Beritaneka.com—Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia saat ini sedang memulai tahapan transisi pandemi ke endemi Covid-19. Hal itu menyusul penanganan pandemi yang semakin membaik.
“Kami yakin kontribusi nakes dari berbagai profesi sangat signifikan mengendalikan pandemi dan Insya Allah kita akan mulai transisi dari pandemi ke endemi,” kata Menkes dalam konferensi pers di youtube Kemenkes, Selasa (29/3/2022).
Keyakinan itu semakin diperkuat dengan data angka konfirmasi positif maupun juga kematian harian terus menurun. Termasuk Keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit juga sudah bawah 10 persen dan positivity rate di angka 5 persen.
Baca Juga: Muhammadiyah Umumkan 1 Ramadan 1443 Hijriah Jatuh Pada 2 April 2022
“Situasi penanganan pandemi kita terus membaik. Angka konfirmasi positif maupun kematian harian terus menurun,” katanya.
Oleh sebab itu, Budi meminta semua sektor fokus mengendalikan pandemi agar menjadi endemi dengan mengerahkan seluruh tenaga secara bersama-sama.
“Maka sangat perlu waktu dan tenaga kita itu diarahkan ke tindakan-tindakan kita yang bersama-sama mengendalikan pandemi,” kata Menkes.
Merujuk sejarah pandemi di dunia, selalu membutuhkan banyak faktor pertimbangan untuk mengubah menjadi endemi. Sesuai masukan para epidemiolog, laju penularan atau reproduction rate (Rt) harus ditekan di bawah 1 dalam rentang tiga hingga enam bulan, serta cakupan vaksinasi dua dosis minimal mencapai 70 persen dari populasi.
Beritaneka.com—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan warga masyarakat dan para pelaku perjalanan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes), terutama memakai masker. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes menjelaskan, pelonggaran aktivitas tetap diiringi dengan prokes yang ketat hingga percepatan vaksinasi.
Dengan terbitnya ketentuan baru, dr. Nadia menekankan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menghapuskan skrining bagi para pelaku perjalanan. Tes antigen dan PCR dengan hasil negatif sebagai syarat perjalanan masih berlaku bagi pelaku perjalanan domestik, baru mendapatkan vaksin dosis pertama serta bagi belum mendapatkan vaksin Covid-19 karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid.
“Bukan berarti semua orang bisa pergi tanpa tes PCR dan antigen. Surat Edaran dari Satgas sudah keluar dan dinyatakan bahwa yang dibebaskan dari tes antigen dan PCR adalah mereka yang status vaksinasinya lengkap atau sudah mendapatkan vaksinasi booster,” terang dr. Siti Nadia Tarmizi, MEpid dalam laman resmi Kemenkes, kami kutip hari ini Kamis (10/3/2022).
Baca Juga:
- Mulai Hari Ini Tidak Ada Jaga Jarak di KRL
- Jabodetabek PPKM Level 2, Mal Boleh Buka Sampai Jam 9 Malam
- Naik Pesawat Sekarang Bebas Antigen dan PCR
Selain hasil negatif tes antigen dan PCR, pelaku perjalanan dalam negeri dengan penyakit komorbid, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari RS milik pemerintah. Sebelum check in di keberangkatan atau paling cepat sehari sebelum jadwal penerbangan, seluruh pelaku perjalanan wajib mengisi eHAC di Aplikasi PeduliLindungi.
Adapun maksimal pengambilan sampel untuk tes PCR adalah 3×24 jam dan untuk tes antigen 1×24 jam sebelum keberangkatan. Sehubungan dengan itu, para penumpang diwajibkan menggunakan masker medis 3 lapis yang menutup hidung, mulut dan dagu, mengganti masker secara berkala, rutin mencuci tangan pakai sabun/pakai handsanitizer, tidak berbicara satu arah, dan tidak makan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi yang perjalanan kurang dari 2 jam.
