Oleh Andy Budiman
Wakil Ketua Umum DPP PSI
“Tugas pemimpin adalah membantu masyarakat dari tempat mereka berada menuju tempat yang terkadang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya” Henry Kissinger (Leadership, Penguin Press 2022).
Beritaneka.com, Jakarta—Salah satu tantangan terberat pemimpin saat ini, kata Kissinger mengutip pandangan Max Weber mengenai kepemimpinan, adalah hilangnya “Sense of Proportion”. Dalam konteks hari ini, informasi yang berlimpah membuat pemimpin berpotensi kehilangan proporsionalitas dalam menganalisis, merumuskan strategi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dan sebaliknya, informasi negatif bahkan hoax akan membuat publik cenderung pesimistis dan tidak puas terhadap para pemimpin politik.
Ini adalah era yang tidak mudah untuk memimpin. Menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk bergerak menuju visi yang diinginkan seorang pemimpin di era media sosial seperti sekarang adalah sebuah tantangan besar. Tulisan ini mencoba menilai dan memahami karakteristik kepemimpinan ala Jokowi di era yang disebut orang sebagai abad yang berlari.
Jokowi dalam Perspektif Kissinger
Dalam Leadership, Kissinger menyebut bahwa salah satu kualitas terpenting dalam kepemimpinan adalah keberanian dan karakter. Keberanian untuk memilih arah diantara pilihan-pilihan yang rumit dan kompleks, yang memerlukan tekad untuk melampaui yang rutin, dan kekuatan karakter untuk mempertahankan suatu tindakan yang dianggap perlu diambil.
Awalnya tidak ada orang yang percaya bahwa kita bisa membangun sistem kereta bawah tanah karena ibukota rentan banjir, Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI memperlihatkan karakter dan keberanian dengan merealisasikan pembangunan Mass Rapid Transportation yang kini menjadi kebanggaan ibukota.
Pesimisme juga muncul ketika Jokowi memulai proses pembangunan infrastruktur. Banyak kalangan mempertanyakan, baik manfaat maupun kesiapan kita membangun infrastruktur dalam skala besar-besaran. Tapi Jokowi tetap berkeras.
Kini, lebih dari duaribu seratus kilometer jalan tol yang dibangun Jokowi telah menghubungkan kota-kota, menggerakkan ekonomi, mempermudah pertukaran barang dan jasa. Pembangunan jalan tol di era kepemimpinan Jokowi lebih dari dua kali lipat dibanding pembangunan jalan tol sejak 1978.
Lebih dari duaratus ribu kilometer Jalan Desa yang dibangun telah menghubungkan satu desa dengan desa lain, membuka isolasi. Delapanbelas Pelabuhan yang dibangun menjadi titik hubung antara 17,000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Duapuluh satu bandar udara baru, telah memperlancar lalu lintas bisnis dan perdagangan antar daerah. Sementara tigapuluh bendungan dan waduk yang dibangun mengaliri sawah-sawah. Memperkuat ketahanan pangan kita menghadapi perubahan iklim.
Inilah kebijakan yang lahir dari kepemimpinan yang memahami persoalan rakyat, kepemimpinan yang mampu menganalisis dan merumuskan strategi yang tepat untuk membangun fondasi yang kokoh untuk mensejahterakan rakyat.
Sebuah kebijakan yang didasarkan atas visi yang jelas bahwa Infrastruktur, pada akhirnya tidak hanya akan menggerakkan ekonomi. Karena kelak, jalan-jalan, pelabuhan, dan bandar udara, adalah titik-titik yang akan memudahkan rakyat Indonesia bertemu dan bekerjasama satu sama lain. Menggerakkan ekonomi dan memperkuat persatuan.
Kualitas yang sama kembali diperlihatkan ketika Jokowi berkeras menjalankan kebijakan Hilirisasi Nikel, melawan Uni Eropa yang menggugat kebijakan itu di World Trade Organisation (WTO). Sebuah langkah berani dalam membela kepentingan nasional. Dulu tahun 2013-2014 ketika Indonesia hanya mengekspor biji mentah – nilai ekspor nikel hanya Rp 20 triliun. Setelah Hilirisasi berjalan dan biji nikel diolah industri dalam negeri, pendapatan negara naik hampir tujuhbelas kali lipat menjadi Rp 325 triliun.
