Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas kebutuhan dan potensi penyediaan kapasitas layanan teknologi satelit di Indonesia bersama perwakilan perusahaan teknologi Maxar asal Amerika Serikat. Menkominfo menyatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 1 terabyte per second (TBps) untuk pemerataan layanan telekomunikasi dan akan meningkat ke depan.
“Kami juga mendiskusikan terkait dengan kebutuhan satelit Indonesia sampai dengan 10 tahun kedepan, di mana tadi kami menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu di negara ASEAN yang membutuhkan banyak sekali kapasitas satelit,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Maxar, di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).
Menteri Johnny menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mendiskusikan banyak hal terkait dengan pengalaman Maxar yang telah menyediakan tiga satelit untuk keperluan satelit Indonesia, diantaranya satelit BRI, satelit Merah Putih dan satelit Nusantara.
“Kita baru saja selesai dengan negosiasi dan sedang dalam proses produksi High Throughput Satelite SATRIA-1. Setelah itu, masih banyak kebutuhan satelit untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi kita, baik untuk electronic government maupun kebutuhan komunikasi lainnya,” tandasnya.
Baca juga: LDN di Harkitnas, Menkominfo: Momentum Kebangkitan Nasional di Ruang Digital
Menkominfo menyatakan Indonesia membutuhkan banyak kapasitas satelit untuk backup. Sebab, satelit tidak mungkin tanpa backup. Karenanya Maxar dengan pengalaman yang panjang dan relasi serta jaringan yang kuat, ingin terus mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan satelit Indonesia.
“Tentunya kami menyambut baik dan ingin terus membangun relasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, yang tentu harus diterjemahkan secara tepat oleh pelaku-pelaku usaha, dunia bisnis baik businessman dan industri di Amerika Serikat maupun businessman dan industri yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Alih Teknologi dan SDM
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny juga membahas potensi pemanfaatan transfer teknologi serta peningkatan kualitas SDM Indonesia di bidang satelit dan di bidang telekomunikasi. Pembahasan juga mengenai potensi pemanfaatan lokal komponen dan lokal konten atau yang dikenal dengan TKDN.
“Ini kami diskusikan dan kami harapkan tentu pertemuan ini akan bisa nanti kita kembangkan dalam langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan Indoensia, sekaligus membangun relasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat, antara Kominfo dan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat,” jelasnya.
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menkominfo menegaskan kerja sama di bidang teknologi telekomunikasi dan satelit yang berlangsung dengan negara-negara mitra termasuk Amerika Serikat, memilki tujuan agar Indonesia mampu meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah.
“Ini untuk kepentingan penyelenggaraan elektronic government, untuk kepentingan digital ekonomi, untuk kepentingan smart city, digital health, digital education dan aplikasi-aplikasi digital lainnya masa kini dan masa depan,” tandasnya.
Charge d’affaires atau Deputy Chief of Mission Keduataan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Heather Variava mengapresiasi pertemuan itu. Apalagi dalam pertemuan juga dibahas mengenai prospek ekonomi digital dan masa depan Indonesia itu merupakan komitmen dari pemerintah amerika serikat dan ekosistemnya.
“Itu juga contoh komitmen perusahaan Amerika Serikat terkait dengan Indonesia dan bagaimana kita mau bermitra dengan Indonesia untuk mempromosikan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.
Dalam konferensi pers yang berlangsung virtual, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; Anang Latif. Adapun perwakilan Maxar antara lain Senior Vice President, Space Capture Maxar Robert Curbeam, dan Vice President, Business Development, Commercial Space Capture Maxar Darly Mossman.
Beritaneka.com— Pemerintah melalui sinergi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan program Hari Bangga Buatan Indonesia 2021 (BBI 2021) pada 5 Mei 2021. Pencanangan Program Hari BBI 2021 yang mengusung tema ‘Semakin Bangga Buatan Indonesia’ ini disampaikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang diselenggarakan Kementerian Kominfo di Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (03/05/2021). Turut hadir Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga sebagai narasumber.
Hari BBI 2021 diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga di masyarakat agar dapat terus berjalan di tengah kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Pencanangan Hari BBI 2021 ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar momentum Ramadan dan Idulfitri 2021 harus dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, beberapa kebijakan dan program perlu dilakukan agar konsumsi masyarakat dapat terus meningkat di tengah kebijakan peniadaan mudik,” kata Mendag Lutfi.
Pencanangan Hari BBI 2021 didukung 72 platform e-commerce (niaga-el) yang memberikan sejumlah promosi niaga-el pada 5 Mei 2021 hingga 13 Mei 2021 mendatang. Melalui Hari BBI 2021, pemerintah mendorong platform niaga-el untuk menyediakan program gratis ongkos kirim (ongkir) dan program-program promosi belanja. “Mudik tahun ini adalah ‘mudik di hati’, diharapkan berbagai promo tersebut mampu mendorong masyarakat menunda mudik Lebaran sekaligus meningkatkan keinginan masyarakat berbelanja produk Indonesia,” imbuh Mendag Lutfi.
