Beritaneka.com — Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, unjuk rasa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) pada hari Senin 11 April 2022 kemarin merupakan cermin atau ekspresi dari kekecewaan rakyat terhadap para pemimpinnya.
Kekecewaan itu tidak hanya terhadap pemimpin yang ada di lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif. Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini menilai, saat ini cukup banyak pemimpin bermental bejat yang tidak lagi dapat dipercaya.
“Kita lihat telah menjadi drakula-drakula dengan teganya menghisap darah bangsanya sendiri melalui praktik KKN dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya tanpa sedikitpun merasa berdosa. Mulut mereka manis karena di mana-mana mereka bicara tentang Pancasila dan UUD 1945,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya yang kami kutip hari ini Selasa, (12/4/2022).
Baca Juga: Hari Ini Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu
Bahkan tidak jarang, kata Anwar mereka dengan mudah menuding orang lain anti Pancasila dan atau anti NKRI. Sementara perbuatan yang mereka lakukan sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama yang dipeluknya dan semangat persatuan dan kesatuan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini.
“Untuk itu para mahasiswa yang masih punya idealisme dan cita-cita luhur itu tentu jelas tidak akan mau negaranya diperalat oleh segelintir orang yang haus kekuasaan tersebut untuk merengkuh kekayaan yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun kelompoknya,” katanya.
Anwar berharap pemerintah kembali kepada konstitusi yang ada. Di mana pergantian kepemimpinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Di mana pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD serta Presiden harus dilakukan sekali dalam lima tahun dan presiden hanya boleh paling lama dua periode,” kata dia.
Dengan ditegakkannya ketentuan yang ada dalam konstitusi tersebut, Anwar juga berharap Indonesia akan mendapatkan kepemimpinan nasional yang baru dan dapat hidup dengan adil dan sejahtera.
“Diharapkan akan bisa menghantarkan negeri ini kepada keadaan yang lebih baik yaitu menjadi negeri yang maju, rakyatnya hidup dengan sejahtera, adil dan berdaulat, tidak hanya secara politik tapi juga secara budaya dan ekonomi,” katanya.
Beritaneka.com—Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mendapat sorotan publik. Penyebabnya, Anwar kritis terhadap penangkapan ulama oleh Densus 88.
Lebih jauh, Anwar mengklaim, Densus 88 bakal terus beraksi meringkus banyak ulama yang dianggap sebagai teroris. Penangkapan itu akan semakin marak menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti. Pasukan antiterror itu akan akan lebih banyak lagi menangkap pemuka agama di Tanah Air.
Siapa saja ulama yang ditangkap? Anwar mengaku tidak tahu persis, tapi bisa saja dirinya, salah seorang ulama yang akan ditangkap dan target Densus 88.
“Saya yakin menjelang 2024 akan ada korban-korban lain, ulama yang akan jadi korban lain, dan bisa juga saya yang kena korban,” ujar Anwar, seperti dilansir dari Galamedianews, Sabtu (20/11).
Baca juga: Mahfud MD: Orang Madura Hebat-Hebat, Punya Tugas Harumkan Indonesia
Disisi lain, Anwar menilai, penangkapan para ulama justru akan menambah beban kerja bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya minta tolong lah pada Densus 88 ya, jangan memberatkan tugas Pak Jokowi, karena menurut saya tugas Pak Jokowi sebagai presiden sudah sangat berat. Dia dituduh macam-macam seperti kriminalisasi ulama, pertanyaan saya tau gak Pak Jokowi tentang hal itu, saya rasa Pak Jokowi tidak tahu,” terangnya.
Ulama yang dikenal sering bersuara lantang ini, meminta agar Densus 88 berhenti mengkriminalisasi para ulama, karena itu bukan perintah Jokowi.
Menurut Anwar, seharusnya, Densus 88 merangkul masyarakat guna mensukseskan visi misi dari pemerintahan Jokowi.
“Karena itu semestinya aparatur negara secara bersama-sama merangkul rakyat untuk mensukseskan visi dari pemerintah dan negara kita,” pungkasnya.
Baca juga: Mahfud MD Tidak Percaya Ada Uang Rp2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio
Pernyataan Anwar mendapat respon dari petinggi negra. Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Mahfud menilai, dalam negara yang menganut demokrasi, siapapun tak bisa melarang Anwar untuk berbicara, apalagi yang bersangkutan tidak pernah melanggar hukum.
“Kita tak bisa melarang KH Anwar Abbas ngomong. Selama ini dia tak melanggar hukum,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @mohmahfudmd.
Menurut Mahfud, Indonesia memerlukan orang seperti Anwar agar bangsa memiliki perspektif lain terkait masalah-masalah yang ada. Anwar, lanjut Mahfud, sama seperti Muhammad Said Didu yang kerap mengkritik Indonesia. Menurut Mahfud, Said Didu mengkritik dengan centil dan lucu.
“Sama dgn Pak @msaid_didu suka ngritik dgn centil dan lucu. Kita perlu dia biar ada pembanding,” tandasnya.