Hilirisasi membuka peluang bagi kita untuk kembali membangun basis industri nasional memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam yang membuat dunia menjuluki Indonesia sebagai “The Next Green Superpower” mengingat kita memiliki seperempat cadangan nikel dunia yang merupakan elemen terpenting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.
Sebuah kebijakan yang berhasil menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi anak muda, memberi nilai tambah ekonomi bagi negara, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain penting di dunia dalam proses transisi menuju kendaaan berbasis listrik.
Keberpihakan
Pada 2014, di India muncul perdebatan klasik antara dua ekonom raksasa Amartya Sen peraih Nobel Ekonomi dengan Profesor Jagdish Bhagvati dari Colombia University mengenai cara-cara untuk mencapai kemajuan.
Amartya Sen mewakili mazhab yang berpandangan bahwa negara harus berinvestasi lebih dalam bidang infrastruktur sosial untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan dengan demikian menciptakan pertumbuhan. Sen percaya kemampuan manusia akan berkembang maksimal jika negara turun tangan membantu mereka melalui Program Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan yang pada akhirnya akan menjadi sumber pertumbuhan berkesinambungan.
Pada kutub lainnya Jagdish Bhagvati menyarankan agar India lebih fokus kepada pertumbuhan. Bhagwati berpendapat bahwa Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan yang berkualitas hanya akan dapat dihasilkan melalui pertumbuhan yang cepat.
Dalam konteks Indonesia, Presiden Jokowi mengambil jalan Amartya Sen. Jokowi memperluas program Subsidi Sosial, Pendidikan dan Kesehatan. Dan itu menjadi modal penting dalam menjawab isu keadilan dan ketimpangan sosial. Kebijakan yang lahir dari intuisi Jokowi yang peka dalam memahami kesulitan rakyat kecil. Intuisi untuk selalu berdiri membela kepentingan orang banyak.
Kepekaan dan pembelaan Jokowi terhadap yang lemah juga terlihat dalam visinya untuk mengatasi kesenjangan antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Pembangunan infrastruktur secara massif di Indonesia bagian Timur adalah cara untuk mengatasi kesenjangan. Ditopang oleh kebijakan Hilirisasi, Indonesia Bagian Timur yang kaya mineral, akan tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia yang pada gilirannya akan mengurangi kesenjangan dengan wilayah Indonesia Bagian Barat. Lewat dua kebijakan tersebut, Jokowi memperlihatkan visinya yang kuat tentang cara-cara mengatasi kesenjangan dan menjawab masalah Keadilan Sosial.
Lulus Ujian
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia pada April lalu memperlihatkan bahwa dukungan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 82 persen. Angka kepuasan tertinggi sepanjang sejarah. Salah satu sumber kepuasan publik adalah kinerja ekonomi. Pada saat perekonomian dunia memasuki resesi, Indonesia justru tumbuh 5,03 persen, melampaui perkiraan banyak kalangan.
Angka-angka kemajuan ekonomi tak berhenti menjadi sekadar statistik belaka, angka-angka itu termanifes dalam bentuk kepuasan dan dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi. Fenomena langka mengingat dalam politik dikenal istilah “kutukan periode kedua”, dimana pemimpin politik di periode akhir masa jabatannya cenderung semakin tidak populer.
Majalah The Economist dalam liputan khusus mengenai Indonesia (Asia’s Overlooked Giant, edisi 14/11/22) mengutip lelucon yang menggambarkan bahwa sebelum era Jokowi, Indonesia was the planet’s biggest invisible object. Sebuah negara besar namun tidak pernah dianggap penting di mata dunia.
Dibawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tumbuh cepat menjadi negara yang semakin diperhitungkan. Jokowi membawa rakyat Indonesia mencapai tempat yang tidak pernah terbayang akan dicapai sebelumnya.
