Beritaneka.com—Presiden Jokowi, dalam acara tanam padi di Trenggalek, Jawa Timur menyebut, sepanjang tahun 2021 Indonesia tidak ada impor beras. Pernyataan Presiden Jokowi itu disayangkan Partai Keadilan Sejahterah (PKS).
Pasalnya, janji Presiden Jokowi stop impor beras masih menjadi mimpi yang belum bisa terealisasi sampai saat ini. Fakta di lapangan membuktikan, keputusan impor 1.5 juta ton beras di bulan Mei 2021, dibatalkan atas tekanan publik.
“PKS sejak awal konsisten bahwa impor beras melukai rasa dan keadilan kepada petani yang sudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi, impor beras wajib ditolak,” papar Riyono Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti dilansir dari laman resmi PKS, Kamis (02/12).
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Pernyataan Presiden terbantahkan dengan data BPS yang menyampaikan bahwa sampai juli 2021 ada realisasi impor beras 41.600 ton setara 18 juta US dollar. Ditengah kondisi harga gabah di bulan Maret – Juni yang hanya 3500 – 4000 rupiah/kg membuat petani menjerit karena rugi. Manajemen dan politik pangan nasional kita semakin tidak jelas, inkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat sebuah kebijakan bias siapa yang akan bertanggungjawab.
Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan namun ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur.
“Presiden dapat kabar dan data dari mana kalau sampai November gak ada impor?” tanya Riyono.
Baca juga: PKS Terus Perjuangkan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Cholil Bangkalan
Menurut Riyono kondisi perberasan nasional tercatat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.
Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
“Prestasi petani yang sudah berhasil memenuhi cadangan pangan nasional, kenapa harus selalu dibalas dengan kebijakan yang tidak pro petani?” tutup Riyono.
Baca juga: Kapal Bakamla Kekurangan BBM, PKS : Presiden Tidak Serius Lindungi Laut Indonesia
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan sampai Juli 2021 ada realisasi impor beras 41.600 Ton setara 18 juta US dollar. PKS berpandangan, kebijakan itu menyakiti hati petani ditengah kondisi harga gabah di bulan Maret – Juni yang hanya 3500 – 4000 rupiah per kg. Petani menjerit karena rugi.
“Kontroversi impor beras 1.5 juta ton di bulan Mei – Juni disaat petani panen raya di respon oleh Presiden bahwa tidak akan ada impor, tapi faktanya kok jadi begini,” ujar Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, seperti dilansir dari laman resmi PKS, Kamis (2/9).
Baca juga: Wacana Amandemen UUD 1945, PKS Tolak Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden
Riyono menegaskan, dengan adanya impor beras itu memperlihatkan, manajemen dan politik pangan nasional kita semakin tidak jelas. Inkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat sebuah kebijakan bias, siapa yang akan bertanggungjawab. Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan namun ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur.
Menurut Riyono kondisi perberasan nasional tercatat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.
Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
Baca juga: Sensitif, PKS: Pembahasan RUU PKS Harus Komprehensif
Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
“Siapa yang berani impor beras sebanyak 41.600 Ton ini? Kok berani “melawan” perintah Presiden untuk tidak melakukan impor. Presiden harus tegas dan ungkap siapa yang yang melakukan impor? Papar Riyono Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan.
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen padi di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021) pagi.
“Saya melihat, pertama hasil panen bagus, bisa mencapai 7-8 ton. Kemudian yang kedua, harga gabahnya juga sudah naik, Rp4.200. Ini juga bagus,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai peninjauan. Tampak mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso.
Kepala Negara mengungkapkan sejumlah keluhan yang disampaikan para petani. Di antaranya mengenai ketersediaan pupuk hingga kebutuhan saat panen.
Baca Juga: 50% Usaha Kecil Dimiliki dan Dikelola Perempuan
“Tadi ada keluhan dari para petani, misalnya harga pupuk subsidi terutama yang masih sering hilang pupuknya, sulit dicari. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan pada saat panen bersamaan itu kesulitan dalam mencari tenaga kerja untuk panen,” kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, kata Presiden, Pemerintah akan memberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani tersebut.
“Tadi para petani menginginkan untuk diberikan combine (harvester) dan tadi sudah saya iyakan, termasuk traktor dan juga pompa. Moga-moga ini segera kita kirim,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pemerintah terus berupaya untuk membangun ketahanan pangan nasional.
“Intinya kita ingin terus membangun sebuah pertanian yang semakin baik produksinya dan kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita Indonesia, tentu saja kita juga ingin swasembada,” tegasnya.
Baca Juga: Prof Dr Wisnu Gardjito: Kelapa Bikin Rakyat Sejahtera
Kepala Negara juga kembali menegaskan keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor beras hingga Juni tahun ini dan akan terus berlanjut jika produksi di Tanah Air dapat mencukupi kebutuhan yang ada.
“Pemerintah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi, karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor, Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan, produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor,” kata Presiden Jokowi.
Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten penghasil beras tertinggi secara nasional berdasarkan data produksi sepanjang tahun 2020. Dalam peninjauan kali ini, Presiden Jokowi juga berdialog dengan para petani setempat. Dalam acara tersebut juga hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Bupati Indramayu Nina Agustina.(el)
