Beritaneka.com—Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Perancis menandatanganani sejumlah perjanjian kerjasama pengadaan alutsista, di antaranya, kontrak pembelian enam Pesawat Tempur Rafale antara Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabaranahan Kemhan) dengan Dassault.
“Pembelian 6 Pesawat Tempur Rafale sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya,” kata Menhan Prabowo seperti kami kutip dari keterangan pers hari ini.
Menurut Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly, pilihan Indonesia menggunakan Pesawat Rafale adalah wujud kepercayaan kepada Perancis dan membuktikan kemitraan strategis kedua negara sangat kuat dan dinamis.
Baca Juga: IA ITB: Hentikan Tindak Kekerasan di Desa Wadas
“Perancis bertekad mendukung secara aktif program-program strategis besar Indonesia dan mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia yang solid,” kata Parly.
Selain pembelian pesawat tempur, kerjasama kedua negara juga terjalin di bidang research and development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Grup, MoU kerjasama Program Offset dan Training Of Trainer (ToT) antara Dassault dan PT Dirgantara Indonesia (DI), MoU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group dan kerja sama pembuatan amunisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.
“Penandatanganan kontrak antara Indonesia dan Perancis yang baru saja dilaksanakan ini merupakan tahap penting dalam proses pengadaan alutsista Indonesia, dan Perancis berharap kontrak kerja sama ini dapat diaktifkan sesegera mungkin,” kata Parly.
Parly didampingi Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambard, Kepala Kabinet Militer Perancis Fabian Mandon, Kasubdit Operasional Hubungan Internasional Arnaud Gaviard, Konselor Diplomatik Florian Escudie, dan Konselor Urusan Kerjasama Industri Mr. Simon Desindes.
Sedangkan Menhan Prabowo didampingi oleh Wamenhan RI M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan Laksdya Oktavian Amarula, Asisten Khusus Menhan di Bidang Manajeman Hanneg Letjen (Purn) Sjafrie Syamsudin, Asisten Khusus Menhan Bidang Lingstra Letjen (Purn) Hotma M. Pandjaitan, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, dan Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari.
Baca Juga: Harga Komoditas Meroket: Berkah Oligarki, Nestapa Rakyat
Beritaneka.com—Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membahas tenggelamnya KRI Nanggala 402 dalam rapat kerja bersama bersama Komisi 1 DPR pada hari ini, Kamis (6/5/2021). Tragedi ini adalah bencana besar bagi bangsa Indonesia karena telah menyebabkan 53 prajurit terbaik gugur.
“Bahas tiga agenda, pertama soal Nanggala, kedua kondisi terkini alutsista TNI AL, dan rencana modernisasi alutsista TNI, khususnya kapal selam,” kata Hadi di ruang rapat Komisi I Gedung DPR RI, Jakarta. Ikut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan jajaran petinggi TNI.
Baca Juga: Ketahanan Fiskal Makin Rapuh, Waspada Krisis Berlanjut
Hadi menyebutkan, tenggelamnya KRI Naggala 402 di perairan Utara Bali merupakan kehilangan bagi bangsa Indonesia. Menurutnya negara bukan hanya kehilangan alutsista berupa kapal selam, tapi kehilangan 53 prajurit terbaiknya. Karena itu, pemerintah telah memberikan penghargaan dan hak-hak yang layak kepada keluarga awak kapal.
“Inisiden ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa tugas TNI mengandung risiko tinggi, di samping hadapi musuh juga harus hadapi kondisi alam yang bukan jadi ruang hidupnya sebagaimanya yang dialami awak kapal selam,” katanya.
Baca Juga: Nopol Kendaraan dan SKM Kekaisaran Sunda Nusantara, Cari Sensasi?
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi alutsista TNI, khususnya kapal selam yang dimiliki Angkatan Laut, termasuk langkah lanjutan dalam rangka modernisasi kapal selam.
Hadi mengatakan, rapat kerja ini menjadi kesempatan yang baik untuk menjelaskan insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402, kondisi Alutsista dan rencana modernisasi alat pertahanan TNI.