Jokowisme
Perjalanan kepemimpinan Jokowi adalah cerita tentang pemimpin yang tumbuh bersama kekuasaan. Pada masa awal terpilih di 2014, orang banyak meragukan kapasitasnya sebagai pemimpin. Tapi Jokowi berhasil mengecewakan para pesimis. Jokowi kini tidak lagi sekadar presiden – tapi menjelma menjadi sebuah Gagasan, Ide Besar tentang Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, tanah air yang membanggakan.
Sebagai presiden ia berhasil menciptakan benchmark atau mistar ukur baru kepemimpinan dalam wujud Jokowisme. Sebuah ciri kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, membela kepentingan rakyat lewat etos kerja keras dalam melayani rakyat. Jokowisme adalah metafora dari pemimpin yang bekerja keras memajukan rakyat. Kepemimpinan berani dan berkarakter yang membuat Indonesia menjadi tanah air yang membanggakan, negara yang semakin dianggap penting di mata dunia.
Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, Jokowisme akan menjadi tolok ukur bagi rakyat dalam memilih calon pemimpin berikutnya. Standar baru telah terbentuk, dan rakyat menanti-nanti siapa kandidat yang paling Jokowisme.
Beritaneka.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dengan melantik 2 Menteri dan 3 Wakil Menteri (Wamen) pada hari ini, Rabu (15/6/2022).
Dilansir dari laman Setkab, pelantikan menteri dan wamen dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta. Menteri dan wamen baru ini akan membantu Jokowi dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan periode tahun 2019 – 2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.
Baca Juga:
- Tahun 2025 Indonesia Bisa Bersih dari Sampah
- Belanja Terus Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita
- Charta Politika: 63,1% Publik Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet
- Koalisi Semut Merah PKB dan PKS Dapat Banyak Penolakan
- Siap-siap BBM sampai Sabun Cuci Bakal Kena Cukai
- Tukang Becak Naik Haji Bareng Istri, Berkah Nabung Puluhan Tahun
Adapun dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sementara, para wamen sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.
Adapun tiga nama wamen yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.
Usai pembacaan Keppres tersebut Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Turut hadir dalam pelantikan antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.
Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Beritaneka.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menterinya dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.
Jokowi pun mengungkapkan rasa sedih karena APBN dan APBD belum sepenuhnya dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
“Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik ppn pph badan pph perorangan, pph karyawan dari pihak ekspor dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Kemudian belanjanya produk impor bodoh sekali kita,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga:
Charta Politika: 63,1% Publik Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet
Presiden pun menyampaikan sindiran halus yang menyebut pihak kementerian dan Pemda diisi oleh orang-orang pintar, namun terlihat bodoh karena lebih memilih produk impor. “Maaf kita ini pinter-pinter tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya,” kata Jokowi.
Jokowi mengarahkan, belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah harus memiliki tiga hal yang penting. Yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien. Maka dari itu dirinya ingin pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan APBN 2.714 triliun dan APBD 1.197 triliun untuk belanja produk dalam negeri.
“Ini APBN loh ini uang APBD loh belinya produk impor Nilai tambahnya yang dapet negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa gak bodoh kita ini,” ungkap Jokowi.
Beritaneka.com — Rencana reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ternyata mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini tercermin dalam hasil survei yang dikeluarkan Charta Politika.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyampaikan, hasil survei terkait reshuffle kabinet, mayoritas publik sebesar 63,1% setuju. Sementara, hanya ada 24,3% yang tidak setuju dan 12,7% tidak tahu atau tidak jawab.
“Kalau kita membaca sekadar dari persepsi publik, di luar penilaian dari Pak Jokowi sebagai bos dari para menteri, memang dukungan atau dorongan publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar,” kata Yunarto dalam paparannya secara virtual, Senin (13/6/2022).
