Beritaneka.com—Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ali Wongso tegaskan komitmen SOKSI mengawal Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar pada Pemilu 2024.
SOKSI menjunjung tinggi Keputusan Munas X Partai Golkar 2019 sebagai forum tertinggi Partai berdasarkan AD/ART serta Keputusan Rapimnas Partai Golkar 2021 selain Keputusan Rapimnas SOKSI Tahun 2021 sendiri.
“Komitmen ini perlu kami tegaskan sebab kami amati dan antisipasi dimasa menjelang Pemilu 2024 ini ada eskalasi tantangan bahkan bukan tak mungkin suatu gangguan pihak tertentu terhadap Partai. Dan itu kami anggap biasa saja, ibarat “pohon yang makin tinggi, logikanya angin akan makin besar menerpanya, tetapi pohon yang dikomandoi Ketum AH ini, adalah Pohon Beringin yang akarnya dan pohonnya tentu kuat, jadi niscaya pohonnya tetap berdiri tegak kokoh bahkan tambah besar dan kuat, dimana SOKSI adalah bagian dari itu,” tegasnya kepada wartawan dalam acara pelantikan LKBH SOKSI dan Bakornas FOKUSMAKER pada Senin sore (27/9) yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan di Aula DPP Partai GOLKAR, Slipi Jakarta.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Golkar Harus Realistis dalam Berkoalisi
Politisi senior itu juga yakin seluruh kader Partai Golkar dimanapun solid dan selalu solid menjaga disiplin organisasi dengan taat asas melaksanakan dan mengawal segala putusan strategis partai sesuai AD/ART Partai Golkar, serta menjunjung tinggi etika politik sesuai doktrin karya kekaryaan yang menjiwainya didalam berpolitik.
“Itu adalah karakter kader Golkar, karena itu jika ada perilaku politik yang “menghalalkan segala cara” bagaikan “animal political”, maka itu bukanlah karakter kader Golkar yang karya kekaryaan. Misalnya saja jikalau ada oknum kader yang ‘kebelet’ atau kepingin menjadi Ketum Partai Golkar, ya mesti tunggulah di Munas 2024 pasca Pemilu 2024 mendatang, jangan mencoba ‘mengolah-olah’ dan ‘menggoreng issu picisan’ tak mutu, hanya demi memenuhi syahwat politiknya yang berakibat dapat ditunggangi “saingan partai” dan korbankan perjuangan jutaan kader Partai Golkar,” tegasnya.
Ketum SOKSI itu mengingatkan jangan sampai ada kader yang keblinger ibarat “sel jahat atau duri dalam daging” atau “menggunting dalam lipatan” yang merecoki strategi perjuangan dan road map Partai Golkar menuju 2024.
Jika ada demikian, Ali berharap kembali ke jatidiri sebagai kader karya kekaryaan. Karena itulah SOKSI mendukung penuh pernyataan , “Kader agar patuh pada satu komando. Jika ada yang tak mau satu komando supaya minggir dulu.
Artinya yang memang tak bisa bekerja bersama mengawal putusan Partai, silahkan diam saja dipinggir. Jangan coba-coba menganggu, sebab Partai mau besar dan bertujuan menang demi kemajuan bangsa negara.
Untuk pengamanan tujuan itu, partai juga punya peraturan yang dapat digunakan jika dipandang sudah perlu guna mendisiplinkan kader demi kepentingan perjuangan partai, jelas Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu.
Baca juga: Golkar Serahkan Surat Pergantian Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus Gantikan Azis Syamsuddin
Dalam kesempatan acara pelantikan LKBH SOKSI dan Bakornas FOKUSMAKER itu, Sekjen DPP Partai GOLKAR ,Letjen TNI (Pur) Lodewijk hadir mewakili Ketua Umum Partai GOLKAR Airlangga Hartarto.
Ia menyambut dan ucapkan selamat atas pelantikan itu yang merupakan bagian dari konsolidasi SOKSI sebagai salahsatu ormas pendiri dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR dalam Pemilu 2024.