Hari BBI 2021, lanjut Mendag Lutfi, juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan akan produk buatan Indonesia. “Kecintaan dan kebanggaan tersebut perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, dan bentuk yang paling sederhana dari wujud kecintaan terhadap Indonesia adalah dengan membeli dan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Semoga belanja daring di Hari BBI 2021 turut membantu menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menambahkan, pemerintah dan pelaku usaha saling mendukung dan berbagi tugas dalam menjalankan peran untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah mengambil peran dengan berkampanye melalui berbagai media, sedangkan pelaku usaha menjalankan peran menyediakan berbagai bentuk penawaran menarik seperti bebas ongkir untuk menarik minat belanja masyarakat.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa Hari BBI diselenggarakan sebagai langkah konkret guna mendukung pemulihan dan kebangkitan perekonomian Indonesia. Dengan membeli serta meningkatkan rasa bangga terhadap produk-produk dalam negeri, kita dukung terus pertumbuhan industri karya anak bangsa demi menjaga ketahanan perekonomian Indonesia.
“Penyelenggaraan Hari BBI secara daring diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama Bulan Suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. Dengan berbelanja secara daring, diharapkan juga mobilitas masyarakat dapat semakin berkurang,”ujarnya.
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menkominfo menambahkan, Hari BBI 2021 juga perlu dimaknai sebagai bentuk dukungan untuk kesuksesan Akselerasi Transformasi Digital Nasional. Penggunaan platform e-commerce untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam negeri akan semakin mendorong kemandirian dan kedaulatan digital dalam Transformasi Digital Indonesia.
“Penggunaan platform secara masif ini juga didukung Pemerintah dengan penyediaan infrastruktur digital, talenta dan literasi digital serta penguatan pelindungan data pribadi para konsumen, yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, konsumen dan penyelenggara platform e-commerce,” paparnya.
Menkominfo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama menyukseskan perhelatan Hari BBI 2021 ini, melangkah maju melalui kolaborasi tanpa henti untuk negeri menuju Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju.
Sementara itu, dukungan idEA terhadap Pemerintah dalam pelaksanaan Hari BBI 2021 yaitu dengan menggencarkan kampanye Hari BBI 2021 melalui promosi dan sosialisasi di berbagai kanal informasi dan jejaring.
Ketua idEA Bima Laga menyatakan ada tiga produk UMKM di Indonesia yang berkembang yakni pakaian, kerajinan dan makanan. “Fashion, craft dan makanan. Saat ini memang UMKM kita masih kuat di tiga segmen tersebut,” ujarnya.
Pada tahun 2020 lalu, idEA mendukung pelatihan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang bekerja sama dengan BAKTI Kementerian Kominfo. Kegiatan pelatihan yang dibuka oleh Menkominfo Johnny G. Plate tersebut mengundang banyak peminat pelaku UMKM dari daerah 3T.
“Dalam pelatihan tersebut idEA membuka pendaftaran sebanyak 2.500 UMKM, akan tetapi yang mendaftar justru 6.500. Jadi antusiasme daripada UMKM di daerah 3T juga sangat banyak dan sangat berkembang sekali,” tandasnya.
Menurut Bima Laga, misi idEA sejalan dengan komitmen Menkominfo dalam pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk mendukung migrasi pelaku UMKM ke platform digital. “Kita juga yakin para UMKM di daerah 3T dan daerah terpencil juga akan meningkat,” imbuhnya.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Pada acara tersebut, Mendag Lutfi, Menkominfo Johnny, dan Ketua idEA Bima menandatangani Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan Hari BBI 2021. Sejumlah poin penting yang ditekankan dalam Kesepakatan Bersama tersebut, yaitu dukungan platform digital dalam kampanye Hari BBI 2021, pemberian fasilitas bebas biaya pengiriman sampai jumlah tertentu oleh platform niaga-el, serta penyampaian laporan penyelenggaraan Hari BBI 2021 dari platform niaga-el ke pemerintah.
“Kesepakatan Bersama ini menjadi dasar kerja sama dan koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan Hari BBI 2021 dengan para pemangku kepentingan. Diharapkan sinergi dan kolaborasi lintas institusi dan pelaku ekosistem digital melalui penyelenggaraan Hari BBI 2021 dapat mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi,” jelas Mendag Lutfi.
Selain itu, dalam Kesepakatan Bersama juga diupayakan ada upaya bersama untuk memberikan dukungan kuat dari pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam membangun semangat bersama mengampanyekan hasil karya anak bangsa.