Sementara itu, kata dia, dalam survei terhadap kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, tingkat kepuasan terhadap mereka ada di angka 53,5% Sementara ada 38,8% yang merasa tidak puas dan 7,7% tidak tahu atau tidak jawab.
“Jadi, bisa dibuat sebuah hipotesa sebetulnya adalah ketika reshuffle dilakukan, ini sebetulnya berpotensi juga satu pendorong atau pendongkrak dan boosting terhadap makin menaiknya tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dengan catatan, reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja,” ujarnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dari 34 provinsi.
Sedangkan untuk metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.
Beritaneka.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut hangat kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6/2022). Ini merupakan kunjungan pertama PM Anthony semenjak dilantik menjadi perdana menteri pada Mei 2022.
PM Anthony bersama delegasi lain tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10.13 WIB. Kedatangan Kepala Pemerintahan Australia tersebut diiringi pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Usai disambut Jokowi, selanjutnya lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan. Setelahnya, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Kedua pemimpin memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.
Baca Juga:
Wajib Bawa KTP Beli Minyak Goreng Curah, Mendag: Agar Tepat Sasaran
Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekrataris Negara Pratikno, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia.
Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Jokowi kemudian mengajak Anthony berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, Istana Bogor. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.
Setelah itu ada pertemuan di Resto Rasa Kebun Raya Bogor. Kemudian kedua pemimpin negara beserta masing-masing delegasi akan melaksanakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor.
Beritaneka.com — Washington DC, Pemerintah Indonesia menginginkan adanya kerja sama konkret dengan korporasi Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan sejumlah pemimpin negara ASEAN dan para pengusaha Amerika Serikat (AS) di Intercontinental The Willard Hotel, Washington DC, Kamis (12/5/2022).
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan Indonesia sebagai Presidensi G20 ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Jokowi berharap kerja sama konkret yang menguntungkan dengan ASEAN, khususnya Indonesia.
“Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Saya berharap para CEO perusahaan besar Amerika dapat membangun kerja sama konkret di G20, dan kerja sama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia,” kata Presiden Jokowi, dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).
Baca Juga:
Pembelajaran Tatap Muka Sekolah 100 Persen, Ini SKB 4 Menteri Terbaru
Pasukan Israel Tembak Mati Wartawan Al Jazeera Shireen Abu Akleh
Jokowi menekankan, Indonesia memiliki potensi kekuatan dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan energi hijau, dan ekonomi digital.
“Sebagai salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia juga kaya akan tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium bakal menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik.
Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Pembangkit listrik tenaga hidro, surya, dan geotermal sangat berlimpah.
“Kami memastikan bahwa produksi barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kami mengundang pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” kata dia.
Dia juga menyebut bahwa Indonesia serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Saat ini, Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia.
“Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity-building, serta mendukung kami masuk global value chain melalui digitalisasi,” ujar Jokowi.
Tampak hadir Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, US-ASEAN Business Council Ted Osius, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim John Kerry dan sejumlah pimpinan perusahaan AS antara lain Google, Chevron, Boeing, Qualcomm, ConocoPhillips, Marriot International, dan lainnya. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani.
Beritaneka.com — Keputusan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin membuat para pendukungnya kecewa. Sampai hari ini, keputusan itu terus menuai caci maki.
Hal tersebut disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat bertemu ulama, pemimpin ormas, akademisi, dan masyarakat Jawa Barat di Gedung Yayasan Darul Hikam, Kota Bandung, akhir pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Muzani menegaskan bahwa Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak menghendaki perpecahan pada bangsa Indonesia. Berdasarkan keinginan besar itulah, kata dia, Prabowo memilih bergabung dan membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Diakui Muzani, keputusan Prabowo saat itu tidak populer. Bahkan, hingga kini, keputusan tersebut sering disalahpahami, sehingga tak jarang Prabowo sering dicaci maki.