“Aturan prokes pada prinsipnya harus tetap kita tegakkan, walaupun kita tidak melakukan permintaan pemeriksaan antigen atau PCR pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap maupun booster,” katanya.
Beritaneka.com—Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan berdasarkan hasil review minggu lalu, tren kasus dan hospitalisasi harian Covid-19 secara nasional sudah mulai melandai.
Sejumlah provinsi yang dinyatakan mengalami penurunan baik dari jumlah penularan maupun positivity rate yakni, DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, dan NTB.
Provinsi-provinsi tersebut, kata Menkes, sudah mulai menurun dalam tiga minggu berturut-turut.
“Kami ingin menyampaikan bahwa hasil review minggu lalu secara nasional tren kasus dan hospitalisasi harian sudah mulai melandai,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, kami kutip hari ini Senin (28/2/2022).
Baca Juga:
Hentikan Perang! Agresi Militer Rusia Tewaskan 352 Warga Ukraina
Selain itu, ada juga beberapa provinsi yang sudah mencapai puncak kasusnya dan mulai melandai dalam seminggu terakhir. Namun, pemerintah masih akan melakukan pemantauan konsistensi penurunan kasus dalam dua minggu ke depan. Provinsi-provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Kami lihat sudah mulai melandai dan segera akan menurun,” ujarnya.
Namun, pemerintah menyoroti beberapa provinsi yang masih mengalami peningkatan kasus, khususnya di Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan beberapa provinsi di Sulawesi.
“Tapi secara agregat provinsi-provinsi besarnya seperti DKI dan Banten itu sudah menurun. Jawa Barat, Jawa timur sudah sampai di puncak dan Jawa Tengah juga sudah melandai. Saya rasa ke depannya dalam seminggu dua minggu ke depan secara nasional akan turun,” kata Menkes Budi.
Sementara keterisian rumah sakit juga terlihat mulai melandai. Jumlah masyarakat yang masuk ke rumah sakit pun juga mulai menurun. Menurutnya, hal ini disebabkan karena kontribusi provinsi dengan populasi yang besar juga sudah menurun.
“Memang terjadi pergeseran dari Jawa Bali ke luar Jawa Bali dan kita ada juga beberapa catatan provinsi-provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa Bali yang perlu kita perhatikan,” ucapnya.
Pada jumlah kasus meninggal harian saat ini tercatat sekitar 250 orang. Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan saat puncak Delta yang mencapai 2 ribu kasus per hari. Menkes menyampaikan, pasien Covid-19 yang meninggal mayoritas merupakan kelompok orang yang belum divaksinasi atau belum divaksin lengkap, memiliki komorbid, dan juga lansia.
Beritaneka.com—Petugas gabungan mulai menutup lima gerbang tol di Kota Bandung. Penutupan kelima gerbang tol tersebut berlaku mulai Jumat (10/2/2022) hari ini pukul 14.00 WIB.
Penutupan pintu tol tersebut untuk menekan mobilitas warga masyarakat sekaligus penyebaran varian Omicron di Kota Bandung, dan sekitarnya.
Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Ariek Indra Sentanu menjelaskan, penutupan dilakukan melalui sistem ganjil genap. Artinya, jika tanggal genap, Kota Bandung tertutup untuk kendaraan berpelat nomor akhir genap. Begitupun sebaliknya. Penerapan ganjil genap juga dilakukan seiring penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bandung yang kini sudah berstatus level 3.
“Ganjil genap hanya diberlakukan pada akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu,” kata Ariek. Kebijakan ini diberlakukan di lima gerbang tol di Kota Bandung, yakni Gerbang Tol Pasteur, GT Pasirkoja, Kopo, Muhammad Toha, dan Buahbatu.
Baca Juga: Jakarta PPKM Level 3, Kapasitas Transportasi Umum 70%
Khusus hari Jumat kebijakan tersebut pukul 14.00-20.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu-Minggu berlaku pukul 07.00-20.00 WIB.
