Beritaneka.com — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia ini bakal menyuarakan aspirasinya sekitar pukul 10.00 WIB.
“Estimasi massa aksi ada sekitar 1.000 massa. Kita mulai kumpul dari jam 10.00 WIB, siang,” kata Koordinator Bidang Media BEM SI, Luthfi Yufrizal.
Salah satu tuntutan para mahasiswa dalam aksi hari ini yaitu menolak tiga periode masa jabatan presiden. Menurunya, tiga periode masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Para mahasiswa berharap tuntutannya tersebut dapat diterima oleh elite politik yang mengusulkan wacana tiga periode masa jabatan presiden.
Baca Juga:
Tahun Ini, Pemerintah Minta THR Tidak Boleh Dicicil
9 Kereta Tambahan Buat Mudik Lebaran 2022 Siap Beroperasi
“Harapannya aksi kita berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi tuntutan yang kita berikan,” kata Luthfi.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode jabatan presiden mencuat dalam beberapa waktu belakangan ini. Mulanya, wacana ini mencuat ketika adanya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari beberapa tokoh partai politik.
Sejauh ini, ada tiga partai politik (parpol) yang mendukung usulan penundaan pemilu. Tiga parpol tersebut yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Ketiga partai tersebut sepakat Pemilu 2024 ditunda. Usulan tersebut kemudian ditolak dan dikritisi banyak pihak karena dianggap melanggar konstitusi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan sikapnya menolak adanya penundaan pemilu 2024. Kepala negara menegaskan, bahwa pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024. Jokowi juga melarang menterinya untuk berbicara atau membahas tiga periode jabatan presiden.
Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko) Polhukam Mahfud MD meminta rencana demo dan long march “Jokowi End Game” dilakukan secara virtual atau melalui medsos saja. Mahfud menyebutkan, penyampaian aspirasi selama masa pandemi lebih baik tanpa demo di jalanan, melainkan melalui webinar hingga lewat media sosial.
“Pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat, namun sebaiknya aspirasi dalam pandemi dsampaikan melakui jalur komunikasi sesuai prokes, misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi, happening art yang menjaga protokol kesehatan, melalui media sosial, dan sebagainya,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual hari ini, Sabtu (24/7/2021).
Mahfud MD mengatakan, rencana demo Jokowi didalangi dua kelompok, yakni kelompok murni dan tidak murni. Mahfud meminta masyarakat hati-hati terhadap kelompok tidak murni yang dinilainya hanya memanfaatkan situasi.
“Ada kelompok tidak murni, masalahnya hanya ingin menentang saja memanfaatkan situasi, apa pun keputusan pemerintah diserang, itu ada. Kita harus hati-hati karena kelompok ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah,” kata Mahfud.
Dia juga mengakui ada kelompok murni yang berdemo karena masalah ekonomi selama PPKM. “Ada aspirasi masyarakat yang murni karena memang iya saya takut Covid-19 tapi gimana ekonomi? Itu aspirasi murni. Pemerintah mendengar aspirasi itu dan jadikan pertimbangan,” kata Mahfud.
Mahfud mengungkapkan pemerintah menghadapi persoalan dalam memutuskan adanya PPKM dan penanganan Covid-19 di Indonesia. “Ada dilema yang sangat kita rasakan dalam menangani Covid-19 ini,” katanya.
Dia mamastikan pemerintah mengambil kebijakan secara terbuka dan melalui berbagai analisis dan data. “Tentu dilakukan dengan berbagai metode-metode ilmiah agar masalah ini bisa segera selesai,” kata Mahfud.
Baca Juga: Ini Bantuan Pemerintah Saat PPKM Darurat Diperpanjang, Cek!
Mahfud meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga ketertiban selama pandemi.
“Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan terutama sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan Covid-19,” kata Mahfud MD.