Baca Juga:
- Srimulat ‘Hil yang Mustahal’, Mendekati Generasi Milenial lewat Layar Lebar
- Pengumuman! Pemudik Istirahat di Rest Area Dibatasi 30 Menit
- Korupsi Ekspor CPO dan Minyak Goreng Tidak Manusiawi, Kejaksaan Agung Wajib Usut Tuntas
- Atasi Macet Mudik Lebaran, Transaksi di Gerbang Tol Palimanan Dialihkan
- PPKM Level 1 Boleh Gelar Halalbihalal dengan Tamu 100%
- Bukber Ramadhan Media8 Group-IFS, Kuatkan Silaturahmi Terus Berbagi Kebaikan
“Tapi itu adalah harga sebuah persatuan dan akhirnya seuasana kondusif terjadi sampai sekarang. Apalagi ketika kita menghadapi pandemi Covid-19, kerukunan dan kebersamaan sangat kita rasakan,” ungkap Muzani dalam siaran pers, Senin (25/4/2022).
Muzani menyatakan, sebagai negara besar, Indonesia harus memiliki pemimpin yang menjunjung tinggi persatuan karena dengan persatuan negara akan menjadi kuat. “Untuk menjaga persatuan kita tidak boleh cepat tersinggung, apalagi dengan mementingkan harga diri dan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Muzani juga mengatakan, persatuan sebuah bangsa tidak mungkin terpelihara jika para pemimpinnya orang-orang yang cepat tersinggung dan harga dirinya lebih tinggi di atas rata-rata. “Itulah mengapa Pak Prabowo lebih memilih untuk menjaga persatuan bangsa seusai Pilpres 2019. Pembelahan yang mengancam persatuan bangsa amatlah nyata dan Pak Prabowo tidak mau bangsa ini terbelah, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah,” tegas Muzani lagi.
Usai silaturahmi tersebut, Muzani mengunjungi Ketua MUI Kota Bandung, KH Miftah Farid. Menurutnya, penting bagi Partai Gerindra untuk terus menjaga komunikasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat dalam berjuang membela rakyat. Tak lupa Sekjen Partai Gerindra ini menyampaikan salam hormat dari Prabowo Subianto kepada KH Miftah Farid.
Beritaneka.com—Pemerintah terus memastikan persiapan jelang ajang balap motor internasional MotoGP Mandalika 2022. Kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi sarana hunian pariwisata (sarhunta) yang berupa homestay di Dusun Ebangah dan Gerupuk, Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah.
Peninjauan lokasi sarhunta itu dilakukan Jokowi pada Kamis, 13 Januari 2022. Menurutnya, gelaran balap motor internasional itu perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi, khususnya bagi masyarakat setempat.
“Kita ingin Mandalika tidak hanya urusan balap motor, tapi juga memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Untuk itu, beberapa desa di sekitar Sirkuit Mandalika juga telah dibangun homestay yang dibantu dari pemerintah pusat, disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujar Jokowi dalam keterangannya.
Baca juga: Hakordia 2021, Presiden Jokowi: Tuntut Hukuman Mati Pelaku Korupsi
Pihaknya mengaku optimisitis sarhunta yang dibenahi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal terisi penuh saat gelaran MotoGP nanti.
“Tadi saya sudah mengecek satu per satu dari homestay yang telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Nanti kita lihat bulan Maret apakah ini terisi atau tidak. Menurut saya InsyaAllah terisi semuanya,” harapnya.
Salah satu pemilik Homestay, Sufiati, mengaku senang mendapat perhatian dari Jokowi ketika meninjau lokasi tersebut.
Sufiati menyebutkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) turut mengubah kondisi Homestay yang ada menjadi lebih baik.
“Senang sekali Pak, sulit diungkapkan dengan kata-kata begitu melihat Pak Presiden mengunjungi kita,” ucap Sufiati.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, PKS: Ada 41.600 Ton
Sebagai informasi, guna mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022, Kementerian PUPR telah melakukan pembenahan 915 unit di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika.
Terdiri atas 398 homestay dan 517 rumah swadaya. Sarhunta tersebut dapat menjadi alternatif akomodasi para wisatawan yang datang bekunjung diajang MotoGP Mandalika 2022.
