Beritaneka.com, Jakarta—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan aturan protokol kesehatan bertransportasi di masa transisi endemi Covid-19, dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri. Dengan terbitnya SE ini, pelaku perjalanan boleh melepaskan masker di transportasi umum.
SE Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di masa transisi endemi Covid-19, yang terbit pada 9 Juni 2023.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, SE Satgas menganjurkan para pengelola sarana dan prasarana transportasi untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19, serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19.
Menindaklanjuti SE Satgas tersebut, Kemenhub menerbitkan sebanyak empat SE, yaitu SE No. 14 (transportasi darat), SE No. 15 (transportasi laut), SE No. 16 (transportasi udara), dan SE No 17 (perkeretaapian), yang mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023. SE Kemenhub ditujukan kepada otoritas dan pengelola sarana dan prasarana transportasi, baik di darat, laut, udara, dan perkeretaapian, sebagai pedoman penerapan prokes bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan.
Secara umum yang diatur di dalam SE Kemenhub, yakni penumpang dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan Covid-19. “Penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19,” kata Adita dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).
Sementara penumpang dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik jika dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19. Selain itu, penumpang dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
Kemudian, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Di samping itu, penumpang dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATU SEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong instansi pemerintah, baik pusat dan daerah menjadi role model penggunaan kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
“(Inpres No. 7) ini perlu ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan juga pemda [pemerintah daerah], sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah konkret dan strategis, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansinya masing-masing,” kata Menhub dalam Webinar “Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik”, yang diakses pada YouTube Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), belum lama ini.
Baca Juga:
BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Penggunaan kendaraan listrik, tutur Budi, merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
“Kehadiran kendaraan motor listrik di Indonesia bukan hanya akan membantu sisi lingkungan tetapi juga mengurangi polusi udara dan secara langsung akan berpengaruh kepada sektor ekonomi dan energi. Sekarang subsidi terhadap penggunaan bahan bakar minyak lebih dari Rp500 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, untuk mendorong implementasi kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peta jalan (roadmap) KBLBB.
“Kebijakan roadmap KBLBB, baik untuk kendaraan operasional pemerintah dan angkutan jalan telah ditetapkan dari tahun 2021 sampai 2030,” kata Menhub.
Kemenhub juga mendorong penggunaan angkutan umum menggunakan kendaraan listrik melalui skema buy the service (BTS), termasuk dalam event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan November tahun ini.
“Tahun depan akan kita terapkan bus listrik dengan skema BTS di Surabaya dan Bandung,” kata Menhub.
Pada kesempatan itu, Budi juga memaparkan tiga hal utama yang harus dilakukan untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pertama, membuat baterai dengan kualitas yang baik. Kedua, memperbanyak tempat pengisian daya atau penggantian baterai. Ketiga, meningkatkan kualitas produk kendaraan listrik dalam negeri agar harganya semakin ekonomis namun kualitasnya bagus.
Menutup paparannya, Menhub juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, universitas, BUMN, hingga sektor industri, untuk mendukung implementasi KBLBB.
“Di dalam implementasi kebijakan pemerintah guna percepatan penggunaan kendaraan listrik, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak perlu ditingkatkan,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan Kemenhub, hingga 3 Oktober 2022 telah terdapat sebanyak 28.188 unit kendaraan listrik berdasarkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang terbit. Kendaraan tersebut terdiri dari 22.942 unit kendaraan roda dua (22.833 unit kendaraan roda dua, 109 unit kendaraan roda dua hasil konversi), 4.904 kendaraan penumpang roda empat, 280 unit kendaraan roda tiga, 56 unit bus, dan enam unit mobil barang.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh pemangku kebijakan tranportasi untuk melakukan penerapan protokol kesehatan di sejumlah simpul menjelang periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, syarat pelaku perjalanan diwajibkan untuk melakukan vaksinasi dan test antigen dengan hasil negatif.
“Dengan adanya kebijakan pengetatan protokol kesehatan di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022, maka para pelaku perjalanan diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan melakukan tes antigen 1×24 jam dengan hasil negatif,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi hari ini, Senin (13/12/2021).
