Keuangan supaya memperoleh anggaran yang adil dan memihak. Sebab saya prihatin melihat pendidikan agama dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang nyaris tidak mendapat sentuhan pemerintah,” ungkap anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS Bukhori Yusuf, saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR Senayan, Rabu (2/6/2021).
Baca juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Ketua DPP PKS ini menuturkan, dari total jumlah madrasah di Indonesia, 93 persennya didominasi oleh madrasah berstatus swasta sementara sisanya berstatus negeri. Artinya, mayoritas masyarakat memiliki hak atas pendidikan yang harus dipenuhi di sana. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, wajib memunculkan perhatian pada wilayah itu dengan menghadirkan keadilan anggaran bagi siapapun yang berhak mengenyam pendidikan, bahkan di madrasah swasta sekalipun.
“Saatnya Menteri Agama menunjukan keberpihakan yang riil bagi masyarakat dengan menuntut keadilan anggaran dalam pendidikan. Orientasinya adalah mewujudkan anggaran pendidikan, yang sebesar 20% dari APBN tersebut, dimana alokasinya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, pagu anggaran Kemenag untuk memperoleh ruang yang lebih besar menjadi sangat mungkin untuk kami setujui” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Legislasi ini juga menyoroti fungsi keagamaan Kementerian Agama. Bukhori meminta Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya direvitalisasi secara infrastruktur, tetapi juga secara suprastruktur melalui penguatan sumberdaya manusia.
Baca juga: Presiden PKS: Pemerintah Indonesia harus Bawa Kejahatan Kemanusiaan Zionis-Israel ke Dewan HAM PBB
KUA, demikian Bukhori, harus menjadi ikon tempat berjumpanya dialog dari pelbagai kelompok masyarakat yang beragam. KUA harus diberdayakan dalam definisi yang lebih luas, salah satunya yakni sebagai medium untuk selesaikan masalah sosial dengan cara yang rukun dan bermartabat.
“Jangan sampai kita selesaikan problem kesalahpahaman di masyarakat justru dengan cara berbahaya. Misalnya, melalui tes kebangsaan. Model ini berbahaya karena bisa membelah masyarakat,” tukasnya.
Bukhori menambahkan, Kementerian Agama juga perlu menyasar Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah untuk direvitalisasi demi memelihara marwah lembaga sekaligus memberikan pesan yang kuat bahwa Indonesia bukan negara sekuler.