Sekjen Partai GOLKAR mengapresiasi penegasan Ketum SOKSI Ali Wongso tentang komitmen SOKSI memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada dalam Pemilu 2024.
“Capres Partai Golkar adalah Ketum AH sesuai putusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021,sehingga wajib seluruh kader Partai Golkar berjuang keras memenangkan Partai Golkar seiring dengan target pemenangan Pemilu legislatif dan Pilkada 2024 yang sudah ditetapkan Rapimnas Partai Golkar 2021,” ungkapnya.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: MKD dan Golkar Harus Cepat Tangani Kasus Azis Syamsudin
Untuk mencapai kemenangan itu Partai Golkar sudah merumuskan Road Map dan diharapkan SOKSI akan mampu memberikan kontribusi suara yang signifikan untuk mencapai target-target kemenangan Partai Golkar 2024.
Dalam acara itu Sekjen Depinas SOKSI Riko Heriyanto membacakan SK DEP LKBH SOKSI dipimpin Neil Sadek,SH sebagai Direktur Eksekutif dan Bakornas FOKUSMAKER dipimpin oleh Dr.Niko Silitonga sebagai Ketua Umumnya.
Hadir secara langsung (offline) dalam acara itu selain unsur pengurus LKBH SOKSI dan Fokusmaker yang dilantik , juga para pimpinan teras Dewan Pimpinan Nasional SOKSI , Ketua SOKSI DKI beserta secara online pengurus Depidar SOKSI seluruh Indonesia dan unsur- unsur Depinas SOKSI.
Beritaneka.com—Golkar terbuka untuk berkoalisi asalkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres).
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, logika politik Golkar itu masuk akal bila didasarkan perolehan suara pileg 2019. Pada pemilihan umum sebelumnya, Golkar memang memperoleh suara terbanyak ketiga atau kedua dalam perolehan kursi di DPR RI.
“Karena itu, Golkar merasa superior untuk memaksakan Airlangga menjadi capres. Partai politik lainnya, selain PDIP dan Gerindra, seolah harus menerima kadernya sebagai cawapres,” ujar Jamiluddin.
Baca juga: Desak Pecat Sri Mulyani, Jamiluddin Ritonga: Pimpinan MPR Melampaui Kewenangannya
Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 ini menegaskan, logika politik itu akan dapat diterima partai lain bila elektabilitas Airlangga tinggi. Setidaknya elektabilitas Airlangga selalu masuk lima besar dalam hasil survei dari lembaga survei yang kredibel.
“Nyatanya, hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Airlangga hingga saat ini sangat rendah. Kalau pun ada lembaga survei yang merilis elektabilitas Airlangga diatas 20 persen, sangat layak diragukan hasilnya,” ungkapnya.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Jadi, jelas Jamiluddin, upaya Golkar memaksakan Airlangga menjadi capres dengan elektabilitas rendah tampaknya akan mendapat penolakan dari partai lain. Partai lain tentu akan sulit berkoalisi dengan Golkar yang capresnya peluang menang sangat kecil.
“Jadi, Golkar harus realistis bila ingin berkoalisi dengan partai lain. Pemaksaan Airlangga harus capres hanya realistis bila elektabilitasnya tinggi. Namun bila elektabilitasnya masih seperti saat ini, tentulah partai lain akan tertawa bila Golkar tetap memaksakan Airlangga menjadi capres sebagai syarat koalisi,” tegasnya.
Beritaneka.com—Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima nama pengganti Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam). Surat permohonan nama pengganti Azis disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Airlangga menyampaikan surat pergantian nama Wakil Ketua DPR dari unsur Golkar didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menerima Airlangga dan jajaran pengurus Partai Golkar.
“Kami pimpinan DPR RI, saya bersama dengan Pak Dasco telah menerima surat pergantian langsung dari Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga, perihal pengunduran diri dari Bapak Azis Syamsuddin sebagai pimpinan DPR RI periode 2019-2024,” kata Puan dalam konferensi pers bersama Airlangga Hartarto.
