Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah melalui Kementerian Investasi (Kemenves)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan II-2022 (April-Juni) sebesar Rp302,2 triliun atau meningkat sebesar 7 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan demikian, secara kumulatif, realisasi investasi semester I-2022 (Januari-Juni) telah mencapai Rp584,6 triliun atau meningkat sebesar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, capaian ini menandakan pulihnya kinerja investasi sejak pandemi melanda sepanjang dua tahun (2020-2021). Melihat realisasi yang mencapai Rp584,6 triliun hingga triwulan II-2022, dia optimistis target investasi sebesar Rp1.200 triliun dapat tercapai.
“Sejak pandemi, para pelaku usaha melakukan penyesuaian, baik berupa penundaan maupun penghentian produksi sementara waktu. Di saat bersamaan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu para pelaku usaha agar tetap bertahan, dan hasilnya dirasakan saat ini,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II-2022, yang diselenggarakan di Kantor Kemenves/BKPM, Rabu (20/7/2022).
Baca Juga:
- Mendagri Dorong Kepala Daerah Dukung UMKM
- Habib Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Langsung Kumpul Keluarga
- Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta di Istana Bogor
- Potensi Pajak Kendaraan Capai Rp100 Triliun
- Pelajar Indonesia Raih Medali Emas Olimpiade Biologi Internasional
- Biaya Melahirkan Ibu Hamil Ditanggung Negara
Menurutnya, peningkatan angka realisasi investasi pada triwulan II-2022 sebesar 7 persen itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mencapai lebih dari 5 persen, atau melampaui triwulan I-2022.
“Kita bersyukur, kondisi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah dalam pemberian vaksin booster kepada masyarakat dan melonggarkan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” kata Bahlil.
Bahlil memaparkan, persebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada triwulan II-2022 kembali lebih unggul dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 157,1 triliun atau 52 persen dari total investasi, meningkat 38 persen dari periode yang sama di 2021.
Di Pulau Jawa, daerah yang paling tinggi nilai investasinya adalah Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dan Jawa Timur. Sementara, investasi di luar Pulau Jawa mendapat kontribusi yang besar dari Sulawesi Tengah dan Riau.
“Capaian realisasi pada triwulan ini menyerap tenaga kerja sebesar 320.534 orang, sedangkan selama periode Januari sampai dengan Juni 2022 adalah sebanyak 639.547 orang,” ungkap Bahlil.
Berdasarkan sektor usaha, pada triwulan II-2022, realisasi investasi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, terutama sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang berkontribusi 42,1 persen dari total investasi.
Sektor lainnya sebagai penyumbang terbesar, terdiri dari sektor pertambangan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, dan industri makanan.
“Kontribusi sektor industri yang memberikan nilai tambah, khususnya industri pengolahan terkait hilirisasi tambang, industri makanan, industri kimia dan farmasi yang cukup signifikan terhadap angka realisasi investasi dalam beberapa kuartal terakhir merefleksikan transformasi ekonomi di Indonesia terus berlangsung. Kondisi ini sekaligus menunjukkan proses industrialisasi juga tumbuh,” kata Bahlil.
Berdasarkan sumbernya, kontribusi penanaman modal asing (PMA) pada triwulan II-2022 mencapai Rp 163,2 triliun atau 54 persen dari total investasi, meningkat 39,7 persen dibanding periode yang sama di tahun 2021. Kontribusi PMA ini adalah tertinggi dibandingkan beberapa triwulan sebelumnya. Sedangkan realisasi investasi dari PMA semester I-2022 sebesar Rp310,4 triliun atau 53,1 persen.
Kontribusi investasi terbesar PMA semester I-2022 berasal dari negara Singapura (6,7 miliar dollar AS), Republik Rakyat Tiongkok (3,6 miliar dollar AS), Hongkong RRT (2,9 miliar dollar AS), Jepang (1,7 miliar dollar AS), dan Amerika Serikat/AS (1,4 miliar dollar AS).
“Jadi yang menarik ini AS karena dia konsisten masuk lima besar terus. Ini juga terkait industri mereka di peleburan seperti Freeport, juga Air Products yang sudah mulai jalan di Kalimantan dan Riau,” kata Bahlil.