“Pembagian personel yang bertugas dibagi dua shift untuk Sabtu dan Minggu. Shift pertama jam 07.00-14.00 WIB, shift kedua pukul 14.00-20.00 WIB,” katanya.
Pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah perlengkapan mulai dari water barrier, traffic cone, hingga tenda sebagai pos penjagaan untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Dalam pelaksanaan ganjil-genap, personel yang dilibatkan mulai dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri,” katanya.
Ariek menambahkan, selain penerapan ganjil genap, pihaknya juga akan menutup total tiga ruas jalan di Kota Bandung, yakni Jalan Lengkong Kecil, Dipatiukur, dan sebagian Jalan Asia Afrika. Penutupan jalan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 18.00-24.00 WIB. “Penutupan jalan dimulai besok,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan skema penutupan lima gerbang tol tersebut pada pihak kepolisian.
“Itu saya serahkan skema sepenuhnya pada kepolisian yang mengatur karena jalur naiknya Omicron di Jabar itu Kota Bandung, Ibu Kota Jawa Barat. Jalurnya dari Cipularang,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, kami kutip hari ini.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan banyak wisatawan memilih berwisata ke Bandung karena tak perlu menggunakan pesawat terbang. Oleh karenanya, pengelola hotel di Bandung harus melakukan pengetesan yang ketat secara random kepada karyawannya demi memastikan wisatawan yang datang dalam kondisi sehat.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, angka kasus aktif Covid kini sudah mencapai angka 3.372 kasus. Dalam sepekan terakhir, angka pertambahan kasus setiap harinya mencapai 200-700 orang.
Beritaneka.com—Pengendalian pandemi yang efektif terbukti menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. Pandemi yang terkendali mendorong confidence dan mobilitas penduduk yang kemudian membuat perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditargetkan dapat tumbuh hingga 5,2%. Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bersama Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) secara virtual pada Selasa (25/01).
“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut. Oleh karenanya, kerja sama para stakeholder sangat diperlukan dan ini menjadi kunci bagi pemulihan dan mendorong pembangunan ke depan,” tegas Menko Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga, Tokoh Zakat Nasional Penerima BAZNAS Award tahun 2022
Selanjutnya, untuk menghadapi situasi ekonomi global dengan berbagai tantangannya, Menko Airlangga mengajak para pengusaha dan stakeholder untuk merespon situasi tersebut secara fleksibel dan adaptif.
Pemerintah juga melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan fokus pada tiga pilar yaitu Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Khusus vaksinasi, Pemerintah akan terus mengakselerasi dan vaksinasi dosis primer diharapkan selesai di Q2-2022. Pemerintah juga telah menjalankan program booster vaksinasi dosis ke-3 yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu.
Untuk pemanfaatan PEN tahun 2022, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa program akan didorong agar dilaksanakan di depan atau secara front loading di awal tahun. Program-program tersebut antara lain program subsidi bunga KUR sebesar 3% untuk Januari – Juni 2022 dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Selain itu, juga terkait insentif fiskal berupa PPN DTP untuk sektor Perumahan, yaitu 50% untuk dibawah Rp2 miliar dan 25% untuk Rp2 milyar hingga Rp5 miliar; dan PPnBM DTP untuk otomotif, terutama otomatif di bawah Rp200 juta ditanggung 3%, 2%, 1% dan 0% setiap kuartalnya, dan antara Rp200 juta hingga Rp250 juta sebesar 50% atau di kuartal pertama 7,5% dan kuartal kedua kembali sebesar 15%.
“Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Untuk itu, kemudahan investasi tentu juga perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Sementara itu, terkait dengan Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia memfokuskan pada tiga kegiatan yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.
Menko Airlangga meyakinkan bahwa kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi yang tentunya juga pembangunan di aspek sosial dan politik.