Adapun sarhunta yang ada, kini telah dilengkapi oleh sejumlah fasilitas penginapan seperti tempat tidur, lemari pakaian, dan kamar mandi dalam.
Selain itu, hunian dalam sarhunta tersebut juga telah mendapatkan sertifikasi cleanliness, health, safety, and environment sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata.
Baca juga: Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, PKS Desak Jokowi Tindak LBP dan Erick Thohir
Oleh M. Jamiluddin Ritonga, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul
Beritaneka.com—Wacana reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi) masih terus mengemuka.
Wacana reshuffle kabinet terus bergulir. Joko Widodo (Jokowi) kapan saja dapat melakukan reshuffle karena hal itu memang hak prerogatif presiden.
Reshuffle kabinet lazimnya dilakukan bila ada kinerja menteri atau wakil menteri yang dinilai buruk atau berulang membuat gaduh atau berhalangan tetap. Bisa juga karena koordinasi antar menteri dinilai sudah tidak dapat ditingkatkan.
Kalau itu dasarnya, seharusnya kabinet Jokowi perlu di reshuffle. Sebab, beberapa menteri kinerjanya memang relatif rendah dan beberapa menteri lainnya ketap membuat gaduh.
Selain itu, Jokowi juga paling banyak mengisi pos wakil menteri. Para wakil menteri ini terlihat tidak ada yang menonjol sehingga tidak memberi kontribusi peningkatan kinerja kementerian dimana ia ditugaskan.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Karena itu, semu wakil menteri sebaiknya ditiadakan. Tugas dan fungsi wakil menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen di setiap kementerian sehingga dapat menghemat APBN.
Menteri dan wakil menteri seperti itu tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Jokowi. Kalau terus dibiarkan akan berimbas kepada makin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: MKD dan Golkar Harus Cepat Tangani Kasus Azis Syamsudin
Kalau kepercayaan masyarakat turun, tentu dukungan terhadap kabinet Jokowi juga akan turun. Tanpa dukungan masyarakat, kabinet Jokowi dengan sendirinya tentu akan sulit merealisasikan program-program kerjanya. Hal ini tentu akn berimplikasi pada tidak terwujudnya janji-janji politik Jokowi.
Jadi, melihat realitas saat ini, kabinet Jokowi memang selayaknya di reshuffle. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali mereshuffle beberapa menteri dan semua wakil menteri ?
Keraguan itu karena Jokowi didukung koalisi gemuk. Setiap partai politik pendukung tentu tidak menghendaki menteri dan wakil menterinya di reshuffle. Mereka akan dengan mudah menarik dukungan yang dapat menggoyahkan kabinet Jokowo. Hal itu twntu tidak dikehendaki Jokowi.
Bahkan Jokowi tidak akan berani mereshuffle menteri dari PDIP meskipun kinerjanya dibawah standar. Sebab Jokowi hanya petugas partai.
Oleh: Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS
Beritaneka.com—Seorang teman bercerita tentang sistem rujukan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memang masih menyisahkan masalah bagi pasien JKN hingga saat ini.
Permaslaahan rujukan merupakan masalah klasik yang terus dialami peserta JKN. Sejak beroperasinya program JKN, 1 Januari 2014 lalu, sistem rujukan yang diterapkan dalam program JKN belum mampu tersistemkan dengan baik yaitu menjawab kebutuhan peserta JKN ketika harus mengakses fasilitas kesehatan.
Adalah hal yang normatif bila peserta JKN ketika harus mengambil rujukan bisa lebih cepat dan nyaman, tidak lagi harus menunggu antrian panjang hingga terjadinya penumpukan pasien, serta tidak lagi bolak balik ke faskes tingkat pertama ketika harus berobat rutin ke RS, apalagi harus berjenjang mengambil rujukan dari faskes pertama ke RS tipe D, C, B hingga ke RS tipe A.