Baca Juga: Digemari Dunia, Ekspor Mie Instan Indonesia Capai Rp3,8 Triliun
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Pemerintah saat ini tengah berkoordinasi penyiapan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di simpul-simpul transportasi. “Di antaranya seperti di Terminal Bus, Pelabuhan Penyeberang, Pelabuhan Laut, Bandara, dan Stasiun KA, dengan para operator transportasi, TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan pihak terkait lainnya,” katanya.
Dia mengaku pihaknya telah berkoodinasi dengan jajaran TNI agar memfasilitasi sentra vaksinasi dan tes antigen yang akan disediakan dengan tarif yang terjangkau.
“Saya sudah minta para Dirjen untuk berkoordinasi dengan operator transportasi dan meminta dukungan dari TNI dan Polri, agar masyarakat yang baru satu kali vaksin, dapat memanfaatkan layanan vaksinasi di simpul-simpul transportasi,” katanya.
Pemerintah berupaya terus menjaga agar tidak terjadi penyebaran Covid-19, sehingga kasus positif Covid-19 dapat terkendali dan tidak ada peningkatan kasus yang siginfikan usai libur Nataru.
Beritaneka.com—BAZNAS berkerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan layanan tes swab antigen Covid-19 bagi pemudik yang hendak kembali ke arah Jakarta di Pos penyekatan Wilayah Karawang Jawa Barat.
Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Rumah Sehat BAZNAS(RSB), dengan menurunkan analis laboratorium, perawat, tenaga administrasi serta ambulans.
Pos layanan Swab Antigen digelar di UPPKB Balonggandu (Timbangan Mobil) Jl. Raya Jatisari No.4, Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Baca juga: BAZNAS Alokasikan Rp9,5 Miliar untuk Pendistribusian Zakat Fitrah
Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan, MA mengatakan, Swab Antigen bagi pemudik ini merupakan salah satu upaya 3T (Tracing, Testing, Treatment) dari pemerintah untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 yang berlangsung selama masa arus balik 15 – 16 Mei 2021.
“Semoga adanya kegiatan ini bisa memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19,” ujarnya.
Menurut Saidah, wabah virus corona mengharuskan pemerintah membatasi kegiatan yang memicu kerumunan secara fisik di desa-desa, terlebih lagi melibatkan pemudik dari luar.
“Meski demikian, Satgas Covid-19 sudah mengeluarkan petunjuk pelaksana halalbihalal di era pandemi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saidah mengatakan, jika diadakan secara fisik, Satgas Covid-19 tingkat desa memberlakukan juklak, seperti harus di ruang terbuka dengan bersama-sama mengindahkan protokol kesehatan.
“Lebaran dengan tradisi mudik adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa, yang berkontribusi 58 persen PDB nasional. Mobilitas orang dari pusat kota sebagai sentra ekonomi ke desa saat mudik, memberi pengaruh yang besar,” tuturnya.
Baca juga: BAZNAS Bantu RS Indonesia di Hebron Palestina Rp1 Miliar
Saidah menambahkan, mudik mendorong tingkat konsumsi publik, karena banyak sektor ikutan yang terdampak. Selama pandemi Covid-19, rumah tangga menengah atas menahan pengeluaran, mudik menjadi peluang tingkat konsumsi semua golongan. Bahkan berkontribusi 57 persen PDB. Misal transportasi, hotel, restoran, retail hingga pedagang eceran.
Apalagi, selama pandemi 2020 lalu, sektor sektor ini sangat terpukul. Menurut data, transportasi terkontraksi -15,4 persen, hotel (penyedia jasa akomodasi) -24,4 persen, restoran (penyedia jasa makanan) -6,68 persen.
“Karena itu, mudik disyaratkan dengan menunjukkan dokumen hasil swab negatif Covid 19, baik saat datang maupun balik, baik di dalam kota, antarkota dalam provinsi, apalagi antarkota antarprovinsi. Protokol ini sesuai dengan tata cara pencegahan penularan Covid-19 di antara penumpang kereta api dan pesawat terbang,” tuturnya.