Baca juga: Perkuat Kelembagaan BAZNAS, DPR Dorong Optimalisasi Anggaran dari APBN
Menurut Puan, DPR akan melalukan mekanisme selanjutnya mengenai pergantian pimpinan DPR dari unsur Golkar. Hal ini, kata Puan, sesuai dengan Pasal 47 Peraturan DPR RI No 1 tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPR. “Maka DPR akan memproses pergantian wakil ketua DPR dari Partai Golkar, untuk diteruskan ke paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut.
Puan kemudian meminta Airlangga untuk mengumumkan nama pengganti Azis Syamsuddin. Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus dipilih Golkar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Azis Syamsuddin yakni Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam.
“Partai Golkar telah memutuskan menunjuk saudara H Lodewijk F Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR menggantikan saudara Azis Syamsuddin,” ungkap Airlangga saat diminta Puan menyampaikan nama yang diajukan Golkar sebagai pengganti Azis Syamsuddin.
Baca juga: Komisi IX DPR Desak Kemenkes Evaluasi Pengadaan Obat dan Alkes
Nama Lodewijk akan dibawa dalam Rapat Paripurna esok hari, Kamis (30/9/2021), untuk dimintai persetujuan seluruh anggota DPR. Puan mengatakan, mekanisme tersebut sudah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Bamus kemarin, Selasa (28/9/2021).
“Dengan disetujui dan disepakatinya pergantian pimpinan DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam yang mewakili unsur Partai Golkar, maka dalam waktu yang tidak lama akan ada pergantian Wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar,” ucapnya.
Lodewijk menggantikan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri karena sedang menjalani proses hukum. “Kami dari pimpinan DPR menghargai dan menghormati proses hukum tersebut sesuai dengan apa yang dilaksanakan saat ini terkait dengan masalah yang sedang dihadapi Bapak Azis Syamsuddin,” tegas Puan.
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menjadi tersangka. Menyipaki penetapan KPK itu, DPR diminta mengambil langkah cepat dan tegas.
Dalam hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR seharusnya aktif menangani kasus dugaan pelanggaran etika Azis Syamsudin, termasuk dalam kasus penyidik KPK yang membantu dugaan korupsi Wali Kota Tanjungbalai.
“MKD jangan terus berlindung pada aturan yang menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau itu yang dijadikan dasar MKD, maka kasus etika Azis Syamsudin akan berlarut-larut,” ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Senin (27/09).
Baca juga: KPK Sita Dokumen dari Kantor dan Rumah Dinas Azis Syamsuddin
Semakin lama kasus Azis Syamsudin diputus MKD, tambah penulis buku Perang Bush Memburu Osama, dampaknya akan semakin besar kepada DPR RI. Bahkan, kasus yang diduga melibatkan Azis Syamsudin itu dengan sendiri akan berpengaruh terhadap Partai Golkar.
Menurut Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 ini, ada dua dampak terhadap DPR RI bila penanganan kasus Azis Syamsudin berlarut-larut. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, kasus Azis Syamsudin diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja lembaga terhormat tersebut. Terjadi kekosongan yang menangani tugas dan fungsi Azis Syamsudin sebagai wakil ketua DPR RI.
“Hal itu dengan sendirinya melemahkan terwujudnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tegas Jamiluddin.
Dampak lainnya berkaitan langsung dengan citra DPR di mata masyarakat. Kalau kasus Azis Syamsudin semakin lama diselesaikan, maka masyarakat dihawatirkan akan menilai DPR semakin buruk.
Bagi Partai Golkar, tentu kasus Azis Syamsudin juga akan dapat berpengaruh terhadap citra partainya. Citra buruk ini kiranya dapat merugikan Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg 2024.
Baca juga: Diduga Terlibat Pemerasan, IPW Desak KPK Periksa Azis Syamsuddin
Karena itu, DPR dan Golkar harus cepat bersikap agar faktor Azis Syamsudin tidak terlalu jauh mempengaruhi dua lembaga tersebut. Untuk itu, pimpinan DPR perlu meminta MKD segera menyelesaikan dugaan kasus etika Azis Syamsudin secara adil dan terbuka.