“Salah satu yang juga akan didorong di tahun 2022 adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20 dan tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan investasi. Kita mendorong agar pemulihan sifatnya inklusif, kuat, dan berkelanjutan,” tambah Menko Airlangga.
Baca juga: Minim Prestasi, Airlangga Berat Jadi Capres 2024
Selama Presidensi G20 Indonesia, akan digelar lebih dari 150 pertemuan di 19 kota dengan sekitar 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, diperkirakan akan medorong tumbuhnya 33.000 lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, serta akan bermanfaat sekitar 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.
“Saya mengapresiasi kerja sama semua pihak. Namun tentu kita harus sadar bahwa tantangan masih banyak dan kita terus menjaga koordinasi, sinergi, dan kerja sama Pemerintah Pusat, Daerah, para pengusaha, dan masyarakat agar seluruh stakeholder dapat merasakan manfaat pemulihan perekonomian ini,” pungkas Menko Airlangga
Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kasus positif Omicron di Indonesia didominasi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Oleh sebab itu, kedua menko tersebut meminta kepada masyarakat untuk menahan diri bepergian ke luar negeri.
Luhut mengatakan, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) menjadi penyebab utama lonjakan kasus harian Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
“Hari ini saya sampaikan sebelumnya bahwa tren peningkatan kasus harian Covid-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri,” kata Luhut dalam jumpa pers evaluasi PPKM secara virtual, Jakarta, Senin (10/1/2022).
Berdasarkan hasil temuan lonjakan kasus harian Covid-19 di wilayah Jawa-Bali yang sampai saat ini didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri.
Baca Juga:
- Harga Minyak Goreng Selangit, Operasi Pasar Terus Dilakukan
- Lagi Trend di Tengah Pandemi: Hotel, Villa, Resort Punya Camping Ground
- Vaksinasi Booster Dimulai 12 Januari, DPR Minta Diberikan Gratis untuk Rakyat Kecil
“Pada 9 Januari lalu, misalnya di Jakarta dari 393 kasus yang terjadi hampir 300 kasus disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri,” katanya memberi contoh.
Luhut mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunda terlebih dulu rencana perjalanan ke luar negeri. Mengingat, tingginya potensi terjangkit virus Covid-19.
“Jadi, sekali lagi kami mohon teman-teman sekalian untuk menahan diri dulu untuk berpegian ke luar negeri, kecuali sangat-sangat penting,” katanya.
Beritaneka.com—Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana memastikan tidak ada penambahan kasus baru Covid-19 di daerahnya. Sebab, hingga kemarin, Sabtu (4/12/2021) tidak ada kasus Covid lagi.
Hal itu berdasarkan data dari ccc-19.depok.go.id. ”Alhamdulillah nol kasus sejak kemarin, tapi kita waspadai varian baru Omicron,” kata Dadang, hari ini.
Dari data tersebut, pasien yang dinyatakan selesai isolasi bertambah dua orang. Kemudian juga tidak adanya pasien Covid-19 yang meninggal dunia. ”Semoga terus membaik kondisinya, dan kita harapkan nol kasus ini bisa bertahan lama,” kata dia.
Baca Juga: Cair Sampai Desember 2021, Begini Cara Dapatkan Bansos Akhir Tahun
Saat ini, 25 dari 63 kelurahan yang ada di Depok juga sudah tercatat 0 kasus aktif Covid-19. Di antaranya adalah Abadijaya, Sukamaju Baru, Sukmajaya, Grogol, Kukusan, Pondok Petir, Hajarmukti, Kalimulya, Pengasinan, Pasir Gunung Selatan, Ciampaeun, Duren Mekar, Pondok Jaya, Kemiri Muka, Serua, Pondok Cina. Sawangan Lama, Cinangka, Bojongsari Baru, Duren Seribu, Pangkalan Jati, Cipayung Jaya, Pangkalan Jati Baru, Tapos, dan Leuwinanggung.