Sementara itu, kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) di triwulan II-2022 realisasinya mencapai Rp 274,2 triliun atau mencapai 28 persen dari realisasi periode sama tahun sebelumnya. Sementara, realisasi PMDN semester I-2022 sebesar Rp 274,2 triliun atau 46,9 persen.
Bahlil menilai, situasi perekonomian global saat ini masih diselimuti ketidakpastian akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan pengetatan suku bunga oleh bank sentral AS menjadi tantangan berat bagi iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian, ia tetap optimistis target realisasi investasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1.200 triliun dapat dicapai berkat sinergi bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para investor.
Secara simultan, Kemenves/BKPM juga berupaya mendorong investor untuk menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Beritaneka.com—Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak awal tahun ini telah mencabut 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara. Pencabutan izin dikukuhkan melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Adapun IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi menyebutkan, pencabutan IUP dilakukan kepada seluruh perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dan tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja. Proses pencabutan dilakukan secara bertahap sejak Januari 2022.
Baca Juga: PPKM Level 3, Jumlah Penumpang KRL Turun
“Jadi sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, lalu bertambah 161 sehingga total sudah 180 IUP yang resmi kami cabut. Pencabutan izin ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak tebang pilih,” kata Imam dalam keterangan resmi BKPM, Rabu (16/2/2022).
Dia menambahkan, pencabutan IUP ini bertujuan untuk membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. “Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” katanya.
Adapun, 180 IUP yang dicabut tersebut dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun orang perseorangan, yang terdiri dari 68 pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97 pelaku usaha pemegang IUP mineral.
Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP (50%) yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha.
Sedangkan pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP (15,18%) yang dimiliki oleh 8 pelaku usaha. Sepanjang tahun 2022 ini pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, yang termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C.
“Selain itu juga akan dilakukan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare,” katanya.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelang tutup tahun 2021 optimistis target investasi sebesar Rp900 triliun sepanjang tahun ini dapat tercapai.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini target tersebut sudah terealisasi 73% dan sisanya akan tercapai hingga penutupan kuartal IV.
“Data yang sudah masuk ke kami, tapi tidak bisa kami kasih data itu, tapi kami kasih gambaran, Insha Allah mencapai target,” kata Bahlil dalam diskusi bersama Indikator Politik Indonesia secara virtual kemarin, Minggu (5/12/2021).
Menurut Bahlil, tingkat kepercayaan dari investor luar negeri terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah meningkat dibandingkan sebelumnya. Bahlil menyebutkan, dampak implementasi UU Ciptaker yang memungkinkan perizinan dilakukan melalui satu pintu yaitu dengan sistem OSS (Online Single Submission).
Baca Juga: Cair Sampai Desember 2021, Begini Cara Dapatkan Bansos Akhir Tahun
“Jadi betul-betul melahirkan suatu cara pandang baru bagi dunia global dan domestik untuk melakukan investasi di Indonesia,” kata Bahlil.
Optimisme Bahlil juga didorong dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang membuat realisasi investasi di luar Jawa cepat tercapai. “Misal dulu Maluku Utara, siapa yang mau investasi di sana? Jadi (sekarang) sudah mulai merata dan investasinya itu investasi yang hilirisasi, sebagai wujud transformasi ekonomi,” katanya.
Hingga saat ini porsi investasi di Tanah Air bukan hanya didominasi sektor jasa atau pergudangan, namun sudah banyak yang melakukan investasi berupa barang modal. “Jadi, investasi sekarang itu lebih ke sektor produktif manufaktur, membangun industri, ini kita dorong untuk diperbanyak,” katanya.
Baca Juga: Waspada Omicron, Depok Nol Kasus Covid-19
Bahlil mendorong investasi yang masuk untuk berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah-daerah. Dengan begitu, sebaran investasi lebih merata.
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini resmi melantik dua menteri dan satu kepala badan di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dan Ristek, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM serta Laksono Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/P/2021 dan Keppres No 19/M/2021.
Baca Juga: Kolaborasi Toyota, Daihatsu dan Astra: Sinergi untuk Negeri
“Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa jabatan periode 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam?
Bersediakah saudara-sudara diambil sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/4/2021).
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala Peraturan Perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.
Baca Juga: Asperindo: Harbolnas Ramadhan Bakal Tingkatkan Traffic Jasa Pengiriman
Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab,” kata Presiden Jokowi yang diikuti para jajaran Kabinet Indonesia Maju.