Hanya dengan rapat terbuka, masyarakat akan mempercayai keputusan MKD. Kalau tidak, masyarakat dihawatirkan akan semakin tidak mempercayai DPR RI. Hal ini akan semakin berpengaruh terhadap buruknya reputasi dan citra DPR RI.
Bagi Golkar, selayaknya mengevaluasi kedudukan Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kader Golkar di DPR RI yang cukup mumpuni cukup banyak untuk dapat menggantikan jabatan Azis Syamsudin.
“Kalau hal itu dilakukan Golkar, dampak yang lebih buruk terhadap partainya dapat dikurangi. Kiranya hal itu yang terbaik diambil agar Golkar tetap nyaman menghadapi Pemilu 2024,” ungkapnya.
Beritaneka.com—Pemilihan presiden masih tiga tahun lagi. Banyak hasil survei merilis nama-nama yang memiliki peluang untuk maju menjadi calon presiden pada perhelatan politik nasional tahun 2024. Partai politik juga sudah mulai memunculkan calon presiden dari kader sendiri. Partai Amanat Nasional (PAN), melalui Ketua Umum Zulkifli Hasan, menyebut mantan partai berlambang matahari itu, Soetrisno Bachir akan diusung untuk calon pilpres 2024.
Partai Golkar tidak mau ketinggalan. Partai Golkar berpeluang mengusung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024. Melalui salah satu kader seniornya, Firman Soebagyo, yang juga menjabat salah satu Ketua DPP Golkar, mendukung penuh Airlangga untuk maju dan tak bisa ditawar lagi.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Blunder Jokowi Berulang
Penegasan Firman Soebagyo itu sejalan dengan hasil Munas Partai Golkar 2019 yang salah satunya menyatakan, Partai Golkar mengusung kader terbaiknya menjadi calon presiden pada pilpres 2024.
Sebagai Ketua Umum tentu Airlangga dapat dikatakan salah satu kader Golkar terbaik. Namun, Airlangga sebagai Ketua Umum, dinilai hanya populer di kalangan elit partainya saja. Dia tidak mengakar di akar rumput.
“Jadi, bisa saja suara elit Golkar ngotot mendorong Airlangga nyapres, tetapi hal itu tidak tercermin pada kadernya di akar rumput,” ujar M. Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul.
Lebih jauh Jamiluddin menjelaskan, popularitas Airlangga di internal partainya juga bersaing ketat dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang saat ini menjabat Ketua MPR RI. Bahkan kalau dilakukan survei di internal partai, bisa jadi dukungan terhadap Bamsoet lebih baik daripada Airlangga.
Prestadi Airlangga di pemerintahan juga biasa-biasa saja. Hal itu terlihat saat Airlangga menjadi Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja dan saat ini sebagai Menko Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.
Kalau prestasi Airlangga moncer di pemerintahan, maka dipastikan elektabilitasnya akan tinggi. Nyatanya, elektabilitas Airlangga sangat rendah. Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia pada 23 – 28 Mei 2021 memperlihatkan elektabilitas Airlangga hanya 0,4 persen.
“Jadi, kalau Airlangga berprestasi di pemerintahan, tentu mustahil elektabilitasnya hanya 0,4 persen. Ini mengindikadikan, elektabilitas Airlangga memang sulit untuk didongkrak,” ungkap Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 ini.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Biarkan RRI Jadi Media Publik Sesungguhnya
Melihat tren elektabilitas Airlangga selama ini, penulis buku Riset Kehumasan ini, jelas sulit bagi Golkar untuk menaikkan elektabilitasnya. Apalagi kalau berharap elektabilitas Airlangga sejajar dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Jamiluddin menilai, melihat kapasitas Airlangga tampaknya lebih cocok untuk cawapres. Dia berpesan, realitas politik inilah yang harus disadari oleh elite Golkar. Kalau tetap memaksakan diri untuk menjadikan capres, dikhawatirkan partai lain akan enggan berkoalisi dengan Golkar. (ZS)