“Kominfo diberikan amanat untuk melaksanakan tugas diseminasi informasi menyangkut bangga buatan Indonesia, untuk itu saya minta kerjasama tidak saja lembaga lembaga penyiaran media tetapi juga untuk menyediakan porsi yang cukup yang pagi pusat promosi dan literasi digital yaitu promosi akan bangga buatan Indonesia,” ungkapnya.
Acara penandatanganan Kesepakatan Bersama juga dihadiri CEO dan perwakilan penyelenggara platform digital e-commerce di Indonesia.
Beritaneka.com—Pemerintah membangun dan mengembangkan empat sektor strategis berbasis digital guna meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas antar wilayah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan empat sektor pendorong akselerasi transformasi digital tersebut antara lain infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital dan ekonomi digital.
“Melalui akselerasi transformasi digital, keempat sektor prioritas tersebut diharapkan akan semakin siap dalam menyambut peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas dan kualitas kerja kita, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional ke-10 Masyarakat Telematika Indonesia yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (08/04/2021).
Menurut Menkominfo, agenda akselerasi transformasi digital nasional perlu didukung oleh pemerintahan dan tata kelola digital yang mumpuni. “Oleh karenanya, Pemerintah juga didorong untuk terus bertransformasi guna menjamin terciptanya ruang digital yang positif, ruang digital yang sehat, dan ruang digital yang aman bagi kita sekalian,” jelasnya.
Selain menjamin aktifitas ruang digital yang sehat dan terhindar dari konten negatif, Menteri Johnny menegaskan transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien dan tentu lebih profesional.
Perkuat Regulasi
Menteri Johnny menjelaskan komitmen tersebut diwujudkan salah satunya mengenai dukungan dan upaya bersama antara Kementerian Kominfo dengan Komisi 1 DPR RI yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Secara khusus, Menkominfo berharap dapat diselesaikan sesegera mungkin.
“Proses politik sedang berlangsung di DPR RI, ini untuk apa? Pelindungan data pribadi sangat penting demi memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat kita, sekaligus menjamin keamanan dan kedaulatan data kita secara nasional,” ungkapnya.
Selain upaya bersama menyelesaikan RUU PDP, Pemerintah juga memegang teguh regulasi lain yang tidak kalah penting untuk pengembangan sektor digital. Menteri Johnny menyebutkan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.
“Saya tetap menekankan bahwa ruang digital kita jangan sampai ketiadaan payung hukum. Kita perlu memastikan agar ruang digital kita dilindungi juga dengan legislasi primer yang memadai, agar bisa digunakan dengan lebih bermanfaat bagi negara, bangsa dan masyarakat kita,” ujarnya.
Regulasi lainnya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dalam UU Cipta Kerja sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) membuka ruang yang lebih luas untuk perkembangan, kemajuan dan inovasi-inovasi baru dalam rangka membangun dan mendukung tranformasi digital lebih baik.
“Termasuk didalamnya infrastruktur sharing, spektrum sharing, yang memungkinkan agar efisiensi nasional menjadi lebih baik. Sisi pandang unit mikro sekarang kita ajak untuk keluar dari situ dan melihat dari sisi pandang makro nasional. Agar unit-unit mikro kita menjadi lebih efisien dan lebih ekonomis,” jelas Menkominfo.
Berbagi Infrastruktur
Menyadari pentingnya akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny berharap penyelenggara perseroan baik operator seluler atau industri pertelevisian nasional, tidak harus membangun infrastruktur masing-masing.
“Double, triple, dan quadruple investment bukan eranya lagi. Kita sudah harus membangun satu efisiensi dan melihat kolaborasi di dalam sektor industri kita ini agar menjadi lebih efisien, sehingga daya saing menjadi lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan dapat ditingkatkan,” tandasnya.
Menkominfo menegaskan adanya beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang baru diterbitkan yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar untuk melengkapi PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eelektronik.
“Saat ini juga saya menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat kita. Ini semuanya kita lakukan untuk apa? pada saat di mana pemerintah dan mitra-mitra sektor privat-nya membangun upstream telekomunikasi, menggelar infrastruktur TIK kita secara masif dengan capital dan operational expenditure yang besar,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan, upaya kolaborasi diperlukan agar dapat mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. “Di saat yang sama kita juga harus siap untuk memanfaatkan dan menggunakan hilirisasi telekomunikasi dan informatika kita melalui penguasaan ruang-ruang digital, secara khusus ekonomi digital kita,” tandasnya.
Musyawarah Nasional ke-10 MASTEL tahun 2021 juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif, Ketua Umum MASTEL Kristiono, Ketua Dewan Profesi dan Asosiasi MASTEL Betti Alisjahbana, dan Ketua Dewan Pengawas MASTEL Darmoni Badri. (zs)
Beritaneka.com— Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong Monumen Pers Nasional untuk menerapkan akselerasi transformasi digital dalam setiap layanan. Menurutnya, pandemi Covid-19 mendorong bangsa-bangsa di dunia dan Indonesia untuk secara akseleratif melakukan transformasi digital sehingga inilah momentum yang tepat bagi Monumen Pers Nasional melakukan rebranding.