Dadang meminta peran aktif warga dalam mengatasi kondisi pandemi. Protokol kesehatan 5M juga harus tetap diterapkan sehingga penyebarannya dapat dikendalikan. Terkait dengan varian baru virus Covid-19 yaitu Omicron, Dadang menegaskan yang terpenting adalah tetap patuh pada prokes. ”Prokes sama saja 5M dan 3T. Intinya di prokes,” katanya.
Beritaneka.com—Sejak 17 November 2021, tercatat 522 kasus harian Covid-19 di mana menjadi kasus terendah sejak Juni 2020. Penurunan kasus harian ke level sangat rendah juga diikuti dengan rendahnya kasus aktif, kematian harian, tingkat penggunaan kasus RS atau Bed Occupancy Rate (BOR) dan tingkat kasus positif.
Kasus aktif sudah berada di level 8.390 atau terendah sejak Mei 2020, sedangkan kematian harian berada di angka 15 (7DMA) dengan positive rate 0,2% (7DMA) dan jumlah testing 150 ribu orang per hari.
Meski demikian, berkaca pada kejadian peningkatan kasus di masa liburan, pemerintah berharap seluruh pihak tetap waspada terutama menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru).
Baca Juga: MAU BUBARKAN MUI?
“Perbaikan signifikan terus terjadi seiring kerja sama seluruh pihak yaitu masyarakat yang disiplin dengan protokol kesehatan 5M, serta upaya pemerintah dalam mengakselerasi vaksinasi dan melaksanakan 3T. Kewaspadaan harus dijaga mengingat gelombang I Covid-19 di Indonesia terjadi pasca libur Nataru,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi yang kami kutip hari ini.
Kewaspadaan pemerintah diwujudkan dengan percepatan vaksinasi. Realisasi dosis vaksinasi Indonesia berada di peringkat 5 dunia dengan 219,48 juta dosis vaksin yang sudah tersalur per 17 November 2021. Jika asumsi kecepatan vaksinasi sekitar 1,5 juta dosis per hari, maka pada Maret 2022 vaksinasi dapat menjangkau 70% penduduk dan mendukung tercapainya transisi yang lebih optimal menuju hidup berdampingan dengan endemi.
“Vaksinasi harus terus diakselerasi dan didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mencapai herd immunity,” lanjut Febrio.
Selain itu, melalui APBN Pemerintah juga mendukung pelaksanaan intervensi di bidang kesehatan. Realisasi sisi kesehatan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai Rp129,3 triliun dengan manfaat yang sangat luas termasuk vaksinasi, 3T, insentif tenaga kesehatan, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca Juga: Jangan Vonis Anies dengan Logika Sesat
“Masyarakat diharapkan terus bekerja sama dengan konsisten menerapkan 5M di tengah waktu libur nanti, serta menyukseskan program vaksinasi agar momentum pemulihan ini dapat kita jaga terus,” tutup Febrio.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) mengingatkan kesiapan pemerintah menghadapi era yang disebut dengan Living with Covid-19. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai hak warga negara yang tergerus karena pandemi Covid-19.
“Pemerintah sudah harus siap untuk memasuki sebuah era yang dsebut dengan Living with Covid-19. Perlu diperhatikan bahwa penting untuk merestorasi hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial rakyat sebab persoalan Indonesia tidak sekedar Covid-19. Perlu keseimbangan antara pemenuhan objektif kesehatan, ekonomi, dan sosial,” ungkap Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni Farouk, melalui keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Farouk menambahkan persoalan dan ekonomi ini pada esensinya adalah dua hal yang tidak terpisahkan.
“Ketika kesehatan bermasalah, maka akan berdampak negatif untuk ekonomi. Sebaliknya jika persoalan ekonomi bermasalah maka akan berdampak negatif juga untuk kesehatan masyarakat,” jelas Farouk.
Farouk menyatakan selama pemberlakuan PSBB maupun PPKM, banyak aktivitas ekonomi terpukul, mobilitas masyarakat terhenti, belum lagi dampak sosial psikologis. Dia juga mengkritisi kebijakan sertifikat vaksin.
“Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan sertifikat vaksin yang datang belakangan justru dapat memperpanjang realitas keterpurukan itu. Berlakunya kebijakan sertifikasi vaksin menandakan pemerintah tidak betul-betul mempelajari dampak berat masa-masa pembatasan seperti PSBB dan PPKM darurat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” terang alumnus program MBA Universitas Birmingham Inggris ini.
Baca juga: Kenaikan Tarif PNBP Perikanan, PKS Nilai Beratkan Nelayan
Farouk melihat bahwa penggunaan kebijakan sertifikat vaksin untuk membuka aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada esensinya adalah bersifat diskriminatif, padahal vaksin hanyalah salah satu upaya untuk menangani pandemi Covid-19.
“Cukup aneh bahwa Covid-19 yang awalnya adalah persoalan kesehatan tiba-tiba bergeser menjadi persoalan legalitas tertulis/elektronik. Akibat dari berlakunya sertifikasi ini, banyak aktivitas masyarakat tidak kunjung efektif bergerak terutama aktivitas ekonomi yang mana sudah setahun terpuruk,” ucap Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) tersebut.
Farouk menambahkan jika kebijakan sertifikasi vaksin ini diteruskan, pemerintah terkesan melakukan pengambilan hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat yang tidak memiliki dokumen digital.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk kembali beraktivitas normal justru kehilangan kebebasan dan kesempatan sosial ekonomi hanyak karena sebuah formalitas yang tidak tepat,” kata Farouk.
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Farouk melanjutkan saat ini justru lebih penting penerapan 5M secara konsisten. Jika itu dilaksanakan secara disiplin untuk sementara waktu, maka sesungguhnya tidak ada kebutuhan untuk penerapan sertifikat vaksin, selain itu yang penting adalah pemerintah tetap memastikan ketersediaan vaksin disegenap pelosok negeri bagi yang membutuhkan untuk mencegah ketimpangan antar daerah.
“Yang pertama adalah bagian dari program kesehatan yang kamipun di PKS banyak memfasilitasinya di berbagai daerah, tetapi yang kedua adalah kebijakan yang counterproductive, diskriminatif, dan melanggar hukum. Inggris dan negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia yang tingkat vaksinasi dosis penuhnya telah melebihi 60% tidak menerapkan kebijakan ini. Juga mayoritas negara-negara bagian di Amerika Serikat tidak menerapkan kebijakan ini, 21 negara bagian bahkan melarang kebijakan tersebut,” tutup Farouk.
Beritaneka.com—Kalangan wakil rakyat di DPR berpendapat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mendesak untuk segera dioperasikan. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat.
“Program kereta cepat Jakarta-Bandung harus dikaji ulang lebih mendalam agar tidak berdampak terhadap pengurangan sektor-sektor lainnya yang lebih esensial dalam penanganan pandemi Covid-19. Seharusnya, APBN dipergunakan untuk anggaran yang lebih mendesak dalam mempercepat penanganan pandemi,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Rabu (20/10/2021).
Baca juga: Golkar Serahkan Surat Pergantian Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus Gantikan Azis Syamsuddin
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyatakan, pemerintah dalam program kereta cepat Jakarta-Bandung perlu kehatian-kehatian terlebih sekarang juga sudah tersedia jalan tol Jakarta-Bandung. Jangan sampai nantinya proyek kereta cepat tersebut tidak efisien bahkan terbengkalai seperti LRT Palembang beberapa waktu lalu.
“Terutama, di tengah situasi pandemi banyak anggaran refocusing sehingga lebih baik untuk penanganan pandemi. Masyarakat dalam perjalanan Jakarta-Bandung juga masih bisa menggunakan jalan tol dengan jarak tempuh 2 jam tanpa adanya kemacetan yang berarti,” pungkas Syarief.
