Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Indonesia Spice Up The World secara virtual, Rabu (30/6/2021).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu, Halim Iskandar menjelaskan soal pemetaan potensi dan BUMDes yang mendukung Program Indonesia Spice Up The World.
Halim Iskandar mengatakan jika Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan potensi Industri Gastronomi.
Sedang untuk BUMDes, kata Halim Iskandar, masih terus dilakukan identifikasi Potensi.
“Ada potensi Jahe dan Jahe Merah, ada 13 BUMDes yang teridentifikasi dan terus dilakukan pendampingan,” kata Halim Iskandar.
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Gus Halim, sapaan akrabnya, melanjutkan soal potensi yang dikelola BUMDes yaitu bawang merah dan kemiri ada di 11 BUMDes. Potensi pala dan cengkeh ada di tujuh BUMDes.
Juga terkait potensi Lada, Gula Merah dan Gula Semut di enam BUMDes serta potensi Kunyit, Kencur, Cabai dan Sereh Wangi di 11 BUMDes.
“Ini yang sekarang kita identifikasi, konsolidasi dan terus lakukan pendataan bersamaan dengan proses pemetaan dan pendataan BUMDes menuju Berbadan Hukum,” kata Gus Halim.
Imbas dari lahirnya UU Cipta Kerja membuat BUMDes bisa berbadan hukum dan memperluas cakupan kinerja BUMDes nantinya.
“Kami berharap, layaknya BUMDes yang telah sukses ekspor kopra dan vanila, nanti dukungan berbagai pihak, bakal lahir BUMDes yang juga lakukan ekspor,” tandas Gus Halim.
Baca juga: Kemendes PDTT dan KIP Jalin Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik di Desa
Indonesia Spice Up The World adalah sebuah gerakan nasional yang sedang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan dan investasi melalui industri gastronomi.
Gerakan nasional yang saat ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kordinasi Maritim dan Investasi sudah digodok sejak Bulan Juni 2020 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Asosiasi, Pemerintah dan Media).
Rencananya akan diluncurkan di Dubai World Expo Oktober mendatang.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Jakarta, Selasa (18/5).
Ia juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemi covid 19.
Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, desa wisata menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pengelolaan desa wisata wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran covid-19.
“Desa wisata tetap buka, meningkatkan ekonomi, tapi juga harus semaksimal mungkin bisa menekan penyebaran covid-19,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Baca juga: Gus Menteri Minta Maaf Pada Seluruh Pegawai Kemendes PDTT
Gus Menteri mengajak seluruh pengurus desa wisata untuk mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi dalam mengelola desa wisata. Ia tak ingin, kesalahan dalam mengelola desa wisata akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan para wisatawan.
“Desa wisata harus bangkit, harus memberikan pelayanan yang baik sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi jangan lupa, desa wisata juga bisa dikhawatirkan meningkatkan jumlah covid-19 gara-gara salah kelola,” ujarnya.
Di sisi lain ia mengatakan, desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia berharap, posisi BUMDes yang saat ini telah berbadan hukum akan mempermudah pengembangan seluruh desa wisata yang ada.
“BUMDes sebagai induk berbagai unit usaha yang salah satunya desa wisata, bisa leluasa bekerjasama dengan stakeholder yang ada, baik BUMN, BUMD, bahkan swasta. Inilah harapan utama kita terkait pemulihan ekonomi di desa,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Baca juga: Kemendes PDTT dan KIP Jalin Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik di Desa
Dalam kegiatan tersebut, Gus Menteri juga mendengarkan berbagai keluhan permasalahan dan saran dari pengurus desa wisata yang hadir. Ia berharap, kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus desa wisata terus berpacu agar desa wisata benar-benar berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa.
“Kalau desa ekonominya tumbuh dan pulih lebih cepat, maka desa akan menjadi faktor penentu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Beritaneka.com— Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan dana desa tahun 2020 yakni sebesar 99,95 persen dari total dana Rp71 Triliun.
Demikian diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote Webinar Inclusive Social Protection Programme, Jakarta, Kamis (22/4).
Menurutnya, tingginya penyerapan dana desa tahun 2020 tidak lepas dari kontribusi dana desa yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi covid 19.
“Dikarenakan ada permasalahan pandemi covid 19, Pak Presiden mengambil kebijakan agar dana desa juga digunakan untuk salah satu jaring pengaman sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” ujarnya.
Baca Juga:Menuju Desa Sejahtera, Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital
Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sebelum terjadinya pandemi covid 19, satu poin jaring pengaman sosial yang dilakukan melalui dana desa adalah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa dengan kategori miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.
Kemudian setelah pandemi covid 19 terjadi, kebijakan jaring pengaman sosial dari dana desa diperluas untuk jaring pengaman sosial lainnya yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
“Dari situ kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya, minimal ada dua jenis kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dana desa yakni PKTD dan BLT Desa. Ada satu lagi yang sebenarnya masih terkait pengamanan sosial, yakni pemanfaatan dana desa untuk desa agar aman dari covid 19,” terangnya.
Baca Juga:Pulihkan Ekonomi, Transmigrasi Bantu Sukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional
Untuk diketahui, program dana desa sendiri telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2015 sebesar Rp21 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun.
Adapun penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72 Persen, tahun 2016 sebesar 97,65 Persen, tahun 2017 sebesar 99,94 persen, tahun 2018 sebesar 98,06 persen, tahun 2019 sebesar 99,88 persen, dan tahun 2020 sebesar 99,95 persen.(ZS)