“Kalau tahun 1933 Radio Solo hadir, dan di tahun 1945 meneruskan berita proklamasi ke seluruh tanah air termasuk di Solo, maka pada tahun 2021 ini adalah lompatan baru penyiaran digital, era transformasi digital. Inilah momentumnya, makanya kita perlu melakukan pemugaran konsep reborn,” tegasnya dalam Tour Monumen Pers Nasional di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021).
Menurut Menteri Johnny, kelahiran baru transformasi ditandai dengan terjadinya suatu perjuangan serta pemanfaatan alat-alat analog ke suatu perjuangan dan adaptasi teknologi baru teknologi digital.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan membentuk tim untuk menyiapkan layout yang menyeluruh, apa yang ada, dan bagaiman melengkapinya. Koleksi monumen ini harus dibuat dengan baik, tidak harus hanya kokoh, tetapi koleksi yang monumental untuk menandakan perjuangan bangsa. “Sejarah ini untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme persatuan,” imbuhnya.
Menkominfo menilai Monumen Pers Nasional memiliki potensi untuk membangkitkan sikap nasionalisme generasi muda penerus bangsa. “Karena, setiap benda koleksi sejarah mengandung makna mendalam perjuangan kecintaan kepada negara. Dengan begitu, rasa persatuan dapat antara generasi penerus bangsa semakin erat,” ungkapnya
Menteri Johnny mendorong agar keunggulan dari nilai sejarah harus senantiasa dimanfaatkan secara komprehensif oleh setiap individu. Menurutnyta, hal tersebut bisa menjadi modal utama dalam menyusun kekuatan nasional yang dapat bertahan dari berbagai tantangan yang menghadang.
“Saya lihat masih ada 238.000 lebih koleksi yang belum terdigitalisasi. Tidak harus selesai dalam satu tahun, tapi kita jarus menyusun konsep besar yang nanti diselesaikan melalui ketersediaan fiskal untuk bagaimana ini dibangun,” jelasnya.
Kawal Sejarah Penyiaran
Di hadapan seluruh pegawai Monumen Pers Nasional dan pewarta lokal yang hadir, Menkominfo menyatakan revitalisasi pemugaran, pelestarian dari monumen ini perlu dilakukan untuk menjaga dan mengawal riwayat perjalanan bangsa, penyiaran, serta pers nasional.
“Karenanya, saya mendukung perspektif yang kuat dari rencana untuk menjadikan monpers sebagai monumen yang merepresentasikan dan menjadi saksi sejarah penyiaran perjalanan pers. Sehingga tentu saya meminta kita untuk melihat kembali secara penuh dan saya meinginkan dan melihat satu konsep menyeluruh bagi konsep besar Monumen Pers Nasional, bukan monumen tambal sulam konsep karena ini Gedung Sejarah dan ini saksi perjalanan sejarah bangsa, saksi penyiaran, serta saksi perjalan pers nasional,” paparnya.
Menteri Johnny meminta pengelola Monumen Pers Nasional melakukan benchmark dengan apa yang dilakukan bangsa Perancis, Belanda, Inggris dan sejarah perjuangan Amerika Serikat.
“Saya ingin betul-betul yang komprehensif dan dilakukan penelaahan yang mendalam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menunjuk Bu Niken untuk mengepalai penyusunan strategi pemugaran. Saya tidak ingin seperti streaming, misalnya gedung atau ruang audio visual untuk monpers nasional. Harus di-redesign lebih dari ini baik design ruangannya, persamarataannya, tata suaranya, jernish gambarnya, dan demikian halnya tata ruang menyeluruh kawasannya,” tuturnya.
Menkominfo menerangkan, apabila dilihat dari luar on side grup, ini memberikan kesan historic, kesan arsitektural kombinasi jawa dan asia (global). Tetapi, di dalamnya perlu dibuat tata layout sehingga begitu orang melihat, maka akan berkata ini suatu monumen sejarah dan bisa memberi daya tarik bagi generasi muda dan penerus bangsa Indonesia.
“Pada saat mereka berkunjung ke sini mendapat penjelasan melalui guide yang betul-betul terampil sehingga mampu memberikan kesan dengan semangat yang baru,” harapnya.
Dalam kunjungan ke Monumen Pers Nasional, Menteri Johnny didampingi Staf Khusus Menkominfo Bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga, Rosarita Niken Widiastuti; dan Staf Khusus Menkominfo Bidang Digitalisasi dan SDM, Dedy Permadi.