Baca juga: Memperpanjang dan Memperbaiki Kualitas Hidup
Saya pernah mengadvokasi pasien JKN yang baru selesai operasi di sebuah RS tipe B, dan dokter minta pasien utk kontrol paska operasi. Ketika pasien ingin menggunakan JKN untuk kontrol, pihak BPJS Kesehatan menetapkan harus mendapatkan rujukan lagi dari faskes pertama lalu ke RS tipe C, baru nanti dari RS tipe C diberi rujukan ke RS tempat pasien ini dioperasi.
Saya bilang kenapa tidak langsung saja dari faskes pertama ke RS tempat pasien menjalani operasi yang memang tipe B. Bukankah ketika harus dirujuk ke tipe C maka pasien akan repot jalan ke RS tipe C dan dapat rujukan, lalu pergi ke RS tipe B tersebut. Bukankah ketika dirujuk ke RS tipe C, akan keluar biaya INA CBGs di Tipe C, dan nanti akan terbit lagi biaya INA cbgs di tipe B?
Pernah juga saya mengadvokasi pasien JKN, yang dari faskes pertama dirujuk ke tipe D, lalu hanya sehari dirawat, pasien dirujuk lagi ke RS tipe B. Alasannya RS tipe D tidak mampu merawat penyakit si pasien.
Masalah yg muncul bagi pasien adalah pasien harus membayar denda di RS tipe D dan kemudian bayar lagi di tipe B (kebetulan pasien pernah nunggak iuran). Hal ini diperparah dengan naiknya denda sebesar 100 persen yang dilegitimasi di Perpres no. 64 tahun 2020.
Kenapa faskes pertama tidak langsung merujuk ke RS tipe B dengan jenis penyakit yang dideritanya. Kan faskes pertama harus tahu kemampuan RS yang akan dirujuk sehingga pasien tidak dirawat dari satu RS ke RS yang lain, yang akan berdampak pada terciptanya biaya mahal yaitu biaya INA cbgs utk dua RS dan pasien bayar denda berkali kali. Ketidakmampuan faskes pertama menjadi beban pasien dan BPJS kesehatan.
Tentunya sistem rujukan seperti ini harus bisa disederhanakan untuk memastikan pasien JKN lebih cepat dan nyaman diobati serta biaya INA cbgs bisa dikendalikan.
Baca juga: Mencermati Iuran JKN di Era Kelas Standard
Ketika segala persoalan rujukan ini saya tanyakan, dijawab dengan singkat oleh petugas BPJS Kesehatan, ya ini prosedurnya Pak.
Kenapa harus kaku dengan prosedur yang birokratif dan mahal ini, bukankah saat ini penyelenggaraan JKN sudah memasuki tahun kedelapan, yang tentunya Pemeritah dan BPJS kesehatan bisa menjawab permasalahan klasik ini. Apakah mau seperti ini terus, merepotkan peserta JKN dan menciptakan biaya mahal bagi BPJS kesehatan?
Apa sih evaluasi Pemerintah dan BPJS kesehatan serta DJSN atas masalah rujukan ini? Ayo dong beritahu masyarakat tentang evaluasi ini sehingga masyarakat tahu apakah Pemerintah, BPJS kesehatan serta DJSN serius memperbaiki sistem rujukan di JKN, atau memang belum mampu memperbaikinya?
Permasalahan ini merupakan bagian kecil dari permasalahan JKN lainnya selama 8 tahun ini. Beberapa permasalahan lainnya seperti manfaat kuratif yang terus dikurangi, beberapa jenis obat dikeluarkan dari formularium nasional yang artinya pasien JKN harus membeli obat sendiri, denda yang naik 100 persen, hingga dikeluarkannya 9 juta masyarakat miskin dari JKN tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat miskin tersebut.
Tentunya permasalahan-permasalahan ini menjadi rapor merah bagi Pemerintahan Jokowi selama 7 tahun memerintah.
Semoga di tiga tahun pemerintahan yang tersisa, Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah-masalah JKN yang terjadi selama ini, sehingga ada legacy (warisan) yang jelas dan terukur atas perbaikan JKN. Semoga Pak Presiden mau mengevaluasi para pembantunya dalam mengelola JKN.